Dokumen.tips_dokumen-ustek-rencana-rinci-palupdf.pdf 2i1y1d

PENYUSUNAN RENCANA RINCI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HUNIAN BUKAN SKALA BESAR KOTA PALU

USULAN TEKNIS : Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu

PROFIL PERUSAHAAN

A.1 PENDAHULUAN Untuk memperkenalkan Perusahaan kami PT. SUGITEK PATIH PERKASA yang bergerak dibidang Usaha Jasa. Pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami untuk memperkenalkan Perusahaan kami PT. SUGITEK PATIH PERKASA yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konsultansi, menawarkan layanan jasa kreatif dengan berorientasi kepada kebutuhan Instansi dan Perusahaan Anda. Perpaduan antara kreatifitas, pengalaman dan profesionalisme yang kami kembangkan di PT. SUGITEK PATIH PERKASA secara konsepsional dan efesien, sengaja disiapkan untuk menghadapi tantangan yang mampu memberikan solusi tepat bagi berbagai keperluan Instansi/ Perusahaan yang Bapak/ Ibu pimpin, untuk memperoleh pelayanan dan hasil kerja yang berkualitas. Karena kami selalu meletakkan kualitas produk, ketepatan waktu dan penepatan harga yang wajar dan kompetitif diatas segalanya. Untuk mengoptimalkan hal tersebut diatas, kami memiliki tim kerja yang handal dan tangguh, serta didukung oleh peralatan kerja yang lengkap dan memadai. Atas dasar itu pula, kami terus berupaya mengembangkan kinerja serta sikap profesionalisme dengan tetap berorientasi pada bisnis yang menguntungkan serta menjanjikan terhadap klien/pengguna jasa.

Kami berharap kiranya kami dapat berperan dalam setiap kesempatan yang ada terutama didalam memberikan kontribusi positif dalam segala bentuk kemitraan dan kerjasama, sehingga pada akhirnya kita dapat membentuk sebuah synergi positif yang saling menguntungkan dan memberi manfaat.

Hal-1


A.2 BIDANG LAYANAN JASA PT. SUGITEK PATIH PERKASA sebagai perusahaan jasa yang bergerak dibidang pelayanan jasa konsultansi, mampu memberikan pelayanan jasa konsultansi bidang-bidang sebagai berikut :IH PERKASA sebagai perusahaan jasa yang bergerak dibidang pelayanan jasa konsultansi, mampu memberikan pelayanan jasa konsultansi bidang-bidang sebagai berikut : 1) PERENCANAAN UMUM 

Bangunan dan Gedung



Pengembangan PerKabupatenan



Tata Ruang



Rencana Induk Sektoral



Sungai dan Rawa



Permukiman dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Desa dan Kabupaten



Pengembangan Wilayah Pariwisata dan Industri

2) STUDI KELAYAKAN 

AMDAL



Infrastruktur



Investasi



Transportasi



Program Jangka Menengah



Perumahan dan Permukiman

3) PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS 

Infrastruktur



Pengairan dan Irigasi



Pengolahan Air Bersih



Perumahan dan Permukiman



Jalan dan Jembatan



Penataan Bangunan



Bangunan Gedung

4) PERTANIAN/ LINGKUNGAN HIDUP 

Perkebunan tanaman Keras dan Tanaman Pangan



Peternakan, Perikanan dan Kehutanan



Konservasi dan Penghijauan



Lingkungan Hidup dan Percetakan Sawah

Hal-2


5) MANAJEMEN 

Advisory



Pengembangan Kelembagaan



Manajemen Keuangan



Sistem Informasi Manajemen



Pelatihan

6) PERINDUSTRIAN 

Industri Manufaktur



Industri Proses dan Industri Hasil Pertanian



Industri Elektronika dan lain-lain

7) BIDANG LAIN-LAIN 

Appraisal



Asuransi

Hal-3


PENGALAMAN PEKERJAAN SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR

Hal-4


URAIAN PENGALAMAN PEKERJAAN SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR

Hal-5


TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

D.1 TANGGAPAN TERHADAP LATAR BELAKANG Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan bahwa kawasan perumahan dan kawasan permukiman di daerah perkotaan, selain ditujukan untuk lingkungan hunian dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat umum, seperti kawasan perkantoran, perdagangan, industry, kawasan pertambangan, kawasan nelayan, serta kawasan fungsional lainnya, juga menjadi wadah bagi keperluan maupun kebutuhan masyarakat untuk bermukim. Kawasan-kawasan tersebut di atas dalam penanganannya membutuhkan pendekatan yang terpadu dengan system wilayah dan perkotaan terutama untuk mendukung kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Meningkatknya jumlah kawasan-kawasan fungsional di wilayah perkotaan sebagaimana disebutkan di atas, membawa dampak terhadap meningkatnya kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang pada umumnya berpenghasilan menengah dan rendah yang terlibat dalam kegiatan yang berlangsung pada kawasan tersebut. Hal ini juga berakibat meningkatnya kebutuhan berbagai pelayanan, antara lain prasarana dan sarana permukiman, transportasi, fasilitas sosial (fasos) maupun fasilitas umum (fasum).

Salah satu kebijakan pengembangan hunian perkotaan untuk peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan yaitu perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru yang serasi, seimbang dan berkelanjutan dengan dukungan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman yang memadai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.

Hal-6


Pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian baru perkotaan sebagaimana dimaksud di atas meliputi perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Tujuan pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar adalah agar pembangunan perumahan dan permukiman dapat lebih terarah dan terpadu sesuai dengan araha pembangunan Kabupaten/Kota, sehingga dapat mengarahkan pertumbuhan wilayah serta menciptakan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perkotaan agar lebih efisien dan efektif.

Pengembangan perumahan dan permukiman baru dengan lingkungan hunian bukan skala besar dilakukan sesuai dengan kondisi lokal atau daerah masing-masing, namun secara fungsional pemanfaatan berbagai sumberdaya sebaiknya dirumuskan dalam RP3KP dan sesuai dengan RTRW yang ada di daerah. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar pada wilayah perkotaan antara lain : kepadatan penduduk, ketersediaan lahan, dan meningkatnya harga lahan untuk perumahan, serta kecenderungan semakin menurunnya kualitas lingkungan.

Selain dilakukan pada kawasan yang telah dialokasikan untuk mewujudkan fungsi permukiman, baik diperkotaan maupun di perdesaan, pembangunan perumahan perlu pula dilaksanakan pada kawasan khusus/tematik. Pengembangan perumahan dan permukiman secara umum mengacu kepada UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangunan Berdiri Sendiri.

Lingkungan hunian merupakan bagian dari kawasan permukiman yang dapat berupa kawasan perkotaan dan atau kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal/bermukim. Tempat tinggal atau bermukim tersebut dapat berupa perumahan atau permukiman tergantung dari besar atau jumlah tempat tinggal yang menjadi satu kesatuan komunitas dan pelayanannya. Hunian berimbang adala perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun

Hal-7


komersil. Konsep ini ditujukan untuk ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar merupakan lingkungan hunian siap bangun yang bukan merupakan bagian dari kawasan siap bangun (KASIBA) yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsifungsi lain yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata ruang wilayah. Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar sesuai dengan PP.80/1999 disebut dengan LISIBA BS yang sekurang-kurangnya dapat menampung 1.000 unit rumah dan sebanyak-banyaknya 3.000 unit rumah.

Kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang sangat besar dan kondisi sosial yang ada sangat berpotensi terjadinya lingkungan yang kurang memenuhi persyaratan untuk hidup layak secara ekonomi, budaya, maupun sosial. Berbagai upaya diperlukan untuk dapat menyediakan perumahan dan permukiman yang layak, mulai dari sifatnya peningkatan hingga pembangunan baru. Bentuk upaya tersebut pada dasarnya menyangkut optimasi dan akan sangat tergantung pada kondisi sumberdaya ruang, fisk (prasarana, lahan) serta kemampuan sosial ekonomi masyarakat yang ada.

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam penataan, pengelolaan dan pengembangan kebijaksanaan perumahan di wilayahnya. Sebagai pihak yang paling mengetahui permasalahan perumahan, Pemerintah Daerah harus mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan pusat dalam menata, mengelola dan mengembangkan perumahan dan pemukiman di wilayahnya. Kemampuan teknis untuk penataan kawasan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan-kawasan fungsional perlu dtingkatkan mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pusat dan peran yang harus diembang oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mempercepat tercapainya tujuan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan, diperlukan Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Hunian Bukan Skala Besar pada daerah-daerah yang memerlukan penanganan segera pelaksanaan peningkatan lingkungan hunian pada kawasan-kawasan prioritas termasuk didalamnya mencakup peningkatan prasarana dan sarana, serta fasos/fasum lingkungannya.

Hal-8


Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar ini mengambil stud kasus Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dimana kota tersebut termasuk kawasan prioritas yang perlu penanganan segera untuk mengantisipasi kebutuhan penyediaan rumah baik dari kelompok masyarakat, swasta maupun PNS yang kecenderungannya terus meningkat.

Latar belakang yang disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja sudah dipahami oleh konsultan. Adapun tanggapan konsultan terhadap latar belakang tersebut adalah sebagai berikut : 

Dalam UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Adapun negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau.



Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Akan tetapi penyediaan perumahan yang dilakukan sampai dengan saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sebagian besar belum sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dalam penyediaan perumahan. Tersedianya perumahan yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan juga belum dapat terwujud khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



Meningkatnya pembangunan hunian perumahan perkotaan di Indonesia harus diimbangi dengan penyediaan rumah sederhana dan menengah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu kebijakan pengembangan lingkungan hunian perkotaan untuk peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan yaitu perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dengan dukungan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas

Hal-9


umum permukiman yang memadai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. 

Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan prasarana, sarana dan utilitas umum merupakan salah satu kebijakan yang dapat ditempuh dalam mewujudkan lingkungan hunian baru perkotaan. Pada tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat fokus pada perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dalam rangka penyediaan perumahan untuk Kota Palu. Hal ini dilakukan karena penyediaan perumahan di kota tersebut termasuk prioritas yang perlu penangangan segera untuk mengantisipasi kebutuhan penyediaan perumahan yang lebih baik untuk kelompok masyarakat, swasta maupun PNS yang cenderung meningkat di kota tersebut.

D.2 TANGGAPAN TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN Kerangka Acuan Kerja menyebutkan bahwa maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah untuk memberikan acuan kepada Pemda dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian bukan skala besar. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan perumahan yang akan diselenggarakan oleh pemda dan pemangku kepentingan lainnya.

Maksud dan tujuan yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) sudah dipahami oleh Konsultan. Perencanaan penyediaan perumahan yang tidak terarah dan terkoordinasi dengan baik menyebabkan munculnya masalah-masalah perumahan seperti kumuh, banjir, dll. Adanya dokumen ini nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk mewujudkan lingkungan hunian bukan skala besar yang terarah. Arahan pembangunan dan pengembangan perumahan hunian bukan skala besar yang baik juga harus didukung oleh kualitas dokumen yang akan disusun nantinya. Oleh karena itu, konsultan akan menyusun materi dokumen Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar dengan lokasi Kota Palu ini nantinya dengan baik dan berkualitas sehingga benar-benar mampu menjadi pedoman bagi Pemerintah dan instansi yang terkait.

Hal-10


D.3 TANGGAPAN TERHADAP SASARAN Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja adalah : a. Teridentifikasinya

permasalahan

pengembangan

perumahan

dan

kawasan

permukiman bangunan dengan bangunan, dan bangunan dengan prasarana, sarana dan utilitas serta lingkungannya. b. Tersusunnya arahan strategi pengembangan penataan ruang lingkungan hunian bukan skala besar; c. Tersusunnya arahan rencana rinci pelaksanaan pembangunan di lingkungan hunian bukan skala besar mencakup arahan penyediaan lahan, arahan investasi pembangunan lingkungan hunian serta arahan tahapan pembangunan; d. Tersusunnya indikasi program pembangunan lingkungan hunian bukan skala besar; e. Tersusunnya dokumen Rencana Rinci untuk pengembangan perumahan dan permukiman pada lingkungan hunian bukan skala besar.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Kerangka Acuan Kerja tersebut sudah dimengerti oleh konsultan. Bahwa memang Rencana Rinci yang akan disusun akan memuat tentang permasalahan yang terjadi di lapangan, tersusunnya arah pengembangan, tersusunnya arahan rencana rinci serta indikasi program pembangunan hunian bukan skala besar yang semuanya akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar.

D.4 TANGGAPAN TERHADAP RUANG REFERENSI HUKUM Dalam Keranga Acuan Kerja (KAK) sudah disebutkan beberapa kebijakan/peraturan yang menjadi referensi hukum dari pekerjaan ini, antara lain : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan; 3. Peraturan Menteri PU No.20 tentang Pedoman Penyusunan Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi; 4. Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 1999 tentang Kasiba dan Lisiba/Lisiba BS; 5. Peraturan Pemerintah No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Hal-11


6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.21/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang; 8. Permenpera No.3 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri; 9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan Tapak Yang Dibangun Oleh Pengembanga; 10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.09 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan Taak Yang Dibangun Oleh Pengembang; 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2010 tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.31/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri; 13. Surat Edaran No.648/3868/SJ tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.

