Cbr Ika.docx 6ll4j

CRITICAL BOOK REPORT MATA KULIAH PEREKONOMIAN INDONESIA

OLEH: Nama

: Ika Sartika Siregar

Kelas / Prodi

: Reg. A/ Ilmu Ekonomi

Nim

: 7182240012

Mata Kuliah

: Perekonomian indonesia

Dosen Pengampu

: Dr. M. Nasir,MS

FAKULTAS EKONOMI PRODI ILMU EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2019

KATA PENGANTAR Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karuniaNya kepada penulis. Salah satu karunia Tuhan adalah

penulis

dapat

menyusun

Critical

Book

Report

yang

berjudul

“Perekonomian Indonesia”, mata kuliah “Perekonomian Indonesia” dengan dosen pengampu bapak“Dr. M.Nasir,MS”sesuai dengan RPS yang telah diberikan kepada penulis. Critical

Book

ini

membahas

tentang

bagaimana

penulis

akan

membandingkan buku utama dengan buku pembanding lainnya yang dilihat dari berbagai sisi maupun posisi. Penulis sangat menyadari banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan Critical Book Report ini, untuk itu dalam penyempurnaannya , penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Medan,26April 2019

Ika Sartika Siregar

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................. 2 DAFTAR ISI ................................................................................................. 3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 4 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 4 1.3 Tujuan Penulisan ..................................................................................... 4 BAB II RINGKASAN BUKU 2.1 Identitas buku…………………………………………………………....5 2.2 Ringkasan buku utama .............................................................................. 6 2.3 Ringkasan buku pembanding ................................................................. .21 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Kelebihan dan Kekurangan Buku Utama ............................................... .46 3.2 Kelebihan dan Kekurangan Buku Pembanding .................................. ...46 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan……………………………………………………………...48 4.2 Saran…………………………………………………………………….48 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….49

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Daya tarik indonesia akan sumber daya alam dan rempah-rempah membuat

bangsa-bangsa

Eropa

berbondong-bondong

datang

untuk

menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya ada empat negara yang pernah menjajah Indonesia, di antaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Masalah ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Hal inilah yang melatar belakangi saya untuk memilih materi ini guna mengkritisi dan menambah wawasan tentang Perekonomian Indonesia. 1.2 TUJUAN 1. Untuk mengetahui isi dari buku yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengumpulkan informasi 2. Sebagai bahan pengumpulan data unuk dianalisis dan mencari kelebihan dan kelemahan buku yang dikritisi. 3. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi mahasiswa yang mampu berpikir dan mengembangkan potensi dirinya.

1.3 MANFAAT 1

Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan isi buku.

2

Untuk membantu mahasiswa dalam mengkritik isi buku.

3

Membantu mahasiswa berpikir kritis, menalar, dan menganalisis isi buku.

BAB II RINGKASAN BUKU 2.1 IDENTITAS BUKU 

Identitas Buku Utama

 Judul buku

: Perekonomian Indonesia

 Pengarang

: Prof. Dr. Tulus Tambunan

 Penerbit

: Ghalia Indonesia

 Tahun terbit

: 2017

 Kota terbit

:Bogor

 Tebal buku

: 408 halaman

 Desain cover

: Ghalia Indonesia

 ISBN

: 978-979-450-647-9

 Ukuran buku

: 175mm x 250 mm



Identitas Buku Pembanding

 Judul buku

: Perekonomian Indonesia

 Pengarang

: Basuki Pujoalwanto

 Penerbit

: Graha Ilmu

 Tahun terbit

: 2014

 Kota terbit

:-

 Tebal buku

: xxvi, 443 halaman

 Desain cover

: 14×20 cm

 ISBN

: 978-602-262-140-9

2.2. RINGKASAN BUKU UTAMA

BAB 1 SISTEM EKONOMI INDONESIA A.

Pengertian Sisitem Ekonomi Menurut Dumairy (1996) sisitem ekonomi adalah suatu sisitem yang

mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem terdiri atas unsurunsur manusia sebagai subjek: barang-barang ekonomi sebagai objek: serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan ekonomi. Sheridan (1998) dalam publiksasinya mengenai sisitem-sistem ekonomi yang ada di asia mengatakan, bahwa “ economic system refres to the way people perform economic acticities in their search for personal happiness”. Dengan kata lain sitem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.

B.

Sisitem-sistem ekonomi

1. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sisitem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual . Terdapat enam asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu sebagai berikut.  Hak milik pribadi Dalam sisitem ekonomi ini alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti SDM, modal dan tenaga kerja dimiliki individu atau lembaga swasta.  Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih.

Kebebasan berusaha adalah kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan siapa saja yang mempunyai inisiatif. Kebebasan memilih adalah kebebasan produsen dalam memperoeh sumber daya ekonomi untuk meproduksi suatu produk yang dipilih sendiri, agara dapat dijual untuk memperoleh keuntungan. Kebebasan meilih juga mencakup kebebasan pekerja untuk memilih setiap jenis pekerjaan yang di kehendakinya.  Motif kepentingan diri sendiri Kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah memotivasi individu untuk memenuhi kepentigan/keuntungan diri sendiri.  Persaingan. Setiapa individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pengusaha maupun pembeli, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Pelaku bebas masuk keluar dari pasar.

2. Sistem ekonomi sosialis. Bagi kalangan sosisalis , pasar justru harus di kendalikan perencanaan terpisat, adanya berbagai distorsi

melalui

dalam mekanisme pasar,

menyebabakan tidak mungkin bekerja secara efisen: oleh karena itu, pemerintah atau negara harus turun aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal yang penting yang harus di catat berkenan dengan sistem ekonomi sosialis bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan capital. Sistem ekonomi sosial dapat di bagi menjadi 2 sub sistem, 

Sistem ekonomi soisalis marxis ( komando)



Sistem ekonomi sosialisme demokrat.

3. Sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi campuran dimana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada sistem ekonomi campuran yang

mendekati sistem kapitalis/liberalis karena kadar kebebasan yang relative besar atau persentase dari sistem kapitalisnya sangat besar.

C. Sistem ekonomi indonesia Kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar dari pembentukan RI yang tercantum dalam pancasila dan UUD 1945. Secara rinci, Pasal 33 menetapkan tiga hal, yaitu sebagai berikut. 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.



Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.



Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II SEJARAH EKONOMI INDONESIA A. Pemerintahan Order Lama Pada pemerintahan orde lama, keadaan keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk: walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun 7% selama decade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata pertahun tahun 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, dari tahun ke tahun deficit saldo neraca pembayaran (BoP) dan deficit Anggaran Pendapatan dan Bealanja Negara (APBN) terus membesar. Buruk nya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama (terutama) disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik mupun non fisik,

selama penndudukan jepang, Perang Dunia ke II, dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah) di tambah lagi denagn menejemen ekonomi makro yang sangat buruk selama rezim tersebut ( Tambunan, 2006b).

B. Pemerintahan Orde Baru Tepatnya pada bulan maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan masa orde baru, berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial ditanah air. Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat, dan menajahui pengaruh ideology komunis. Beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan sangat baik, yakni sebagai berikut 

Kemauan politik yang kuat



Stabilitas ekonomi dan politik



SDM yang lebih baik



Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barata



Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.

