K3 Timah 4t63f

Makalah Tentang K3 Dalam Penambangan Kapal keruk Makalah Tentang Kapal Keruk Tugas K3 Eko Susanto 710011075

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek penting dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah menetapkan Visi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional adalah ” INDONESIA BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA “ . Untuk dapat mencapai visi tersebut diperlukan usaha bersama antara semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Untuk mendorong peningkatan upaya K3 di unit pengawasan ketenagakerjaan khususnya dan masyarakat industri pada umumnya, pemerintah pada tahun 2012 ini telah mengalokasikan dana dekonsentrasi di bidang K3.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Dekonsentrasi berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Program dan kegiatan khususnya bidang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan stimulus bagi pencapaian indikator K3 yang terdapat dalam RPJM, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, Standar Pelayanan Minimum maupun Renstra Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi unit pengawasan ketenagakerjaan di provinsi maupun kabupaten/kota penerima dana dekonsentrasi dalam melaksakaan kegiatan. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar output dan outcome kegiatan ini sesuai dengan indikator K3 yang ditetapkan, antara lain :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai K3 sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan baik tempak kerja, di tempat publik dan rumah tangga serta turunnya penyakit akibat kerja; 2. Tertingkatkannya kinerja pengawas ketenagakerjaan dalam penanganan kasus kecelakaan kerja dan PAK dan tersedianya hasil analisa kecelakaan kerja & PAK.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-undang no.22 tahun 2011 tentang APBN 2012

4. Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana Pembantuan 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Per. 12/Men/VIII/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per.03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per. 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per 01/Men/1980 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan 9. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor Kep. 174/Men/1986 nomor: 104/KPTS/1986

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.01/Men/1982 Tentang Bejana Tekanan. 11. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor SE.01/Men/DJPPK/VIII/2010 Tentang Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penggunaan Gas LPG. 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. Nomor : Kep. 68/Men/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 20/PPK/VI/2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja 14.Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep.-75/DJ-PPK/IX/2010 Tentang Program Pencegahan dan Penangulangan HIV dan AIDS Di Tempat Kerja 15. Rekomendasi ILO No. 200 Tentang HIV dan AIDS dan Tempat Kerja 16. Surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan APBN 2012 No. TEP/S- tanggal 27 Desember 2011

1.4. Ruang Lingkup

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan Dekonsentrasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu :

a. Sosialisasi K3

Dilihat dari kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, masih banyak terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang dikarenakan kurangnya pengetahuan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan adanya Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja diharapkan pengetahuan masyarakat dalam hal K3 dapat meningkat sehingga mampu menurunkan angka kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Kegiatan sosialisasi tersebut meliputi:

1. Sosialisasi Penggunaan Tabung LPG 3 Kg 2. Sosialisasi SMK3 3. Sosialisasi K3 Pekerjaan Konstruksi 4. Sosialisasi HIV/AIDS ditempat kerja

b. Pemeriksaan Kasus Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

Pemeriksaan kasus kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat kerja merupakan salah satu tugas pokok pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlu di dorong agar tugas pokok tersebut dapat berjalan efektif. c. Pemeriksaan Hiperkes

Pemeriksaan hiperkes terdiri dari pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan kerja. Pembiayaan bagi pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan kerja dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi tugas pengawasan ketenagakerjaan.

1.5.Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

Kegiatan dekonsentrasi yang terdiri dari sosialisasi K3, pemeriksaan dan analisa kecelakaan kerja & PAK serta pemeriksaan & pengujian Hiperkes yang dilaksanakan di Kabupaten/kota wajib di supervisi oleh Unit pengawasan Ketenagakerjaan provinsi dan dimonitoring serta dievaluasi oleh Direktorat Pengawasan Norma K3 (PNK3) sesuai skema dibawah ini.

1.6. Pelaporan Sebagaimana ketentuan dalam pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN maka SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi:

a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas.

Laporan manajerial mencakup: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut.

Sedangkan Laporan akuntabilitas meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Barang. Laporan Keuangan terdiri dari: a. Neraca; b. Laporan Realisasi Anggaran; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Barang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah dan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Untuk Dana Dekonsentrasi bidang K3, Laporan manajerial dikirimkan ke Direktorat Pengawasan Norma K3 sedangkan Laporan Keuangan dikirimkan ke Setditjen PPK .

BAB. II

KEPMEN 555 K3 :KAPAL KERUK 2.1. Bagian Pertama : Penanggung Jawab

Pasal 258 Tanggung Jawab (1) Pada setiap kapal keruk harus ada seorang kepala kapal keruk yang bertugas memimpin, mengatur, dan mengawasi pekerjaan kapal keruk termasuk pekerjaan lain yang berkaitan dengan pengoperasian kapal keruk. (2) Kepala kapal keruk bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan orang di kapal keruk serta tempat lainnya yang berada dibawah pengawasannya. (3) Kepala kapal keruk harus dibantu oleh beberapa orang kepala gilir kerja yang bertanggung jawab dalam operasi kapal keruk pada setiap gilir kerja. (4) Setiap kapal keruk dilarang beroperasi tanpa kehadiran kepala kapal keruk dan atau kepala gilir kerja di atas kapal keruk. (5) Untuk diangkat menjadi kepala kapal keruk dan atau kepala gilir kerja harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan kepala teknik tambang dan namanya dicatat dalam buku tambang.

(1)

b. c. d f (4)

(2)

(2) (3)

(2) (3) (4)

Pasal 259 Buku Peraturan Kerja Kapal Keruk Pada setiap kapal keruk harus tersedia Buku Peraturan Kerja Kapal Keruk dan Buku Jurnal Teknik yang disahkan oleh Kepala Teknik Tambang sesuai bentuk yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. (2) Isi buku Peraturan Kerja Kapal Keruk harus dimengerti oelh setiap pekerja tambang kapal keruk. (3) Dalam Buku Peraturan Kerja Kapal Keruk harus dicatat: a. Salinan dari Peraturan Kapal Keruk Pertambangan; Semua perintah, larangan, dan petunjuk mengenai kapal keruk yang telah dicatat dalam Buku Tambang; Hasil pemeriksaan dan pengukuran pada setiap giliran kerja terhadap tiang kompartemen dan tangki yang berisi air atau bahan bakar; Hasil pengukuran tinggi ponton yang terapung dari keempat sudut kapal keruk pada setiap gilir kerja; e Hasil pemeriksaan pompa balast/lensa dan salurannya yang dilakukan setiap minggu; Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Teknik Tambang atau wakilnya atau petugas ahli dan g Sinyal tanda bahaya dan sinyal kerja. Salinan Buku Peraturan Kerja Kapal Keruk harus tersedia di kantor tambang di darat dan semua pendaftaran dalam buku aslinya harus segera dicatat ke dalam buku salinan tersebut. Pasal 260 Pekerja Tambang Pada Kapal Keruk (1) Semua pekerja tambang yang bekerja di kapal keruk harus dapat berenang. Pekerja tambang yang bekerja untuk sementara waktu atau orang yang mendapat izin dari Kepala Teknik Tambang atau Kepala Kapal Keruk apabila tidak dapat berenang harus selalu memakai rompi pelampung selama berada di atas kapal keruk. Pasal 261 Tugas Kepala Kapal Keruk (1) Kepala Kapal Keruk harus segera melaporkan kepada Kepala Teknik Tambang apabila terjadi: a Kebakaran yang dapat mengganggu operasi kapal keruk; b Setiap kerusakan yang dapat mengancam keselamatan kapal dan pekerja; c Kemiringan kapal keruk lebih dari 2 derajat; d Cuaca buruk yang membahayakan keselamatan kapal keruk dan e Kecelakaan seseorang jatuh di sekeliling kapal keruk. Kepala Teknik Tambang harus mengindahkan setiap laporan dari Kepala Kapal Keruk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan segera memberi perintah dan petunjuk untuk keselamatan pekerja tambang dan kapal keruk. Perintah dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengutamakan keselamatan pekerja tambang. Pasal 262 Persyaratan Kapal Keruk (1) Setiap kapal keruk harus stabil dan laik operasi Setiap kapal keruk hars dilengkapi dengan ruang kendali dan ruang operator pembangkit tenaga listrik yang kedap suara serta ruang makan yang memenuhi persyaratan kesehatan. Setiap kapal keruk harus mempunyai pompa balast atau lensa yang selalu dalam kondisi baik. Konstruksi dek kapal keruk harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan air tertahan di atas dek. Pasal 263 Izin Operasi Kapal Keruk

(1) Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang berdasarka hasil pemeriksaan akan mengeluarkan izin operasi kapal keruk yang berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan setelah melalui pemeriksaan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. (3) Dilarang mengadakan perubahan pada kapal keruk yang dapat mempengaruhi stabilitas kapal tersebut kecuali setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. 2.2. Bagian Kedua : Penempatan Kapal Keruk Pasal 264 Penambatan (1) Kawat haluan, samping dan buritan kapal keruk yang beroperasi di laut atau di darat harus masing-masiing ditambatkan dengan baik paa jankar atau patok. (2) Setiap sambungan pada kawat penambat yang menggunakan klem penyambung harus dilengkapi dengan mur dan pen pengaman. Pasal 265 PemasanganDan Pengawasan Kawat Penambat (1) Setiap kawat penambat harus bebas dari segala rintangan dan terentang lurus antara kapal keruk dan jangkar atau patok. (2) Dalam hal terdapat rintangan yang tidak dapat disingkirkan kawat penambat harus direntangkan dengan cara yang aman. (3) Dilarang melakukan suatu pekerjaan dalam jarak sekurang-kurangnya 20 meter dari rentangan kawat penambat kapal keruk yang sedang beroperasi. (4) Sebelum menarik kawat penambat, operator kawat harus yakin bahwa tidak seorangpun berada dalam jarak 20 meter dari kawat tersebut. (5) Sekurang-kurangnya 2 lilitan kawat penambat harus masih tersisa pada teromol penggulungan kawat apabila kawat tersebut diulur maksimum. (6) Pembuatan mata kawat hanya dilakukan oleh orang yang berkemampuan yang khusus ditunjuk oleh Kepala Teknik Tambang. (7) Setiap penempatan jangkar atau patok harus diberi tanda yang dapat dilihat dengan mudah. (8) Pada lintasan kawat penambat di laut harus diberi tanda yang dapat dilihat dengan mudah. Pasal 266 Penahan Kawat Penambat (1) Dilarang berada di atas pelampung kawat penambat pada waktu mesin penggerak kawat tersebut dioperasikan. (2) Petugas yang bekerja di atas suatu pelampung atau bekerja memperbaiki kawat harus diawasi oleh dua orang petugas lain yang berada di atas perahu penolong. (3) Semua petugas sebagaimana dimaksud dalma ayat (2) harus memakai baju pelampung. (4) Pada perahu penolong harus tersedia alat pertolongan. (5) Perahu penolong tidak diperlukan apabila pelampung atau perahu untuk tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai stabilitas dan daya tampung yang cukup. Pasal 267 Kawat Penambat Yang MelintasiJalan Lalulintas Darat Atau Lalulintas Air (1) Dalam hal kawat penambat melintasi jalan lalulintas darat atau lalulintas air harus diadakan tindakan pengamanan dan diberi tanda peringatan. (2) Penahan kawat penambat yang melintasi jalan lalulitas darat harus mempunyai kekuatan yang cukup kuat dan aman. (3) Dalam hal kawat penambat melintasi jalan lalulintas air, Kepala Teknik Tambang harus menunjuk seorang petugas untuk melakukan pengamanan lalulintas air tersebut.

(4) Pemakai jalan lalulintas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya diperbolehkan setelah kawat penambat diturunkan ke dalam air. (5) Kawat penambat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diberi pemberat agar lebih cepat turun dan lebih dalam terbenam. (6) Apabila jalan menuju kapal keruk harus melintasi kawat penambat, maka Kepala Teknik Tambang haurs menetapkan peraturan keselamatan yang khusus untuk perlintasan tersebut. 2.3. Bagian Ketiga : Ponton Kapal Keruk Pasal 268 Lubang Pemeriksaan Kompartemen (1) Tiap komparten harus dilengkapi lubang pemeriksaan dengan tutup atau pintu yang dapat tertutup rapat sehingga kedap air lubang pemeriksaan, tingginya sekurang-kurangnya 50 sentimeter serta diameter atau lebarnya sekurang-kurangnya 60 sentimeter dan selalu dirawat dengan baik. (2) Apabila konstruksi kapal keruk tidak memungkinkan menutup lubang pemeriksaan, Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang setelah berkonsultasi dengan Kepala Teknik Tambang menetapkan ketentuan lain yang mengatur lubang pemeriksaan. Pasal 269 Kompartemen (1) Setiap kompartemen harus kedap air dan selalu dalam kondisi yang kering dan bersih, kecuali kompartemen tersebut khusus untuk cadangan bahan bakar atau air tawar. (2) Dilarang membuat lubang pada dinding pemisah antara kompartemen, kecuali atas izin Kepala Teknik Tambang. (3) Izin untuk membuat lubang pada dinding pemisah tersebut harus dicatat dalam Buku Tambang. (4) Cara kerja yang aman berkenaan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang dan dicatat dalam Buku Peraturan Kerja Kapal Keruk. (5) Setelah pekerjaan selesai, setiap lubang yang dibuat pada dinding pemisah harus segera ditutup. (6) Bagian-bagian ponton samping kiri dan kanan kapal keruk serta di dekat tangga mangkok harus dilindungi dengan tangki pengaman. (7) Dilarang menaruh barang dalam kompartemen untuk maksud menyimpan atau memberi keseimbangan pada kapal keruk, kecuali mendapat izin khusus dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

(3) (4) (5) (6)

Pasal 270 Ventilasi Kompartemen (1) Kompartemen kapal keruk harus mempunyai sistem aliran udara yang baik. (2) Setiap kapal keruk harus mempunyai alat penghembus udara ke dalam kompartemen. Tekanan udara di dalam kompartemen paling akhir dari sistem aliran udara dalam satu rangkaian kompartemen sekurang-kurangnya 20 sentimeter kolom air lebih tinggi dari tekanan udara di luar kompartemen tersebut. Tinggi pipa ventilasi dibagian tepi geladak kapal keruk yang beroperasi di laut sekurangkurangnya 80 sentimeter dan ditempat lainnya 40 sentimeter. Tinggi pipa ventilasi dibagian tepi geladak kapal keruk yang beroperasi di darat sekurangkurangnya 60 sentimeter dan ditempat lainnya 40 sentimeter. Pipa ventilasi harus disediakan dengan penutup kedap air yang digantungkan pada pipa ventilasi.

