Kak Kaji Banding Puskesmas 3u166u

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (Term Of Reference)

KAJI BANDING AKREDITASI PUSKESMAS

UPT PUSKESMAS DTP WADO Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DTP WADO Jln. RayaWado [email protected]

KERANGKA ACUAN KAJI BANDING AKREDITASI PUSKESMAS UPT PUSKESMAS RAWAT INAP WADO KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG

I.

PENDAHULUAN Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (UPT) Puskesmas

berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional DinKes Kab/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. UPT Puskesmas Rawat Inap Wado sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, UPT Puskesmas Rawat Wado menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP)

merupakan

pengakuan yang diberikan oleh Lembaga Independen penyelenggaraan akreditasi yang ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi standar akreditasi yang berlaku berdasarkan rekomendasi surveyor pada survey akreditasi di lapangan. Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu menjadi salah satu daya pacu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk berlomba dalam pengakuan bagi kualitas pelayanan kesehatan. Sehingga akreditasi puskesmas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama II.

LATAR BELAKANG

Untuk mencapai tujuan pembagunan kesehatan nasional, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan Puskesmas, yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskemas, diperlukan adanya penilaian oleh fihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 6 ayat (2). Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

III. Tujuan 1. Tujuan Umum Melakukan kaji banding mengenai akreditasi puskesmas yang terdiri dari tim en, tim mutu, tim UKM dan tim UKP. 2. Tujuan Khusus a. Melakukan survey fisik berkaitan dengan kegiatan Puskesmas b. Melakukan dokumentasi-dokumentasi kegiatan Puskesmas c. Mengetahui kendala-kendala kegiatan Puskesmas d. Melakukan kaji banding kegiatan Puskesmas yang sudah ter-akreditasi

IV. Dasar Hukum Dasar hukum akreditasi adalah : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 6 ayat (2). 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan Puskesmas

V. No 1

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN Kegiatan Pokok Penyusunan Instrumen Kaji Banding

Rincian Kegiatan Pokok 1. Menyusun instrumen kaji banding untuk kegiatan UKM

2. Menyusun instrumen kaji banding untuk kegiatan UKM 3. Menyusun instrumen kaji banding untuk kegiatan UKP 3. Menyusun instrumen kaji banding untuk kegiatan Pelaksanaan Kaji Banding 1. Mengajukan permohonan pelaksanaan kaji banding 2. Menyiapkan tim yang akan melaksanakan kaji banding 3. Melakukan wawancara dan melihat dokumen kegiatan Laporan Pelaksanaan Kaji 1. Membuat Laporan pelaksaan kaji banding Banding Evaluasi Kaji Banding 1. Melakukan evaluasi kaji banding 2. Melakukan analisa terhadap kegiatan kaji banding 1. Membuat rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan upaya Rencana tindak lanjut kegiatan puskesmas hasil kaji banding

2

3 4

5

2. Menentukan penanggung jawab pelaksana tindak lanjut VI.

VII.

WAKTU PELAKSANAAN Hari

: Kamis

TanggaL

: 21 Desember 2017

TEMPAT PELAKSANAAN UPT Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari

VIII. BIAYA Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Kaji Banding bersumber dari : Peningkatan Pelayanan Masyarakat (BPJS). Yang terdiri dari : 1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

IX.

CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN Cara melaksanakan kegiatan kaji banding adalah dengan : 1.

Membentuk tim yang terdiri dari, Tim Mutu, Tim en, Tim UKP, dan Tim UKM.

2. Melakukan Wawancara dengan penanggung jawab en, Mutu, UKP, dan UKM 3. Observasi hasil kegiatan dan dokumentasi yang telah ter-akreditasi.

X.

SASARAN 1. Tercapainya instrument kaji banding 2. Terlaksananya kegiatan kaji banding 3. Terlaksananya laporan pelaksanaan kaji banding 4. Tercapainya rencana tindak lanjut kaji banding

XI.

JADWAL PELAKSANAAN KAJI BANDING No 1 2 3 4 5

XII.

Kegiatan Pokok Penyusunan Instrumen Kaji Banding Pelaksanaan Kaji Banding Laporan Pelaksanaan Kaji Banding Evaluasi Kaji Banding Rencana tindak lanjut hasil kaji banding

Desember 2016

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Evaluasi kegiatan dilakukan pada saat persiapan proses dan akhir kegiatan,dengan

pelaporan pelaksanaan kaji banding.

XIII. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN Dilakukan pencatatan terhadap hasil-hasil yang dicapai dari hasil kaji banding. Dilakukan pelaporan hasil analisa kaji banding oleh penanggungjawab kegiatan kepada kepala puskesmas.

Mengetahui,

Sumedang,…. …………………..

Kepala UPT Puskesmas DTP Wado

Bendahara BLUD

Acid Sobana,SKM,M.Si NIP. 19650504 198703 1 011

WarmahKuswayati,AMKG NIP. 19660507 199202 2 001