Fidusia Online 6u6g

SENIN, 25 MARET 2013

Pertanyaan:

Cara Pembayaran PNBP Fidusia Online Bagaimana cara pembayaran PNBP untuk pendaftaran Fidusia Online? KALOMANG

   

Share:

Jawaban: ILMAN HADI

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang telahmeluncurkan sistem fidusia online pada 5 Maret 2012. Sebelum adanya sistem fidusia online, pendaftaran fidusia dilakukan secara manual. Lebih lanjut, Anda dapat membaca artikel Masalah Fidusia Ulang. Direktorat Jenderal istrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagai institusi yang melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia menindaklanjuti sistem fidusiaonline dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem istrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System), yang selanjutnya kami tulis “Surat Edaran Dirjen AHU”. Informasi selanjutnya Anda dapat lihat di laman resmi www.ditjenahu.kemenkumham.go.id Menurut Surat Edaran Dirjen AHU, pemberlakuan sistem pendaftaran jaminan fidusia online merupakan pelaksanaan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia selanjutnya akan dijadikan dasar pembuatan akta jaminan fidusia. Pembuatan akta jaminan fidusia ini dikenakan tarif sebagai penerimaan negara bukan pajak (“PNBP”). Anda dapat melihat pengenaan tarif yang berlaku dalam Lampiran PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengenai cara pendaftaran fidusia online, Anda dapat mempelajarinya dalam video tutorial di sini. Di dalam video tutorial tersebut antara lain dijelaskan bahwa cara pembayaran fidusia online adalah dengan mencetak tanda bukti pendaftaran fidusia online dan kemudian membayarkan kepada kantor cabang Bank BNI terdekat sesuai tarif PNBP yang berlaku. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Surat Edaran Direktur Jenderal istrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem istrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System)

Bimbingan Teknis Pendaftaran Fidusia Online Jumat, 20 Agustus 2010 10:18

Fidusia Online sebagai salah satu program unggulan Law Center Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa pendaftaran Fidusia yang dilakukan secara online atau melalui internet. Untuk mensosialisasikan Fidusia Online, Kamis, 19 Agustus 2010 bertempat di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah, diadakan Bimbingan Teknis Pendaftaran Fidusia Online kepada Notaris DKI Jakarta. Acara ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Ibu Hajerati, SH, MH). Hadir dalam acara ini sekitar 25 undangan yang berasal dari unsur Notaris di DKI Jakarta. Acara ini dipandu oleh Sdr. Berly dan Sdr. Hendry dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam sambutannya, ibu Hajerati, SH, MH, mengemukakan bahwa bimbingan teknis ini baru mengundang sekitar 25 Notaris di DKI Jakarta, dan akan dilanjutkan kepada Notaris lain di DKI Jakarta.

Notaris yang ingin melakukan pendaftaran fidusia secara online dapat mengakses layanan Fidusia Online melalui http://yankum-dki.depkumham.go.id