(7) Pipa ventilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) harus bebas dari tumpukan barang serta mudah dilihat dan dicapai. (8) Ujung pipa ventilasi yang dipergunakan mengalirkan udara ke dalam kompartemen harusdipasang alat penyebar udara (diff). 2.4. Bagian Keempat :

(1) (2) (3) (4)

(1) (2)

(3) (4)

Pemeriksaan Pasal 271 Pemeriksaan Rutin Setiap permulaan gilir kerja semua kompartemen harus diperiksa dan isi dari tangki air pendingin, tangki bahan bakar, dan tangki balast harus diukur. Sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu instalasi pompa balast atau lensa beserta pipa dan kerannya harus diperiksa dan diuji. Laporan hasil pemeriksaan tersebut harus ditandatangani oleh petugas yang melakukan pemeriksaan. Apabila instalasi pompa balast/lensa tidak dapat berfungsi dengan baik harus segera dilakukan perbaikan, selambat-lambatnya 2 x 24 jam. Pasal 272 Cara Pemeriksaan Kompartemen Pemeriksaan kompartemen sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 petugas, satu diantaranya harus tetap berada di luar kompartemen di atas geladak dekat lubang pemeriksaan. Petugas yang masuk ke dalam kompartemen harus dilengkapi dengan alat komunikasi radio atau memakai sabuk pengaman yang disambungkan dengan seutas tali yang cukup panjang dan kuat untuk memberi tanda kepada orang yang berada di luar kompartemen untuk mendapatkan pertolongan. Sebelum memasuki kompartemen udara bersih harus dihembuskan ke dalam kompartemen tersebut sekurang-kurangnya 30 menit terus menerus. Setiap lampu tangan (portable lamp) yang digunakan untuk pemeriksaan kompartemen harus kedap gas dan tegangan listriknya tidak boleh lebih dari 24 volt. 2.5. Bagian Kelima :

(1) (2) (3) (4)

(1)

Keselamatan Kapal Keruk Pasal 273 Bagian Ponton Yang BeradaDi Atas Permukaan Air Tinggi bagian ponton yang berada di atas permukaan air tidak boleh kurang dari 50 sentimeter dan dalam keadaan darurat tidak boleh kurang dari 25 sentimeter. Untuk mempermudah pembacaan ketinggian bagian ponton yang berada di atas permukaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada keempat sudut Kapal Keruk harus dipasang skala ukuran. Ketentuan tinggi baigan ponton yang berada di atas permukaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberi pengecualian setelah lebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Pada setiap gilir kerja tinggi bagian ponton yang berada di atas permukaan air pada keempat sudut kapal keruk harus dicatat termasuk posisi tangga mangkok. Pasal 274 Kemiringan Kapal Keruk Pada setiap kapal keruk harus dilengkapi dengan busur pengukur kemiringan yang mudah dibaca dan dipasang pada posisi melintang di ruang kendali.

d. (3)

(4) (5) (6)

(2) Apabila kemiringan kapal keruk lebih dari 2 derajat maka: a. Kegiatan penggalian dan pompa-pompa harus dihentikan; b. Upaya untuk mengatasi dan menyeimbangkan kembali kapal keruk harus dilakukan; c. Harus segera melapor kepada Kepala Teknik Tambang dan Petugas yang tidak berhubungan langsung dalam upaya mengatasi dan menyeimbangkan kembali, sudah mulai disiapkan untuk kemungkinan akan meninggalkan kapal keruk. Apabila kemiringan kapal keruk telah melebihi 5 derajat, Kepala Kapal Keruk harus segera memerintahkan semua orang untuk meninggalkan kapal keruk, kecuali petugas yang langsung berhubungan dan bertanggung jawab dalam upaya mengatasi dan menyeimbangkan kembali kapal keruk tersebut. Apabila kemiringan kapal keruk telah melebihi 7 derajat semua petugas harus meninggalkan kapal keruk. Berdasarkan studi keseimbangan kapal keruk, Kepala Teknik Tambang dapat meminta pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Kepala Teknik Tambang harus membuat tata cara penyelamatan diri meninggalkan kapal keruk apabila terjadi keadaan darurat. 2.6. Bagian Keenam : Alat Keselamatan Pasal 275 Di sekeliling ponton kapal keruk harus dipasang tali atau rantai dengan gelang-gelang atau ban yang tingginya tidak boleh lebih dari 40 sentimeter di atas permukaan air.

Pasal 276 (1) Pada setiap kapal keruk harus tersedia: a Rompi pelampung yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, sekurang-kurangnya 110 persen dari jumlah maksimum orang yang berada di atas kapal keruk. Baju pelampung tersebut harus berada di atas kapal keruk ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dicapai, dan diambil; b Pengait/pancing tanpa mata sekurang-kurangnya 6 buah dengan panjang tangkai 5 meter; c Sauh kecil sekurang-kurangnya 6 buah dengan tali masing-masing panjangnya 25 meter dan d Pelampung bulat sekurang-kurangnya 6 buah dengan tali masing-masing 25 meter. (2) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selalu tersedia dan terawat dengan baik. Pasal 277 Rantai Penyelamat Pada Bandar Limbah Dalam bandar limbah setiap kapal kerik harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya tiga rantai yang idgantung melintang atau membujur pada bandar tersebut. Dua buah rantai yang ujungnya dilengkapi dengan gelang harus digantungkan 25 sentimeter dari ujung bagian bawah bandar limbah. Tinggi gelang dari rantai tersebut adalah 10 sentimeter dari permukaan air. Pasal 278 Kapal keruk yang menggunakan ban berjalan sebagai pembuang limbah harus dilengkapi dengan alat pemutus arus listrik yang dihubungkan dengan rentangan tali yang mudah dijangkau sepanjang ban berjalan tersebut. Pasal 279 Pencegah Kebakaran

(1) Pada setiap kapal keruk yang tersedia alat pemadam api dalam kapasitas dan jumlah yang cukup serta dari jenis yang dapat memadamkan semua jenis kebakaran. (2) Setiap alat pemadam api harus ditempatkan pada bagian yang berpotensi kebakaran dan mudah dilihat, dicapai dipergunakan serta diberi tanda yang jelas. Alat pemadam api tersebut harus dirawat dengan baik sehingga selalu dalam keadaan siap pakai. (3) Khusus untuk kamar mesin pembangkit listrik selain alat pemadam api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disediakan dengan alat pemadam api dari jenis busa dengan kapasitas yang lebih besar yang dapat diletakkan pada gerobak dorong atau cara lain sehingga mudah penggunaannya. (4) Semua pengawas dan petugas bagian kamar mesin pembangkit tenaga listrik dan transformator harus dilatih sehingga mampu menggunakan alat pemadam api dengan efektif dan aman. (5) Dilarang meletakkan barang didepan atau di sekitar alat pemadam api yang menghalangi kemudahan mencapai alat pemadam api tersebut. (6) Pipa salauran bahan bakar cair dalam kamar mesin harus dibuat dari jenis tembaga atau besi. (7) Dilarang meletakkan barang, khususnya yang mudah terbakar, di dalam atau di sekitar atau transformator listrik. Pasal 280 (1) Pada operasi kapal keruk harus tersedia perahu atau perahu bermotor utnuk pengangkutan petugas atau untuk memberi pertolongan. (2) Semua perahu atau perahu bermotor yang membantu pekerjaan kapal keruk harus tunduk pada ketentuan dalam keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dibidang perhubungan laut. (3) Setiap perahu atau perahu bermotor yang membantu pekerjaan kapal keruk harus dilengkapi dengan rompi pelapung sekurang-kurangnnya 110 persen dari jumlah orang maksimum yang berada di atas perahu tersebut. Alat pemdam api harus tersedia di atas perahu bermotor dalam jumlah yang cukup. (4) Perahu bermotor yang melayani kapal keruk harus dilengkapi dengan alat komunikasi radio. (5) Perahu bermotor yang hanya melayani satu kapal keruk yang beroperasi di laut harus selalu berada di kapal keruk tersebut. (6) Bak kerja yang dipakai pada operasi kapal keruk dianggap sebagai bagian dari kapal keruk. Pasal 281 Jangkar Buritan Pada setiap kapal keruk yang beroperasi di laut harus dilengkapi dengan jangkar rantai buritan (jangkar spil) yang dipasang pada bagian tengah sisi belakang kapal keruk, dan dapat dipakai setiap saat. 2.7. Bagian Ketujuh : Permesinan Dan Kelistrikan Pasal 282 Permesinan (1) Setiap kali akan menghidupkan mesin pembangkit tenaga listrik di kapal keruk dan sebelum menjalankan kembali mesin di kapal keruk maka terlebih dahulu tanda bunyi peringatan yang terdengar di semua bagian kapal keruk harus dibunyikan. (2) Sebelum mesin dan peralatan atau bagian peralatan yang bergerak di kapal keruk dijalankan atau dijalankan kembali setelah berhenti. Kepala Gilir Kerja atau petugas mesin harus memeriksa dan yakin bahwa dengan menjalankan peralatan tersebut tidak akan membahayakan orang lain. (3) Bagian yang bergerak pada setiap mesin atau alat transmisi di kapal keruk yang dapat menyebabkan bahaya, harus diberi tutup pelindung yang baik.

(4) Dilarang menyimpan bahan atau zat cair yang mudah terbakar di dalam kamar mesin pembangkit tenaga listrik. (5) Pada saringan putar, penggerak rangkaian mangkok, penggerak teromol kawt, tangga dan penggerak teromol kawat penambat harus dipasang saklar penghenti darurat dan sakelar pengaman lokal (local switch) yang dapat digembok oleh orang yang sedang melaksanakan perbaikan peralatan tersebut. (6) Sekelar penghenti darurat dan saklar pengaman lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus mudah dilihat, dijangkau dan digunakan serta diberi tanda yang jelas. Pasal 283 Kelistrikan (1) Setiap kapal keruk yang beroperasi di laut harus dilengkapi dengan pembangkit tenaga listrik cadangan yang kapasitasnya sekurang-kurangnya dapat memberi tenaga listrik untuk lampu penerangan, pompa balast, dan radio komunikasi. Pembangkit tenaga listrik cadangan tersebut harus dirawat dengan baik sehingga siap pakai. (2) Semua , sakelar dan lampu listrik pada kapal keruk yang tidak terlindung dari air harus jenis yang kedap air. (3) Instalasi kabel listrik di kapal keruk harus dilengkapi dengan talangan (tray). (4) Kabel listrik yang menembus lantai kerja harus dilengkapi dengan pelindung. (5) Kepala Teknik Tambang harus membuat aturan khusus pada setiap pekerjaan dengan las listrik di Kapal Keruk dan termasuk didalamnya hal-hal sebagai berikut: a. Menentukan lokasi yang aman untuk pekerjaan pengelasan; b. Harus emnggunakan kabel penghantar arus balik yang khusus dan terpisah ke transformator mesin las; c. Ketentuan tentang penympanan kawat las dan perawtan kabel serta tangkai las dan d. Sambungan kabel las listrik harus diisolasi dengan baik sehingga kedap air. (6) Dilarang memakai mesin las yang mengguankan arus listrik bolak balik di kapal keruk. (7) Sambungan kabel treil penghantar tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik di darat ke kapal keruk yang harus kedap air dan ditopang dengan pelampung. (8) Setiap kapal keruk yang beroperasi di laut harus dilengkapi lampu kabut (lampu kuning) sekurang-kurannya di bagian haluan dan buritan kapak keruk.

2.8. Bagian Kedelapan : Tindakan Keselamatan Pasal 284 Orang Terjatuh Ke Dalam Air (1) Apabila seseorang terjatuh ke dalam air di sekeliling kapal keruk, maka: a. Tanda bahaya harus segera dibunyikan; b. Pekerjaan penggalian dan pemompaan harus segera dihentikan dan c. Upaya pertolongan harus segera dilakukan (2) Kepala Teknik Tambang dapat memerintahkan pekerjaan penggalian dan pemompaan dimulai Kembali setelah orang yang terjatuh ditemukan atau upaya pencaraian maksimal telah dilakukan. Pasal 285 Regu Selam (1) Setiap kapal keruk atau beberapa kapal keruk yang beroperasi di laut yang lokasi kerjanya berdekatan harus mempunyai regu selam yang terlatih dan mampu menggunaan alat pernapasan bawah air (Sub Aqua Breathing Apparatus), kecuali ditentukan lain oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

(2) Regu selam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bawah pengawasan Kepala Teknik Tambang. (3) Setiap anggota regu selam harus dilatih dan memiliki surat keterangan kecakapan menggunakan alat pernapasan bawah air, yang dikeluarkan oleh sekolah latihan selam atau badan lain yang disetujui oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. (4) Setiap anggota regu selam: a Harus diketahu alamat rumah dan tempat kerja supaya dapat dihubungi apabila diperlukan; b Harus secara berkala mendapat latihan penyegran menyelam dan c Harus diperiksa kesehatannya secara berkala. (5) Anggota regu selam harus diatur waktu jaganya sedemikian rupa, sehingga setiap kali diperlukan selalu ada dalam jumlah yang cukup. (6) Alat pernapasan bawah air dan tabung oksigen harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dirawat dengan baik serta disimpan pada tempat yang ditentukan oleh Kepala Teknik Tambang. Pasal 286 Sinyal Tanda Bahaya (1) Kapal keruk harus mempunyai sistem tanda bahaya bunyi dan cahaya. (2) Tanda bahaya bunyi dan cahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang dan dicatat dalam Buku Peraturan Kerja Kapal Keruk. (3) Semua petugas di kapal keruk atau orang yang mempunyai hubungan kerja dengan pekerjaan kapal keruk harus mengeri arti dari tanda bahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (4) Apabila terjadi suatu bahaya maka hanya Kepala Kapal Keruk atau Kepala Gilir kerja atau orang yang ditunjuk khusus untuk itu, yang dapat membunyikan atau memberikan tanda bahaya. Pasal 287 Sinyal Kerja (1) Setiap kapal keruk harus dilengkapi dengan sistem tanda bunyi sebagai komunikasi kerja. (2) Kode sinyal kerja yang akan digunakan harus ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang dan setiap orang di atas kapal keruk harus mengerti arti sinyal tersebut. (3) Kode sinyal kerja harus ditempelkan pada tempat yang jelas terlihat pada setiap tempat kerja di kapal keruk. 2.9. Bagian Kesembilan : Penarikan Kapal Keruk Pertambangan Pasal 288 (1) Kapal keruk hanya dapat ditarik dari satu daerah kerja ke daerah kerja lainnya dengan keputusan tertulis Kepala Teknik Tambang. Dalam keputusan tersebut tercantum ketentuan tentang pelaksanaan penarikan. (2) Tembusan keputusan penarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dikirimkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Pasal 289 Tindakan Pengamanan (1) Sebelum melakukan penarikan kapal keruk melalui laut terbuka tindakan pengamanan di bawah ini harus dilakukan: a. Setiap kompartemen ponton dalam keadaan aman; b. Setiap pintu pemeriksaan telah ditutup dan kedap air; c. Instalasi pompa beserta pipa-pipanya dalam keadaan siap pakai; d. Pipa ventilasi telah ditutup dan kedap air dan e. Semua peralatan yang lepas telah diikat. (2) Pada setiap kapal keruk yang ditarik harus tersedia: a. Peralatan untuk menambal ponton; b. Pompa air cadangan yang mempunyai mesin penggerak sendiri; c. Air dan bahan bakar yang cukup; d. Mesin las dan

e.

Makanan dan air minum dalam jumlah yang cukup untuk semua orang yang berada di atas kapal keruk selama waktu penarikan ditambah 100 persen sebagai cadangan. Pasal 290 (1) Pada waktu penarikan kapal keruk, jumlah orang yang diperbolehkan berada di kapal keruk harus dibatasi sesuai pekerjaan yang dibutuhkan selama penarikan dan namanya harus didaftarkan dalam Buku Peraturan Kerja Kapal Keruk. (2) Apabila tongkang atau alat terapung ditarik bersama dengan Kapal Keruk, tidak seorangpun diperbolehkan berada di atas tongkang atau alat dan pengikatannya ke Kapal Keruk harus sedemikian rupa sehingga ikatannya mudah dilepas atau diputuskan bila terjadi keadaan darurat. Pasal 291 Komunikasi diantara Kepala Penarikan kapal keruk dan Nakhoda Kapal Tunda harus dilengkapi dengan sistem komunikasi radio dua arah.

(1) (2) (3) (4) (5)

Pasal 292 Pengedokan Setiap kapal keruk harus didok sekurang-kurangnya 1 kali setiap 10 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. Apabila kapal keruk dipernaiki atau dibongkar di suatu galangan milik perusahaan yang bersangkutan amaka keselamatan dan kesehatan kerja selama pengedokan menjadi tanggung jawab pimpinan galangan kapal keruk tersebut. Pada waktu pengedokan semua pelat baja kapal keruk yang langsung bersentuhan dengan air dan semua peralatan listrik harus dibongkar dan diganti. Perubahan pada kapal keruk yang akan mempengaruhi kestabilan atau keseimbangan kapal keruk harus mendapat persetujuan dari Kepala pelaksana Inspeksi Tambang. Setelah selesai pengedokan, Pelaksana Inspeksi Tambang harus melakukan pemeriksaan terhadap perbaikan kapal keruk tersebut. 2.10. Bagian Kesepuluh :

Fasilitas Pembantu Pasal 293 Di darat dekat wilayah kerja kapal keruk harus terdapat bangunan sebagai tempat melaksanakan pencatatan daftar hadir pekerja pada setiap permulaan dan akhir jam kerja. Pasal 294 Jembatan Dan Dermaga (1) Konstruksi jembatan dan dermaga harus cukup kuat dan dilengkapi dengan padar pengaman. (2) Dermaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memungkinkan setiap orang dapat naik/turun ke kendaraan dengan aman dalam segala cuaca baik pada saat air pasang atau surut. (3) Jembatan dan dermaga harus dilengkapi lampu penerangan dan sinyal arah. (4) Kapal keruk yang beroperasi di darat harus dilengkapi dengan jembatan yang lebarnya 60 sentimeter dengan panjang yang cukup serta dilengkapi dengan

2.1

Penjelasan Sistem Kerja Kapal Keruk

Kapal Keruk atau dalam bahasa Inggris sering disebut dredger merupakan kapal yang memiliki peralatan khusus untuk melakukan pengerukan.Kapal ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan, baik dari suatu pelabuhan, alur pelayaran, ataupun industri lepas pantai, agar dapat bekerja sebagaimana halnya alat-alat levellingyang ada di darat seperti excavator dan Buldoser. Ada beberapa jenis kapal keruk di antaranya adalah: 1. Kapal Keruk Type TSHD

Sebuah TSHD membuang material dari hopper, jenis pembuangan ini disebut rainbowing, digunakan untuk melakukan reklamasi

2. Kapal keruk pengisap / Suction dredgers Beroperasi dengan mengisap material cleaner.Jenis ini terdiri dari beberapa tipe. a. Trailing suction hopper dredger

melalui

pipa

panjang

seperti vacuum

Trailling suction hopper dredger

Sebuah trailing suction hopper dredger atau TSHD menyeret pipa pengisap ketika bekerja, dan mengisi material yang diisap tersebut ke satu atau beberapa penampung (hopper) di dalam kapal. Ketika penampung sudah penuh, TSHD akan berlayar ke lokasi pembuangan dan membuang material tersebut melalui pintu yang ada di bawah kapal atau dapat pula memompa material tersebut ke luar kapal. TSHD terbesar di dunia adalah milik perusahaan Belgia yaitu Jan De NulTSHD.Vasco Da Gama (33.000 m3 penampung, 37,060 kW total tenaga yang ada) dan perusahaan Belanda BoskalisTSHD. W.D. Fairway (35.000 m3 penampung). PT Pengerukan Indonesia memiliki pula kapal keruk jenis ini seperti TSHD.Halmahera dan TSHD. Irian Jaya. Digunakan untuk melakukan maintenance dredging di pelabuhanpelabuhan seluruh Indonesia. b. Cutter-suction dredger Cutter-suction dredger

