Draf Sk Perjalinan Dinas 2p6b3o

KEPUTUSAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : /KPTS/LPJK/VI/2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DAN HONORARIUM NARASUMBER DEWAN PENGAWAS, PENGURUS DAN BADAN PELAKSANA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Menimbang

:

a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi serta tertib istrasi keuangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Nasional tentang Perjalanan Dinas dan Honorarium Narasumber Dewan Pengawas, Pengurus dan Badan Pelaksana Lembaga Jasa Konstruksi Nasional ;

Mengingat

:

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 224/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Menteri Pekerjaan Umum ; 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015 ; 3. Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 010/KPTS/LPJK-N/XII/2011 tentang Biaya Transportasi dan Apresiasi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. 4. Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 004/KPTS/LPJK-N/XI/2011 tentang Penetapan Jabatan Direksi Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERJALANAN DINAS DAN HONORARIUM NARASUMBER DEWAN PENGAWAS, PENGURUS DAN BADAN PELAKSANA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional adalah Lembaga yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 224/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Menteri Pekerjaan Umum 2. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 224/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Menteri Pekerjaan Umum 3. Pengurus adalah Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015 5. Direksi Badan Pelaksana adalah Direksi Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 004/KPTS/LPJK-N/XI/2011 tentang Penetapan Jabatan Direksi Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. 6. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat bekerja dan diberikan penghargaan/imbalan jasa menurut ketentuan Direksi Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, yang terdiri dari Kepala Divisi, kepala Sub Divisi dan staf 7. Tempat kedudukan adalah kantor tempat lokasi bekerja Dewan pengawas, Pengurus, Direksi Badan Pelaksana dan Pegawai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional 8. Perjalanan dinas adalah perjalanan Dewan pengawas, Pengurus, Direksi Badan Pelaksana dan Pegawai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang dilakukan atas perintah Direksi Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan atau tugas dinas dalam rangka kepentingan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional 9. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat perintah kepada Dewan Pengawas, Pengurus, Direksi dan Pegawai atau pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas 10. Fasilitas perjalanan dinas terdiri dari uang saku, akomodasi, transportasi dan honorarium 11. Uang saku adalah bantuan yang diberikan oleh Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dalam bentuk tunai yang pajaknya ditanggung oleh Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional 12. Akomodasi adalah bantuan yang diberikan oleh Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional berupa kosumsi, cuci pakaian dan penginapan 13. Transportasi adalah bantuan yang diberikan Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional berupa dana tiket, airport tax dan transport local 14. Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri.

15. Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah kota tempat satuan kerja/kantor berada di luar negeri. 16. Tempat Bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dan/atau ke tempat tujuan di luar negeri. 17. Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di luar negeri. 18. Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di dalam negeri. 19. Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Luar Negari, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri. 20. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu di luar negeri. 21. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas. 22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 23. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 25. Pihak Lain adalah orang selain Dewan pengawas, Pengurus, Direksi Badan Pelaksana dan Pegawai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas. Pasal 2 Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan: 1) memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Lembaga; dan 2) berdasarkan SPPD. Pasal 4 Perjalanan Dinas adalah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud memerlukan surat tugas dan surat izin http://ekolumajang.wordpress.com 2010 Pasal 5 Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum atau sesudah Perjalanan Dinas dilaksanakan yang merupakan tanggungjawab pada anggaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Pasal 6 Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional serta Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas yang telah diterimanya. BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7 1) Perjalanan Dinas Jabatan pada dasarnya dapat berupa: a. Perjalanan Dinas di dalam ; dan atau b. Perjalanan Dinas di luar negeri ; 2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal: a. mengikuti tugas belajar di dalam dan atau luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2,dan Strata 3; b. mendapatkan pengobatan di dalam dan atau luar negeri berdasarkan keputusan Direksi Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; c. menjemput atau mengantar jenazah Pengawas, Pengurus, Direksi dan Pegawai Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau Pihak Lain yang meninggal dunia di dalam dan atau luar negeri karena menjalankan tugas lembaga ; d. mengikuti kegiatan magang di dalam atau luar negeri;hajang.wordpress.com 2010 e. melaksanakan Pengumandahan (Detasering); f. mengikuti konferensi/sidan, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatankegiatan yang sejenis didalam dan atau luar negeri; g. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi didalam dan atau luar negeri; dan h. mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis; i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Pasal 8 1) Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan harus memperoleh surat izin dari Direksi Badan Pelaksana Pengembangan Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk. 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan Direksi Badan Pelaksana Pengembangan Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk 3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri dan/atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, izin Perjalanan Dinas Jabatan wajib diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan. Pasal 9 Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan harus mendapat surat tugas dari Direksi Badan Pelaksana Pengembangan Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk atau Pejabat pada Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menandatangani surat tugas. Pasal 10 1) Berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini. 2) Waktu dan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam SPPD disesuaikan dengan yang tercantum pada surat ijin dan surat tugas

3) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas Jabatan, SPPD ditandatangani oleh: a. atasan langsung, sepanjang pejabat yang berwenang berada pada satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya. Pasal 11 1) Dalam hal diperlukan, pejabat yang berwenang dapat menugaskan Pihak Lain untuk melakukan Perjalanan Dinas Jabatan. 2) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Lain harus memperoleh surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 12 1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Lembaga yang menerbitkan SPPD, kecuali ditetapkan lain dalam SPPD. 2) Biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga. 3) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas harus memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dan tingkat prioritas Perjalanan Dinas. Pasal 13 Biaya Perjalanan Dinas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk: a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi; b. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal; c. Uang representasi; d. Biaya asuransi perjalanan; e. Biaya pemetian; f. Biaya angkutan jenazah; dan/atau g. Biaya Lumpsum barang pindahan. h. honorarium Pasal 15 1) Biaya Perjalanan Dinas dikelompokan dalam 4 (empat) golongan, terdiri dari: a. Golongan A, untuk Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pejabat yang ditunjuk; b. Golongan B, untuk Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pejabat yang ditunjuk ; c. Golongan C, Direksi Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pejabat yang ditunjuk ; d. Golongan D, Kepala Divisi/Sub Divisi Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pejabat yang ditunjuk ;

e. Golonghan E, Staf Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pejabat yang ditunjuk f. Golongan F, Pegawai tidak tetap Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pejabat yang ditunjuk g. Golongan G, Pihak lain yang diberi mandate oleh Direksi Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pejabat yang ditunjuk 2) Selain penetapan golongan biaya Perjalanan Dinas seagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang bersangkutan. 3) Uang harian diberikan berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

kelompok golongan

Perjalanan

Dinas

4) Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut: a. Moda Transportasi Udara terdiri dari: 1) Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A; 2) Klasifikasi Bussines diberikan untuk Golongan B dan C; 3) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan D,E,F,G; dan b. Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Bussines untuk semua Golongan. 5) Isteri/suami Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Staf Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang diizinkan oleh Direksi Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas golongannya disamakan dengan golongan suami/istri. 6) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) digolongkan menurut golongan terakhir. 7) Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama. Pasal 16 1) Perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya-biaya sebagai berikut: a. Biaya transportasi yang diperlukan untuk transportasi dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dengan menggunakan Moda Transportasi sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); b. Uang harian, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, huruf g, dan 2) huruf h termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah Moda Transportasi lain; 3) Paling banyak 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan huruf d; 4) Paling banyak 90 (sembilan puluh) hari, untuk masa Pengumandahan (Detasering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e; 5) Paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b; 6) Paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c; 7) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit; 8) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi isteri/suami Direktur Eksekutif Badan Pelaksana Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas Jabatan; 9) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif terendah, bagi pegawai setempat (local staff) yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan; atau 10) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diberikan uang harian dan biaya penginapan sesuai ketentuan yang berlaku pada perjalanan dinas dalam negeri, menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD; 11) Uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif, diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap dan/atau Pihak Lain yang melaksanakan 12) Perjalanan Dinas Jabatan, dalam hal biaya akomodasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h disediakan oleh pengundang; 2) Selain uang harian, bagi pejabat yang ditugaskan sebagai ketua misi/delegasi resmi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ke Negara lain maupun untuk konferensi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dapat diberikan uang representasi 3) untuk keperluan misi/delegasi yang dipimpinnya, yang besarannya paling tinggi sebesar tarif yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Biaya asuransi kesehatan selama melaksanakan PerjalananDinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD. Pasal 17 Biaya transportasi dalam Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Pasal 18 Penetapan penyedia asuransi perjalanan dan besaran uang asuransi perjalanan yang digunakan untuk membayar premi asuransi perjalanan, ditetapkan oleh Direktur Badan Pelaksana Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi atau pejabat yang berwenang. http://ekolumajang.wordpress.com 2010 Pasal 19 Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Direktur Badan Pelaksana Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi atau pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pihak-pihak yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan. BAB V PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS http://ekolumajang.wordpress.com 2010 Pasal 20 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai Tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Divisi Keuangan Badan Pelaksana Lembaga Pengembanagan Jasa Konstruksi dari uang persediaan/tambahan uang persediaan yang dikelolanya. Pasal 21 Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didasarkan pada permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Divisi Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Surat tugas dan surat ijin Lembaga ; b. SPPD; c. Kwitansi Perjalanan Dinas; dan d. Rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan. Pasal 22 Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, divisi keuangan membayar uang muka Perjalanan Dinas kepada Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas. Pasal 23

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Bendahara, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Biaya Perjalanan Dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan, dengan ketentuan: 1) Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pihak lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Badan Pelaksana Pengembangan Jasa Konstruksi; atau 2) Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pihak lain kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.rdpress.com 2010 b. Perjalanan Dinas telah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dinas dibayarkan. Pasal 24 Pengajuan surat perintah membayar kepada divisi keuangan Badan Pelaksana Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. Daftar yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat antara lain nama Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pihak lain, NIP, kota tujuan c. Perjalanan Dinas, lama Perjalanan Dinas, jumlah uang, dan nomor rekening divisi keuangan atau nomor rekening Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas. BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 28 Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari: a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang; b. Surat persetujuan atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas; c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri; d. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/ kedatangan oleh pihak yang berwenang ditempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan Perjalanan Dinas;

e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari: 1. bukti pembelian tiket transportasi transportasi lainnya, dan

dan/atau

bukti

pembayaran

moda

2. boarding , airport tax, pembuatan visa, dan retribusi; g. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari keputusan Pengurus ini; h. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c; dan i.

Bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d.

Pasal 29 1) Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan harus menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Direktur Eksekutif Badan Pelaksana Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil. 3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan mengembalikan kelebihan tersebut kepada divis keuangan 4) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, divisi keuangan membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan atas persetujuan Direktur Eksekutif Badan Pelaksana Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi dengan menggunakan mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Kepada Pengawas, Pengurus, Direksi, Pegawai dan Pegawai tidak tetap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau pihak lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan dibebankan pada anggaran Badan Pelaksana Lembaga Pengembanagan Jasa Konstruksi Nasional, ,kecuali biaya-biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.

BAB KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang ada sebelum ditetapkannya Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini, dinyatakan tidak berlaku sejak Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ditandatangani. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Pada saat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini mulai berlaku, Agar setiap pihak Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi mengetahuinya. Ditetapkan di Jakarta PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Ir. Tri Widjajanto J, MT Ketua

http://ekolumajang.wordpress.com 2010 Lampiran I Kementerian Negara/Lembaga: Lembar Ke : ...................................... Kode No. : Nomor : Surat Perintah Perjalanan Dinas 1. Pejabat berwenang yang memberi perintah 2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan 3. a. Pangkat dan Golongan ruang gaji a. menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi b. c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c. 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkutan yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat a. b. Tempat Tujuan b. 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas a. b. Tanggal berangkat b. c. Tanggal harus kembali/tiba di c. tempat baru *) 8. Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 9. Pembebanan Anggara, a. Instansi a. b. Mata Anggaran b. 10 Keterangan lain-lain *) Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di : Tanggal : (Pejabat yang berwenang) (....................................) NIP. ........................... http://ekolumajang.wordpress.com http://ekolumajang.wordpress.com 2010 I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (………………...……………..) NIP………………………….. II. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala : (………………..……………) (………………..……………) NIP………………………… NIP………………………… III. Tiba di : Berangkat dari :

Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala : (………………..……………) (………………..……………) NIP………………………… NIP………………………… IV. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala : (………………..……………) (………………..……………) NIP………………………… NIP………………………… V. Tiba di : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (………………..……………) (………………..……………) NIP………………………… NIP………………………… VI. Catatan Lain-Lain VII.PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan http://ekolumajang.wordpress.com http://ekolumajang.wordpress.com 2010 Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. Lampiran II RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPPD Nomor : Tanggal : NO. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jumlah : Rp. ........................... Terbilang : ......................, Tanggal, Bulan, Tahun Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah uang sebesar Rp. .................................. Rp. .......................................................... Bendahara Yang Menerima

(...............................) (.................................) NIP. ...................... NIP. ........................ PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah : Rp. ....................... Yang telah dibayar sejumlah : Rp. ....................... Sisa kurang/lebih : Rp. ....................... Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk (.........................................) NIP. ................................. http://ekolumajang.wordpress.com http://ekolumajang.wordpress.com 2010 Lampiran III KOP SURAT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertanada tangan di bawah ini Nama : NIP : Jabatan : berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal .............................................. Nomor...................................., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: No. Uraian Jumlah Jumlah 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/menyetjui: ...................., Tanggal,Bulan, Tahun Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melakukan perjalana dinas, ............................................. .......................................... NIP. .................................... NIP. .................................__

Pasal 1 Surat Perintah Jalan Setiap perjalanandinasdalma kota, ke luar kota maupun luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan Surat Tugas atau keterangan untuk melakukan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional atau yang di beri kuasa oleh Ketua LPJK Nasional.