WACANA

16 Maret 2013

Fidusia ”Online” dan Posisi Notaris o

Oleh Diah Sulistyani Muladi

FIDUSIA online merupakan terobosan Ditjen istrasi Hukum Umum Kemenkumham dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Melalui cara baru, pelayanan jasa hukum bidang fidusia diharapkan lebih cepat, akurat, dan bebas pungli. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat pelayanan itu meningkatkan pendapatan negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun sejatinya pola baru itu juga perlu persiapan matang dengan mengasumsikan pendaftar fidusia online bisa melakukan sendiri di kantor notaris yang dipilihnya. Dalam hal ini, notaris juga harus mempersiapkan perangkat dan keamanan penggunaan sistem peralatan itu di kantornya. Disarankan notaris tak menyerahkan pekerjaan itu kepada staf mengingat tanggung jawabnya yang lebih menuntut kehati-hatian. Notaris berkarakter ”double tracks”, yakni di satu sisi sebagai pejabat umum dan di sisi lain sebagai profesional yang harus benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan UU tentang jabatan notaris, kode etik, dan perundang-undangan supaya terhindar dari malapraktik. Sebagai seorang profesional, notaris harus memenuhi berbagai persyaratan. Tidak hanya kemampuan dan keahlian memadai tetapi juga berpendidikan yang baik dan memiliki tanggung jawab sosial tinggi, kesejawatan kuat, serta kesiapan menaati kode etik dan kewajiban moral. Ia juga harus menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan malapraktik profesional yang mengandung unsur duty, breach of duty dan damage and causation. Kondisi itu mencerminkan kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang berisiko merugikan orang lain. Bahkan bisa berakibat pada penjatuhan sanksi perdata, istrasi, etik, termasuk sanksi pidana. Sebagai pejabat umum, notaris harus tunduk pada prinsip good governance atau general principles of good istration. Paling tidak menaati 13 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalisme, proporsionalitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, responsif, kesepakatan, kesetaraan, dan asas visi strategis. Notaris di bawah naungan organisasi profesi yang kredibel merupakan bagian dari masyarakat madani yang berkontribusi pada penegakan prinsip good governance. Dia akan menunjang pembangunan mengingat akta autentik yang dibuat menjadi dasar bagi para pihak dalam membuat perjanjian, dan membangun kepercayaan. Notaris perlu memperhatikan beberapa hal terkait sistem fidusia online, di antaranya, tampilan formulir pendaftaran dimungkinkan pemohon tak hanya notaris, namun juga bisa mengakomodasi pemohon perseorangan atau perusahaan. Untuk itu, notaris perlu menekankan unsur kehati-hatian, semisal selain membuat akta jaminan fidusia juga sekaligus mendaftarkan akta yang dibuat. Terkait isian NPWP/ NIK pada tampilan identitas biodata pemberi fidusia (untuk perorangan), notaris seyogianya meminta berkas lengkap. Namun fidusia online juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama; informasi database tentang objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan tak dapat diakses melalui sistem ini karena sebagaimana akta, semua dibuat oleh si notaris. Selain itu belum ada keterangan nama debitur, hanya pihak pemberi fidusia dan belum tentu ia menjadi debitur. Dalam konteks ini notaris harus berhati-hati karena terkait dengan input nilai yang terutang apakah milik pemberi fidusia atau debitur.

Catatan Khusus Kedua; tidak tersedia uraian nilai objek jaminan fidusia khusus. Dalam ”form” hanya ada katakata sebagaimana tertuang dalam isi akta notaris. Hal ini tidak mengakomodasi seandainya ada pengikatan jaminan fidusia dengan nilai objek jaminan yang lebih kecil ketimbang nilai penjaminan. Hal itu mungkin terjadi bila menyangkut fasilitas kredit modal kerja atau fasilitas chanelling untuk end finance yang pengikatannya secara per batch dan tidak akan muncul dalam sertifikat jaminan fidusia. Dalam kondisi seperti itu, notaris perlu menyiapkan catatan khusus terkait sistem pengikatan jaminan fidusia. Ketiga; bila terkait dengan fasilitas kredit modal kerja (KMK) secara revolving, pengisian dasar perjanjian pokok baru bisa mengakomodasi setelah ada addendum perjanjian berkali-kali. Itu sebabnya, keberterimaan notaris terhadap fidusia online perlu keberhati-hatian mengingat menuntut tanggung jawab lebih besar. Selain itu, perlu mempersiapkan ruang input dan tempat penyimpanan dokumen pendukung, semisal dokumen invoice mesin, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan sebagainya. Notaris harus menjauhkan diri dari hal-hal yang mengandung kecurangan, akal-akalan, penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, penyesatan atau pengelakan peraturan, serta menjauhkan dari hal-hal yang mengarah pada white collar crime bernuansa individual atau corporate crime. (10) — Dr Diah Sulistyani Muladi SH SpN MHum, dosen Magister Hukum dan Magister Kenotariatan di sejumlah PTN/PTS, alumnus PPSA XVII Lemhannas (/)

DIKLAT KOPERASI, PASAR MODAL DAN FIDUSIA ONLINE Category: akademik Published on 22 March 2013 Written by Super Hits: 45

Diberitahukan kepada seluruh peserta diklat Koperasi dan Pasar modal, serta Fidusia Online.

pelaksanaan diklat akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 April 2013, sedangkan SABH direncakan tgl 4 April 2013 jika SABH ada perubahan lagi oleh DITJEN AHU mohon maaf diklat akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal tsb, dan untuk perubahan jadwal SABH bukan tanggung jawab Prodi MKn. (atas nama ketua panitia diklat) adapun jadwal acara bisa dilihat disini

[email protected]

http://202.134.6.94/fidusia/