Di sebuah cutter-suction dredger atau CSD, tabung pengisap memiliki kepala pemotong di pintu masuk pengisap.Pemotong dapat pula digunakan untuk material keras seperti kerikil atau batu.Material yang dikeruk biasanya diisap oleh pompa pengisap sentrifugal dan dikeluarkan melalui pipa atau ke tongkang.CSD dengan pemotong yang lebih kuat telah dibangun beberapa tahun terakhir, digunakan untuk memotong batu tapi peledakan. CSD memiliki dua buah spud candi bagian belakang serta dua jangkar di bagian depan kiri dan kanan. Spud can berguna sebagai poros bergerak CSD, dua jangkar untuk menarik ke kiri dan kanan. Dua CSD terbesar di dunia adalah CSD milik Dredging International CSD D'Artagnan (28.200 kW) dan Jan De Nul CSD J.F.J. DeNul (27.240 kW). c. Bucket dredger

Bucket dredger adalah jenis tertua dari suatu kapal keruk. Biasanya dilengkapi dengan beberapa alat seperti timba/bucket yang bergerak secara simultan untuk mengangkat sedimen dari dasar air.Varian dari Bucket dredger ini adalah Bucket Wheel Dredger. Beberapa Bucket dredger dan Grab dredger cukup kuat untuk mengeruk dan mengangkat karang agar dapat membuat alur pelayaran. Backhoe Dredger

Bucket dredger masih dipergunakan untuk penambangan bijih timah di Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau yang dioperasikan oleh PT Timah Tbk. d. Backhoe/dipper dredge Backhoe/dipper dredger memiliki sebuah backhoe seperti excavator. Backhoe dredger dapat pula menggunakan excavator untuk darat, diletakkan di atas tongkang. Biasanya backhoe dredger ini memiliki tiga buah spudcan, yaitu tiang yang berguna sebagai pengganti jangkar agar kapal tidak bergerak, dan pada backhoe dredger yang high-tech, hanya memerlukan satu orang untuk mengoperasikannya. Dua backhoe dredger terbesar di dunia adalah milik dari Bean L.L.C. yaituTAURACAVOR dan milik dari Great Lakes Dredge & Dock Co. yaitu NEW YORK. Keduanya dilengkapi dengan Excavator Liebherr 996.

Water injection dredger Skema dari Water injection dredger

Water injection dredger menembakkan air di dalam sebuah jet kecil bertekanan rendah (tekanan rendah karena material seharusnya tidak bertebaran ke mana pun, karena harus secara hati-hati agar material dapat dipindah) ke sedimen di dasar air agar air dapat mengikat sedimen sehingga melayang di air, selanjutnya didorong oleh arus dan gaya berat keluar dari lokasi pengerukan. Biasanya digunakan untuk maintenance dredging di pelabuhan. Beberapa pihak menyatakan bahwa WID adalah bukan pengerukan sementara pihak lain menyatakan sebaliknya. Hal ini terjadi karena pengukuran yang seksama harus dibuat untuk mengukur kedalaman air, sedangkan beberapa alat ukur untuk itu (sepertisinglebeam echosounder) kesulitan untuk mendapat hasil yang akurat dan harus menggunakan alat ukur yang lebih mahal (multibeam echosounder) untuk mendapat hasil ukuran yang lebih baik

BAB. III. METODE PENAMBANGAN DENGAN SISTEM HIDRAULICKING ATAU TAMBANG SEMPROT

3.1. Petunjuk Pelaksanaan Tamabng Semprot Awalnya air yang berada pada bak penampung air disedot dengan pompa isap yang ditempatkan pada rumah jig yang kemudian ditekan dengan pompa tekan ke monitor atau giant yang selanjutnya diarahkan kelapangan tempat endapan placer atau alluvial berada. Tahap pertama yaitu pengupasan over burden atau lapisan tanah penutup, yang paling penting letak mulut pipa isap lumpur harus pada tempat paling terendah pada kolam penampung lumpur sehingga lumpur tersebut secara alamiah akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebaiknya penyemprotan dimulai dari hilir ke arah hulu dari bekas – bekas lembah dimana placer terdapat hal ini dimaksudkan agar posisi lumpur hasil semprotan lebih tinggi dari posisi bak penampung lumpur. Penyemprotan dimulai dari atas atau bagian permukaan dahulu hingga membentang mendatar kemudian berangsur – angsur monitor agak ditundukkan ke bawah sedikit demi sedikit lalu disemprotkan mendatar lagi, begitu seterusnya sampai mencapai bedrock. Setelah endapan placer yang telah dibersihkan habis, monitor kembali diarahkan ke atas guna membongkar lagi lapisan penutup begitu seterusnya. Hendaknya penambangan dilakukan kearah depan terus sehingga tidak usah memindah – mindah posisi monitor kesamping. Lumpur dapat terkumpul di kolam penampung lumpur lewat parit – parit yang telah dibuat yang kemudian diisap oleh pipa isap dengan bantuan pompa isap, kemudian lumpur endapan placer tadi masuk ke bagian sluice box untuk dipisahkan antara pengotor dengan mineral konsentrat yang dikehendaki, selanjutnya mineral tadi masuk ke bagian washing plan untuk dicuci dan di murnikan dari mineral – mineral pengotor yang masih menempel pada mineral yang di kehendaki. Sisa – sisa dari lumpur pengotor yang tidak tertampung oleh riffle pada sluice box kemudian dikeluarkan melalui pipa ke bak penampung tailing dan pengotor hasil pencucian dari washingplan juga demikian sedangkan mineral yang dikehendaki disalurkan melalui pipa ke bak penampung konsentrat demikian berulang – ulang.

a. Keuntungan sistem tambang semprot :

2.

1. Tidak memerlukan alat bonkar mekanis Biaya operasional lebih sedikit dibanding system yang menggunakan alat- alat mekanis. 3. Tidak menyebabkan banyak polusi udara. 4. Tidak perlu membuat jenjang – jenjang, Dll.

b. Kekurangan sistem tambang semprot :

2. 4.

1. Memerlukan banyak air Harus ada pekerja di jalur parit, sehingga apabila ada boulder tidak menggangu aliran lumpur. 3. Kerjanya tidak bisa cepat karena mengandalkan aliran lumpur secara alamiah. Apabila ada salah satu pipa yang tersumbat semua proses penambangan harus berhenti, Dll. 3.2. Metode Tambang Semprot

Metode tambang semprot pada penambangan endapan timah sekunder merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi : 1. Pengupasan lapisan penutup atau Over Burden. 2. Pembongkaran endapan bijih tersebut. 3. Pemisahan dan pemurnian antara Konsentrat ( mineral yang dikehendaki ) dan Tailing ( kotoran yang menyertai ) Metode ini dapat diterapkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu: 3.1. Tebal overburden kurang dari 10 meter Apabila ketebalan lapisan penutup atau Over burden lebih dari 10 meter metode ini sulit diterapkan mengingat media yang digunakan adalah media air dan tentunya lumpur pengotornya semakin banyak sehingga bila ketebalan lebih dari 20 meter lebih baik dengan tambang dalam bila setelah dihitung BESR ( bench striping ratio ) nya menguntungkan.

2.

Persediaan air cukup

Karena apabila persediaan air tidak cukup akan menggangu waktu proses penyemprotan dan alangkah baiknya lokasi penampungan air di usahakan sedekat mungkin dengan lokasi penambangan. 3. Kemiringan bed rock yang baik antara 1º - 3º Dengan kemiringan bed rock antara 1º - 3º diharapkan Lumpur hasil penyemprotan langsung menuju ke kolam penampung sementara dan waktu membongkar bagian bawah tidak kesulitan.

Adapun alat – alat yang digunakan yaitu : 1. Monitor / Giant Bentuknya menyerupai meriam atau canon, monitor ini dihubungkan dengan pipa tekanan tinggi dengan penjepit, letak badan dari monitor disangga oleh kayu atau penghalang agar kedudukan monitor tidak goyah oleh getarannya air yang bertekanan tinggi. Tekanan air dapat diatur kecepatannya dengan melonggarkan kran penutup dan dibantu pula oleh pengaturan besar kecilnya mulut pipa atau Nozle. Air yang menyemprot dari mulut pipa atau Nozle dapat ditujukan pada arah tertentu dengan menggunakan kemudi yang diberi pemberat pada arah kasar, dan apabila lebih mau teliti dapat dibantu dengan penyipat arah yang namanya Diflector. Monitor dapat melakukan gerakan mendatar karena adanya sendi putar dan gerakan tegak lurus karena adanya sendi peluru.

2.

Pompa

Disini pompa adalah alat untuk memindahkan air dari tempat yang rendah ketempat yang lebih tinggi. Menurut prinsipnya pompa digolongkan : a. Pompa Tekan Ialah pompa yang kerjanya memindahkan air dengan jalan ditekan. b. Pompa Isap Ialah pompa yang kerjanya memindahkan air dengan menghisap air.

3.

Pipa atau Selang

Untuk menghubungkan air dari bak penampung ke pompa isap, pompa tekan, monitor atau giant. Selain juga digunakan untuk menhubungkan lumpur endapan dari bak penampung ke pompa isap, sluice box, washing plan,yang selanjutnya ke bak tailing dan bak Konsentrat atau bijih yang dikehendaki. 4. Sluice Box Yaitu alat mirip seperti talang yang di buat miring dan pada dasarnya terdapat Riffle yang digunakan untuk menghanyutkan lumpur endapan placer. Prinsip kerja sluice box yaitu dengan prinsip berat jenis, sehingga apabila mineral – mineral yang terdapat dalam lumpur yang masuk ke sluice box berat jenisnya lebih besar dari berat jenis air maka akan tertahan pada riffle tersebut sedangkan yang lebih ringan atau sama dengan air akan terbawa aliran air yang selanjutnya dibuang sebagai tailing. 5. Washing Plant ( Mud box ) Yaitu alat yang digunakan untuk mencuci atau menghilangkan material – material pengotor yang masih menempel pada mineral yang dikehendaki.

BAB IV. KEPMEN 555 K3 ; KAPAL HISAP 4.1. Dasar Hukum Pasal 530 Lubang Bor Dan Pipa Penirisan (1)Sebelum pengeboran lubang bor untuk tujuan penirisan gas metana maka harus tersedia pipa yang akan digunakan untuk mengalirkan gas metana yang keluar dari lubang bor ketempat yang aman. (2) Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi peralatan yang dapat menutup lubang bor apabila terjadi aliran gas metana yang tiba-tiba.

(3) Sebelum pengeboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dimulai, petugas harus memastikan bahwa air akan mengalir melalui batang bor, dan air tersebut akan mengalir keluar melalui mulut lubang bor. (4) Pada setiap lubang bor harus dilengkapi alat pengukur volume kandungan gas mudah terbakar yang dapat mengukur secara terus menerus (5) Setiap pipa stan (stand pipe) yang merupakan bagian sistem pernirisan gas metana harus dimasukkan kedalam lubang bor dan sekelilingnya disumbat kedap. (6) Dilarang menyambung pipa pengalir kejaringan pipa selain menggunakan selang lentur. Pasal 531 Jaringan Pipa Dan Keran (1) Pipa atau jaringan pipa dari sistem penirisan gas metana tidak boleh dipasang pada sumuran atau jalan keluar yang merupakan jalan udara masuk ke tambang. (2) Setiap jaringan pipa yang dipasang untuk penirisan gas metana harus: a Dirancang sehingga percontoh gas metana dapat diambil dan dapat ditiriskan dari dalam pipa; b Terpasang dengan kokoh dan c Dekat sambungan-sambungan diberi tanda dengan cat kuning. (3) Setiap sambungan pada jaringan pipa harus dibuat kedap sehingga udara tidak terisap masuk kedalam jaringan pipa pengalir gas metana. (4) Setiap keran pada sistem jaringan penirisan gas metana harus dicat dengan warna kuning. Pasal 532 Mesin Penghisap Gas Metana (1) Pompa isap yang dipasang pada sistem penirisan gas metana harus: a Yang fungsi dan jenisnya telah diakui; b Dapat mencegah aliran gas metana berbalik arah apabila pompa isap tidak bekerja dan c Diatur apabila pompa isap tidak bekerja gas metana dapat mengalir bebas. (2) Mesin penghisap gas metana harus dibumikan. Pasal 533 Bangunan Tertutup Tempa Pompa Isap Gas Metana Dan Kalorimeter (1)Pompa isap harus ditempat dalam bangunan tertutup dipermukaan. (2) Peralatan listrik yang dipasang pada bangunan tertutup pompa isap gas ledak atau ruang kalorimeter harus dari jenis yang kedapapi (flame proof) dan telah diakui. (3) Lampu yang digunakan didalam bangunan pompa isap atau ruang kalorimeter harus dari jenis yang kedap api. (4) Kalorimeter atau alat pemantau yang digunakan pada sistem penirisan gas metana harus ditempatkan dalam wadah tertutup dan dengan ventilasi yang terpisah dari ruang kalorimeter. (5) Dilarang membuka wadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam ruang kalorimeter kecuali telah dipastikan bahwa ruang kalorimeter dalam keadaan aman. Pasal 534 Pembuangan Gas Metana (1) Lokasi pembuangan gas metana harus diamanakan untuk mencegah kemungkinan gas matana tersebut tersulut tanpa sengaja. (2) Bagian ujung pembuangan gas metana harus dilengkapi dengan perangkap api untuk mencegah api merambat kedalam sistem penirisan. (3) Dilarang membuang gas metana dari suatu sistem penirisan ke pabrik pendayagunaan, apabila kandungan gas metana tersebut kurang dari 40 persen.

(4) Dilarang membuang gas metana pada lokasi dekat jalan udara masuk ke tambang. (5) Dilarang membuang gas metana dari suatu sistem penirisan didalam tambang bawah tanah. Pasal 535 Pengawasan Pompa Isap Pengawasan penirisan gas metana termasuk pompa isap dan ruang pengontrol tekanan udara harus dilakukan oleh orang yang berkemampuan. Pasal 536 Pompa Isap Venturi Pompa Isap venturi yang dipakai pada sistem penirisan gas metana harus terbuat dari logam selain alumunium atau magnesium.