C. Pemerintahan Transisi Pada tanggal 14 dan tanggal 15 mei 1997 nilai tukar bath Thailand terhadap dollar AS, mengalami suatu gonjangan hebat akibat para investor asing yang mengambil keputusan “jual”. Untuk mempertahankan nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, pemerintah Thailand melakukan intervensi dan di dukung oleh intervensi yang di lakukan oleh bank sentral Singapura. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya membet ke Indonesia dan beberapa nilai Asia lainnya, hal itu merupan awal dari krisis keuangan di ASIA. D. Pemerintahan Reformasi Hingga Kabinet SBY

Pada pertengahan tahun 1999 dilakukan pemilihan umum, yang akhirnya dimenangkan oleh partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi kedua, yang sebenarnya cukup mengejutkan banyak kalangan dimasyarakat. Tanggal 20 Oktober menjadi akhir daripada pemerintahan transisi dan awal dari pemerintahan Gusdur

yang sering disebut juga pemerintahan

reformasi.

BAB III PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN EKONOMI Di Dalam Garis Besar Halan Negara (GBHN),dinyatakan secara ekdsplisit bahwa

pemabngunan ekonomi meruakan salah satu bagian penting dari

pembangunan nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A.PERTUMBUHAN EKONOMI 1.Konsep Dan Penghitungan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merypakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan

peningkatan

kesejahteraan.Jumlah

penduduk

tahun,sehinggga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi

bertambah

setiap

sehari hari juga

bertambah setiap tahun ,maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun 2.Sumber Sumber Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi bisa bersal dari pertumbuhan permintaan agreget

atau

pertumbuhan

penawaran

agreget

.dari

sisi

permintaan

agreget,peningkatannya di dalam ekonomi bisa terjadi karena PN,yang terdiri atas permintaan masyarakat (konsumen),perusahaan,dan pemerintah meningkat.Seperti

yang

telah

dijelaskan

sebelumnya,sisi

permintaan

agreget

(penggunaan

PDB)terdiri atas empat komponen :konsumsi rumah tangga,investasi(termasuk perubahan stok),konsumsi/penegeluarana pemerintah ,dan ekspor netto. 3. Teori- Teori dan Model-Model Pertumbuhan Ada dua aliran utama pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi (dilihat dari sisi penawaran agregat/produksi) yakni teori klasik dan teori modern. a) Teori klasik Dasar pemikiran teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh system liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapat keuntungan maksimal. b)Teori neo- Keynesian Model pertumbuhan yang masuk di dalam kelompok teori nonKeynesian adalah model dari Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori Keynes, mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi, baik pada permintaan maupun pada perluasan kapasitas produksi atau penawaran agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. c). Teori Neo-klasik Pemikiran dari teori neo-klasik didasarkan pada kritik atas kelemahankelemahan atau penyempurnaan terhadap pandangan/asumsi dari teori klasik yang dibahas diatas. Beberapa model neo-klasik antara lain sebagai berikut : a. Model pertumbuhan A.Lewis Model ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dimulai di sebuah NB yang mempunyai dua sector yaitu pertanian tradisional yang bersusten di pedesaan dan industri yang modern di perkotaan. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi terjadi karena pertumbuhan industri dengan proses akumulasi modal yang pesat, sedangkan di pertanian

pertumbuhannya relatif rendah dengan akumulasi kapital yang rendah sekali. b. Model pertumbuhan Paul A. Baran Model ini dikenal sebagai teori pertumbuhan dan stagnasi ekonomi. Pemikirannya sering disebut sebagai tesis neo-marxis, karena ia menolak pemikiran marxis yang menyatakan bahwa NB akan maju seperti di Eropa karena sentuhannya dengan negara-negara maju atau negara-negara kapitalis. Sedangkan Baran berpendapat bahwa akibat pengaruh dari NM, ekonomi NB akan menjadi buruk. Menurut Baran, proses kapitalisme di NB berbeda dengan yang terjadi di NM. c. Teori ketergantungan neo-klonial Dasar pemikiran dari teori ini adalah pembangunan ekonomi di NB (negara-negara periferi/pinggiran) sangat tergantung pada NM (negaranegara inti/pusat), terutama dalam investasi langsung (PMA) dan impor barang-barang industri. d. Model pertumbuhan W.W Rostow Menurut Rostow, pembangunan ekonomi dimanapun juga merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Dalam modelnya proses pembangunan terdiri atas 5 tahapan yaitu : masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan era konsumsi masal tinggi. e. Model pertumbuhan Solow Model pertumbuhan Solow adalah penyempurnaan model pertumbuhan Harrod-Domar. Dalam model Solow, proporsi faktor produksi diasumsikan dapat berubah (jumlah capital dan tenaga kerja atau rasio dari kedua faktor ini dalam sebuah faktor produksi/produk tidak harus konstan, atau bisasaling mensubstitusi dan tingkat upah tenaga kerja dan suku bunga juga harus berubah. Model ini menganalisa pertumbuhan ekonomi (Y) dengan

menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas denngan dua faktor produksi yaitu capital (K) tenaga kerja (L) dapat tumbuh pada tingkat yang berbeda : Y= 𝐾 𝛼 (𝐴𝐿)𝛽 Dimana : A= konstanta yang nilainya berbeda-beda untuk perekonomian yang berbeda-beda dan 𝛽 b) Teori modern Dalam teori modern, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya banyaknya tenaga kerja dan modal, tetapi juga kualitas SDM dan kemajuan teknologi (yang terkandug di dalam barang modal atau mesin), energi (khususnya energi alternatif), kewirausahaan, bahan baku dan material. B. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sector utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor no-primer, khususnya industry manufaktur dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivita) yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988). 1.

Beberapa Teori Ada dua teori utama yang umum digunakan

dalam menganalisis

perubahan struktur ekonomi, yaitu dari Arthur lewis ( teori migrasi), dana Hollis Chenery ( teori transformasi structural). Berdasarkan model ini , kenaikan produksi sector industri manufaktur dinyatakan sama besarnya dengan jumlah dari empat factor berikut. a. Kenaikan permintaan domestik.

b. Perluasan ekspor. c. Substitusi impor. d. Perubahan teknologi. 2. Analisis Empiris Pada tahun 1979, nilai tambah bruto dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan menyumbang sekitar 45% terhadap pembentukan PDB, pada dekade 1990-an hanya tinggal sekitar 16% hingga 20%, dan tahun 2006 tinggal sekita 12,9 %. Sedangkan sumbangan output dari industri pengolahan (manufaktur) terhadap pembentukan PDB pada tahun 2006 tercatat sekitar 28% ; jadisudah lebih besar dari pertanian, dab ini jelas mencerminkan bahwa ekonomi nasional telah mengalami suatu perubahan struktutral dalam 3 dekade belakangan ini. BAB IV KRISIS EKONOMI Suatu krisis ekonomi di suatu negara atau wilayah bisa berasal dari luar atau dalam suatu negara/ wilayah tersebut. Berikut ini akan dibahas sejumlah tipe krisis ekonomi yang mana dunia atau banyak negara pernah mengalaminya dalam 50 tahun belakangan ini, atau kemungkinan besar akan terjadi di masa mendatang. 1. Krisis Produksi Krisis produksi merupakan tipe krisis yang bersumber dari dalam negeri. Krisis tersebut bisa dalam bentuk penurunan domestic secara mendadak dari sebuah atau sejumlah komoditas pertanian, misalnya padi/beras. 2. Krisis perbankan Dampak langsung atau fase pertama dari krisis ini adalah kesempatan kerja dan pendapatan yang menurun di subsektor keuangan tersebut. Fase kedua , krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada sector perbankan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan produksi/bisnis mereka.

3. Krisis Nilai Tukar Suatu perubahan kurs dari sebuah mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar AS dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan atau depresiasi yang sangat besar yang prosesnya mendadak atau berlangsung teru-menerus yang membentuk sebuah tren yang meningkat (rupiah per satu dollar AS). 4. Krisis perdagangan Dalam hal krisis-krisis ekonomi yang berasal dari sumber-sumber eksternal, ada dua jalur utama yaitu perdagangan dan investasi/arus modal, di dalam perdagangan ada dua sub jalur yaitu ekspor dan impor (barang dan jasa). Krisis Modal Terakhir, suatu pengurangan modal di dalam negeri dalam jumlah besar atau penghentian bantuan serta pinjaman luar negeri akan menjadi sebuah krisi ekonomi bagi banyak negara miskin di dunia , seperti di Afrika dan Asia Tengah yangekonomi mereka selama ini sangat tergantung pada ULN atau hibah internasional.

BAB V KERENTANAN TERHADAP KRISIS EKONOMI

Faktor-Faktor Penyebab Kerentanan Ekonomi Indonesia Ada sejumlah alasan kenapa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap hampir semua tipe krisis ekonomi seperti berikut ini : 1. Ekonomi

Indonesia

semakin

terbuka

dibandingkan

pada

awal

pemerintahan Orde Baru. 2. Walaupun dengan suatu laju yang menurun, Indonesia msih tetap bergantung pada ekspor dari banyak komoditi primer, yaitu pertambangan dan pertanian. Konsekuensinya, setiap ketidakstabilan permintaan dunia terhadap komoditi-komoditi tersebut atau goncangan harga-harga dunia dari komoditi-

komoditi itu, khususnya pertanian akan menjadi sebuah goncangan serius bagi perekonomian Indonesia. 3. Dalam dua dekade ini, Indonesia sangat bergantung pada impor dari sejumlah produk makanan yang penting, termasuk beras, gandum, jagung , daging sayu-sayuran, buah-buahan dan minyak.. 4. Dalam 20 tahun belakangan ini semakin banyak TKI, termasuk wanita yang bekerja di luar negeri. Krisis ekonomi global 2008-2009 juga telah mengakibatkan arus pengiriman uang dari pekerja-pekerja migran internasional di sejumlah negara berkembang di Asia berkurang. 5. Sebagai sebuah negara dengan jumlah populasi yang besar, yang artinya tingkat konsumsi makanan domestic yang sangat tinggi, akselerasi laju pertumbuhan output di sector pertanian dalam negeri menjadi sangat krusial, dan ni tergantung pada beragam faktor, termasuk cuaca yang merupakan sebuah fakor eksogen. BAB VI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak NB, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia pada awal pemerintahan orde baru, oleh pembuat kebijaksanaan dan perencana pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sectorsektor tertentu saja, yang pada akhirnya akan menghasilkan apa yang yang dimaksud dengan efek-efek ‘cucuran/tetesan kebawah’. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional di pulau Jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas yang dibutuhakan dan infrastruktur pendukung lainnya lebih tersedia di Jawa. Namun, sejarah menunjukkan bahwa setelah 40 tahun sejak Repelita I tahun 1969, ternyata efek menetes tersebut kecil, karena proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Sebenarnya, menjelang akhir tahun 1970-an pemerintah

sudah mulai menyadari buruknya kualitas pembangunan, oleh karena itu sejak Pelita III strategi pembangunan mulai dirubah : tidak lagi berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama daripada pembangunan dan sudah banyak dilakukan programprogram pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dan kesenjangan pendapatan. Sayangya, krisis ekonomi tiba-tiba muncul yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah pada pertengahan kedua tahun 1997, dan sebagai salah satu akibat langsungnya, jumlah orang miskin dan gap dalam distribusi pendapatan di tanah air membesar dan bahkan menjadi lebih buruk dibandingkan kondisinya sebelum krisis. Dengan memakai data lintas Negara dan data deret waktu dari sejumlah survey/observasi di setiap Negara, Simon Kuznets menemukan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk U terbalik. Hasil ini di interpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke suatu ekonomi perkotaan, atau dari ekonomi petanian (trasdisional) ke ekonomi industry (moderen): pada awal proses pembangunan, ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi, namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi, atau ‘akhir’ dari proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni pada saat sector industry di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang dating dari pedesaan (sektor pertanian), pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan penduduk perkapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan seperti yang telah dibahas diatas. Mengikuti hipotesisi khuznets,pada tahap awal dari proses pembangunan,tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

BAB VII APBN, KEBIJAKAN FISKAL, DAN UTANG LUAR NEGERI Dalam sejarah Indonesia sejak Orde Baru hingga sekarang, sering kali pemerintah sebagai motor utama, jika tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya penggerak

perekonomian

nasional.

Mungkin

bukti

paling

nyata

yang

menunjukkan besarnya peran pemerintah di dalam perekonomian Indonesia selama ini adalah keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika setiap peerusahaan selalu (merupakan suatu keharusan) menyusun anggaran pengeluaran dan pendapatan/pemasukannya setiap tahun agar perusahaan bisa berkinerja dengan baik sesuai rencana tahunan, demikian juga pemerintah, dan hal ini dapat dilihat di dalam APBN, yang dibuat setiap tahun, agar perekonomian nasional bisa terus bergerak dengan laju pertumbuhan bukan hanya berkelanjutan tetapi juga dengan laju akselerasi yang meningkat di satu sisi, dan untuk menjaga stabilitas ekonomi di sisi lain. Selama Orde Baru hingga krisis ekonomi 19971998, APBN disusun dan diumumkan setiap April. Jadi pada masa itu, tahun fiscal dimulai setiap bulan April. PenyusunanAPBN tahun ini adalah untuk tahun depan, maka umum disebut rancangan APBN (RAPBN). . Jika pemerintah menambah defisit APBN, yakni menambah pengeluaran atau mengurangi pendaparan lewat misalnya mengurangi tariff pajak, maka dikatakan pemerintah melakukan kebijakan fiscal ekspansif karena, paling tidak secara teori atau harapan pemerintah bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sebaliknya, disebut kebijakan fiscal kontraktif jika pemerintah mengurangi deficit APBN, yakni mengurangi pengeluaran atau menaikkan tarif pajak, karena laju pertumbuhan ekonomi akan merosot, ceteris paribus. APBN mempunyai dua komponen besar, yakni anggaran pengeluaran pemerintah pusatdan anggaran pendapatan negara. Anggaran pendapatan negara terdiri dari berbagai macam pajak, retribusi, royalti, bagian laba BUMN, dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya. Sedangkan anggaran pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari dua sub-komponen besar yakni, pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah, yaitu transfer ke

pemerintah daerah. Tiga komponen lalinnya adalah belanja hibah, pengeluaran untuk bantuan sosial dan belanja lain-lain. APBN yang direvisi biasanya disebut APBN-perubahan (APBN-P). revisi bisa dilakukan dengan atau tanpa kebijakan (misalnya mengeluarkan suatu regulasi/deregulasi). Reallisasi APBN bisa lebih besar, sama atau lebih kecil dari anggaran, baik anggaran awal atau anggaran yang telah direvisi. Revisi terhadap APBN yang sedang berjalan juga sering diperlukan karena munculnya masalahmasalah di dalam negri yang tidak terduga sangat memerlukan bantuan besar dari pemerintah seperti bencana alam. Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dapat dibedakan menjadi kebijakan fiscal dan kebijakan moneter,seperti juga ekonomi dapat

dibagi

menjadi dua sektor,yakni sektor rill dan sektor moneter. Sektor rill menghasilkan barang dan jasa. Sektor ini dapat lagi dibagi menjadi menrut kelompok atau subsector seperti pertanian,pertambangan,industri dan lain-lain. sedangkan sektor moneter dapat dikatakan merupakan hasil dari sektor rill dalam bentuk uang. Di Indonesia kebijakan fiscal mempunyai dua prioritas.prioritas pertama

adalah

mengatasi APBN,dan masalah-masalah APBN lainnya.Prioritas kedua adalah menagtasi masalah stabilitas ekonomi makro,yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi tingkat atau laju pertumbuhan inflasi,jumlah kesempatan kerja/pengangguran dan saldo neraca pembayaran.

BAB VIII SEKTOR DAN KEBIJAKAN MONETER Uang mempunyai peran sentral di dalam perekonomian modern. Berbeda dengan zaman dahulu kala, sekarang ini tanpa uang tidak mungkin ekonomi bisa berjalan karena tidak ada permintaan atau konsumsi rumah tangga (C). Sedangkan di sisi lain, terlalu banyak uang beredar di masyarakat mengakibatkan terlalu banyak permintaan. Jika produksi atau penawaran di pasar terbatas, maka tingkat inflasi akan meningkat, dan laju inflasi yang terlalu tinggi akan berpengaruh

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hingga tingkat tertentu kenaikkan harga akan memberi insentif bagi industri /sektor untuk meningkatkan produksi (seperti yang digambarkan oleh kurva penawaran agregat dengan sudut yang positif, yang artinya semakin tinggi tingkat harga semakin banyak volume produksi). Namun jika tingkat harga terlalu tinggi, permintaan akan merosot (seperti yang digambarkan oleh kurva permintaan agregat dengan sudut negatif: harga naik permintaan menurun). Oleh karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas peredaran uang, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. BAB IX PELAKU-PELAKU EKONOMI Didalam system perekonomian Indonesia terdapat tiga pilar utama yang menyangga peekonomian yaitu Badan Usaha milik Neagara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi atau dapat dikatakan dua kelompok pelaku ekonomi yaitu pemerintah dan swasta. Peran dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut yang selama ini dapat dilihat yaitu dapat dilihat dari sejumlah indikator, terutama dalam sumbangannya terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDB, kesempatan kerja, peningkatan cadangan valuta asing (devisa) terutama lewat ekspor dan sumbangannya terhadap keuangan pemerintah lewat pembayaran pajak dan lainnya. BAB X DAYA SAING DAN LIBERISASI INTERNASIONAL Daya saing adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam ekonomi yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar dalam kasus perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan internasional dalam kasus negara-negara. Tujuan dilakukannya penelitian terhadap liberisasi perdagangan internasional adalah untuk mengukur besarnya potensi keuntungan atau kerugian dan memprediksi pola-pola perdagangan yang sedang berubah dan

realokasi sumber-sumber daya sebagai suatu hasil dari skim-skim liberisasi perdagangan tersebut.

1.3 RINGKASAN BUKU PEMBANDING BAB 1 SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan di mulai dari jaman pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia, yaitu portugismasuk ke Indonesia (Maluku) pada abad 16. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di nusantara . Beberapa kerajaan dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia dianataranya kerajaan Kutai, kerjaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, kerajaan Sunda, Kerajaan Bali (Listiani, 2009). Masa Penjajahan Portugis (1509-1659) Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia di mualai dengan ekspedisi eksploirasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama yang tiba di kepulauan yang sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma. Upaya pertama Portugis untuk menguasai kepulauan Indonesia adalah dengan menyambut tawaran kerjasama dari kerajaan Sunda. Bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan ekspedisi dan ekspansi jauh ke Negara-negara di dunia. Masa Penjajahan Belanda (1602-1942)

Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih selama 350 tahun, atau 3,5 abad. Masa yang sangat panjang bagi bangsa Indonesia dalam cengkeraman Belanda. Dalam rentang waktu tersebut berbagai kebijakan ekonomi dilakukan oleh Belanda. Dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. Dengan VOC tersebut segala otoritas perdagangan dikuasai oleh Belanda. VOC benar-benar dibuat dalam rangka menguasai perdagangan, sehingga beberapa kewewnagan dimilkinya, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1759, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksploirasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang anatara lain disebabkan oleh: 1) Peperangan yang terus-menerus dilakukan oeh VOC dan memakan biaya besar, 2) Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar, 3) Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri, 4) Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit. Bubarnya

VOC

bukan

berarti

Belanda

kehilangan

akal

untuk

mempertahankan dominasi penjajahannya. Justru munculkebijakan yang baru yang dikenal dengan cultuur stelsel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinsiasi oleh Van Den Bosch. Sistem tanam paksa bertujuan memproduksi berbagai komditi yang diminta di pasar dunia. Bagi masyarakat pribumi, sistem ini sangat merugikan bahkan menyiksa, namun bagi Belanda sangat menguntungkan. Implementasi sistem tanam paksa, realitanya melibatkan para bangsawan dalam akumulasinya. Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian Belanda menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan karena desakan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakkan ekonominya.

Masa Penjajahan Jepang (1942-1945) Konstelasi peta politik pada masa Perang Dunia ll nampaknya berimbas pada konstelasi politik di Indonesia. Semakin tersudutnya Belanda di Indonesia pada masa itu, membuat Jepang yang kala itu sedang gencar-gencarnya memperluas wilayah jajahan, menjadlkan Indonesia sebagai sasaran baru. Akhirnya Belanda harus melepaskkan jajahannya kepada Jepang. Secara garis besar, kronologi penjajahan Jepang di Indonesia diawali pada bulan Juli 1942. Saat itu, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas: 1) Perluasan Areal Persawahan. 2) Pengawasan Pertanian dan Perkebunan. Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secata ketat. Jepang hanya mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan penuh penderitaan. Masa Orde Lama (1945-1967) Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagai dalam 3 (tiga) masa, yaitu: 1) Masa Kemerdekaan (1945-1950), 2)Masa Demokrasi Liberal (1950-1957), 3) Masa Demokrasi Terpimpin. -

Masa Kemerdekaan (1945-1950) Bulan Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik

Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Akibatnya negara berada dalam kondisi krisis keuangan.

Kondisi tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada masa itu. Pinjaman Nasional dilakukan oleh menteri keuangan (kala itu Ir. Soerachman) dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan negara. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dilakukan dengan mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat. Kemudian untuk melengkapinya dibuat Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), dimana dalam dokumen itu meliputi anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mensadakan transmigrasi. Selain kebiiakan di atas, muncul pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi Ali-Baba. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng merupakan kebijakan yang digagas oleh Soemitro Djojohadikusumo. Sistem ini dimaksudkan untuk perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonomi. kebijakannya pemberian kredit pada pengusaha pribumi. Namun kebijakan ini akhirnya gagal. Sistem Ekonomi Ali Baba merupakan penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan kepada pengusaha pribumi. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional. Kondisi perekonomian pada masa ini lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi dasar. Namun hal inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik, akibat situasi politik yang tidak stabil. Beberapa kebijakan sebenarnya telah didisain dengan baik, namun ketika diimplementasikan tidak jalan. Tentu saja tidak bisa memperbaiki kondisi perekonomian pada masa itu.