Referensi hukum yang dijadikan acuan pekerjaan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) sudah dipahami dan dimengerti oleh konsultan. Kedepannya referensi-referensi tersebut akan menjadi pedoman/pegangan bagi konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada referensireferensi hukum lain khususnya di daerah (Kota Palu dan/atau Provinsi Sulawesi Tengah) yang dapat dijadikan acuan bagi proses penyelesaian pekerjaan ini. Konsultan akan mencari referensi-referensi tersebut guna menambah masukan pekerjaan ini.

Hal-12


D.5 TANGGAPAN TERHADAP RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup kegiatan yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut : 1. Melakukan studi literatur terkait kebijakan pengembangan kawasan perumahan pada lingkungan hunian bukan skala besar; 2. Mengidentifikasi permasalahan, kendala, potensi dan peluang pengembangan kawasan; 3. Melakukan survei pengumpulan dan kompilasi data pada lokasi pengembangan kawasan bukan skala besar; 4. Melakukan analisis dan perumusan terkait rencana rinci pengembangan kawasan bukan skala besar; 5. Melaksanakan diskusi dan pembahasan dengan tim teknis pemeriksa pekerjaan; 6. Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Kawasan Bukan Skala Besar.

Ruang lingkup pekerjaan yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja cukup dimengerti oleh konsultan. Ada 6 kegiatan utama dari ruang lingkup tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut nantinya akan jumlahnya akan lebih dari seperti yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja. Konsultan akan menyelesaian pekerjaan ini nantinya sesuai dengan ruang lingkup yang disampaikan dengan mengakomodasi langkah langkah lain yang tidak bertentangan dengan lingkup kegiatan yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja.

D.6 TANGGAPAN TERHADAP KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah berupa Dokumen Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu, yang berisi : 1. Visi, misi, tujuan dan scenario pengembangan hunian bukan skala besar sesuai dengan permasalahan dan arahan kebijakan berdasarkan konstelasi pengembangan wilayah dan perkotaan; 2. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang lingkungan hunian, rencana distribusi penduduk, rencana struktur pelayanaan kegiatan, rencana system jaringan pergerakan, dan rencana system utilitas; 3. Rencana tapak dan pemanfaatan ruang lingkungan kawasan perumahan; 4. Rencana blok pemanfaaan ruang (blockplan);

Hal-13


5. Ketentuan letak dan penampang (pra rencana teknik) bangunan gedung, bangunan bukan gedung, jaringan jalan, dan jaringan utilitas; 6. Gambar perspektif dan animasi kawasan perumahan; 7. Pedoman pelaksanaan pembangunan perumahan kawasan di lingkungan hunian bukan skala besar; 8. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang; 9. Indikasi program investasi pembangunan perumahan dan kawasan perumahan.

Hasil dokumen tersebut diatas dilengkapi peta-peta dan album peta yang mengacu pada Permenpera No.3 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri dan Kepmen PU NO.20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Pengaturan Zonasi.

Keluaran yang diharapkan oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini cukup banyak. Walaupun demikian, konsultan sudah memahami kondisi tersebut karena pekerjaan rencana rinci memang akan menghasilkan output-output yang detail dan banyak seperti yang sudah disampaikan. Untuk menghasilkan keluaran tersebut, tentu saja dibutuhkan dukungan datadata yang berkualitas dan terkini, sehingga konsultan membutuhkan kerjasama dari Pengguna Jasa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga hasil dari pekerjaan ini nantinya sangat lebih baik.

D.7 TANGGAPAN TERHADAP JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah selama 5 (lima) bulan kalender.

Jangka waktu 5 (lima) bulan yang diberikan oleh Pengguna Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan ini dirasakan cukup oleh konsultan. Walaupun demikan, konsultan akan membagi seluruh tahapan-tahapan pekerjaan serta output yang diinginkan oleh Kerangka Acuan Kerja ke dalam satu rencana pelaksanaan pekerjaan yang baik dan terencana.

D.8 TANGGAPAN TERHADAP PERSONIL Kebutuhan tenaga ahli sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut :

Hal-14


No

Personil

1 1.1

Tenaga Ahli Ketua Tim Ahli Penataan Ruang Kawasan

1.2

Tenaga Ahli Perumahan Dan Permukiman Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan Tenaga Ahli Lingkungan

1.3

1.4

1.5 2 2.1 2.2

Pengalam an Minimal (Tahun)

Jumla h (OB)

SKA Studi Pembangunan/Pengembangan Wilayah Dan Kota/Sipil/Arsitek SKA Perencanaan Wilayah Dan Kota/Sipil/Arsitektur

5

5

5

8

SKA Ekonomi Pembangunan/Manajemen Pembangunan SKA Air Minum/Sanitasi/Limbah/Tekn ik Lingkungan/Sipil SKA Perpetaan/Geodesi/Geologi

5

5

5

5

5

4

Kualifikasi Pendidikan Minimal

Keahlian

S-2 Studi Pembangunan/Pengembanga n Wilayah dan Kota/Sipil/Arsitek S1 Teknik Sipil/Arsitektur/Planologi S1 Ekonomi Pembangunan

Manajemen

S1 Teknik Lingkungan/Teknik Sipil

Tenaga Ahli S1 Teknik Geodesi/Geografi Pemetaan Tenaga Pendukung Staf istrasi Staf Digital Dan D3 Komputer/GIS Pemetaan

5 5

Penjelasan : 1. Ketua Tim Ahli Penataan Ruang Kawasan, yaitu Tenaga Ali Perumahan Dan Permukiman dengan latar belakang pendidikan formal minimal S2 Studi Pembangunan/Pengembangan Wilayah dan Kota/Sipil/Arsitektur, yang memiliki pengalaman kerja sebagai team leader selama 5 tahun (5 MM). Bertanggung jawab; a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan; b. Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh pekerjaan; c. Memonitor seluruh kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga ahli dan tenaga pendukung kegiatan; d. Bertanggung jawab langsung terhadap kualitas produk pekerjaan; e. Bertanggung jawab atas penyusunan tahapan pelaksanaan seluruh laporan pekerjaan yang dihasilkan; f. Menyusun dan mengarahkan program kerja yang harus dipenuhi oleh seluruh tim; g. Melakukan analisis dan menyusun hasil analisis yang telah disusun oleh seluruh tenaga ahli; h. Bertanggung jawab dalam memberikan materi yang terkait dengan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu.

Hal-15


2. Tenaga Ahli Perumahan dan Permukiman, memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota/Arsitektur/Teknik Sipil dan mempunyai pengalaman dibidangnya selama 5 tahun (8 MM). Bertanggung jawab: a. Mendukung Team Leader dalam melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; b. Melakukan review terhadap implementasi rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; c. Menyusun indikator keberhasilan dan format evaluasi untuk mengukur kualitas perencanaan dan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu bidang perencanaan dan pembangunan kota. d. Melakukan analisis terhadap metode dan pendekatan perencanaan pembangunan kota dalam penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar. e. Bertanggung jawab dalam memberi dukungan teknis dan manajerial dalam setiap kegiatan koordinasi penyusunan rencana rinci di pusat dan provinsi; f. Bertanggung jawab dalam penyiapan materi-materi pada pelaksanaan rapat pembahasan FGD dan rapat koordinasi, yang dilakukan dalam setiap kegiatan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; g. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya. 3. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan, memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1 Ekonomi/Manajemen Pembangunan dan mempunyai pengalaman kerja di bidangnya selama 5 (5 MM) Bertanggung jawab: a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan analisa ekonomi pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; b. Menyusun indikator perencanaan pembangunan ekonomi dalam pelaksanaan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu;

Hal-16


c. Melakukan analisa ekonomi pembangunan terhadap indikator yang digunakan dalam penentuan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; d. Bertanggung jawab dalam memberi dukungan dalam pelaksanaan koordinasi kepada pusat dan provinsi dalam menguji prediksi ekonomi pembangunan pada penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; e. Memberi dukungan dalam penyiapan materi-materi pada pelaksanaan FGD dan rapat koordinasi, yang dilakukan dalam setiap kegiatan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; f. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya 4. Tenaga Ahli Lingkungan, memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1 Teknik Lingkungan/Sipil dan mempunyai pengalaman kerja di bidangnya selama 5 tahun (5 MM). Bertanggung jawab: a. Melakukan analisis terhadap komposisi infrastruktur lingkungan dalam pelaksanaan keterpaduan

pembangunan

infrastruktur

permukiman

pada

pengembangan

perumahan bukan skala besar di Kota Palu. b. Melakukan kajian terhadap proporsional infrastruktur lingkungan perumahan bukan skala besar yang berimbang dalam pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman c. Menyusun format dan indicator kebutuhan infrasktruktur lingkungan yang mendukung pelaksanaan kegiatan keterpaduan pembangunan dalam pengembangan perumahan bukan skala besar dengan lingkungan sekitarnya; d. Memberi dukungan dalam penyiapan materi-materi pada pelaksanaan FGD dan rapat koordinasi, yang dilakukan dalam setiap kegiatan penyusunan materi teknis rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; e. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya. 5. Tenaga Ahli Pemetaan, memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1 Teknik Geodesi/Geografi dan mempunyai pengalaman kerja di bidangnya selama 5 tahun (4 MM). a. Melakukan pemetaan kawasan dalam penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu.

Hal-17


b. Melakukan pengukuran teristis dalam pelaksanaan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu. c. Melakukan interpretasi foto udara/citra di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; d. Memberi dukungan dalam penyiapan materi-materi pada pelaksanaan FGD dan rapat koordinasi, yang dilakukan dalam setiap kegiatan penyusunan materi teknis pedoman rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; e. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya. 6. Tenaga Pendukung Yang Dibutuhkan Tenaga pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Staf istrasi sebanyak 1 orang (5 MM), dan staf digitasi dan pemetaan sebanyak 1 orang (5 MM).

Tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu ini yang dijelaskan dalam KAK telah sangat jelas namun jika dipertimbangkan dari lingkup substansi dan materi pekerjaan maka dipandang baik ditambahkan pula narasumber – narasumber baik dari Pusat yang terkait dengan maupun dari pihak akademis dan pihak lain yang berkecimpung dalam kegiatan tentang perumahan agar dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan hasil dari kajian ini.

D.9 TANGGAPAN TERHADAP PELAPORAN Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), sistem pelaporan yang diharuskan adalah sebagai berikut : 1. Laporan Bulanan Laporan bulanan berisi pelaksanaan kegiatan konsultansi, termasuk didalamnya koordinasi dan FGD yang dilaksanakan, yang antara lain berisi: a.

Rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan dalam format diagram balok (bar chart) dan kurva S untuk seluruh kegiatan secara komulatif;

b.

Kemajuan yang dicapai serta peranan setiap tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bulan yang dilaporkan;

Hal-18


c.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan bulan yang dilaporkan serta usulan tindak turun tangan yang diperlukan;

d.

Uraian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya serta peranan setiap tenaga ahli dalam kegiatan tersebut

Laporan bulanan diserahkan kepada pengguna jasa pada akhir bulan ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan masing-masing laporan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. 2. Laporan Pendahuluan Pada laporan ini disajikan hasil observasi pendahuluan tentang tinjauan terhadap Kerangka Acuan Kerja, rencana kerja pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal waktu pelaksanaan dikaitkan dengan waktu dan personil yang diperlukan Konsultan, metodologi pelaksanaan kegiatan, tinjauan terhadap kinerja penyelenggaraan pengembangan kawasan perumahan di Kota Palu. Laporan pendahuluan ini harus sudah diserahkan kepada Pengguna Barang/Jasa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SPMK diterbitkan dan dicetak sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar. 3. Laporan Antara Laporan Antara berisikan laporan hasil survai dan pengukuran lapangan, kompilasi dan analisis data. Laporan Antara ini harus sudah diserahkan kepada Pengguna barang/Jasa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah SPMK diterbitkan dan dicetak sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar. 4. Laporan Draft Final Konsep Laporan Akhir menguraikan hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk laporan permasalahan secara keseluruhan, proses dan hasil pengumpulan data primer, proses analisis masalah, rumusan hasil tinjauan dan analisa terhadap kondisi strategis mekanisme penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang ada dikaitkan dengan pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian di kawasan bukan skala besar. Laporan Draft Akhir ini harus sudah diserahkan kepada Penguna Barang/Jasa selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan dan dicetak sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar. 5. Laporan Final Sebagai penyempurnaan Laporan Draft Akhir yang menguraikan hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk laporan permasalahan secara keseluruhan, rangkuman pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban penggunaan sumberdaya kegiatan, pertanggungjawaban penggunaan sumberdaya kegiatan, dan produk tindak lanjut hasil bentuan teknis berupa

Hal-19


Dokumen Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar, telah dibahas dengan pemda dan instansi terkait. Laporan Akhir ini harus sudah diserahkan kepada pemberi tugas selambat-lambatnya pada akhir kontrak dan dicetak sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar. 6. Laporan Khusus Laporan ini berupa; (i) proceeding kegiatan FGD yang dilakukan; (ii) laporan subtansi yang dibutuhkan sesuai permintaan pengguna jasa; dan (iii) Materi materi bantuan teknis serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Palu.

