Contoh Pidato Ketua 4t4z6w

A. Materi : 1.Pencermatan RPJM Desa 2. Penetapan Prioritas Usulan Tahun 2017 3. Pembentukan Tim RKP Desa

Musyawarah Di pimpin oleh Ketua BPD Desa Tihingan Dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua BPD Desa Badur sekaligus narasumber Musyawarah Desa menyampaikan evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2015 untuk pelaksanaan tahun 2016 dan juga menyampaikan harapan kepada peserta Musdes agar dengan diadakannya Musdes ini dapat menyerap aspirasi masyarakat guna meningkatkan kemajuan Desa dan pelaksanaan program tepat sasaran. Selanjutnya Bp. Tumija menyampaikan draft rancangan rencana kerja pemerintah desa yag telah di susun oleh Tim Perumus Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2017

kepada seluruh peserta Musyawarah Desa. Penyampaian materi itu sendiri mencakup 4 bidang antara lain Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Masyarakat. Pemerintah Desa Wonosari bersama BPD dan Peserta Musdes menyepakati Draft RKPDes Desa Wonosari dengan beberapa perbaikan didalamnya guna menggapai Visi dan Misi Desa "Mewujudkan Masyarakat Wonosari yang Ayom, Ayem, Tentrem dan Sejahtera" Semoga dengan diadakannya Musyawarah Desa tersebut dapat terjalin sinergi antara pemerintah dengan masyarakat serta menjunjung tinggi demokrasi di Desa Wonosari.

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan menampung usulan dari masyarakat mengenai pembangunan desa selanjutnya. Pemerintah desa Sidomulyo menggelar Musyawarah desa (Musdes). Acara tersebut dilaksanakan pada hari Selasa 13 juni 2017 pada pukul 16.30 wib dibalai desa Sidomulyo. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Bambanglipuro AKP Yayan Dewayanto SH.MH, Sekcam Bambanglipuro Drs Lukas Sumanasa M.Kes, kepala KUA Bambanglipuro Asrori SH, Lurah Sidomulyo Edi Murjito, Ketua BPD Desa Sidomulyo Sudarman, para Dukuh se desa Sidomulyo, para Kepala RT se desa Sidomulyo, perwakilan guru TK, SD,SMP dan SMA dan tokoh masyarakat desa Sidomulyo. Ketua BPD Sidomulyo Sudarman mengungkapkan, usulan dan aspirasi dari bawah diperlukan guna mengetahui kebutuhan secara nyata dari masyarakat langsung.”usulan dari masyarakat akan kami tampung untuk selanjutnya akan kami bahas dalam RAPBDes oleh BPD dan pemerintah desa. ”Setelah Musdes ini kami akan membentuk tim perumus perwakilan dari semua pedukuhan dan unsur terkait.Kita akan bahas mana program yang akan diprioritaskan terlebih dahulu sesuai kebutuhan masyarakat.”kata Sudarman. Dalam Sambutannya, Lurah Sidomulyo Edi Murjito menyampaikan dengan Musdes ini maka dapat di ketahui kehendak dari warga masyarakat untuk pembangunan yang akan datang.”Untuk itu, semua perwakilan elemen masyarakat kita undang”Ujar Lurah Desa Sidomulyo ini. Drs Lukas Sumanasa M.Kes yang mewakili Camat Bambanglipuro mengatakan, dengan adanya Musdes ini diharapkan desa Sidomulyo lebih maju, dengan adanya gelontoran dana yang jumlahnya Milyaran, desa bisa melakukan pembanguna di segala bidang.”Jangan hanya direncana saja, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana. Diharapkan pula adanya transparansi dari desa dalam pengunaan dana.Dana yang di dapat desa harus dilaporkan kepada seluruh warga desa.”Transparansi penggunaan dana harus ditulis dan dilaporkan kepada warga, sehingga warga bisa tahu berapa dana yang di dapat di desa dan peruntukannya untuk apa.”harap Anom Adianto. Acara Musdes kali ini banyak menampung usulan –usulan dari ketua RT, mereka berharap dana desa

bisa menyasar ke wilayahnya, diantaranya yang diusulkan warga yaitu perbaikan jalan kampung, saluran air dan sarana olah raga, sarana pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat, pelatihan pembuatan pupuk organik di setiap kelompok ternak yang ada.Acara selanjutnya Buka puasa bersama dan ramah tamah. (Sihumas polsek Bambanglipuro)

Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes, merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes sebagai forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik berbasis kepentingan maupun kewilayahan, untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa. Musdes diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Hasil Musdes berbentuk kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah. Selanjutnya, hasil Musdes menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Musdes diselenggarakan selambat-lambatya satu kali dalam setahun. BPD menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan Musdes, tentu dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di desa, Musdes musti direncanakan dan dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan keputusan-keputusan yang bermutu dan merakyat. Bagaimana tata cara penyelenggaraan Musdes? Penyelenggaraan Musdes menganut prinsip musyawarah untuk mufakat. Sebaiknya, prosedur dan tata cara penyelenggaraan Musdes ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Keberadaan Perdes sangat penting sebagai acuan dan payung hukum, terlebih Musdes merupakan acara rutin desa. Secara umum, UU No 6 tahun 2014 pasal 54 memberikan pedoman penyelenggaraan Musdes. Pada pasal 54 disebutkan: (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerjasama Desa;

d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada bagian Penjelasan disebutkan Musdes merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakat. Siapakah unsur masyarakat? Unsur masyarakat bisa tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Kata kunci untuk menentukan peserta Musdes adalah keterwakilan (representasi). Peserta Musdes merupakan orang yang ditunjuk atau diberi mandat oleh kelompoknya untuk memperjuangkan aspirasi/usulan kelompok. Karena itu, sebelum Musdes diselenggarakan maka kelompok-kelompok, baik basis kewilayahan maupun basis kepentingan, sebaiknya sudah melaksanakan musyawarah kelompok. Penyelenggaraan musyawarah kelompok penting dilakukan agar Musdes menghasilkan keputusan yang bermutu. Keterlibatan masyarakat tidak sekadar mobilisasi, namun sudah pada tingkat partisipasi aktif. Selain itu, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh Musdes mampu menjawab isu-isu strategis di desa secara substansi. Khusus untuk hal penataan Desa, Musdes hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. MUSDES (Musyawarah tingkat Desa) 2017 yang akan dilaksanakan oleh BPD didahului dengan konsultasi ke Kepala Desa untuk memastikan Jadwal dan Anggaran MUSDES. Dalam Rapat Konsultasi ini dihadiri Ketua BPD beserta anggota dan Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Mengenai jadwal MUSDES yang di rencanakan tanggal 3 September 2016 sesuai jadwal yang di berikan pihak kecamatan. Mengingat sangat padatnya kegiatan pada bulan Agustus ini pihak Pemerintah Desa berusaha untuk mempersiapkan diri demi kesuksesan MUSDES ini dengan membentuk kepanitiaan. sehingga Panitia diharapkan segera bertindak dan Pemerintah Desa siap menyediakan sarana prasaran yang dibutuhkan panitia. Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKPDes Tahun 2017 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Melakukan pencermatan Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2016 Melakukan review dokumen RPJMDes Pencermatan dokumen RKPDes yang belum terealisasi Memilah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2017 Menampung aspirasi dan usulan kegiatan pembangunan Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan