Dampak Korupsi 2p1f60

BAB 1 PENDAHULUAN

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extraordinarycrimes). Dampak korupsi telah semakin luas mempengaruhi bangsa Indonesia, tidak saja mengancam sistem kenegaraan kita, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan tingkat kesejahteraan jutaan orang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Korupsi telah menciptakan pemerintahan irasional, pemerintahan

yang didorong oleh

keserakahan,

bukan oleh

tekad

untuk

mensejahterakan masyarakat.

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut maka kami menguraikan dampak-dampak Korupsi sebagai berikut: 1. Dampak Korupsi di Bidang Politik dan Demokrasi 2. Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan 3. Dampak Korupsi Bagi Kualitas Pendidikan

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1. Dampak Korupsi di Bidang Politik dan Demokrasi Negara kita sering disebut bureaucratic polity yang menurut Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye (1978) definisikan sebagai sebuah sistem yang mana sekelompok birokrat, teknokrat dan pejabat militer/polisi senior berpartisipasi secara otoritatif dalam

pengambilan

keputusan,

yang

kemudian

hasil

keputusannya

merefleksikan nilai dan kepentingan dari kelompok elite tersebut..

lebih

Birokrasi

pemerintah merupakan sebuah kekuatan besar yang sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, birokrasi

pemerintah juga merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Namun di sisi lain, birokrasi sebagai pelaku roda pemerintahan merupakan kelompok yang rentan terhadap jerat korupsi. Korupsi melemahkan birokrasi sebagai tulang punggung negara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di tanah air seolah menjunjung tinggi pameo “jika bisa dibuat sulit, mengapa harus dipermudah”. Semakin tidak efisien birokrasi bekerja, semakin besar pembiayaan tidak sah atas institusi negara ini. Sikap masa bodoh birokrat pun akan melahirkan berbagai masalah yang tidak terhitung banyaknya. Singkatnya, korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi. Korupsi dalam birokrasi dapat dikategorikan dalam dua kecenderungan umum : yang menjangkiti masyarakat dan yang dilakukan di kalangan mereka sendiri. Korupsi tidak saja terbatas pada transaksi yang korup yang dilakukan dengan sengaja oleh dua pihak atau lebih, melainkan juga meliputi berbagai akibat dari perilaku yang korup, homo venalis. Transparency International (TI), sebagai lembaga internasional yang bergerak dalam upaya antikorupsi, membagi kegiatan korupsi di sektor publik ke dalam dua jenis, yaitu : 

Korupsi istratif : Secara istratif, korupsi bisa dilakukan “sesuai dengan hukum”, yaitu meminta imbalan atas pekerjaan yang seharusnya memang dilakukan, serta korupsi yang “bertentangan dengan hukum” yaitu meminta imbalan uang untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan. Di tanah air,

jenis korupsi istratif berwujud uang pelicin dalam mengurus berbagai suratsurat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), akte lahir, dan paspor agar prosesnya lebih cepat. Padahal, seharusnya tanpa uang pelicin surat-surat ini memang harus diproses dengan cepat. 

Korupsi politik jenis korupsi politik muncul dalam bentuk “uang damai”. Misalnya, uang yang diberikan dalam kasus pelanggaran lalu lintas agar si pelanggar tidak perlu ke pengadilan. Manajemen kerja birokrasi yang efisien sungguh merupakan barang yang langka di tanah air. Menurut HS. Dillon, birokrasi hanya dapat digerakkan oleh politikus yang berkeahlian dalam bidangnya. Bukan sekedar pejabat yang direkrut dari kalangan profesi atau akademikus tanpa pengalaman dan pemahaman tentang kerumitan birokrasi.

Adapun dampak-dampak yang dapat diidentifikasi dari adanya korupsi dibidang Politik dan Demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Munculnya kepemimpinan korup Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah,

legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil. Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih sangat muda, walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentanan. Tersebarnya kekuasaan ditangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuapan,

yang

dalam

praktiknya

melibatkan

para

broker

pada

akhirnya

bahkan

menumbuhkan mafia.