Konsultan sudah memahami pelaporan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan sudah kewajiban dari konsultan untuk memenuhi dan menyerahkan laporanlaporan tersebut kepada pihak pengguna jasa. Selain terpenuhi secara fisik, konsultan juga akan menyerahkan laporan-laporan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dengan penjelasan akan latar belakang, maksud, tujuan serta ruang lingkup dari kegiatan yang diinginkan serta laporan yang dihasilkan oleh pengguna jasa seperti yang telah dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), konsultan telah dapat mengerti dan memahami dengan jelas mulai dari latar belakang, maksud, tujuan serta ruang lingkup dari kegiatan yang diinginkan serta laporan yang dihasilkan dari kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu. Konsultan juga telah dapat menanggapinya sehingga maksud, tujuan serta ruang lingkup dari kegiatan yang diinginkan serta laporan yang dihasilkan semakin jelas, dan sempurna. Dan konsultan akan berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya pekerjaan Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu ini sesuai dengan tujuan dan sasaran serta tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan di Direktorat Perenanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D.10 SARAN UNTUK KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Setelah konsultan memberikan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja seperti sudah dijelaskan di atas, maka saran konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja tersebut adalah sebagai berikut :

Hal-20




Dalam Kerangka Acuan Kerja ini, sudah disebutkan bahwa lokasi pekerjaan adalah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi belum disebutkan lokasi mana yang akan difokuskan untuk dikembangkan. Seringkali kesepakatan lokasi pekerjaan membutuhkan waktu yang lama, oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah apakah lokasi sudah disepakati atau belum.



Dalam Kerangka Acuan Kerja memang sudah disebutkan kalau album peta mengacu pada Permenpera No.3 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri dan Kepmen PU NO.20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Pengaturan Zonasi. Akan tetapi menurut konsultan, pengguna jasa perlu langsung menetapkan kedalaman peta yang akan dihasilkan dalam pekerjaan ini apakah menggunakan skala 1:1000 atau 1:5000.

Hal-21


PENDEKATAN, METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

E.1 PENDEKATAN PEKERJAAN Pendekatan yang akan digunakan dalam pekerjaan ini antara lain pendekatan tentang kebijakan/peraturan terkait dan pendekatan tentang hunian bukan skala besar.

E.1.1 Pendekatan Kebijakan/Peraturan A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Penjelasan undang-undang ini menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta

Hal-22


keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluasluasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk: a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia; b. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; c. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna; d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan e. mendorong iklim investasi asing.

Sejalan dengan arah kebijakan umum tersebut, penyelenggaraan perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan yang berpenduduk padat maupun di daerah perdesaan yang ketersediaan lahannya lebih luas perlu diwujudkan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dalam bentuk

Hal-23


pemberian kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman secara menyeluruh dan terpadu.

Di samping itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional yang turut menandatangani Deklarasi Rio de Janeiro, Indonesia selalu aktif dalam kegiatankegiatan yang diprakarsai oleh United Nations Centre for Human Settlements. Jiwa dan semangat yang tertuang dalam Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II adalah bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (adequate and affordable shelter for all). Dalam Agenda 21 ditekankan pentingnya rumah sebagai hak asasi manusia. Hal itu telah sesuai pula dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di lingkungan hunian perkotaan maupun lingkungan hunian perdesaan, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, yang meliputi

Hal-24


perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan. Salah satu hal khusus yang diatur dalam undang-undang ini adalah keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, dengan memberikan kemudahan, berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan, dan insentif fiskal. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Undang-undang perumahan dan kawasan permukiman ini juga mencakup pemeliharaan dan perbaikan yang dimaksudkan untuk menjaga fungsi perumahan dan kawasan permukiman agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perseorangan yang dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman. Di samping itu, juga dilakukan pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, memiliki, dan/atau menikmati tempat tinggal, yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Penyediaan lingkungan hunian bukan skala besar pada undang-undang ini dimulai dari pasal 56 Undang-undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan

Hal-25


hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman yang dimaksud tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Kemudian pada pasal 57 disebutkan bahwa penyelenggaraan kawasan permukiman mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan. Selanjutnya pada pasal 58 ayat 2 ditekankan bahwa arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi : a. hubungan antarkawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung; b. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan; c. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan; d. keterkaitan antara pengembagnan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan; e. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; f. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan g. lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman.

Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana disebut pada pasal 65 Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini terdiri dari perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan serta perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Untuk perencanaan lingkungan hunian perkotaan (pasal 66) dilakukan melalui : a. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan; b. Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan; aau c. Perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan.

Perencanaan pengembangan lingkungan hunian baru perkotaan seperti pada pasal 66 ayat 2 mencakup perencanaan sebagai berikut : a. Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;

Hal-26


b. Penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan; c. Penyusunan rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan; d. Penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; e. Penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

Penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan sebagai salah satu perencanaan pengembangan lingkungan hunian baru perkotaan terdiri atas : a) Penyusunan rencana penyediaan lokasi permukiman; b) Penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan c) Penyusunan rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan tersebut meliputi perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Sebelum perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan tersebut, terlebih dahulu dilakukan penetapan lokasi pembangunan yang dapat diusulkan oleh badan hukum bidang perumahan dan permukiman atau pemerintah daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Penetapan lokasi pembangunan hunian baru tersebut dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan : 1. Rencana pembangunan perkotaan dan perdesaan; 2. Rencana penyediaan tanah; dan 3. Analisis mengenai dampak lalu lintas dan lingkungan.

B. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Didalam Undang-Undang RI No.26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang mengamanatkan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan

Hal-27


kemitraan, pelindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadalian, dan akuntabilitas.

Sesuai dengan Bab II Pasal 3, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : (1)

Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

(2)

Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.

(3)

Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Di dalam UU Penataan Ruang ini disebutkan bahwa kedudukan RTRW Kabupaten/Kota berhirarki dan mengacu kepada RTWN, RTWP Provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang serta rencana pembangunan jangka panjang daerah. Faktor yang harus diperhatikan adalah: perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang wilayah kota. Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keselarasan aspirasi pembangunan kota, daya dukung, RTRW yang berbatasan dan rencana tata ruang strategis kota.

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Hal-28


Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota, dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu pasal-pasal didalam undang-udang penataan ruang yang mempunyai korelasi yaitu yang terdapat pada pasal 11 perihal wewenang pemerintah kabupaten/kota dan pasal 41 perihal penyelenggaraan penataan ruang perkotaan. Pasal 11 : (1)

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kotadalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi : a.

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;

(2)

b.

pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

c.

pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan

d.

kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

(3)

a.

perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;

b.

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

c.

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan : a.

penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;

b.

perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;

Hal-29


(4)

c.

pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan

d.

pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.

(5)

Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota : a.

menyebarluaskan informasi yang berkaitandengan rencana umum dan rencana rinci tataruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

b. (6)

melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41 : (1)

Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada: a.

Kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau

b.

Kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.

(2)

Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menurut besarannya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.

(3)

Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

C. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan makna pengalihan fungsi-fungsi pemerintahan dari pusat ke daerah yang dimulai sejak efektif tahun 2001. Berdasarkan undang-undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan

Hal-30


hukum, telah dialihkan ke daerah otonom. Kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana; dengan provinsi bertindak sebagai koordinator. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 lebih kita kenal sebagai Undang-undang Otonomi Daerah. Undang-undang ini menekankan bahwa pengembangan Otonomi Daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memperhatikan potensi dan keaneragaman daerah. Undang-undang tersebut juga memberi kejelasan arah yang ingin dicapai dan memberi keleluasaan bagi daerah melebihi apa yang ada di masa sebelumnya.

Kesatuan penyerahan ini termasuk penyerahan dan pengalihan pembangunan permukiman, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang terkait dengan kewenangan tersebut. Dalam rangka Penanganan Lingkungan Perumahan dan Perumahan peran pemerintah pusat hanya menfasilitasi dan mengarahkan sesuai dengan kewenangannya (“Steering”) sedangkan pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pengendali (“Rowing”). Dalam rangka mengemban tugas sebagai pengarah maka pemerintah pusat perlu membuat rumusan-rumusan atau pedoman-pedoman dalam rangka pembangunan daerah agar tercipta kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah.

Implikasi dari kedua undang-undang tersebut diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Implikasi dari peraturan pemerintah ini terhadap Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan yaitu bahwa urusan perumahan merupakan urusan wajib sebagaimana tercantum didalam pasal 7 yaitu : (1)

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan pelayanan dasar.

(2)

Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada meliputi: a.

pendidikan;

b.

kesehatan;

Hal-31


c.

lingkungan hidup;

d.

pekerjaan umum;

e.

penataan ruang;

f.

perencanaan pembangunan;

g.

perumahan;

h.

kepemudaan dan olahraga;

i.

penanaman modal;

j.

koperasi dan usaha kecil dan menengah;

k.

kependudukan dan catatan sipil;

l.

ketenagakerjaan;

m. ketahanan pangan; n.

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

o.

keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

p.

perhubungan;

q.

komunikasi dan informatika;

r.

pertanahan;

s.

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t.

otonomi daerah, pemerintahan umum, istrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

u.

pemberdayaan masyarakat dan desa;

v.

sosial;

w. kebudayaan; x.

statistik;

y.

kearsipan; dan

z.

perpustakaan.

D. Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri Kawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengna rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembukaan pelayanan prasarana dan sarana

Hal-32


lingkungan. Lingkungan siap bangun selanjutnya disebut Lisiba merupakan sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembangunan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang. Adapun lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri selanjutnya disebut Lisiba yang berdiri sendiri adalah Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain.

Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), disebutkan bahwa Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar merupakan lingkungan hunian siap bangun yang bukan merupakan bagian dari kawasan siap bangun (Kasiba) yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata ruang wilayah. Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini disebut dengan Lisiba BS yang sekurang-kurangnya dapat menampung 1.000 unit rumah dan sebanyak-banyaknya 3.00 unit rumah.

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan Lisiba bagian dari Kasib atau Lisiba yang berdiri sendiri bertujuan agar tersedia kaveling tanah matang beserta rumah dengan pola hunian yang berimbang, terencana dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk masalah penyiapan lokasi, dalam pasal 9 disebutkan bahwa penyiapan lokasi untuk Lisiba yang berdiri sendiri maka Pemerintah Daerah harus memperhatikan bahwa jumlah unit rumah yang dapat dibangun sekurang-kurangnya 1.000 unit rumah dan sebanyak-banyaknya 2.000 unit rumah.

Penetapan lokasi Lisiba yang berdiri sendiri harus dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah (pasal 12). Untuk dapat ditetapkan sebagai Lisiba yang berdiri sendiri, maka lokasi Lisiba tersebut harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : a. Sudah tersedia data mengena luas, batas dan kepemilikan tanah sesuai dengan tahapan pengembangan dalam rencana dan program penyelenggaraannya; b. Lokasi tersebut telah dilayani jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan;

Hal-33


c. Lokasi tersebut telah dilayani fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas ekonomi setingkat kecamatan.