-

Masa Demokrasi liberal (1950-1957)

Masa ini, paham Iiberalisme mulai masuk dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutiak. Hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar. Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, agar tingkat harga turun. Program ini dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Serta Pembatalan sepihak atas hasiI-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. -

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967) Demokrasi terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga

pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokra si terpimpin. Pemikiran Soekano tentang demokrasi terpimpin muncul panama kali pada pidato yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi (1959). Dalam pidatonya tersebut Soekarno menyatakan bahwa kita tidak dapat mempergunakan sistem yang sudahsudah dan alat-alat yang sudah-sudah. Sistem Iiberalisme harus dibuang jauh-jauh, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin harus ditempatkan sebagai gantinya. Akhirya demokrasi terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Mei I959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Konsekuensi dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhimya cenderung berjalan melalui sistem etatisme, dimana dalam sistem ini negara dan aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara. Masa 0rde Baru (1967-2008) 0rde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabililas ekonomi dan politik. Program pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok

rakyak. Berkaca pada masa sebelumnya, dimana ketika sistem ekonomi liberal diterapkan temyata berdampak pada kegagalan pengusaha pribumi dalam bersaing dengan pengusaha non pribumi, maka pemerintah menerapkan kebijakan eknomi yang baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perIahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk Pentingnya aspek pemerataan, tampaknya disadari betul dalam masa ini, sehingga muncul isitilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya. Kedelapan ialur tersebut adalah: 1). Kebutuhan pokok, 2). Pendidikan dan kesehatan, 3). Pembagian pendapatan, 4). Kesempatan kerja, 5). Kesempatan berusaha, 6). Partisipasi wanita dan generasi muda, 7). Penyebaran pembangunan, 8). Peradilan. Agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan melalui apa yang dinamakan dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun). Pola ini berlangsung dalam periodisasi lima tahunan, sehingga terkenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Masa Reformasi (1998-sekarang) Tumbangnya Soeharto dari tampuk kekuasaan, ternyata menjadi titik pijak baru babakan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yang kemudian dikenal dengan sebutan reformasi. Reformasi dapat diartikan pembaharuan dari paradigma, pola lama ke paradigma, pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Masa ini diawali dari kepemimpinan Presiden BJ Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan sekarang ini Susilo Bambang Yudhoyono. Masa Reformasi, dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial dan politik. Pada masa ini muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi Iandasan bagi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan yang paling menonojol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dari yang semula sentralistis, menjadi desentralistis. Kebijakan ini terkenal dengan Otonomi Daerah, yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. -

Masa Presiden BJ. Habibie (21 Mei 1998 s/d 20 Oktober 1999)

Habibie adalah Wakil Presiden ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden yang ke-tujuh. Namun ketika Soeharto lengser, sesuai konstitusi Habibie yang menggantikannya. Habibie inilah boleh dikatakan sebagai awal Orde Reformasi, meski masih sebagai bagian dari Soeharto. Perdebatan tentang siapa sebenarnya yang mengawali reformasi masih ada hingga sekarang. Ketika Soeharto telah benar-benar turun, maka tentu saja penggantinya layak disebut sebagai pemimpin baru yang reformis. Habibie mewarisi kondisi kekacauan pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan Iangkah-langkah: 1). Melakukan restrukturisasi dan tekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara, 2). Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, 3). Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10,000,00, 4). Membentuk lembaga

pemantau

dan

Mengimplemenlasikan

penyelesaian

reformasi

masalah

ekonomi

yang

utang

luar

disyaratkan

negeri,

5).

IMF.

6).

Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persamgan yang Tidak Sehat, 7). Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

-

Masa Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur (20 Oktobet 1999 s/d 23 Juli 2001) Gus Dur menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh MFR

hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang lstimewa MFR pada tahun 2001, tepatnya 23 Juli 2001.

Gus Dur memerintah dengan gaya yang agak kontroversial. Banyak pemyataan-pemyataan yang membuat kebingungan publik. Akibatnya sering muncul perdebatan di publik yang tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat. Gus Dur juga gemar melakukan perjalanan ke luar negeri, yang cendemng terkesan pemborosan. Keterbatasan fisiknya, suka tidak suka juga mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonanian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya penumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. 2. Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda. 3. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. 4. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai Iagi dengan pergerakan lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan metosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. - Masa Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 s/d 20 Oktober 2004) Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga

MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemaiuan. Pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi4,1%, karena pada saat itu pernerintah membuat kebijakan privatisasi BUMN, yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual kepada perusahaan asing.

-

Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 S/d sekarang) Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal dengan sebutan SBY,

merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Periode pertama dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, sedangkan pada periode kedua dilantik pada 20 Oktober 2009 dengan Wakil Presiden Boediono. Kebijakan mengurangi subsidi BBM, dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyrakat. Sementara kebijakan BLT bantuan Iangsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Masih ada kebijakan-kebijakan Iain dalam bidang ekonomi, seperti: pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB, pembelian kembali saham BUMN, pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil, memudahkan investor asing untuk berinvestasi di lndonesia, meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008, pemberian bibit unggul pada petani.

Era

SBY

meninggalkan

beberapa

masalah

yaitu

implementasi

pembangunan ekonomi terkesan seadanya, karena tidak (atau barangkali belum) muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pengangguran dan kemiskinan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan.

3.2 PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA Menurut Ratnawaty (2012), pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan diuntungkan oleh konsumsi domestik yang cukup besar. Dalam sektor investasi, menurut Wirjawan (2010), prospek pertumbuhan investasi Indonesia pada 2010 dinilai cukup positif, karena Indonesia akan menerapkan kebijakan yang memudahkan dan memberikan kenyamanan investor dalam melakukan investasi. Hal senada disampaikan oleh Dapice (2012), prospek perekonomian Indonesia dinilai masih yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, karena persentase investasi asing terhadap PDB Indonesia paling kecil, yakni hanya sekitar 7 persen Vietnam mendekati 10 persen, Thailand 12 persen, serta Malaysia dan Filipina di atas 15 persen. Investasi asing lansung dan portofolio kapital sangat membantu pertumbuhan negara-negara ASEAN. Tapi, saat krisis seperti arus investasi Iangsung akan melambat.

BAB 7 PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara Iain.

