Etika Publik 34v42

BAHAN AJAR DIKLAT PRAJABATAN POLA BARU GOLONGAN III TAHUN 2015

Bersama :

KAFARUDIN

Widyaiswara Badan Diklat Prov. Sultra

1

Mata Diklat Etika Publik ini, memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta diklat melalui pembelajaran Kode Etik dan perilkau pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya aktualisasi kode etik PNS. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengatualisasikan nilai-nilai dasar etika dalam mengelola pelaksanaan tugas jabatannya. 2

Peserta mampu :  Memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik  Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku dan implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya.  Menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama diklat. 3

DARI BERBAGAI MEDIA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA NEGARA KITA MASIH UN-GOOD GOVERNANCE

APA PENDAPAT ANDA ? MENGAPA DEMIKIAN ? APA SOLUSINYA ?

1. Amanat UU No. 5 Tahun 2014, Tentang ASN untuk Mewujudkan ASN yang berkrakter dan Profesional Pemerintah; 2. Aparatur Sipil Negara terutama PNS yang Memiliki Etika dan Moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya tentu akan memiliki akuntabilitas dan Penghormatan yang tinggi terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat 5 yang dilayani;

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK PRAJABATAN

KODE ETIK DAN PERILAKU PEJABAT PUBLIK Pengertian Etika Pengertian Kode Etik Kode Etik Aparatur Sipil Negara Nilai-Nilai Dasar Etika Publik Definisi dan Lingkup Etika Publik Dimensi Etika Publik Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi Perilaku Pejabat Publik

03/18/16

6

 Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos : Merupakan Nilainilai Perilaku yang Baik yang ditunjukan oleh Seseorang atau Organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan;  Etika Merupakan nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau kelompok orang dalam 7

• Melayani dengan santun dan ramah • Penampilan • Sabar • Pelayanan prima • Acuh terhadap keluhan masyarakat 8

Moral atau Morale diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moral dapat melatar belakangi etika seseorang. 9

Etika

Nilai-nilai Normatif Atau pola perilaku Seseorang, Lembaga Atau organisasi Sebagai suatu Kelaziman yang Dapat diterima umum

Moralitas

Nilai-nilai normatif yang Menjadi Keyakinan dalam diri seseorang, Badan, lembaga atau organisasi yang menjadi faktor pendorong Untuk melakukan atau Tidak melakukan sesuatu

10

Etika

etiket

11

1. Baik 2. Benar; 3. Adil; 4. Sesuai dengan hati nurani 5. Sesuai dengan pendapat umum 6. Sesuai dengan kaidah atau keyakinan yang dianut oleh seseorang; 12

TEORI-TEORI ETIKA :

13

PRINSIP-PRINSIP ETIKA :

14

PRINSIP-PRINSIP ETIKA :

15

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK PRAJABATAN  Pengertian Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kode Etik dan Kode Perilaku ASN adalah rumusan eksplisit tentang kaidahkaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para ASN di dalam organisasi publik. Kode etik biasanya merupakan hasil dari kesepakatan atau konsensus dari sebuah kelompok sosial dan pada umumnya dimaksudkan untuk menunjang pencapaian tujuan 03/18/16 16 organisasi.

KODE ETIK DAN KODE PRILAKU ASN: 1. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; 2. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 3. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; 4. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 5. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan;

KODE ETIK DAN KODE PRILAKU ASN: 8. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; 9. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; 10.memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

KODE ETIK DAN KODE PRILAKU ASN: 10.tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 11.memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan 12.melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

1. MEMEGANG TEGUH NILAI-NILAI DALAM IDEOLOGI NEGARA PANCASILA 2. SETIA DAN MEMPERTAHANKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 SERTA PEMERINTAHAN YANG SAH. 3. MENJALANKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DAN TIDAK BERPIHAK 4. MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN PRINSIP KEAHLIAN 5. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG NON DISKRIMINATIF 6. MEMELIHARA DAN MENJUNJUNG TINGGI STANDAR ETIKA YANG LUHUR 7. MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TINDAKAN DAN KINERJA KPD PUBLIK 8. MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH 03/18/16 20

9. MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA PUBLIK SECARA JUJUR, TANGGAP, CEPAT, TEPAT, AKURAT, BERDAYA GUNA, BERHASIL GUNA DAN SANTUN 10.MENGUTAMAKAN KEPEMIMPINAN BERKUALITAS TINGGI 11.MENGHARGAI KOMUNIKASI, KONSULTASI, DAN KERJASAMA 12.MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN HASIL DAN MENDORONG KINERJA PEGAWAI 13.MENDORONG KESETARAAN DALAM PEKERJAAN 14.MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM 03/18/16 21 PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS SEBAGAI

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK PRAJABATAN  Definisi dan Lingkup Etika Publik Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku., tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankaan tanggung jawab pelayanan publik. Lingkup Etika Publik : 1.Pelayanan Publik yang berkualitas dan relevan; 2.Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi 03/18/16 22 3.Modalitas Etika, menjembatani antara norma

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK PRAJABATAN TUJUAN

Pelayanan Publik yg Berkualitas Dan Relevan

DIMENSI ETIKA PUBLIK MODALITAS

TINDAKAN

Akuntabilitas Transparansi 03/18/16 Netralitas

Integritas Publik 23

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK PRAJABATAN Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi

Pejabat Publik tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis dan leadership, namun juga harus memiliki kompetensi Kompetensi etika : etika Menjadikan pejabat publik peka, peduli dan tidak diskrimanatif dalam

03/18/16

24

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK PRAJABATAN Perilaku Pejabat Publik DIPERLUKAN PERUBAHAN MINDSET PENGUASA WEWENANG

PELAYAA N PERANAN

JABATAN ADALAH AMANAH YANG HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN 03/18/16

25

1. Agama

SUMBER ETIKA

2, Lingkungan masyarakat umum 3. Peraturan-peraturan formal 4. Lingkungan ketetanggaan 5. Lingkungan keluarga 6. Hatinurani individual Diadaptasi dari : Djadja. Saefullah (2009)

SUMBER

ETIKA PEJABAT PUBLIK

1. Agama 2. Norma dan nilai masyarakat 3. Idiologi negara 4. Undang-undang Dasar 5. Undang-undang 6. Peraturan Pemerintah PERILAKU 7. Peraturan-peraturan lain PEJABAT PUBLIK (Baik umum maupun Departemental) 8. Peraturan & ketentuan unit kerja/ lembaga setempat 9. Perintah atasan Diadaptasi dari : Djadja. Saefullah (2009)

TUGAS DISKUSI KELOMPOK : KELOMPOK I Jelaskan Pentingnya Etika Dalam Urusan Pelayanan Publik dan Penggunaan Kekuasaan untuk melegitimasi Kebijakan KELOMPOK III Jelaskan dan berikan Contoh perilaku ASN yang sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN KELOMPOK IV Jelaskan dan berikan contoh/ prosedur pengenaan Sanksi/hukuman Disiplin yang diterima ASN bila melanggar PP

KELOMPOK II Jelaskan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan yang memperburuk citra organisasi Pemerintah dan Bagaimana strategi menghindari Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN

KELOMPOK V Jelaskan implikasi/dampak apabila Nilai Dasar Etika Publik Tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas 28 jabatan masing-

Hukuman Disiplin PNS : 1- 5 Hari

Teguran Lisan

6 - 10 Hari

Teguran Tertulis

11 - 15 Hari

Pernyataan Tidak Puas

16 - 20 Hari

Penundaan KGB selama 1 Tahun

21 - 25 Hari

Penundaan KP selama 1 Tahun

26 - 30 Hari 31 - 35 Hari 36 - 40 Hari 41 - 45 Hari

Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun Pemindahan unuk Penurunan Jabatan 1 Tingkat lebih rendah Pembebasan dari Jabatan

Pemberhentian dgn Hormat tdk atas permintaan sendiri atau Pemberhentian tdk dgn hormat Catatan : Terlambagt/Cepat Pulang dihitung secara kumulatif 71/2 Jam 29 terhitung 1 Hari 46 ke atas

SUMBER KODE ETIK PNS : 1.PP No. 11 tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Angkatan Perang; 2.PP No. 21 tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS; 3.PP No. 30 tahun 1980 tentang Displin PNS; 4.PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS 5.PP No. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; 6.PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; 7.PP No. 53 tahun 2010 tentang Displin PNS; 8.Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 30

JENJANG HIRARCKI JABATAN PNSSTRUKTURAL : PANGKAT/GOL/RUANG

TINGKAT PENDIDIKAN

Pembina Utama /IV/e

Eselon I.a

Pembina Utama Madya /IV/d

Eselon I.b

Pembina Utama Muda /IV/c

Eselon II.a

Pembina Tk. I /IV/b

Eselon II.b

Pembina /IV/a

Eselon III.a

Penata Tk. I / III/d

Eselon III.b

S-3

Penata / III/c

Eselon IV.a

S-2/Spesialis

Penata Muda Tk. I /III/b

Eselon IV.b

S-1/D-4

Penata Muda / III/a

Eselon V.a

Pengatur Tk. I / II/d

Eselon V.b

D-3

Pengatur / II/c

D-2/Sarmud

Pengatur Muda Tk. I / II/b

SMA/D-1

Pengatur Muda / II/a Juru Tk. I / I/d

SMP

Juru / I/c Juru Muda Tk. I / I/b

31

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK PRAJABATAN

AKTUALISASI ETIKA APARATUR SIPIL NEG Identifikasi Kegiatan-kegiatan yang saudara rencanakan dalam : Aktualisasi Etika Publik untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Aktualisasi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Untuk Melawan Korupsi Aktualisas Kode Etik dan Kode Perilaku Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi Aktualisasi Kode Etik dan Kode Perilaku Untuk Peningkatan 03/18/16 32 Integritas Publik

MATERI ETIKA PUBLIK UNTUK PRAJABATAN Menganalisis Dampak apabila nilai dasar Etika Publik tidak diaplikasikan dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Masing-masing. Memintah Kepada peserta secara berkelompok ( 8 s/d 10 Orang) untuk mendiskusikan Hal-hal berikut : Dampak Tidak Disiplin Dampak Tidak Jujur Dampak melakukan KKN Dampat Tidak Adil Dampak Kekuasan dan Kewenangan 03/18/16

33

MOTIVASI PENYIMPANGAN ETIKA : 1. Itikat Baik; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Keserakahan; Kewenangan dan Kekuasaan; Persahabatan; Kepentingan Pribadi dan Keluarga; Kebodohan atau Pura-purah Bodoh; Ikut Arus; Mengikuti Perintah; Jaminan Keselamatan 34

35