Penyelenggaraan Lisiba yang berdiri sendiri dilakukan melalui perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan (pasal 43). Selanjutnya pada pasal 44 disebutkan bahwa rencana dan program penyelenggaraan Lisiba yang berdiri sendiri harus sesuai dan terintegrasi dengan program pembangunan daerah dan sektor mengenai prasarana lingkungan, sarana lingkungan, serta utilitas umum di daerah yang bersangkutan. Rencana tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk kegiatan pematangan tanah serta pembangunan perumahan dan permukiman yang meliputi prasarana lingkungan, sarana lingkungan, utilitas umum dan rumah yang berkualitas dalam rangka memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan istrasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

E.1.2 Pendekatan Standar Rencana Rinci Tata Ruang Lisiba Yang Berdiri Sendiri (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.32 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri) Penyusunan rencana rinci tata ruang Lisiba yang berdiri sendiri harus memenuhi standar pembangunan prasarana jalan, prasarana drainase, prasarana pengelolaan air limbah, dan prasarana pengelolaan persampahan untuk pengembangan Lisiba yang Berdiri Sendiri. 1. Prasarana Jalan Pembangunan prasarana jalan harus memenuhi standar dimensi minimal ideal prasarana jalan di kawasan perumahan yang terdiri dari : a.

jalan Lokal Sekunder I harus memenuhi stándar lebar jalur ideal minimum untuk jalan satu jalur dengan dua lajur adalah 5,5 – 6,0 meter agar mampu melayani lalu lintas dengan jumlah kendaraan relatif besar (800 – 2000 kendaraan/hari), dengan lebar bahu antara 1,0 – 1,5 meter;

b.

jalan Lokal Sekunder II harus memenuhi stándar lebar badan jalan 4,5 – 5,5 meter agar mampu melayani lalu lintas dengan jumlah kendaraan relatif besar (200 – 800 kendaraan/hari) dengan lebar bahu jalan 0,75 – 1,0 meter;

c.

jalan Lokal Sekunder III harus memenuhi stándar lebar badan jalan 4,0 – 5,5 meter agar mampu melayani lalu lintas dengan jumlah kendaraan kurang dari 350 kendaraan/hari, dengan lebar bahu 0,75 – 1,0 meter;

Hal-34


d.

jalan Lingkungan I harus memenuhi stándar lebar badan jalan 3,5 – 4 meter agar mampu melayani lalu lintas dengan jumlah kendaraan kurang dari 350 kendaraan/hari dengan lebar bahu 0,5 – 0,75 meter, yang dapat dilengkapi dengan trotoar untuk pejalan kaki dan fasilitas orang cacat;

e.

jalan Lingkungan II harus memenuhi stándar lebar badan jalan 3 – 3,5 meter agar mampu melayani lalu lintas dalam lingkungan perumahan dengan jumlah kendaraan relatif sedikit (<350 kendaraan/hari), yang dilengkapi dengan lebar bahu 0,5 – 0,75 meter serta trotoar apabila diperlukan.

2. Prasarana Drainase Pembangunan prasarana drainase harus memenuhi standar nilai koefisien aliran saluran drainase di Kawasan Perumahan yang terdiri dari : a.

rumah tinggal terpencar harus memenuhi stándar koofisien pengaliran 0,30 – 0,50;

b.

komplek perumahan harus memenuhi stándar koofisien pengaliran 0,40 – 0,60;

c.

permukiman (suburban) harus memenuhi stándar Koofisien pengaliran 0,25 – 0,40;

d.

apartemen harus memenuhi stándar Koofisien pengaliran 0,50 – 0,90.

3. Prasarana Pengelolaan Air Limbah Standar pengelolaan air limbah meliputi penanganan air limbah setempat dan penanganan air limbah terpusat. Pembangunan pengelolaan air limbah setempat (on site) di kawasan perumahan meliputi : a.

Jarak minimum tangki septik terhadap sumur air minum adalah 10 meter dengan ukuran tangki sebagai berikut : Tabel E.1 Ukuran Tangki Septik Pada Sumur Air Minum

b.

Bidang resapan memenuhi ketentuan berikut : 1) Minimal perkolasi tanah 0,01 m/jam 2) Lebar galian minimum 0,5 m dan dalam galian efektif minimum 0,45 m; Hal-35


3) Jarak sumbu 2 jalur galian minimum 1,5 m; 4) Pipa resapan terbuat dari bahan tahan korosi dengan diameter minimum 110 cm; 5) Bidang resapan dan pipa resapan dibuat miring 0,2%; 6) Di bawah pipa resapan harus diberi kerikil berdiameter 1,5-5 cm dengan tebal lapisan 10 cm; dan 7) Di atas pipa resapan ditimbun dengan bahan yang sama minimum 5 cm. 8) Kapasitas tangki kompartemen mencukupi 100 jiwa (20 KK0 9) Kapasitas tangki truk pengangkut tinja mampu melayani 5 KK; 10) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dapat melayani wilayah kawasan atau perkotaan.

Tabel E.2 Dimensi Tangki Biofilter

Tabel E.3 Dimensi Cubluk Kembar

c.

Pembangunan pengelolaan air limbah terpusat (off-site) meliputi : 1) Untuk seluruh air limbah menggunakan pipa sewer, flushing memenuhi ketentuan seperti berikut ini;

Hal-36


Tabel E.4 Ketentuan Pipa Sewer

2) System Small Bore Seller seperti berikut ini; Tabel E.5 Ketentuan Sistem Small Bore Seller

4. Prasarana Pengelolaan Persampahan Pembangunan pengelolaan persampahan harus memenuhi standari sebagai berikut : a.

Besarnya timbulan sampah berdasarkan sumbernya memenuhi ketentuan sebagai berikut : Tabel E.6 Ketentuan Timbulan Sampah

b.

Densitas sampah di sumber, TPS dan TPA memenuhi ketentuan seperti pada Tabel E.1

c.

Untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan/Pengolahan Akhir (TPA) perlu dilakukan proses pengolahan sampah (komposter) skala rumah tangga maupun skala kawasan.

5. Sarana Pemerintahan Pembangunan fasilitas pemerintahan di Lisiba yang Berdiri Sendiri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a.

Standar fasililitas pemerintah untuk fasilitas tingkat kawasan dengan penduduk ± 2.500 jiwa adalah : Hal-37


b.

 Pos hansip, balai pertemuan

± 300 m²

 Parkir umum

± 100 m²

Standar fasilitas pemerintahan untuk fasilitas tingkat kelompok dengan penduduk ± 30.000 jiwa adalah :

c.

 Kantor Kelurahan

± 500 m²

 Pos Polisi

± 200 m²

 Kantor pos pembantu

± 100 m²

 Pos pemadam kebakaran

± 200 m²

 Parkir umum dan MCK

± 1000 m²

 Bioskop 1 (satu)

± 2000 m²

Standar fasilitas pemerintahan untuk fasilitas tingkat kelompok penduduk ± 240.000 jiwa adalah :  Kantor Kecamatan

± 1000 m²

 Pos Polisi

± 300 m²

 Kantor pos cabang

± 500 m²

 Kantor telepon

± 300 m²

 Pos Pemadam Kebakaran

± 300 m²

 Parkir Umum

± 4000 m²

6. Sarana Pendidikan Pembangunan fasilitas pendidikan di Lisiba yang Berdiri Sendiri harus memenuhi standar perencanaan fasilitas pendidikan Lisiba yang Berdiri Sendiri. a.

Standar fasilitas pendidikan untuk fasilitas pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah :

b.

c.

 Satu TK untuk melayani

± 1000 jiwa

 Radius pencapaian

± 500 m

Standar fasilitas pendidikan untuk fasilitas pendidikan Sekolah Dasar adalah :  Satu SD untuk melayani

± 1600 jiwa

 Radius pencapaian maksimum

± 1000 m

Standar fasilitas pendidikan untuk fasilitas pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama adalah satu SLTP untuk melayani ±4.800 jiwa.

d.

Standar fasilitas pendidikan untuk fasilitas pendidikan Sekolah Lanjutan Atas adalah satu SLTA untuk melayani ±4.800 jiwa.

Hal-38


7. Sarana Kesehatan Pembangunan fasilitas kesehatan di Lisiba yang Berdiri Sendiri harus memenuhi standar perencanaan fasilitas kesehatan Lisiba yang Berdiri Sendiri. a.

Standar fasilitas kesehatan untuk fasilitas kesehatan Puskesma Pembantu adalah pencapaian maksimum ke lokasi dengan radius ± 1.500 m

b.

c.

Standar fasilitas kesehatan untuk fasilitas kesehatan Puskesmas adalah :  Minimum penduduk yang melayani

± 1.000 jiwa


± 2.000 m

Standar fasilitas kesehatan untuk fasilitas kesehatan Tempat Praktek Dokter adalah :

d.

e.

 Minimum penduduk yang melayani

± 5.000 jiwa


± 1.500 m

Standar fasilitas kesehatan untuk fasilitas kesehatan Rumah Bersalin adalah :  Penduduk yang melayani

± 1.000 jiwa


± 2.000 m

Standar fasilitas kesehatan untuk fasilitas kesehatan Apotik adalah :  Penduduk yang dilayani minimum

± 10.000 jiwa


± 1.500 m

8. Sarana Perbelanjaan Pembangunan fasilitas perbelanjaan di Lisiba yang Berdiri Sendiri harus memenuhi standar perencanaan fasilitas perbelanjaan Lisiba yang Berdiri Sendiri. a.

b.

c.

Standar fasilitas perbelanjaan untuk fasilitas warung adalah :  Penduduk yang melayani

± 250 jiwa


± 500 m

Standar fasilitas perbelanjaan untuk fasilitas pertokoan adalah :  Penduduk yang melayani

± 2.500 jiwa


± 500 m

Standar fasilitas perbelanjaan untuk fasilitas pusat perbelanjaan lingkungan adalah :  Penduduk yang melayani

± 2.500 jiwa


± 500 m

9. Sarana Peribadatan Pembangunan fasilitas peribadatan di Lisiba yang Berdiri Sendiri harus memenuhi standar perencanaan fasilitas peribadatan di Lisiba yang Berdiri Sendiri. Standar Hal-39


fasilitas peribadatan untuk fasilitas tingkat kawasan dengan penduduk ±20.000 jiwa adalah bangunan peribadatan sesuai dengan agamanya seluas ± 1.000 m² 10. Sarana Rekreasi dan Kebudayaan Persyaratan dan standar perencanaan sarana lingkungan di Lisiba yang Berdiri Sendiri untuk fasilitas rekreasi dan kebudayaan meliputi Gedung Serba Guna atau Gelanggang Remaja. -

Persyaratan dan standar pembangunan sarana lingkungan fasilitas Gedung Serba Guna dibangun untuk kebutuhan kelompok 6.000 Kepala Keluarga (KK).

-

Persyaratan dan standar pembangunan sarana lingkungan fasilitas Gelanggang Remaja dibangun untuk kebutuhan kelompok 24.000 Kepala Keluarga (KK).

11. Sarana Olahraga dan Lapangan Terbuka Persyaratan dan standar perencanaan sarana Lisiba yang Berdiri Sendiri untuk fasilitas olahraga dan lapangan terbuka berupa Tempat Bermain dibangun untuk kebutuhan kelompok 50 Kepala Keluarga (KK). -

Persyaratan dan standar perencanaan sarana Lisiba yang Berdiri Sendiri untuk fasilitas olahraga dan lapangan terbuka berupa Taman Bermain dibangun untuk kebutuhan kelompok 500 Kepala Keluarga (KK).

-

Persyaratan dan standar perencanaan sarana Lisiba yang Berdiri Sendiri untuk fasilitas olahraga dan lapangan terbuka berupa Kesatuan Taman Bermain terdiri dari Taman Bermain, Tempat Bermain dan Lapangan Olah Raga yang mengelompok dengan sekolah yang dibangun untuk kebutuhan kelompok 6.000 Kepala Keluarga (KK).

12. Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka hijau adalah ruang dalam kawasan atau kota dalam bentuk area atau kawasan atau dalam bentuk jalur, dimana dalam penggunaannya bersifat terbuka tanpa bangunan. Pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuhtumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman. Persyaratan dan standar fasilitas ruang terbuka hijau (RTH) Lisiba yang Berdiri Sendiri adalah 15 m² per jiwa dengan lokasi menyebar.

E.1.3 Pendekatan Hunian Berimbang Penyelenggaraan perumahan dan kawasan perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.10 tahun 2012 tentang Penyelenggaaran Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang yang kemudian terjadi

Hal-40


perubahan menjadi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang. Yang dimaksud dengan hunian berimbang dalam peraturan ini adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.

Adapun tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang adalah : a. Menjamin tersedianya harga rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana; b. Mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman; c. Mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembiayaan pembangunan perumahan; d. Menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi; dan e. Mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam pasal 5 Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib dengan hunian berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukkan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun. Penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dengan skala sebagai berikut : 1. Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah; 2. Permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah; 3. Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah ; dan

Hal-41


4. Kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.

Adapun komposisinya dilakukan berdasarkan jumlah rumah dan luasan lahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8. Selanjutnya pembangunan hunian berimbang dilaksanakan bersamaan secara proporsional antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya rumah menengah 2 (dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun. Ketika yang dibangun hanya rumah menengah, setiap orang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1,5 (satu setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun.

E.1.4 Pendekatan Konsep Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan permukiman yang berkelanjutan diartikan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan tempat hidup dan bekerja semua orang. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan permukiman yang berkelanjutan sangatlah penting untuk mempertimbangkan permukiman yang berwawasan lingkungan. Beberapa konsep yang pernah dikemukakan para pakar dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah : pelestarian ekologi, teknologi hijau dan mengatasi pencemaran lingkungan (Budiharjo, et.al; 1993 dalam Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan Tinjauan, Dwira N.Aulia, 2005). Betapa pentingnya setiap stakeholder pembangunan kota untuk menerapkan konsep-konsep permukiman yang berwawasan lingkungan sehingga tujuan dapat tercapai yaitu mewujudkan bumi ini sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi generasi sekarang dan akan dating.

Prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan menurut Research Triangle Institute, 1996 terdiri atas aspek-aspek (Budihardjo, Sutarto; 1999) adalah ekonomi (kesejahteraan), ekologi (lingkungan), equity (pemerataan), engagement (peranserta) dan energy. Dua aspek yang berkaitan erat dengan fisik adalah ekologi (lingkungan) dan energy. Secara sistematis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Hal-42


Tabel E.7 Aspek Fisik Dari Pembangunan Yang Berkelanjutan Ekologi (Lingkungan) Penggunaan Sumber Daya Peraturan Penggunaan Tanah

Energi Sumber Energi Sistem Transportasi Bangunan

Konservasi sumber daya Pencegahan dan penaggulangan polusi Penggunaan lahan campuran Menciptakan ruang-ruang terbuka Menetapkan batas perkembangan/pemekaran kota Penghematan sumber energy Mengutamakan transportasi umum, massal dan hemat energy Mendayagunakan pencahayaan dan penghawaan alami

Sumber : (Budihardjo, 1999)

Berbagai konsep perencanaan kota yang berkelanjutan sudah dipaparkan oleh para pakar perencanaan kota seperti ; “Garden Cities” (Ebenezer Howard, 1898), “New Towns” (Patrick Abercrombie, 1944), dan “Ecological Cities”. Konsep-konsep perencanaan kota yang sedemikian bagusnya tidak dapat mencapai kota yang berkelanjutan bila manusa yang menghuni kota tersebut tidak menjalankan peran yang semestinya. Dengan kata lain dibutuhkan keterpaduan semua bidang kehidupan dalam mewujudkan kondisi pembangunan berkelanjutan (Dwira, 2005).

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Kirmanto, 2002). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan permukiman yang berwawasan lingkungan adalah dengan merencanakan kawasan lingkungan hunian ekologis dengan lebih memperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam merencanakan lingkungan hunian tersebut. Beberapa strategi perencanaan lingkungan hunian yang berwawasan lingkungan dapat dilihat pada prinsip-prinsip di bawah ini (Grant, et al, 1996); -

Mengelola dan memelihara lingkungan supaya berfungsi dengan semestinya. Seperti contohnya tempat pembuangan sampah, drainase lingkungan dan system pembuangan.

Hal-43


-

Meminimalisasikan pengaruh bangunan pada lingkungan sekitarnya. Seperti contohnya : pemanfaatan ruang, fasilitas pelayanan, jaringan infrastruktur sebaiknya direncanakan efisien.

-

Melindungi sumber-sumber alam dan sumberdaya lahan untuk generasi selanjutnya. Seperti contohnya : melindungi pemakaian sumber daya air, tanah dan udara.

-

Mengurangi limbah yang dihasilkan oleh bangunan hunian. Misalnya : mengolah limbah yang berasal dari bangunan-bangunan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan di sekitarnya, menanam tanaman-tanaman yang dapat melindungi ekologi kawasan.

-

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menggalakkan pemeliharaan lingkungan. Misalnya : mensosialisasikan pentingnya permukiman yang berkelanjutan sehingga masyarakat juga turut serta memelihara lingkungan;

-

Mensosialisasikan pentingnya lingkungan sosial yang “sehat”, misalnya : keamanan lingkungan, kesehatan lingkungan dan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan lahan dengan memaksimalkan bangunan akan mengakibatkan semakin besarnya pengaruh bangunan terhadap lingkungannya. Kawasan lapang dan penghijauan akan banyak membantu terciptanya permukiman yang berwawasan lingkungan.

Konsep perancangan bangunan hunian yang berwawasan lingkungan lebih kepada komponen-komponen berikut ini (Budihardjo, 1993); -

Teknologi Hijau, hemat energy dan sumber daya. Seperti contohnya : sedapat mungkin mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menggunakan energy lebih efisien dan bijaksana;

-

Pemanfaatan sumber-sumber alam yang tersedia. Contohnya; karena berada di daerah tropis, maka matahari adlaah sumber alam yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Hal-44


E.2 METODOLOGI PEKERJAAN Metode yang akan digunakan dalam Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

E.2.1 Metode Pengumpulan Data Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan , atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Contoh data sekunder misalnya RTRW, RP4D, RPJMD, dll.

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dkoumentasi dan sebagainya. Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah angket, observasi dan wawancara. a.

Angket Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2007:163) terkait dengan prinsip penulisan

Hal-45


angket, prinsip pengukuran dan penampilan fisik. Prinsip Penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain : 

Isi dan tujuan pertanyaan artinya jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban.



Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris, dsb.



Tipe dan bentuk pertanyaan apakah terbuka atau terturup. Jika terbuka artinya jawaban yang diberikan adalah bebas, sedangkan jika pernyataan tertutup maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan.

b.

Observasi Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Participant Observation Dalam observasi ini, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatam sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Misalnya seorang guru dapat melakukan observasi mengenai bagaimana perilaku siswa, semangat siswa, kemampuan manajerial kepala sekolah, hubungan antar guru, dsb. Non participant Observation Berlawanan dengan participant Observation, Non Participant merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Kelemahan dari metode ini adalah peneliti tidak akan memperoleh data yang mendalam karena hanya bertindak sebagai pengamat dari luar tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalam peristiwa. Alat yang digunakan dalam teknik observasi ini antara lain : lembar cek list, buku catatan, kamera photo, dll.

c.

Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara

Hal-46


pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif). Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. a.

Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.

b.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

Kelebihan dan Kekurangan dalam Teknik Pengumpulan Data 1.

Metode Observasi Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data, jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut: 

Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematik.



Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan.



Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.

Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya. Penggunaan pengamatan langsung sebagai cara mengumpulkan data mempunyai beberapa keuntungan antara lain : Pertama. Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut berlaku, atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang; Kedua. Pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek baik tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.

Hal-47


Adakalanya subjek tidak mau berkomunikasi, secara verbal dengan enumerator atau peneliti, baik karena takut, karena tidak ada waktu atau karena enggan. Dengan pengamatan langsung, hal di atas dapat ditanggulangi. Selain dari keuntungan yang telah diberikan di atas, pengamatan secara langsung sebagai salah satu metode dalam mengumpulkan data, mempunyai kelemahan-kelemahan. 2.

Metode Wawancara Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telpon.

3.

Metode Kuesioner Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban (kuesioner tertutup) atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas (kuesioner terbuka). Penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penyerahan kuesioner secara pribadi, melalui surat, dan melalui email. Masingmasing cara ini memiliki kelebihan dan kelemahan, seperti kuesioner yang diserahkan secara pribadi dapat membangun hubungan dan memotivasi respoinden, lebih murah jika pemberiannya dilakukan langsung dalam satu kelompok, respon cukup tinggi. Namun kelemahannya adalah organisasi kemungkinan menolak memberikan waktu untuk survey dengan kelompok karyawan yang dikumpulkan untuk tujuan tersebut.

E.2.2 Metode Pemilihan Lokasi Dan Deliniasi Kawasan Perencanaan Deliniasi merupakan batas yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai batas wilayah perencanaan. Kriteria tertentu yang dimaksud sesuai dengan tipologi kawasan perencanaan. Deliniasi kawasan perencanaan dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria antara lain kriteria teknis/ruang, kriteria kegiatan, dan kriteria istrasi (batas istrasi). Dalam hal ini kawasan perencanaan kemungkinan sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Palu, akan tetapi luasan kawasan perencanaan belum ditentukan.

Hal-48


E.2.3 Metode Analisis Dan Proyeksi Kependudukan Analisis kependudukan, yang meliputi analisa-analisa berikut: a.

Analisa bunga berganda. Metode analisa ini menggunakan patokan pertumbuhan rata-rata pada kurun 5 - 10 tahun lalu, selanjutnya pertumbuhan penduduk diproyeksikan dengan menggunakan dasar bunga berganda/bunga majemuk dengan angka pertumbuhan yang sama setiap tahun;

b.

Analisa kecenderungan (trend analysis) dengan regresi. Metode analisa ini didasarkan pada data pola pertumbuhan penduduk pada 5 - 10 tahun lalu yang didekati dengan salah satu pola regresi (linier, logaritma, eksponensial, atau regresi berpangkat);

c.

Analisa cohort. Metode analisa ini menggunakan data penduduk yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Hasil proyeksi akan memperlihatkan pertumbuhan pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin, dan hasilnya dapat digunakan untuk memprediksikan kebutuhan berbagai fasilitas pelayanan dan kebutuhan penyediaan lapangan kerja. Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi, apabila dikaitkan dengan perkembangan jumlah penduduk dapat dijadikan indikator arah pengembangan sosial. Karena dengan membandingkan kebutuhan baku minimal dari setiap jenis fasilitas pelayanan tersebut, dapat ditentukan tingkat pelayanan yang tersedia dan/atau diinginkan (tinggi, sedang, dan/atau rendah);

Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk (menurut komposisi umur dan jenis kelamin) di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas dan migrasi. Data penduduk Indonesia yang dapat dipakai dan dipercaya untuk keperluan proyeksi adalah berasal dari sensus penduduk (SP) yang diselenggarakn pada tahun yang berakhir “0” dan survei antar sensus (SUPAS) pada tahun yang berakhir “S”. Hasil proyeksi

penduduk sangat bermanfaat untuk perencanaan fasilitas kesehatan,

fasilitas pendidikan, fasilitas perumahan, dan fasilitas kesempatan kerja. Adapun beberapa metode untuk perhitungan proyeksi penduduk antara lain :

Hal-49


a) Metode Arithmatik, dengan rumus adalah sebagai berikut :

b) Metode Geometri, dengan rumus adalah sebagai berikut :

c) Metode Least Square, dengan rumus adalah sebagai berikut :

d) Metode Trend Logistic, dengan rumus adalah sebagai berikut :

E.2.4 Metode Analisis SWOT Metode ini digunakan untuk melihat potensi maupun hambatan yang akan muncul pada lingkungan hunin bukan skala besar Kota Palu. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dlam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangkan panjang. Definisi analisis SWOT yang lainnya yaitu sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi

Hal-50


yang bersifat deskriptif (memberi suatu gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Satu hal yang perlu diingat baik-baik oleh para pengguna analisa ini, bahwa analisa SWOT ini semata-mata sebagai suatu sebuah analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi, dan bukan sebuah alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar yang bagi permasalahan yang sedang dihadapi. SWOT adalah singkatan dari:  S =

Strength (kekuatan).

 W=

Weaknesses (kelemahan).

 O =

Opportunities (Peluang).

 T =

Threats (hambatan).

Penjelasan mengenai 4 (empat) komponen analisis SWOT, yaitu : 1.

Strenght (S) yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu di lakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatankekuatan dan kelemahan di bandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknoya, maka keunggulan itu dapat di manfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju.

2.

Weaknesses (W) yaitu analisi kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi.

3.

Opportunity (O) yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa yang akan depan atau masa yang akan datang.

4.

Threats (T) yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman

Hal-51


tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yangg paling dasar, yang bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu permasalahan dari 4 empat sisi yang berbeda. Hasil dari analisa biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis ini akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Dari pembahasan diatas tadi, analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

E.2.5 Metode Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan Analisis fisik dan lingkungan adalah untuk mengenali karakteristik sumber daya alam tersebut dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dan/atau kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Hasil studi analisis fisik dan lingkungan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana tata ruang maupun rencana rinci lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu, karena akan memberikan gambaran mengenai kerangka fisik pengembangan kawasan. Secara garis besar tata cara analisis kelayakan fisik atau dikenal juga sebagai studi kesesuaian lahan wilayah dan/atau kawasan ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan alir di bawah ini (Gambar E.1)

Hal-52


Gambar E.1 Bagan Alir Tata Cara Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan

Pengumpulan data dengan cakupan data yang dikehendaki adalah seperti terlihat pada bagan alir tersebut. Sedangkan tahap analisis terdiri dari dua, yakni analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan. Hasil akhir analisis ini berupa rekomendasi kesesuaian lahan yang akan menjadi masukan pada pengembangan wilayah dan/atau kawasan. 1) Analisis Kemampuan Lahan Dilakukan

untuk

memperoleh

gambaran

tingkat

kemampuan

lahan

untuk

dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Sasaran : - Mendapatkan klasifikasi kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan; - Memperoleh gambaran potensi dan kendala masing-masing kelas kemampuan lahan; - Sebagai dasar penentuan;arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya dan rekomendasi akhir kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan.