Sejarah Perdagangan Internasional Pemenuhan ekonomi atau kebutuhan dengan cara barter dipandang telah memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sejarah manusia karena barter menjadi mediasi untuk membentuk sosialitas masyarakat dan pada titik inilah intensitas interaksi manusia terbangun. Perdagangan ala-barter dalam perkembangannya telah pertemukan manusia dari segala penjuru belahan dunia, menyambungkan utara-selatan timur-barat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Sejarah mencatat beberapa jalur perdagangan yang dapat menghubungkan Timur, Arab, Asia dan Barat salah satunya ,adalah jalur sutra. Jalur ini merupakan jalan penghubung yang mempertemukan ,timur jauh (Gujarat, India, Arab) dengan pedagang dari Asia (China) negara-negara bawah angin (Malaka, Nusantara) dan juga pedagang dari Eropa. lnilah awal interaksi perdagangan (ekonomi) paling intens yang sekaligus menjadi penemuan antar budaya-budaya berbeda, suatu model perdagangan lnternasional konvensional. Kemunculan uang menjadikan manusia semakin mudah dalam menjalankan aktivitas perdagangan (ekonomi) dan barter perlahan mulai ditinggalkan meski demikian di beberapa tempat barter masih digunakan dalam perdagangan. Pada awal abad ke-15 Eropa bukanlah kawasan yang paling maju di dunia juga bukan kawasan yang paling dinamis. Semula Eropa merupakan aktor pasif dalam perdagangan internasional, dan hanya mengandalkan Konstantinopel sebagai pelabuhan utama pensuplai barang (rempah-rempah) atau kebutuhan yang datang dari pedagang China, India dan Arab. Namun situasi kemudian berubah. Pada abad ke-15 kekuatan besar yang sedang berkembang pada waktu itu adalah Turki Ottoman. Pada tahun 1453 Konstantinopel yang semula dikuasai Eropa kemudian ditaklukkan dan dikuasai oleh Turki Ottoman (Ricklefs, 2007). Kemajuan dalam bidang navigasi perkapalan, geografi, astronomi, persenjataan, penemuan kompas dan peta kemudian mempermudah ekspedisiekspedisi tersebut. Mereka dapat membuat kapal-kapal besar yang mampu mengarungi samudera luas dengan persenjataan (meriam) sebagai alat penahanan. Ketika zaman itu aura perang salib masih terasa kuat hal tersebut dapat dilihat dari

doktrin suci yang ditanamkan untuk ekspedisi-ekspedisi ekonomi tersebut kemudian lahirlah semboyan Gold, Glory dan Gospel (3G) seakan menjadi mantra untuk menaklukan negeri bawah angin (Malaka, Nusantara). Titik terang ekspedisi Eropa adalah penemuan jalan menuju Mameluk (Maluku) negeri yang menyimpan rempah-rempah oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1511 di bawah komando Alfonso de Albuquerque, Portugis dapat menguasai Malaka yang ketika itu merupakan jalur maritim perdagangan Internasional teramai di dunia yang menghubungkan Negeri atas angin, Timur tengah, China dan India dengan pemasok utama rempah-rempah dari Kepulawan Nusantara. lni adalah titik yang sangat menentukan dalam sejarah Asia tenggara bahkan sejarah umat manusia. Kemenangan Portugis tersebut kemudian disusul berdirinya kartel-kartel ekonomi modern dengan maksud hendak menguasai sumberdaya ekonomi yang ada di Asia Tenggara. Maka hadirlah Spanyol dengan Spanish Conquistadors, lnggris dengan British Empire, dan perusahaan kartel pertama di dunia Belanda dengan East India Company (VOC). Semuanya merupakan perusahaanperusahaan transnasional raksasa yang digerakan dengan dana yang memadai, kakuatan maritim besar dan mendapat otoritas penuh dari masing-masing negara. Perusahaan-perusahaan

inilah

juga

merupakan

jembatan

menuju

kolonialisme yang menghadirkan keterpurukan selama berabad-abad hingga saat ini. Teori Perdagangan Internasional Suatu negara melakukan perdagangan internasional karena dua alasan utama yang masing-masing menyumbangkan keuntungan perdagangan bagi mereka. Alasan pertama, negara-negara berdagang karena setiap negara berbeda satu sama Iain. Alasan kedua, nengara-negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis dalam produksi, maksudnya jika setiap negara menghasilkan sejumlah barang tertentu maka mereka dapat menghasilkan barangbarang tersebut dengan skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien

dibandingkan jika negara tersebut mencoba untuk memproduksi segala jenis barang. Teori Klasik a. Absolute Advantage dari Adam Smith Teori absolute advantage Adam Smith yang sederhana menggunakan teori niIai tenaga kerja. Teori nilai kerja ini bersifat sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogen serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Dalam kenyataannya tenaga kerja itu tidak homogen, faktor produksi tidak hanya satu dan mobilitas tenaga kerja tidak bebas. Kelebihan dari teori absolute advantage yaitu terjadinya perdagangan bebas antara dua negara yang saling memiliki keunggulan absolut yang berbeda, dimana terjadi interaksi ekspor dan impor hal ini meningkatkan kemakmuran negara. Kelemahannya yaitu apabiia hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut maka perdagangan internasional tidak akan terjadi karena tidak ada keuntungan. b. Comparative Advantage dari john Stuard Mill Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki comparative disadvantage (suatu barang yang dapat dihasilkan dengan Iebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar) Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang dltentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Kelebihan untuk

teori

comparative advantage

ini

adalah dapat

menerangkan berapa nilai tukar dan berapa keuntungan karena pertukaran dimana kedua hal ini tidak dapat diterangkan oleh tecti absolute advantage. c. Cost Comparative Advantage dari David Ricardo (labor efficiency)

Menurut teori cost comparative advantage (labor efficiency), suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat berproduksi relatif Iebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang/ tidak efisien. d. Production Comperative Advantage dari David Ricardo (labor produktifvly) Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat berproduksi relatif Iebih produktif serta mengimpor barang dimana negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak produktif. Teori ini mencoba melihat kuntungan atau kerugian dalam perbandingan relatif. Teori ini berlandaskan pada asumsi: 1. Labor Theory of Value, yaitu bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut, dimana nilai barang yang ditukar seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksinya. 2. Perdagangan internasional dilihat sebagai pertukaran barang dengan barang. 3. Tidak diperhitungkannya biaya dari pengangkutan dan lain-lain dalam hal pemasaran. 4. Produksi dijalankan dengan biaya tetap. Hal ini berarti skala produksi tidak berpengaruh. Faktor produksi sama sekali tidak mobile antar negara. Teori Modern a. Teori Heckscher-Ohlin (H-O) Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi.

Basis dari keunggulan komparatif adalah: 1). Faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. 2). Faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan didalam proses produksi, apakah labour intensity atau capital intensity. Teori modern Heckescher-Ohlin atau teori H-O menggunakan dua kurva pertama adalah kurva isocost yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama pada berbagai penggunaan input yang berbeda. Kedua kurva isoquant yaitu kurva yang menggambarkan tolal kuantitas produk yang sama pada berbagai penggunaan input yang berbeda. Menurut teori ekonomi mikro kurva isocost akan bersinggungan dengan kurva isoquant pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tenentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Analisis teori H-O: 1. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing Negara 2. Comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. 3. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memilki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya 4. Sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memilki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Kelemahan dari teori H-O yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan intemasional tidak akan terjadi. b. Paradoks Leontief

Wassily Leomief seorang pelopor utama dalam analisis input-output matriks, melalui studi empiris yang dilakukannya pada tahun 1953 menemukan fakta mengenai struktur perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) Amerika serikat tahun 1947 yang bertentangan dengan teori H-O sehingga disebut sebagai Paradoks Leontief Berdasarkan penelitian lebih lanjut yang dilakukan ahli ekonomi perdagangan ternyata paradox Leontief tersebut dapat terjadi karena empat sebab utama yaitu: a). Intensitas faktor produksi yang berkebalikan, b). Tariff and non tariff barrier, c). Pebedaan daIam skill dan human capital, dan d). Perbedaan dalam faktor sumberdaya alam.