4.2. Latar Belakang Timah merupakan sumber daya alam utama yang dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung. Kandungan biji timah di kepulauan tersebut merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Bangka Belitung telah mengeluarkan peraturan tentang penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung diantaranyaPeraturanDaerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Peraturan tersebut mengijinkan penambangan timah khusunya bagi masyarakat umum baik penambangan timah di darat maupun di laut.Penambangan timah di daerah perairan Bangka Belitung tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi juga oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut membentuk kelompok kecil kemudian melakukan usaha penambangan timah dengan peralatan sederhana. Kapal isap tersebut memiliki beberapa kendala diantaranya olah gerak kapal selama beroperasi karena menggunakan rangkaian drum, beroperasi dengan penyelaman yang menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan, beroperasi kurang dari 3 tahun. Selain itu berdampak buruk terhadap pencemaran lingkungan. Sebuah perusahaan di Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan sebuah perguruan tinggi telah membuat coba kapal isap modern dengan ukuran panjang kapal L = 8 m dengan mempertimbangkan kekurangan dari kapal tradisional. Konstruksi pengelasan yang dilengkapi dengan alat penghisap, mesin diesel 24 HP sebagai pengerak untuk menggerakan dua unit pompa isap

dan jig dan steering winch sebagai alat pemisah timah. Konstruksi dasar dari kapal isap timah ini terdiri dari 2 (dua) unit ponton baja dengan ukuran ∅800x8000 mm.Adapun struktur utama dari kapal isap timah ini seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1.4 adalah : 1. Sistem ponton dan konstruksi pengerukan 2. Sistem pengisapan 3. Sistem pompa isap 4. Sistem pemakanan 5. Sistem penggerak Kisruh Masalah Pertambangan Timah sepertinya tak habis menjadi buah bibir semua kalangan warga masyarakat di kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pulau “Laskar Pelangi” - sebutan yang belakangan sering digunakan menyebut Babel sejak film berjudul sama mengambil latar kehidupan masyarakat pulau ini – merupakan potret buruk pertambangan timah. Ratusan tahun sejak penjajahan Belanda, timahnya telah dikeruk untuk kepentingan perang antaranya. Setelah daratan hampir habis menjadi kolong-kolong (lobang) beracun bekas tambang dan berebut lahan dengan tambang rakyat, kini giliran laut yang dikeruk mendapatkan bijih timah baik yang dilakukan investor langsung maupun bermitra dengan perusahaan-perusahaan lokal. Setidaknya tiap hari 50 kapal isap yang beroperasi di laut sekitar Babel. Laut menjadi padat oleh aktivitas kapal isap. Produktivitas nelayan jadi terganggu dan terancam kehilangan mata pencaharian. Area tangkap ikan menjadi sempit dan semakin jauh dari pantai, membuat nelayan menambah biaya operasional. Ikan akan semakin sulit ditangkap akibat rusaknya ekosistem laut yang membuat ikan tidak akan betah tinggal. Aksi penolakan yang berulangkali dilakukan oleh warga dan nelayan, bisa kita katakan sebagai bukti kesulitan yang dihadapi sejak kapal-kapal isap beroperasi. Setidaknya ada 16.000 nelayan harian dari 45 ribu nelayan mengalami akibat langsung. Hasil tangkap ikan mulai menurun dan semakin jauh diatas 5 mil mendapatkan ikan lebih banyak. Cerita panjang Babel, memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang tambang timah. Kebutuhan timah untuk perang saat jaman penjajahan, membuat setiap penjajah berupaya menguasai Babel. Penambangan timah terus berlangsung hingga lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan berlanjut ke UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Daratan Babel di era UU No.11/1967 dikuasai oleh 2 perusahaan saja yakni PT. Timah dan PT. Kobatin sejak 1971. Kontrak Karya (KK) kedua perusahaan ini berlaku 30 tahun yang telah diperpanjang pada 2003 hingga 2013. Bangka-Belitung dan Singkep dikuasai oleh PT Timah (BUMN) sedangkan sebagian Bangka yaitu pada kawasan selatan Bangka dikuasai PT. Kobatin perusahaan Australia yang dalam perjalanannya kini dimiliki oleh Malaysia Smelting Coorporation (MSC) 75% dan PT. Timah 25%. Di era otonomi daerah jumlah perusahaan yang beroperasi bertambah, pada 2006 saja ada 75 buah pemilik Kuasa Pertambangan (KP) dan 37 buah pemilik izin smelter 40 tahun sudah PT. Timah dan Kobatin menambang lebih dari 10.000 lokasi. Bisa dibayangkan berapa ratus hektar lahan yang dirusak perhari dan puluhan kolong-kolong (danau bekas galian tambang) yang baru terbentuk perharinya. Setiap lobang pasti mengandung racun tambang, racun tambang bisa berupa logam berat yang berbahaya bagi kesehatan jika melampui ambang batas. Dengan keadaan lobang saat ini sangat mungkin racun tambang merembes ke sumber-sumber mata air penduduk. Kolong-kolong itu juga sangat berpotensi menjadi endemic penyebar penyakit. Penyakit yang paling potensial hadir dari bekas tambang timah adalah demam berdarah dan malaria. Di Babel, Sungailiat dan Mendobarat lokasi endemic penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD) paling tinggi. Data dinas kesehatan Babel menunjukkan angka yang terus meningkat tiap tahunnya penderita DBD sejak 2005, diantaranya 3-5 orang meninggal dunia. Lobanglobang bekas tambang timah, menjadikan Babel salah satu propinsi tertinggi di Indonesia atas lahan rusak dengan kondisi kritis atau sangat kritis. Kurang lebih 1.053.253,19 Ha atau 64,12 % luas daratan Babel, terbanyak di pulau Bangka yakni 810.059,87 (76,91%). Sebagian besar lobang itu merupakan

lahan bekas penambangan timah PT Kobatin, PT Timah maupun masyarakat dengan tambang inkonvensional-nya. Rusaknya lahan menyebabkan masyarakat Bangka Belitung kehilangan kesempatan untuk mendorong perekonomian berkelanjutan, seperti pertanian dan perkebunan.

Sebelum pertambangan timah secara massif dan tidak terkendali (terhitung sejak kepulauan Bangka Belitung dimekarkan jadi propinsi pada 2001) kepulauan Babel dikenal sebagai salah satu penghasil lada putih. Kontribusinya nyata terhadap perekonomian masyarakat Babel. Saat kejayaan pertanian lada pada 1990-an, lada putih Babel jadi pemasok bagi negara-negara di benua eropa terutama menjelang musim dingin. Ketersediaan akan pangan juga secara turun-temurun sudah dimiliki oleh kaum tani di daerah yang tersebar di setiap desa di Babel, sebelum mengembangankan pertanian lada maupun perkebunan karet, para petani penggarap tanah memanfaatkan luasan lahan yang siap ditanami dengan terlebih dahulu mengembangkan tanaman padi (be hume dan berladang), baik secara berkelompok dengan pola ladang berpindah, maupun secara individu. Dengan perubahancorak produksi dari bertani menjadi penambang, adalah sebuah pilihan yang mematikan fungsi layanan alam juga keselamatan dirinya sendiri. Karena perburuan biji timah di Babel juga menghilangkan ratusan korban jiwa.