Hal-53


Masukan : Semua data yang dimintakan pada tahap pengumpulan data, kecuali data kebijaksanaan yang sudah ada. Keluaran: - Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan lahan; - Kelas-kelas atau tingkatan kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan; - Uraian potensi dan kendala fisik masing-masing kemampuan lahan. Langkah-langkah : a)

Melakukan analisa satuan-satuan kemampuan lahan, untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan pada masing-masing satuan kemampuan lahan;

b) Tentukan nilai kemampuan setiap tingkatan pada masing-masing satuan kemampuan lahan, dengan penilaian 5 (lima) untuk nilai tertinggi dan 1 (satu) untuk nilai terendah. c)

Kalikan nilai-nilai tersebut dengan bobot dari masing-masing satuan kemampuan lahan. Bobot ini didasarkan pada seberapa jauh pengaruh satuan kemampuan lahan tersebut pada pengembangan perkoaan. Bobot yang digunakan hingga saat ini adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel E.8 Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan No Satuan Kemampuan Lahan 1 SKL Morfologi 2 SKL Kemudahan Dikerjakan 3 SKL Kestabilan Lereng 4 SKL Kestabilan Pondasi 5 SKL Ketersediaan Air 6 SKL Terhadap Erosi 7 SKL Untuk Drainase 8 SKL Pembuangan Limbah 9 SKL Terhadap Bencana Alam

Bobot 5 1 5 3 5 3 5 0 9

d) Superimpose semua satuan-satuan kemampuan lahan tersebut dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai kali bobot dari seluruh satuan-satuan kemampuan lahan dalam satu peta, sehingga diperoleh kisaran nilai yang menunjukkan nilai kemampuan lahan di wilayah dan/atau kawasan perencanaan. e)

Tentukan selang nilai yang akan digunakan sebagai pembagi kelas-kelas kemampuan lahan, sehingga diperoleh zona-zona kemampuan lahan dengan nilai…-… yang menunjukkan tingkatan kemampuan lahan di wilayah ini dan digambarkan dalam satu peta klasifikasi kemampuan lahan untuk perencanaan tata ruang.

Hal-54


Pembuatan peta nilai kemampuan lahan ini yang merupakan penjumlahan nilai dikalikan bobot ini ada dua cara, yakni: a. Men-superimpose-kan setiap satuan kemampuan lahan yang telah diperoleh hasil pengalian nilai dengan bobotnya secara satu persatu, sehingga kemudian diperoleh peta jumlah nilai dikalikan bobot seluruh satuan secara kumulatif. b. Membagi peta masing-masing satuan kemampuan lahan dalam system grid, kemudian memasukkan nilai dikalikan bobot masing-masing satuan kemampuan lahan ke dalam grid tersebut. penjumlahan nilai dikalikan bobot secara keseluruhan adalah tetap dengan menggunakan grid, yakni menjumlahkan hasil nilai dikalikan bobot seluruh satuan kemampuan lahan pada setiap grid yang sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan : a. Penentuan klasifikasi kemampuan lahan tidak mutlak berdasarkan selang nilai, tetapi memperhatikan juga nilai terendah = 1 dari beberapa satuan kemampuan lahan, yang merupakan nilai penentu apakah selang nilai tersebut berlaku atau tidak. dengan demikian apabila ada daerah atau zona tertentu yang mempunyai selang nilai cukup tinggi, tetapi karena mempunyai nilai terendah dan menentukan, maka mungkin saja kelas kemampuan lahannya tidak sama dengan daerah lain yang memiliki nilai kemampuan lahan yang sama. Sebagai contoh, daerah yang secara kumulatif nilainya cukup tinggi atau sedang, namun berada pada daerah rawan longsor, tentunya kelas kemampuan lahannya tidak sama dengan daerah lain yang relatif aman, walaupun nilai kemampuan lahannya sama. hal ini mungkin saja terjadi mengingat penjumlahan secara matematis akan menyebabkan ada faktorfaktor yang mengakibatkan jumlah akhir menjadi tinggi. b) Klasifikasi kemampuan lahan yang dihasilkan di sini adalah hanya berdasarkan kondisi fisik apa adanya, belum mempertimbangan hal-hal yang bersifat non-fisik.

2) Evaluasi Penggunaan Lahan Yang Ada Terhadap Kesesuaian Lahan Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan lahan yang ada saat ini dilihat dari hasil studi kesesuaian lahan ini. Sasaran a)

Mengetahui penggunaan lahan yang ada saat ini yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lainnya.

Hal-55


b) Memperoleh gambaran penyesuaian penggunaan lahan yang ada saat ini dan pengembangannya dengan kemampuan dan kesesuaian lahan. Masukan a)

Penggunaan lahan yang ada saat ini,

b) Klasifikasi kemampuan lahan, c)

Satuan-satuan kemampuan lahan,

d) Arahan-arahan kesesuaian lahan, e)

Persyaratan dan pembatas pembangunan.

Keluaran a) Penyimpangan-penyimpangan penggunaan lahan yang ada saat ini dari kemampuan dan kesesuaian lahan. b) Arahan-arahan penyesuaian dan pengembangan berikutnya. Langkah-langkah a) Membandingkan penggunaan lahan yang ada dengan karakteristik fisik wilayah berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan, satuan-satuan kemampuan lahan, dan arahan-arahan kesesuaian lahan. b) Memberikan arahan penyesuaian penggunaan lahan yang ada saat ini ini dan pengembangan selanjutnya berdasarkan persyaratan dan pembatas pembangunan. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan a)

Teliti secermat mungkin penyimpangan ini, karena hal ini menyangkut konsistensi hasil studi dan toleransi penyimpangan yang diperkenankan.

b) Berikan penilaian yang tegas, terutama untuk hal-hal yang sangat berpengaruh seperti gangguan keseimbangan tata air, atau kestabilan lereng. c)

Berikan usulan penyelesaian yang jelas dan tuntas untuk masing-masing penyimpangan, serta diusahakan untuk tidak banyak merugikan.

3) Analisis Kesesuaian Lahan Lingkup Pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui arahan-arahan kesesuaian lahan, sehingga diperoleh arahan kesesuaian peruntukan lahan untuk pengembangan kawasan berdasarkan karakteristik fisiknya. Sasaran a) Memperoleh gambaran peruntukan lahan secara umum berdasarkan kondisi fisik.

Hal-56


b) Mengetahui daerah-daerah yang benar-benar sesuai untuk perencanaan tata ruang daerah yang harus dikonservasikan, serta peruntukan lahan pada daerah-daerah di antara kedua peruntukan tersebut. Masukan a) Klasifikasi kemampuan lahan, b) Arahan rasio tutupan lahan, c) Arahan ketinggian bangunan, d) Arahan pemanfaatan air baku, e) Perkiraan daya tampung lahan, f)

Persyaratan⁄pembatas pengembangan,

g) Evaluasi penggunaan lahan yang ada. Keluaran a) Peta arahan kesesuaian peruntukan lahan. b) Deskripsi pada masing-masing arahan peruntukan. Langkah-langkah a) Melakukan lebih dahulu analisis masing-masing arahan kesesuaian lahan untuk memperoleh arahan-arahan kesesuaian lahan yang merupakan masukan bagi analisis peruntukan lahan ini. b) Menentukan arahan peruntukan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dan arahan-arahan kesesuaian lahan di atas. c) Dalam penentuan arahan peruntukan lahan ini, mengarahkan pada kondisi ideal sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya, yang tentunya meliputi juga persyaratan⁄pembatas pengembangan, serta telah mengevaluasi penggunaan lahan yang ada saat ini. d) Mempertajam arahan ini dengan memasukkan hasil studi fisik⁄lingkungan yang ada, seperti: studi pertanian, kehutanan, analisis dampak lingkungan, dan lainnya. e) Mendeskripsikan masing-masing arahan peruntukan, termasuk persyaratan dan pembatas pengembangannya. Hal-hal Yang perlu diperhatikan: a) Arahan-arahan ini tidak mengikat, namun perencanaan sebaiknya diusahakan untuk bisa mengikuti arahan tersebut. b) Untuk kondisi yang ada saat ini yang menyimpang dari arahan ini pengembangannya agar ditahan, dan bila terdapat kecenderungan akan terus

Hal-57


berkembang usahakan untuk memindahkan arah pengembangannya pada daerah yang lebih sesuai.

4) Rekomendasi Penggunaan Lahan Lingkup Kegiatan: Merangkum semua hasil studi kesesuaian lahan dalam satu rekomendasi kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan, yang akan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pengembangan kawasan (rencana tata ruang, rencana induk pengembangan kawasan). Sasaran a) Mengetahui gambaran umum arah perkembangan perkotaan yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah. b) Mengetahui kapasitas pengembangan kawasan wilayah perencanaan. c) Memperoleh gambaran peruntukan lahan bagi perencanaan tata ruang sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya. d) Memperoleh persyaratan dan pembatas pembangunan untuk perencanaan tata ruang selanjutnya. Masukan a) Arahan kesesuaian peruntukan lahan, b) Penggunaan lahan yang ada saat ini, c) Kebijakan pengembangan kota⁄wilayah yang ada baik dari pusat maupun daerah. Keluaran a) Peta rekomendasi kesesuaian lahan. b) Kapasitas pengembangan lahan, c) Deskripsi masing-masing arahan dalam rekomendasi tersebut termasuk persyaratan pengembangannya. Langkah-langkah a) Membandingkan kembali arahan peruntukan lahan dengan penggunaan lahan yang ada saat ini. b) Menyesuaikan arahan tersebut dengan penggunaan lahan yang ada saat ini dan perkiraan kecenderungannya, sejauh tidak terlalu menyimpang. c) Menyesuaikan arahan peruntukan tersebut dengan kebijaksanaan pengembangan yang ada baik kebijaksanaan pusat maupun daerah serta sektoral.

Hal-58


d) Menentukan persyaratan pengembangan pada masing-masing arahan yang direkomendasikan, terutama dalam mengikuti kebijaksanaan yang ada. e) Menentukan kapasitas pengembangan wilayah perencanaan. f)

Memberikan deskripsi masing-masing arahan kesesuaian lahan yang telah direkomendasikan tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan a) Rekomendasi sejauh mungkin disesuaikan dengan kebijaksanaan pengembangan. untuk kasus kebijaksanaan yang bertentangan dengan kesesuaian lahannya, arahan kesesuaian lahan diusahakan mengikuti kebijaksanaan namun dilengkapi dengan persyaratan dan pembatas pengembangannya. b) Untuk arahan kesesuaian lahan yang bertentangan dengan kebijaksanaan tersebut, dalam rekomendasi bila memungkinkan perhitungan biaya pembangunan bila mengikuti kebijaksanaan tersebut, sehingga ketidak sesuaian ini bisa diterjemahkan dalam bentuk biaya.

E.2.6 Metode Identifikasi dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan tahapan pelaksanaan program merupakan tahap akhir dari proses penyusunan rencana tata ruang kawasan/daerah. Untuk maksud tersebut diperlukan beberapa langkah, meliputi: (a) Menemukenali potensi dan masalah yang ada di kawasan terencanakan, (b) Menerjemahkan potensi dan masalah tersebut menjadi programprogram indikatif, dan (c) Menyusun program indikatif yang berhasil ditemukenali manjadi suatu daftar urutan prioritas yang akan menjadi dasar bagi penyusunan tahapan pelaksanaan program. Metode yang digunakan pada masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Metode identifikasi potensi dan masalah Cukup sulit untuk memilih metode identifikasi potensi dan masalah yang handal dan sesuai, dikarenakan masing-masing metode punya keunggulan dan kelemahan. Kevalitan hasil identifikasi lebih banyak dipengaruhi oleh keahlian dan pengalaman dari seorang perencana (planner) sendiri. Salah satu metode identifikasi yang sering dipilih dalam kegiatan ini adalah analisis pohon masalah (tree problem analysis). Untuk memudahkan proses identifikasi, potensi kawasan terencanakan dapat dikelompokkan menjadi: potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, dan potensi ruang. Sedangkan masalah yang dihadapi kawasan terencanakan dapat dibedakan ke dalam topik bahasan seperti: kemiskinan, penggangguran, keterisolasian,

Hal-59


lingkungan permukiman, kebodohan dan kesehatan dasar, atau disesuaikan dengan isuisu pokok pengembangan kawasan tersebut. 2. Metode identifikasi program Berlandaskan pada strategi pembangunan yang berupa upaya pendaya-gunaan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia seoptimal mungkin, maka hasil identifikasi masalah dan potensi yang telah dilakukan sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan program-program indikatif, untuk pendayagunaan potensi tersebut serta untuk penanggulangan masalah-masalah yang ditemui pada kawasan terencanakan. Pendekatan yang dapat dipakai adalah bahwa potensi kawasan bisa melahirkan kesempatan, dan sebaliknya masalah yang ditemui dapat dilihat pula sebagai ancaman. Oleh karena itu dengan menganalogikan potensi dan masalah yang ditemukenali pada tahap analisis sebelumnya sebagai kesempatan dan ancaman, maka metode SWOTH dapat digunakan untuk mengidentifikasi program-program indikatif. Metode SWOTH bertumpu

pada

evaluasi

faktor-

faktor Strength(kekuatan), Weakness (kelemahan), Oportunities (kesempatan), dan Threathening(ancaman) yang dimiliki oleh kawasan terencanakan. Dengan mengetahui kesempatan dan ancaman yang potensial terjadi, maka dihubungkan dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat ditemukenali programprogram indikatif dimaksud, yaitu berupa upaya-upaya untuk mendayagunakan kesempatan (= potensi sumberdaya) dan/ atau menanggulangi ancaman (= masalahmasalah) yang ditemui, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada pada wilayah terencanakan. 3. Metode penentuan urutan prioritas pelaksanaan program Program-program yang sudah berhasil ditemukenali diurutkan berdasarkan peran program terhadap tujuan pembangunan kawasan ke depan, dengan mempertimbangkan pula: kemampuan daerah untuk membiayai, kemampuan/daya serap daerah untuk melaksanakan pekerjaan/program tersebut, serta karakteristik program itu sendiri yang biasanya bersifat sekuensial (suatu program biasanya harus didahului atau diikuti oleh program lainnya). Metode yang dapat diterapkan untuk maksud tersebut adalah Goals Objectives Achievment Matrices (GOAM). Metode GOAM merupakan kelanjutan metode pembobotan klasik. Metode ini cocok diterapkan pada perencanaan pembangunan wilayah yang bersifat multi objectives planning dan terkadang tidak sejalan. Dengan penerapan metode analisa ini, benturan antar tujuan pembangunan

Hal-60


dapat dikawinkan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan salah satu diantara tujuan-tujuan pembangunan yang tidak sejalan tersebut.