c. Teori Opportunity Cost Opportunity Cost digambarkan sebagai production possibility curve (PPC) yang menunjukkan kemungkinan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara dengan sejumlah faktor produksi secara full employment. Dalam hal ini bentuk PPC akan tergantung pada asumsi tentang opportunity cost yang digunakan yaitu PPC constant cost dan PFC increasing cost. d. Offer Curva/Reciprocal Demand (OC/RD) Teori Offer Curve ini diperkenalkan oleh dua ekonomi lnggris yaitu Marshall dan Edgeworth yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan/menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kelebihan offer curve yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan intemasional yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Permintaan dan penawaran pada faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi tersebut dan dengan pengaruh teknologi akan menentukan harga suatu produk. Pada akhimya, semua itu akan bermuara kepada penentuan comparetive advantage dan pola perdagangan suatu negara. KuaIitas sumber daya

manusia dan teknologi adalah dua faktor yang senantiasa diperlukan untuk dapat bersaing di pasar intemasional. 7.1.3 Manfaat Perdagangan lntemasional Menurut Sukimo (2004), manfaat perdagangan internasional dalah sebagai berikut: 1. Menjalin persahabatan antar negara 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendlri. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya: kondisi geografi, iklim, dan tingkat penguasaan iptek. Dengan adanya perdagangg PPCan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. 4. Transfer teknologi modern perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Hambatan Perdagangan Internasional 1. Perbedaan Mata Uang Antar Negara. Pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor, biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. 2. Kualitas Sumber Daya yang Rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan intemasional karena jika sumber daya manusia rendah, maka kualitas dari hasil produksi akan

rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. 3. Pembayaran Antar Negara Sulit dan Risikonya Besar. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila membayarnya dilakukan secara langsung akan mengalami kesulitan. Selain itu, juga mempunyai risiko yang besar. Oleh karena itu, negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, akan tetapi melalui kliring internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan letter of credit (L/C). 4. Adanya Kebijaksanaan lmpor dari Suatu Negara. Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barangbarang dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memberlakukan kebijakan unluk melindungi barang-barang dalam negeri. Salah satunya dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. 5. Terjadinya Perang. Terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antanegara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kelesuan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan perdagangan antanegara akan terhambat. 6. Adanya Organisasi-Organisasi Ekonomi Regional. Biasanya dalam satu wilayah regional terdapat organisasi-organisasi ekonomi. Tujuan organisasi-organisasi tersebut untuk memajukan perekonomian negaranegara anggotanya. Kebijakan serta peraturan yang dikeluarkannya pun hanya untuk kepentingan negara-negara anggota. Sebuah organisasi ekonomi regional akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor yang khusus unluk negara

anggotanya. Akibatnya apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan. PEMBAYARAN INTERNASIONAL Pengertian Neraca Pembayaran Internasional Neraca pembayaran meliputi semua nilai barang dan jasa, transfer-transfer (hadiah, hibah, dan bantuan asing), transaksi modal (pinjaman dan utang) dan semua transfer keyataan resmi serta tabungan internasional yang dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Jadi neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis yang mampu memberikankan informasi mengenai transaksi-transaksi ekonomi internasional yang sudah dan sedang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, dinilai dengan mata uang pada setiap periodenya (biasanya setahun sekali). Tujuan dan Fungsi Neraca Pembayaran Internasional Penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu: a). Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi Negara di perdagangan internasional. b). Memberikan bantuan dan sistem pembayarannya. c). Memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. d). Memberikan keterangan kepada pemerintah di dalam menetapkan berbagai kewajiban perekonomian nasional seperti ekspor impor, lalu lintas moneter serta produksi. e). Membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dalam bidang politik perdagangan dan urusan pembayarannya. Sedangkan neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi, yaitu: a) Alat pembukuan anggaran dan alat pembayaran luar negeri. b) Alat untuk menjalankan pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. c). Alat untuk mengukur keadaan perekonomian suatu Negara. d). Alat untuk menetapkan kebijakan moneter dan fiscal. e). Untuk mengetahui transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Komponen Neraca Pembayaran lnternasional a. Neraca Pembayaran transaksi Berjalan (Current )

Neraca pembayaran meliputi semua transaksi tahun berjalan, yaitu ekspor, perdagangan barang dan bukan barang. Ekspor barang merupakan transaksi kredit yang menyebabkan terjadinya aliran uang masuk ke dalam negeri. b. Neraca Transaksi Modal (CapitaI) Neraca transaksi modal meliputi pemberian pinjaman (pours) dan utang (borrowing) berupa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Transaksi modal tersebut dapat berupa hal-hal berikut: -Kredit untuk kegiatan perdagangan dari negara lain. - Deposito yang dimiliki penduduk kita di luar negeri, atau deposito yang dimiliki penduduk luar negeri di dalam negeri. -Pembelian surat-surat berharga jangka pendek oleh penduduk luar negeri, atau penjualan surat-surat berharga jangka pendek kepada penduduk luar negeri di dalam negeri. -Adanya investasi di luar negeri atau investasi asing di dalam negeri. - Pembelian surat-surat berjangka panjang oleh penduduk luar negeri atau penjualan surat-surat berharga jangka panjang kepada penduduk luar negeri di dalam negri. -Piniaman jangka panjang dari penduduk Negara lain kepada Indonesia atau pinjaman jangka panjang dari penduduk Indonesia kepada Negara lain. c. Neraca Jasa Neraca meliputi transportasi dan asuransi, pengeluaran pan wisatawan, laba perorangan yang dibagikan, kiriman uang, hibah jasa-jasa yang diterima dari dan yang diberikan ke negara lain. d. Neraca Moneter Transaksi ini timbul karena transaksi yang lain (autonomous), yang termasuk dalam transaksi autonomous adalah transaksi yang sedang berjalan, transaksi

kapital, dan transaksi satu arah. Yang termasuk transaksi lintas moneter adalah mutasi adalah hubungan dengan IMF, pasiva luar negeri dan aktiva luar negeri. e. Neraca Perdagangan Neraca perdagangan adalah Suatu catatan atau ikhtisar yang memuat atau mencatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang-barang. Ekspor barang-barang di catat sebelah kredit, Sedangakn import barang-barang dicatat dalam pos debet. f. Transaksi Unilateral Transaksi Unilatetal adalah transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban membayar bagi negara yang menerima barang kepada yang memberikan barang. Transaksi Neraca Pembayaran Internasional Dalam neraca pembayaran terdapat beberapa transaksi yang akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran itu sendiri. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut: a. Transaksi Barang Transaksi barang adalah semua transaksi yang menyangkut kegiatan ekspor dan impor barang yang terjadi antara dua Negara atau lebih. Kegiatan ekspor dan impor ini dicatat di neraca perdagangan. b.Transaksi jasa Transaksi ini adalah meliputi pemberian atau penerimaan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Transaksi yang termasuk transaksi jasa antara lain jasa transportasi, pariwisata, premi asumnsi, dan sebagainya. c. Transaksi Modal Transaksi modal adalah transaksi penerimaan atau pembayaran yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara Iain sehubungan adanya