3. Menguatnya Plutokrasi Korupsi

yang

sudah

menyandera

pemerintahan

akan

menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sitem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis) karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan 'transaksi' dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partaipartai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu. Perusahaan-perusahaan tersebut mengu-asai berbagai hajat hidup orang banyak, seperti; bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan olahan, transportasi, perumahan, keuangan dan perbankan, bahkan media masa dimana pada saat ini setiap stasiun televisi dikuasai oleh oligarki tersebut. Kondisi ini membuat informasi yang disebar luaskan selalu mempunyai tendensi politik tertentu dan ini bisa memecah belah rakyat karena begitu biasnya informasi.

4. Hancurnya kedaulatan rakyat Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat). Kita melihat pertarungan keras partai-partai politik untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya (the winner takes all). Tapi bukannya sudah jelas bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar sajalah yang diatas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya sekali lagi, hanya akan ada sekelompok orang saja yang menang dan menikmati kekayaan yang ada. Hal ini terus berulang dari masa ke masa. Rakyat terus terombang-ambing dalam kemiskinan dan ketidak jelasan masa depan. Di mana kedaulatan rakyat yang sebenarnya?

5. Fungsi Pemerintahan Mandul Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan pemilihnya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi. Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih nyata.

Selanjutnya masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (vested interest). Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi anggaran b. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset c. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Pemimpin/pejabat yang korup sering mengabaikan kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsi sematamata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.

6. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Negara Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak menerima informasi melalui berbagai media tentang bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Mulai kasus Gayus Tambunan sampai perang kepentingan di Kepolisian RI dalam menindak praktek mafia hukum. Berita yang paling akhir adalah kasus korupsi besar-besaran pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi Partai Politik yang berkuasa yang pada akhirnya terkait dengan kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Kondisi yang memprihatinkan ini ditengarai juga melibatkan berbagai mafia, seperti mafia hukum dan mafia anggaran. Sungguh situasi yang paradox, padahal, seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah (government sovereignty), hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan

demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya.

2.2. Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan Tidak banyak kasus korupsi yang terungkap dan sampai kepada putusan pengadilan yang terungkap di media masa, namun apakah hal tersebut berarti institusi Pertahanan dan Keamanan Indonesia, TNI dan Polri dapat dikatakan bebas dari kasus korupsi? Kesimpulan seperti itu tidak dapat diambil begitu saja. Kasus yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah kasus Simulator SIM yang melibatkan Irjen Polisi Djoko Susilo. Diluar kasus tersebut, kinerja kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat sipil pun secara persepsi masih kental dengan tindakan korupsi mulai dari uang damai, penyuapan, maupun jasa pengamanan illegal. Lain hal nya di tubuh Tentara Nasional Indonesia, selama ini terkesan tidak terjamah oleh aparat penegak hukum dalam hal penanganan pidana Korupsi. ICW meberitakan dalam situsnya, telah ada bukti awal dan laporan terkait paling tidak untuk lima kasus korupsi yang

diserahkan

ke

pihak

Kejaksaan

Agung

namun

belum

diadakan

penyelidikan, yang dijadikan alasan tentunya undang-undang yang membatasi kewenangan kejaksaan untuk menangani kasus korupsi di TNI. Sesuai ketentuan perundang-undangan, kejaksaan harus menggandeng Mabes TNI untuk membentuk tim penyidik koneksitas. Lalu kenapa KPK tidak turun tangan menangani kasus-kasus seperti ini? Bukan kah KPK lembaga yang dibentuk secara khusus dan peraturan yang mengatur kewenangannya pun diatus secara khusus (lex spesialis)? Disini terlihat bahwa, sampai sekarang ranah Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan belum dapat disentuh oleh agen-agen pemberantas kosupsi. Dalam bidang Pertahanan dan Keamanan, peluang korupsi, baik uang maupun kekuasaan, muncul akibat tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan di tubuh angkatan bersenjata dan kepolisian serta nyaris tidak berdayanya hukum saat harus berhadapan dengan oknum TNI/Polri yang seringkali berlindung di balik institusi Pertahanan dan Keamanan.

Tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Indria Samego (1998) mencatat empat kerusakan yang terjadi di tubuh ABRI akibat korupsi: 1. Secara formal material anggaran pemerintah untuk menopang kebutuhan angkatan bersenjata amatlah kecil karena ABRI lebih mementingkan pembangunan kekuasaan

ekonomi

dari

rakyat

nasional. bahwa

Ini

ABRI

untuk

mendapatkan

memang

sangat

legitimasi

peduli

pada

pembangunan ekonomi. Padahal, pada kenyataannya ABRI memiliki sumber dana lain di luar APBN 2. Perilaku bisnis perwira militer dan kolusi yang mereka lakukan dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat dan prajurit secara keseluruhan. 3. Orientasi komersial pada sebagian perwira militer ini pada gilirannya juga menimbulkan rasa iri hati perwira militer lain yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Karena itu, demi menjaga hubungan kesetiakawanan di kalangan militer, mereka yang mendapatkan jabatan di perusahaan negara atau milik ABRI memberikan sumbangsihnya pada mereka yang ada di lapangan. 4. Suka atau tidak suka, orientasi komersial akan semakin melunturkan semangat profesionalisme militer pada sebagaian perwira militer yang mengenyam kenikmatan berbisnis baik atas nama angkatan bersenjata maupun atas nama pribadi. Selain itu, sifat dan nasionalisme dan janji ABRI, khususnya Angkatan Darat, sebagai pengawal kepentingan nasional dan untuk mengadakan pembangunan ekonomi bagi seluruh bangsa Indonesia lambat laun akan luntur dan ABRI dinilai masyarakat telah beralih menjadi pengawal bagi kepentingan golongan elite birokrat sipil, perwira menengah ke atas, dan kelompok bisnis besar (baca: keturunan Cina). Bila ini terjadi, akan terjadi pula dikotomi, tidak saja antara masyarakat sipil dan militer, tetapi juga antara perwira yang profesional dan Saptamargais dengan para perwira yang berorientasi komersial.

Adapun dampak-dampak yang nyata terlihat dari adanya korupsi di bidang Pertahanan dan Keamanan dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alutsista Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3.2 juta km2. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar. Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi. Dengan penduduk yang 230 juta jiwa, tentara yang melindungi negara berjumlah 316.00 tentara aktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada.

Sudah seharusnya Negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luasnya, serta didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat, tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan.Tentunya ini membutuhkan anggaran yang besar. Apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor maka semua itu akan bisa diwujudkan. Dengan ini Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik yang pada akhirnya menghasilkan stabilitas negara yang tinggi.

2. Lemahnya Garis Batas Negara Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara, seperti Malaysia, Singapura, China, Philipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara. Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk.

Sisi lain dari permasalahan perbatasan, Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan, seperti yang dilansir oleh kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 Triliun Rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing (www.tempointeraktif.com/ hg/bisnis, 12 April 2011). Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi berulang kali dan sepertinya Indonesia belum mampu mengatasi masalah ini. Kondisi ini semakin jelas, bahwa negara seluas 1,9 juta km persegi ini ternyata hanya dijaga oleh 24 kapal saja, dan dari 24 kapal tersebut hanya 17 kapal yang dilengkapi dengan senjata yang memadai, seperti yang dijelaskan oleh Syahrin Abdurahman, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen

PSDKP),

Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan

RI

(www.tempointeraktif.com/ hg/bisnis/, 12 April 2011). Selain itu wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang illegal dari dalam maupun luar negeri, seperti bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkotika, dan senjata dan amunisi gelap. Selain itu juga sangat rawan terjadinya human trafficking, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya dengan berbagai alasan. Kita bisa bayangkan, andaikan kekayaan negara tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka negara ini akan semakin kuat dan makmur.

3. Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama, dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Setiap orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian masal pemuda, mahasiswa dan anak sekolah setiap hari kita dapatkan beritanya di koran dan televisi. Penyelesaian berbagai masalahpun pada akhirnya lebih memilih kekerasan dari pada jalur hukum, karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada sistem dan hukum. Belum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama dan kepercayaan. Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang saudara yang sangat merugikan baik material maupun bahkan berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat, seperti yang pernah terjadi di Ambon, Poso dan beberapa wilayah di Indonesia.

2.3. Dampak Korupsi Bagi Kualitas Pendidikan INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan Indonesia rawan dikorupsi. Berdasarkan data ICW, selama tahun 2012 ada 40 kasus korupsi bidang pendidikan. Modusnya pun bermacammacam. Mulai dari laporan kegiatan dan proyek fiktif 8 kasus. Markup 7 kasus, pungli/pemotongan/pemerasan

4

penyalahgunaan/penyelewenangan

kasus.

Penggelapan

anggaran

6

kasus.

18

kasus,

Akibatnya

dan

negara

dirugikan hingga Rp138 miliar. Ditinjau dari tempat terjadinya korupsi, dari 40 kasus, paling banyak terjadi di dinas pendidikan sebanyak 20 kasus, kemudian diikuti perguruan tinggi, dan sekolah. Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi di sektor pendidikan terjadi dari tingkat paling kecil hingga paling tinggi. Berdasarkan angka, tercatat korupsi pendidikan di Dinas Pendidikan ada 20 kasus, DPRD 1 kasus, Kanwil Kemenag 2 kasus, Perguruan Tinggi 9 kasus dan sekolah 8 kasus. Khusus di sekolah, biasanya terjadi penyalaahgunaan dana BOS yang dilakukan Kepsek, dan bendahara sekolah.

Kasus terbaru di bidang pendidikan yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Angelina Sondakh menjadi contohnya. Angelina, bekas ratu kecantikan yang kemudian beralih profesi menjadi politikus, dinyatakan bersalah karena menyelewengkan anggaran negara tahun 2010-2011 untuk proyekproyek universitas di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang saat itu bernama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Angelina divonis empat tahun enam bulan penjara karena menerima suap senilai total Rp2,5 miliar dan USD1,2 juta dari perusahaan konstruksi, Grup Permai. Angelina bertanggung jawab atas pengadaan untuk 16 universitas di beberapa provinsi di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua dengan proyek senilai Rp20 miliar dan Rp75 miliar. Bila pendidikan terus terkontaminasi oleh korupsi maka tidak akan dipungkiri akan membuat pendidikan menjadi bobrok dan kualitas pendidikannya tidak baik. Dan bila semua hal itu terjadi maka akan dipastikan bibit – bibit yang dihasilkan dari para pendidik tersebut akan memiliki kualitas yang sangat rendah baik moral dan akademiknya.

1. Kualitas Pendidikan Rendah Kurangnya fasilitas yang tersedia menjadi faktor utama terhadap baik atau buruknya kualitas pendidikan di Indonesia. Bisa kita lihat banyak fasilitas yang sudah tidak layak dipakai masih digunakan sebagai sarana pendidikan, contohnya pada lingkungan pedesaan banyak fasilitas yang sudah tidak layak dipakai masih digunakan untuk sarana belajar mengajar sesuai fungsinya. Fasilitas yang rusak ini mengakibatkan banyak anak- anak pedesaan tidak bisa menggunakan fasilitas dengan baik. Fasilitas yang kurang dan rusak disebabkan karena kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah. Menurut pasal 31 ayat 4 dengan bunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional”.