E.2.7 Metode Penentuan Arah Pengembangan Arah pengembangan merupakan hasil kompilasi tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan daerah/kawasan yang dijabarkan dalam bentuk yang lebih operasional. Tujuan dan sasaran yang dimaksudkan ini dapat diperoleh dari pola dasar daerah/kawasan yang bersangkutan dan/atau dokumen lain terkait. Arah pengembangan pada level Rencana Teknik Tata Ruang harus dijabarkan dalam bentuk teknis dan didasarkan pada perbandingan terhadap standar teknik sektoral yang sudah ada dan diakui. Untuk memudahkan analisa, arah pengembangan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) unsur, yang meliputi: fisik, sosial, dan ekonomi. Penjelasan singkat masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut.

Arah pengembangan fisik dijabarkan dalam indikator yang terkait dengan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, antara lain berupa target lindung atau konservasi, perbaikan lahan kritis dan sumberdaya keairan, relokasi penduduk yang bermukim di sekitar hutan lindung, target penghijauan dan reboisasi, dan sebagainya. Arah pengembangan sosial menjabarkan target dan sasaran pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan, yaitu yang terkait dengan usaha-usaha untuk mempersiapkan manusia dalam proses pembangunan nasional(human development). Tujuan pembangunan di bidang sosial tersebut dapat dibedakan menjadi: 1.

Usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia, dengan indicator antara lain Indeks Harapan Hidup (life expectancy) yang dapat dijabarkan dalam beberapa indikator seperti: tingkat pelayanan kesehatan (jumlah puskesmas, rumah sakit, dan apotik), tingkat konsumsi protein, dan sebagainya;

2.

Usaha untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, dengan indikator seperti: jumlah dan penyebaran berbagai fasilitas pendidikan; dan

3.

Usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, yang amat tergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya dalam rangka menciptakan nilai tambah (added value). Indikator yang bisa dipakai antara lain: kemampuan dalam pengelolaan lahan, kemampuan dalam akses informasi, pelayanan kredit, serta fasilitas pelayanan lain yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.

Hal-61


Sedangkan arah pengembangan ekonomi menetapkan tujuan dan/atau sasaran pembangunan di bidang ekonomi, yang setidaknya menjabarkan: a.

Pertumbuhan ekonomi, yang dapat diukur dengan laju kenaikan Produk Domestik Bruto/PDB, yang diukur menurut sub sektor; dan

b.

Pergeseran

struktur

ekonomi,

yaitu

pergeseran

struktur

dari

sector

pertanian(primery sector) ke sektor industri dan jasa (secondary sector), dengan indikator kontribusi sektor pertanian kepada PDB dibandingkan dengan kontribusi sektor industri dan jasa, perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dengan di sektor industri dan jasa, perbandingan jumlah penduduk kota dan desa, dan sebagainya.

Adapun metodologi pekerjaan Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Hal-62

Gambar E.1 Metodologi Pekerjaan Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu

Hal-63


E.3 RENCANA KERJA Rencana kerja Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu ini akan dibagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu : Tahap Pendahuluan, Tahap Survey dan Pengumpulan Data, Tahap Analisa dan Tahap Rencana. Rincian kegiatan yang akan dilakukan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. E.3.1 Tahap Pendahuluan Rincian kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pendahuluan ini adalah sebagai berikut : 1.

Mobilisasi tenaga ahli;

2.

Pemantapan dan penyempurnaan metodologi pekerjaan;

3.

Pemantapan dan penyempurnaan rencana kerja;

4.

Studi literatur;

5.

Pengumpulan data awal tentang lokasi pekerjaan;

6.

Kajian awal tentang substansi pekerjaan.

7.

Penyusunan Laporan Pendahuluan;

8.

Pembahasan Laporan Pendahuluan;

9.

Perbaikan Laporan Pendahuluan.

Jangka waktu untuk Tahap Pendahuluan ini dilakukan selama 1 (satu) bulan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Pendahuluan. Dalam tahapan ini juga dilakukan pemaparan awal untuk melaporkan hal-hal yang sudah dilakukan serta menyampaikan metode pelaksanaan pekerjaan dan rencana serta jadual pekerjaan.

E.3.2 Tahap Survey Dan Pengumpulan Data Rincian kegiatan yang akan dilakukan pada tahapan survey dan pengumpulan data adalah sebagai berikut : 1.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

2.

Mobilisasi tenaga ahli ke daerah;

3.

Melakukan survey instansi yang meliputi : a. Melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan tingkat Kota Palu dalam rangka melakukan identifikasi permasalahan dan usulan perumahan di Kota Palu; b. Melakukan pengumpulan data instansi, antara lain : -

RTRW Provinsi Sulawesi Tengah;

-

RTRW Kota Palu; Hal-64


-

RPJMD Kota Palu;

-

Kota Palu Dalam Angka 2010-2015

-

RP4D/RP3KP Kota Palu

-

Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan masalah perumahan di Kota Palu khususnya mengenai hunian bukan skala besar.

4.

Melakukan pengambilan titik koordinat untuk deliniasi lokasi hunian bukan skala besar Kota Palu.

5.

Penyiapan peta skala 1:5000.

6.

Kompilasi data. Semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data dan survey kemudian dikompilasikan. Pada dasarnya kegiatan kompilasi data ini dilakukan dengan cara mentabulasi dan mengsistemasisasi data-data tersebut dengan menggunakan cara komputerisasi. Hasil dari kegiatan kompilasi data ini adalah tersusunnya data terkomputerisasi sehingga akan mempermudah tahapan selanjutnya.

Pelaksanaan tahapan pengumpulan dan kompilasi data ini dilakukan selama 2 (dua) minggu dan dituangkan dalam bentuk Laporan Bulanan. Hasil dari tahapan ini juga nantinya akan menjadi bagian dari Laporan Antara.

E.3.3 Tahap Analisis Rincian kegiatan yang akan dilakukan pada tahap analisa adalah sebagai berikut : 1.

Melakukan analisis pemilihan lokasi dan penentuan deliniasi kawasan perencanaan;

2.

Melakukan analisis kependudukan;

3.

Melakukan analisis kondisi fisik;

4.

Melakukan analisis ketinggian lahan;

5.

Melakukan analisis hubungan kawasan perencanaan dengan system tata ruang kota;

6.

Melakukan analisis kawasan perencanaan yang meliputi : a. Analisis kualitas bangunan; b. Analisis kondisi jaringan jalan; c. Analisis kondisi drainase; d. Analisis kondisi persampahan;

Hal-65


e. Analisis pelayanan pendidikan; f. Analisis pelayanan kesehatan; g. Analisis pelayanan peribadatan; h. Analisis pelayanan pemerintahan; 7.

Melakukan analisis perekonomian;

8.

Melakukan analisis status lahan;

9.

Melakukan analisis SWOT kawasan perencanan;

10.

Merumuskan konsep pengembangan makro dan mikro kawasan;

11.

Merumuskan konsep pengembangan infrastruktur kawasan;

12.

Penyusunan Laporan Antara;

13.

Pembahasan Laporan Antara;

14.

Perbaikan Laporan Antara.

Pelaksanaan tahapan analisis ini dilakukan selama 1,5 (satu setengah) bulan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Antara. Dalam tahapan ini juga dilakukan pemaparan Tahap Antara untuk melaporkan hasil analisis dan isu strategis yang sudah disusun.

E.3.4 Tahap Rencana Rincian kegiatan yang akan dilakukan pada tahap rencana antara lain : 1.

Perumusan visi, misi, tujuan dan scenario pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar.

2.

Perumusan rencana struktur dan pola ruang kawasan perencanaan;

3.

Perumusan rencana struktur pelayanan kegiatan;

4.

Perumusan rencana peruntukan lahan;

5.

Perumusan rencana distribusi penduduk;

6.

Perumusan rencana intensitas pemanfaatan lahan;

7.

Perumusan rencana jaringan pergerakan;

8.

Perumusan rencana blokplan;

9.

Perumusan rencana ketentuan letak dan penampang (pra rencana teknik) bangunan gedung dan bangunan bukan gedung;

10. Perumusan rencana penanganan; 11. Perumusan rencana arahan pengembangan zona; 12. Perumusan detail plan; 13. Perumusan rencana pengembangan jaringan jalan utama;

Hal-66


14. Perumusan rencana penanganan drainase; 15. Perumusan rencana penanganan sampah; 16. Perumusan rencana penanganan air bersih; 17. Perumusan pedoman pelaksanaan pembangunan perumahan kawasan di lingkungan hunian bukan skala besar; 18. Perumusan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang; 19. Perumusan indikasi program investasi pembangunan perumahan dan kawasan perumahan. 20. Penyusunan Draft Laporan Akhir; 21. Pembahasan Draft Laporan Akhir; 22. Perbaikan Draft Laporan Akhir menjadi Laporan Akhir.

Pelaksanaan tahapan rencana ini dilakukan selama 2 (dua) bulan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Akhir. Dalam tahapan ini juga dilakukan pemaparan Draft Laporan Akhir untuk melaporkan semua tahapan dan hasil rencana yang sudah disusun.

Hal-67


JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadual pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu ini dapat dilihat pada Tabel F-1 berikut ini.

Hal-68


Tabel F.1 Jadual Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu NO

Rincian Kegiatan

I 1

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II 1 2 3 4 5 6 7 III 1 2 3 4 5 6

2

II 3

4

1

2

3

4

BULAN KEIII 1 2 3 4

IV 1

2

V 3

4

1

2

Keterangan 3

4

TAHAP PENDAHULUAN Mobilisasi tenaga ahli; Pemantapan dan penyempurnaan metodologi pekerjaan; Pemantapan dan penyempurnaan rencana kerja; Studi literatur; Pengumpulan data awal tentang lokasi pekerjaan; Kajian awal tentang substansi pekerjaan. Penyusunan Laporan Pendahuluan; Pembahasan Laporan Pendahuluan; Perbaikan Laporan Pendahuluan. TAHAP SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Mobilisasi tenaga ahli ke daerah; Melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait Melakukan pengumpulan data instansi Melakukan pengambilan titik koordinat untuk deliniasi lokasi hunian bukan skala besar Kota Palu Penyiapan peta skala 1:5000. Kompilasi data. TAHAP ANALISIS Melakukan analisis pemilihan lokasi dan penentuan deliniasi kawasan perencanaan; Melakukan analisis kependudukan; Melakukan analisis kondisi fisik; Melakukan analisis ketinggian lahan; Melakukan analisis hubungan kawasan perencanaan dengan system tata ruang kota; Melakukan analisis kawasan perencanaan yang meliputi : a) Analisis kualitas bangunan; b) Analisis kondisi jaringan jalan; c) Analisis kondisi drainase;

Hal-69


NO

Rincian Kegiatan

I 1

7 8 9 10 11 12 13 14 IV 1

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

2

II 3

4

1

2

3

4

BULAN KEIII 1 2 3 4

IV 1

2

V 3

4

1

2

Keterangan 3

4

d) Analisis kondisi persampahan; e) Analisis pelayanan pendidikan; f) Analisis pelayanan kesehatan; g) Analisis pelayanan peribadatan; h) Analisis pelayanan pemerintahan; Melakukan analisis perekonomian; Melakukan analisis status lahan; Melakukan analisis SWOT kawasan perencanaan; Merumuskan konsep pengembangan makro dan mikro kawasan; Merumuskan konsep pengembangan infrastruktur kawasan; Penyusunan Laporan Antara; Pembahasan Laporan Antara; Perbaikan Laporan Antara. TAHAP RENCANA Perumusan visi, misi, tujuan dan scenario pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar. Perumusan rencana struktur dan pola ruang kawasan perencanaan; Perumusan rencana struktur pelayanan kegiatan; Perumusan rencana peruntukan lahan; Perumusan rencana distribusi penduduk; Perumusan rencana intensitas pemanfaatan lahan; Perumusan rencana jaringan pergerakan; Perumusan rencana blokplan; Perumusan rencana ketentuan letak dan penampang (pra rencana teknik) bangunan gedung dan bangunan bukan gedung Perumusan rencana penanganan; Perumusan rencana arahan pengembangan zona; Perumusan detail plan; Perumusan rencana pengembangan jaringan jalan utama;

Hal-70


NO

Rincian Kegiatan

I 1

14 15 16 17

18 19

20 21 22 V 1 2 3 4 5 6

2

II 3

4

1

2

3

4

BULAN KEIII 1 2 3 4

IV 1

2

V 3

4

1

2

Keterangan 3

4

Perumusan rencana penanganan drainase; Perumusan rencana penanganan sampah; Perumusan rencana penanganan air bersih; Perumusan pedoman pelaksanaan pembangunan perumahan kawasan di lingkungan hunian bukan skala besar; Perumusan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang; Perumusan indikasi program investasi pembangunan perumahan dan kawasan perumahan. Penyusunan Draft Laporan Akhir; Pembahasan Draft Laporan Akhir; Perbaikan Draft Laporan Akhir menjadi Laporan Akhir. TAHAP PENYERAHAN PELAPORAN Laporan Pendahuluan Laporan Antara Laporan Draft Akhir Laporan Akhir Laporan Bulanan Prosiding

Hal-71


KOMPOSISI TIM DAN PELAPORAN

G.1 KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN Untuk melaksanakan pekerjaan ini, konsultan akan menyiapkan tim yang terdiri dari tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Adapun kebutuhan personil yang dibutuhkan pekerjaan ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini; Tabel G.1 Kebutuhan Tenaga Ahli Sesuai Kerangka Acuan Kerja No

Personil

1 1.1

Tenaga Ahli Ketua Tim Ahli Penataan Ruang Kawasan

1.2

Tenaga Ahli Perumahan Dan Permukiman Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan Tenaga Ahli Lingkungan

1.3

1.4

1.5 2 2.1 2.2

Pengalam an Minimal (Tahun)

Jumla h (OB)

SKA Studi Pembangunan/Pengembangan Wilayah Dan Kota/Sipil/Arsitek SKA Perencanaan Wilayah Dan Kota/Sipil/Arsitektur

5

5

5

8

SKA Ekonomi Pembangunan/Manajemen Pembangunan SKA Air Minum/Sanitasi/Limbah/Tekn ik Lingkungan/Sipil SKA Perpetaan/Geodesi/Geologi

5

5

5

5

5

4

Kualifikasi Pendidikan Minimal

Keahlian

S-2 Studi Pembangunan/Pengembanga n Wilayah dan Kota/Sipil/Arsitek S1 Teknik Sipil/Arsitektur/Planologi S1 Ekonomi Pembangunan

Manajemen

S1 Teknik Lingkungan/Teknik Sipil

Tenaga Ahli S1 Teknik Geodesi/Geografi Pemetaan Tenaga Pendukung Staf istrasi Staf Digital Dan D3 Komputer/GIS Pemetaan

5 5

Selengkapnya mengenai usulan struktur organisasi, komposisi tim dan penugasan (daftar personil) dari PT. SUGITEK PATIH PERKASA sesuai dengan KAK dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.

Hal-72


Gambar G.1 Struktur Organisasi Pekerjaan KEMENTERIAN PUPERA

PT. SUGITEK PATIH PERKASA

KETUA TIM (Ahli Penataan Ruang Kawasan)

Ahli Perumahan Dan Permukiman


Ahli Ekonomi Pembangunan

Ahli Lingkungan

Ahli Pemetaan

Tenaga Pendukung (Staf istrasi, Staf Digital dan Pemetaan)

Hal-73


Tabel G-2 Komposisi Tim Dan Penugasan

Nama I. TENAGA AHLI 1. Ir. Dwi Rosnarti, MT.

2. Bunga Loedmida R.Putri, ST., MM 3. Ir. Mangapul Sinaga

Perusahaan

Tenaga Ahli Lokal/Asing

Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan

Uraian Pekerjaan

a) Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan; b) Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh pekerjaan; c) Memonitor seluruh kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga ahli dan tenaga pendukung kegiatan; d) Bertanggung jawab langsung terhadap kualitas produk pekerjaan; e) Bertanggung jawab atas penyusunan tahapan pelaksanaan seluruh laporan pekerjaan yang dihasilkan; f) Menyusun dan mengarahkan program kerja yang harus dipenuhi oleh seluruh tim; g) Melakukan analisis dan menyusun hasil analisis yang telah disusun oleh seluruh tenaga ahli; h) Bertanggung jawab dalam memberikan materi yang terkait dengan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu. a) Mendukung Team Leader dalam melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; b) Melakukan review terhadap implementasi rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; c) Menyusun indikator keberhasilan dan format evaluasi untuk mengukur kualitas perencanaan dan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu bidang perencanaan dan pembangunan kota. d) Melakukan analisis terhadap metode dan pendekatan perencanaan pembangunan kota dalam penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar. e) Bertanggung jawab dalam memberi dukungan teknis dan manajerial dalam setiap kegiatan koordinasi penyusunan rencana rinci di pusat dan provinsi;

PT. Sugitek Patih Perkasa

Lokal

Arsitektur

Ahli Penataan Ruang Kawasan


Lokal

Planner


Sipil

Jumlah Orang Bulan 5 OB

8 OB

Hal-74


Nama

Perusahaan


Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan

4. Deni Susilawan, SE.


Lokal

Ekonomi

Ahli Ekonomi Pembangunan

5. Ir.Ninin Gusdini, MT.


Lokal

Teknik Lingkungan

Ahli Lingkungan

Uraian Pekerjaan f) Bertanggung jawab dalam penyiapan materi-materi pada pelaksanaan rapat pembahasan FGD dan rapat koordinasi, yang dilakukan dalam setiap kegiatan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan analisa ekonomi pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; b) Menyusun indikator perencanaan pembangunan ekonomi dalam pelaksanaan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; c) Melakukan analisa ekonomi pembangunan terhadap indikator yang digunakan dalam penentuan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; d) Bertanggung jawab dalam memberi dukungan dalam pelaksanaan koordinasi kepada pusat dan provinsi dalam menguji prediksi ekonomi pembangunan pada penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; e) Memberi dukungan dalam penyiapan materi-materi pada pelaksanaan FGD dan rapat koordinasi, yang dilakukan dalam setiap kegiatan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; f) Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya a) Melakukan analisis terhadap komposisi infrastruktur lingkungan dalam pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman pada pengembangan perumahan bukan skala besar di Kota Palu. b) Melakukan kajian terhadap proporsional infrastruktur lingkungan perumahan bukan skala besar yang berimbang dalam pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman c) Menyusun format dan indicator kebutuhan infrasktruktur lingkungan yang mendukung pelaksanaan kegiatan keterpaduan

Jumlah Orang Bulan

5 OB

5 OB

Hal-75


Nama

6. Erni Susanti, S.Si

Perusahaan


II. TENAGA PENUNJANG 1. Siti Nurbaya PT. Sugitek Patih Perkasa 2. Dede Rahmadi, ST. PT. Sugitek Patih Perkasa


Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan

Lokal

Geografi

Ahli Pemetaan

Lokal

istrasi

Staf istrasi

Lokal

Pemetaan

Staf Pemetaan dan Digital

Uraian Pekerjaan pembangunan dalam pengembangan perumahan bukan skala besar dengan lingkungan sekitarnya; d) Memberi dukungan dalam penyiapan materi-materi pada pelaksanaan FGD dan rapat koordinasi, yang dilakukan dalam setiap kegiatan penyusunan materi teknis rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; e) Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya. a) Melakukan pemetaan kawasan dalam penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu. b) Melakukan pengukuran teristis dalam pelaksanaan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu. c) Melakukan interpretasi foto udara/citra di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; d) Memberi dukungan dalam penyiapan materi-materi pada pelaksanaan FGD dan rapat koordinasi, yang dilakukan dalam setiap kegiatan penyusunan materi teknis pedoman rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Kota Palu; e) Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dan tenaga ahli lain dalam melaksanakan tugasnya. Membantu tim dalam penyelesaian proses penyelesaian pekerjaan khususnya yang berkaitan dengan istrasi Membantu tim dalam penyelesaian proses penyelesaian pekerjaan khususnya bidang pemetaan dan digital

Jumlah Orang Bulan

4 OB

5 OB 5 OB

Hal-76


G.2 PELAPORAN Rencana sistem pelaporan yang harus diserahkan oleh konsultan kepada pihak Pengguna Jasa adalah sebagai berikut : 1. Laporan Bulanan Laporan bulanan berisi pelaksanaan kegiatan konsultansi, termasuk didalamnya koordinasi dan FGD yang dilaksanakan, yang antara lain berisi: e.

Rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan dalam format diagram balok (bar chart) dan kurva S untuk seluruh kegiatan secara komulatif;

f.

Kemajuan yang dicapai serta peranan setiap tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bulan yang dilaporkan;

g.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan bulan yang dilaporkan serta usulan tindak turun tangan yang diperlukan;

h.

Uraian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya serta peranan setiap tenaga ahli dalam kegiatan tersebut

Laporan bulanan diserahkan kepada pengguna jasa pada akhir bulan ke 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan masing-masing laporan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. 2. Laporan Pendahuluan Pada laporan ini disajikan hasil observasi pendahuluan tentang tinjauan terhadap Kerangka Acuan Kerja, rencana kerja pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal waktu pelaksanaan dikaitkan dengan waktu dan personil yang diperlukan Konsultan, metodologi pelaksanaan kegiatan, tinjauan terhadap kinerja penyelenggaraan pengembangan kawasan perumahan di Kota Palu. Laporan pendahuluan ini harus sudah diserahkan kepada Pengguna Barang/Jasa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SPMK diterbitkan dan dicetak sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar. 3. Laporan Antara Laporan Antara berisikan laporan hasil survai dan pengukuran lapangan, kompilasi dan analisis data. Laporan Antara ini harus sudah diserahkan kepada Pengguna barang/Jasa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah SPMK diterbitkan dan dicetak sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar. 4. Laporan Draft Final Konsep Laporan Akhir menguraikan hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk laporan permasalahan secara keseluruhan, proses dan hasil pengumpulan data primer, proses analisis masalah, rumusan hasil tinjauan dan analisa terhadap kondisi strategis

Hal-77


mekanisme penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang ada dikaitkan dengan pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian di kawasan bukan skala besar. Laporan Draft Akhir ini harus sudah diserahkan kepada Penguna Barang/Jasa selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan dan dicetak sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar. 5. Laporan Final Sebagai penyempurnaan Laporan Draft Akhir yang menguraikan hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk laporan permasalahan secara keseluruhan, rangkuman pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban penggunaan sumberdaya kegiatan, pertanggungjawaban penggunaan sumberdaya kegiatan, dan produk tindak lanjut hasil bentuan teknis berupa Dokumen Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar, telah dibahas dengan pemda dan instansi terkait. Laporan Akhir ini harus sudah diserahkan kepada pemberi tugas selambat-lambatnya pada akhir kontrak dan dicetak sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar. 6. Laporan Khusus Laporan ini berupa; (i) proceeding kegiatan FGD yang dilakukan; (ii) laporan subtansi yang dibutuhkan sesuai permintaan pengguna jasa; dan (iii) Materi materi bantuan teknis serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan rencana rinci pengembangan lingkungan hunian bukan skala besar di Palu.

Hal-78


JADUAL PENUGASAN TENAGA AHLI

Jadual penugasan tenaga ahli untuk pekerjaan Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel H.1 Jadual Penugasan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Rinci Pengembangan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Kota Palu No I

II

Keahlian

1

Bulan Ke2 3

4

5

Jlh Orang

TENAGA AHLI 1 Ahli Penataan Ruang Dan Kawasan (Team Leader)

1

2 Ahli Perumahan Dan Permukiman

2

3 Ahli Ekonomi Pembangunan

1

4 Ahli Lingkungan

1

5 Ahli Pemetaan TENAGA PENDUKUNG

1

1 Staf istrasi

5

2 Staf Digital dan Pemetaan

5

Hal-79

Dokumen.tips_dokumen-ustek-rencana-rinci-palupdf.pdf 2i1y1d

Overview 4q3b3c

More details 26j3b

More Documents from "sumartini" 36471x

Dokumen.tips_dokumen-ustek-rencana-rinci-palupdf.pdf 2i1y1d

1.1.5.1. Sop Monitoring Bukti Pelaksanaan Oleh Kapus 6t3m4q

Instrumen Kaji Banding Bab 3 6z1t33

1.1.5.3. Sop Analisis Terhadap Hasil Monitoring Dan Tindak Lanjut Monitoring 6kn6n

Metode Dan Teknik Penyuluhan.ppt 2c5v3a

1 Sop Absen Pegawai 3a1e5y