peminjaman dan penanaman modal. Transaksi hasil modal bisa berupa bunga (Interest) dan bagi keuntungan laba usaha (deviden). d. Transaksi UnilaterallHadiah (Grant) Transaksi unilateral adalah transaksi pemindahan hak antara penduduk suatu negara kepada penduduk negara Iain yang tidak menimbulkan kewajiban, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Misalnya hadiah yang diterima dari negara lain, kiriman uang untuk keluarga di luar negeri, dan sebagainya. e. Investasi langka Paniang Investasi modal untuk jangka panjang (lebih dari satu tahun) yang dilakukan oleh penduduk suatu negara di negara lain (luar negeri). Misalnya membeli saham atau obligasi umuk tujuan investasi jangka panjang di luar negeri. f. lnvestasi langka Pendek Investasi jangka pendek (kurang dari satu tahun) adalah transaksi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara di negara lain (luar negeri). Misalnya untuk membeli saham atau obligasi dengan tujuan untuk memperoleh capital gain (keuntungan naiknya nilai kurs) dari perusahaan di luar negeri. g. Transaksi Pemindahan Emas Transaksi pemindahan emas adalah transaksi pemindahan hak pemilikan emas yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. h. Transaksi Pengangkutan Mata Uang Transaksi ini lerjadi apabila seorang penduduk menabungkan uangnya di bank luar negeri. Keseimbangan Neraca Pembayaran Intemasional Dalam

membahas

keseimbangan

neraca

pembayaran

akan

keseimbangan dari masing-masing komponen neraca pembayaran. a. Keseimbangan Transaksi Berialan

diuraikan

Keseimbangan transaksi berjalan adalah keseimbangan yang dihitung dari transaksi barang, jasa, hasil modal dan transaksi unilateral. Transaksi berjalan dinyatakan seimbang bila arus uang yang masuk sama besarnya dengan arus uang yang keluar akibat transaksi barang, jasa, hasil modal dan transaksi unilateral yang terjadi antar negara. Namun demikian, transaksi berjalan dapat defisit atau surplus. b. Keseimbangan Ttansaksi Modal Keseimbangan transaksi modal adalah keseimbangan yang dihitung dari transaksi investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, pemindahan emas, dan transaksi pengangkutan mata uang. c. Keseimbangan Neraca Pembayaran Keseimbangan neraca pembayaran adalah keseimbangan yang terjadi akibat transaksi berjalan dan transaksi modal. Defisit dan Surplus Neraca Pembayaran Internasional Jika defisit terdapat pada transaksi berjalan, maka untuk menutup defisit tersebut harus diimbangi dengan penerimaan pada transaksi modal, misalnya dengan cara mencari pinjaman luar negeri atau menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Cadangan Devisa Cadangan devisa merupakan posisi aktiva luar negeri pemerintah suatu negara dan bank-bank devisa yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Dalam mengelola cadangan devisa, bank sentral (jika di Indonesia Bank Indonesia) telah mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada keuntungan yang tinggi. Cadangan devisa bertambah ataupun berkurang tampak dalam neraca lalu lintas moneter. Cadangan devisa disimpan dalam neraca pembayaran. Cadangan devisa lazim diukur dengan rasio cadangan resmi terhadap impor, yakni jika cadangan devisa cukup untuk menutupi impor suatu negara selama 3 bulan, lazim

dipandang sebagai tingkat yang aman, dan jika hanya 2 bulan atau kurang maka akan menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran. KONDISI

PERDAGANGAN

DAN

NERCARA

PEMBAYARAN

INTERNASIONAL INDONESIA Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, maka Indonesia membangun relasi dengan negara Iain dalam kaitannya dengan perekonomian negara. Relasi dibangun atas dasar kepentingan ekonomi semata tanpa adanya embel-embel kepentingan lain. Rasionalitas yang mendasari adalah pemahaman tentang urgensi perkembangan ekonomi dalam usaha membangun kemakmuran negara. Kondisi ini mempunyai konsekuensi lanjutan berupa mekanisme pembayaran dengan Negara mitra.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BUKU UTAMA Kelebihan Buku 1. Covernya menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. 2. Pembahasan dalam buku ini sangat mudah dipahami oleh pembaca 3. Pembahasan

isi

buku

dilengkapi

dengan

tabel,

bagan,sehingga

memudahkan pembaca untuk memahami isi buku tersebut. 4. Disetiap akhir bab buku tersebut memaparkan kesimpulan atau rangkuman. 5. Disetiap akhir bab buku tersebut mempunyai beberapa soal kuis sehingga pembaca menjadi lebih mengerti mengenai pembahasan tersebut. 6. Disetiap halaman buku terdapat catatan-catatan kaki yang dapat menambah pengetahuan pembaca

Kekurangan Buku 1. Banyak menggunakan kalimat yang berulang- ulang dan tidak jelas sehingga jika pembaca meringkas isi buku sangat sulit. 2. Kualitas buku yang buruk sehingga membuat pembaca sulit membuka buku tersebut.

3.2 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BUKU PEMBANDING Kelebihan Buku 1. Covernya cukup menarik dan Buku kecil dan ringan sehingga memudahkan pembaca membawa buku tersebuat 2. Kualitas cetakan buku cukup bagus. 3. Banyak menggunakan bahasa bahasa asing seperti bahasa inggris pada tiap pembahasan, sehingga menambah wawasan pembaca tentang bahasa inggris 4. Pada akhir pembahasan materi pada setiap bab, dilengkapi dengan ringkasan atau konsep penting tentang materi yang dibahas pada bab

tersebut, sehingga pembaca lebih mudah mengambil kesimpulan dari materi tersebut 5. Pada akhir pembahasan materi pada setiap bab, dilengkapi dengan soalsoal sehingga pembaca dapat berlatih untuk lebih memahami isi materi tersebut. Kekurangan Buku 1. Kurangnya materi pembahasan yang lengkap mengenai judul pembahasan dalam buku 2. Banyak menggunakan bahasa asing seperti bahasa inggris dalam menyampaikan pendapat para ahli, tetapi tidak dilengkapi dengan artinya sehingga pembaca kesulitan untuk membaca materi teersebut.

BAB IV

PENUTUP 4.1 KESIMPULAN Dari penulisan kedua buku tersebut dapat saya simpulkan bahwa buku tersebut menjelaskan bagaimana penerapan Perekonomian Indonesia mulai dari masa orde lama orde baru dan sampai ke masa reformasi. Buku ini juga menjelaskan secara teori dan empiris mengenai perekonomian indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Penekanan pembahasan dalam buku ini disandarkan pada beberapa isu yang sangat relevan dalam memahami dinamika perekonomian nasional dengan berbagai permasalahan yang ada. Buku ini menjadi salah satu pedoman awal bagi proses pembelajaran sesuai dengan jurusan Ilmu ekonomi.

4.2 SARAN Saran yang ingin saya sampaikan adalah Dari buku yang penulis kritisi ini, penulis menyarankan agar buku ini dikembangkan melalui ide- ide baru sehingga menambah wawasan dari para pembaca. Penulis buku utama ini harus lebih menciptakan karya buku yang lain yang akan ditulis selanjutnya agar pembaca lebih tertarik untuk membaca buku- buku yang akan diterbitkan selanjutnya agar lebih menambah wawasan pembaca dalam materi Perekonomian Indonesia. Selanjutnya saran saya adalah agar penulis buku pembanding lebih membuat penjelasan yang lengkap dari setiap materi disertai contoh.

DAFTAR PUSTAKA

Tambunan,

Tulus.

2018.Perekonomian

Indonesia.

Bogor:

Ghalia

Indonesia,2018 Pujoalwanto, Basuki. 2014. Perekonomian Indonesia. Jakarta:Graha Ilmu. 2014