Pasal 2

Angkutan Moda angkutan dalam rangka perjalanan dinas bagi Dewan Pengawas, Pengurus, dan Badan Pelaksana LPJK Nasional ditetapkan sebagai berikut : 1. Pulau Jawa a. Dewan Pengawas LPJK Nasional menggunakan pesawat terbang klas bisnis; b. Pengurus LPJK Nasional menggunakan pesawat terbang klas ekonomi; c. Badan Pelaksana LPJK Nasional menggunakan pesawat terbang klas ekonomi; 2. Luar Jawa a. Dewan Pengawas LPJK Nasional menggunakan pesawat terbang klas bisnis; b. Pengurus LPJK Nasional menggunakan pesawat terbang klas ekonomi; c. Badan Pelaksana LPJK Nasional menggunakan pesawat terbang klas ekonomi; d. Luar Negeri a. Dewan Pengawas LPJK Nasional menggunakan pesawat terbang klas bisnis; b. Pengurus LPJK Nasional menggunakan pesawat terbang klas ekonomi; c. Badan Pelaksana LPJK Nasional menggunakan pesawat terbang klas ekonomi;

Pasal 3 Penginapan Penginapan yang diberikan dalam rangka perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut : Di dalam negeri : 1. Dewan Pengawas LPJK Nasional bermalam di hotel berbintang 5 atau diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-/malam; 2. Pengurus LPJK Nasional bermalam di hotel berbintang 4 s.d. 5 atau diberikan uang sebesar Rp. 800.000,3. Direksi Badan Pelaksana LPJK Nasional bermalam di hotel berbintang 3 s.d. 4 atau diberikan uang sebesar Rp. 600.000,-/malam; 4. Kepala Divisi/Sub Divisi Badan Pelaksana LPJK Nasional bermalam di hotel berbintang 2 s.d. 3 atau diberikan uang sebesar Rp. 400.000,-/malam; 5. Staf Badan Pelaksana LPJK Nasional bermalam di hotel Melati s.d. bintang 2 atau diberikan uang sebesar Rp. 300.000,-/malam. Di luar negeri : Biaya penginapan di luar negeri dengan ketentuan : 1. Dewan Pengawas dan Pengurus LPJK Nasional bermalam di hotel berbintang 4 s.d. 5; 2. Direksi, Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi Badan Pelaksana LPJK Nasional bermalam dihotel berbintang 2 s.d. 3; 3. Staf Badan pelaksana LPJK Nasional bermalam di hotel Melati s.d. bintang 2; Biaya penginapan yang ditanggung hanya kamar hotel dan dihitung berdasarkan jumlah malam menginap.

Pasal 4 Uang saku dan Transportasi Lokal 1. Uang harian yang diberikan berupa biaya makan dan keperluan lainnya di dalam negeri ditetapkan sebagai berikut : a. Dewan Pengawas dan Pengurus LPJK Nasional sebesar Rp. 500.000,- per hari;

b. Direksi Badan Pelaksana LPJK Nasional sebesar Rp. 400.000,- per hari; c. Kepala Divisi/Sub Divisi Badan Pelaksana LPJK Nasional sebesar Rp. 350.000,per hari; d. Staf Badan Pelaksana LPJK Nasional sebesar Rp. 300.000,- per hari; Uang harian dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas 2. Transport lokal dari rumah ke airport dan airport ke tempat tujuan di dalam negeri : a. Dewan Pengawas dan Pengurus LPJK Nasional b. Direksi Badan Pelaksana LPJK Nasional c. Kepala Divisi / Sub Divisi Badan Pelaksana LPJK Nasional d. Staf Badan pelaksana LPJK Nasional Masing-masing sebesar Rp. 200.000,3. Uang Harian dan transport lokal di luar negeri : a. Dewan Pengawas dan LPJK Nasional sebesar USD 160/hari b. Direksi Badan Pelaksana LPJK Nasional sebesar USD 110/hari c. Kepala Divisi / Sub Divisi Badan pelaksana LPJK Nasional sebesar USD 100/hari d. Staf Badan pelaksana LPJK Nasional sebesar USD 95/hari

Pasal 5 Biaya Perjalanan Dinas tersebut dibebankan pada anggaran LPJK Nasional. Pasal 6 1. Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas berkaitan dengan tugas sebagai Narasumber, maka akan diberikan honorarium. 2. Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada : a. Dewan Pengawas dan Pengurus untuk dalam kota sebesar Rp. 800.000 dan Luar Kota sebesar Rp. 1. 000.000; b. Badan pelaksana untuk dalam kota sebesar Rp. 500.000 dan Luar Kota sebesar Rp. 8. 000.000.

Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : Juni 2012

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ir. Tri Widjajanto J, MT Ketua