Sesuai dengan apa yang termuat di dalam UUD 1945 sebanyak 20% keuangan negara itu digunakan sebagai dana pendidikan. Namun saat ini sesuai dengan

apa yang telah kita ketahui kualitas pendidikan di indonesia begiu rendah, lalu dimana uang yang seharusnya dipakai sebagai dana pendidikan?. Korupsi itulah jawaban yang tepat. Meski Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, dan pembagian tugas pemeritahan sudah terlihat sangat jelas. Korupsi tetap saja menjadi masalah yang sangat besar bagi keuangan negara. Hal inilah yang berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak pendidikan yang terkorbankan karena tidak adanya fasilitas dan dana yang cukup. Korupsi dalam tingkat perekrutan tenaga pendidik juga menciptakan pendidik dengan kualitas rendah. Kurangnya kualitas maupun kuantitas fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik tentunya berpengaruh langsung terhadap mutu lulusan lembaga pendidikan yang rendah.

2. Pendidikan Biaya Tinggi Dengan adanya berbagai subsidi dan bantuan, nyatanya masih terdapat banyak pungutan yang dilakukan oleh sekolah dengan alasan peningkatan mutu yang belum tentu hasilnya dapat terukur. Dana Bantuan Operasional sekolah secara tidak sadar hanya dibagi habis untuk honor pengajar dan pengelola sekolah, belum lagi terdapat kewajiban untuk menyetorkan beberapa bagian ke aparat pemerintah terkait. Hal ini mengakibatkan biaya pendidikan masih tetap mahal dan tinggi, yang masih belum dapat dijangkau oleh beberapa kalangan masyarakat marjinal.

Dampak yang paling berbahaya dari korupsi tentunya di bidang pendidikan, tanpa mengesampingkan dampak yang lain tentunya. Karena lembaga pendidikan merupakan tempat mencetak generasi berikutnya, mereka harus dididik di lembaga yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Apabila tidak, mereka akan tetap terbelenggu di dalam kemiskinan yang bisa saja memaksa mereka melakukan tindak pidana termasuk korupsi. Apabila ini terjadi korupsi akan menjadi siklus “lingkaran setan” yang tidak akan berujung, semoga saja tidak seperti itu. Indonesia masih punya harapan.

BAB 3 SIMPULAN

Dampak korupsi yang dapat disimpulkan dari uraia diatas adalah: 1. Dampak Korupsi di Bidang Politik dan Demokrasi, yaitu: a. Munculnya kepemimpinan korup b. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi c. Menguatnya Plutokrasi (Politik yang dikuasai pemodal besar) d. Hancurnya kedaulatan rakyat e. Fungsi Pemerintahan Mandul f. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara

2. Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan a. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alutsista b. Lemahnya Garis Batas Negara Karena kekurangan Kapal Pengaman c. Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat akibat kemiskinan

3. Dampak Korupsi Bagi Kualitas Pendidikan a. Kurangnya kualitas maupun kuantitas fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik tentunya berpengaruh langsung terhadap mutu lulusan lembaga pendidikan yang rendah. b. Pendidikan biaya tinggi.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahaya laten ini pun berdampak sistemik dan masif. Efek yang dibuat oleh korupsi bukan Cuma seperti efek domino yang saling mempengaruhi dan berlanjut, namun seperti gelindingan bola salju yang semakin lama semakin membesar, apabila tidak dihentikan dengan seluruh sumber daya yang ada cepat atau lambat Negeri ini akan diruntuhkan oleh bola salju korupsi tersebut. Dampak yang paling berbahaya dari korupsi tentunya di bidang pendidikan, tanpa mengesampingkan dampak yang lain tentunya. Karena lembaga pendidikan merupakan tempat mencetak generasi berikutnya, mereka harus dididik di lembaga yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Apabila tidak, mereka akan tetap terbelenggu di dalam kemiskinan yang bisa saja memaksa

mereka melakukan tindak pidana termasuk korupsi. Apabila ini terjadi korupsi akan menjadi siklus “lingkaran setan” yang tidak akan berujung, semoga saja tidak seperti itu. Indonesia masih punya harapan.