C B R Pendidikan Kewarganegaraan 3f456d
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report r6l17
Overview 4q3b3c
& View C B R Pendidikan Kewarganegaraan as PDF for free.
More details 26j3b
- Words: 5,966
- Pages: 25
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Book Report Dosen Pengampu : Dra. Yusna Melianti M.H
Disusun Oleh :
RINI ANGELIA (2173342026) KELAS A / 2017
FAKULTAS BAHASA DAN SENI JURUSAN SENDRATASIK PRGRAM STUDI PENDIDIKAN MUSIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Critical Book Report (CBR) yang berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani” dengan lancar. CBR ini penulis susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, semester enam. Dalam pembuatan CBR ini, penulis berterima kasih kepada Seluruh pihak yang sudah memberikan bimbingannya untuk tugas CBR ini sehingga dapat selesai dengan baik dan berjalan dengan lancar. Adapun CBR ini penulis buat berdasarkan informasi yang ada. Penulis juga menyadari bahwa tugas CBR ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis minta maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan tugas CBR ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi pembaca.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Informasi Bibliografi 1.Judul
: Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani
2.Penulis
: Sarbaini Saleh, S. Sos., M.Si
3.ISBN
: ISBN 978-602-8208-26-0
4.Penerbit
: Citapustaka Media Perintis
5.Tahun terbit : Juni 2010 6.Urutan cetak : Cetakan kedua 7.Tebal buku : 202 halaman
Buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani ini merupakan buku hasil revisi yang kedua tahun 2010 dari buku pendidikan kewarganegaran yang terdahulu yaitu cetakan pertama Tahun 2008. Buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani ini disusun untuk membantu para peminat pendiidkan, teoritis, dan praktisi di bidang pengajaran baik bagi pada mahasiswa (calon guru) maupun bagi guru atau dosen untuk meningkatkan kelenturan dalam mengelola pembelajaran, serta juga untuk para relawan yang menghendaki untuk mengabdi dalam dunia pendidikan dan kepengajaran agar lebih professional. 1.2 Tujuan Penulisan CBR ·
Menambah wawasan pembaca mengenai PKN ·
Meningkatkan motivasi pembaca dalam melahirkan jiwa masyarakat yang madani
melalui tugas ini
·
Menguatkan pemahaman pembaca mengenai betapa pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan dalam kaitannya Mewujudkan Masyarakat Madani 1.3 Manfaat Penulisan CBR
·
Agar pembaca tanggap terhadap hal-hal penting yang ada didalam bab ini
·
Menjadi salah satu referensi buku untuk para mahasiswa yang dipersiapan untu menjadi guru.
·
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
·
Melatih Kemampuan penulis dalam mengkritisi suatu buku.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Ringkasan Buku Yang Dikritisi BAB I : DASAR DAN IDEOLOGI NASIONAL
A.
Pancasila sebagai Filsafat dan Dasar Negara Pancasila yang terdiri dari lima sila sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat dan diperuntukkan sebagai dasar negara RI. Meskipun dalam pembukaan UUD 1945 tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata pancasila, namun sudah ada dikenal luas bahwa lima sila yang dimaksudkan adalah pancasila yang sejatinya dimaksudkan sebagai dasar negara.
1.
Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Mengacu kepada pemikiran filsafati, keberadaan pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai (Kaelan, 2000). Rumusan pancasila sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah sebagai berikut : ·
Ketuhanan yang maha esa
·
Kemanusiaan yang adil dan beradab
·
Persatuan indonesia ·
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan ·
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
2.
Perwujudan Nilai Pancasila sebagai Norma Bernegara Norma atau kaidah adalah aturan pedoman bagi manusia dalam berperilaku sebagai perwujudan nilai. Sedangkan nilai yang abstrak dan normatif dijabarkan dalam wujud norma. Pada gilirannya yang tampak dalam kehidupan dan melingkari kehidupan kita adalah norma. Dalam hal ini norma yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari ada empat macam, yang mencakup :
a.
Norma Agama Norma ini disebut juga dengan norma religi atas kepercayaan. Norma kepercayaan atau keagamaan ditujukan kepada kehidupan beriman. Norma ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada tuhan dan dirinya sendiri. Sumber norma ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah tuhan.
b.
Norma Moral (etik) Norma moral atau etik adalah norma yang paling dasar. Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang. Norma kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi.
c.
Norma Kesopanan Norma kesopanan disebut juga norma adat, sopan santun, tata krama, atau norma fatsoen. Maka norma sopan santun didasarkan atas kebiasaan bersama, kepatuhan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.
d.
Norma Hukum Norma hukum berasal dari kekuasaan luar dari diri manusia yang memaksakan kepada kita. Masyarakat secara resmi (negara) diberi kuasa untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini pengadilanlah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat resmi untuk menjatuhkan hukuman. BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Negara sebagai suatu entitas adalah sesuatu yang abstrak. Adapun yang tampak sebagai keberadaannya adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Karena itu salah satu unsur dari negara adalah rakyat. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis dalam tatanan sosial dan kenegaraan.
A.
Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan
1.
Warga Negara
Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Sedangkan istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen (bahasa inggris) yang mempunyai arti sebagai berikut: a.
Warga negara.
b.
Petunjuk dari sebuah kota.
c.
Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air.
d. Bawahan atau kawula. 2.
Kewarganegaraan Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
a. 1.
Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanyaikatan hukum antara warga negara dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akat kelahiran, surat pernytaan, bukti kewarganegaraan
2.
Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.
B.
Kedudukan Warga Negara dalam Negara Hubungan antar warga negara dengan negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya.
1.
Penentu Warga Negara Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas ius soli dan ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis bersal dari kata sanguis yang artinya darah.
a.
Asas Ius Soli Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.
b.
Asas Ius Sanguinis Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.
Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mengcakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. a.
Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami isteri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat
b.
Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri.
C.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
1.
Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Di Indonesia, hubungan antara warga negra dengan negara telah diatur dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia digambarkan dengan baik dalam peraturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara diberbagai bidang terdapat dalam peraturan perundaang-undangan dibawah undang-undang dasar. BAB III : KONSEP DASAR DEMOKRASI
A.
Hakikat Demokrasi
1.
Pengertian Etimologis Demokrasi Ditinjau dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
2.
Pengertian Terminologis Demokrasi Dari sudut terminology, banyak sekali defenisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-masing memberikan defenisi dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Harris Soche Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintah itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.
3.
Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan
Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan. Tetapi sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan.
B.
Demokratisasi Di samping kata demokrasi, dikenal juga istilah demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada ssetiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demorasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
C.
Demokrasi di Indonesia
1.
Demokrasi Desa Demokrasi desa memiliki 5 (lima) unsur atau anasir, yaitu:
a.
Rapat;
b.
Mufakat;
c.
Gotongroyong;
d. Hak mengadakan protes bersama, dan e.
2.
Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.
Demokrasi Pancasila Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut: a. Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilainilai pancasila dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. b. Secara sempit demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. BAB IV : HAKIKAT NEGARA HUKUM
A.
Pengertian dan Tujuan Negara Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman) atau etat (Prancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata Latin status
atau statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap. Pengertian status atau statum lazim diartikan dalam bahasa Inggris dengan standing atau station (kedudukan). Istilah ini sering pula dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang biasa disebut dengan istilah status civitatis atau status republicae. Dari pengertian yang terakhir inilah kata status selanjutnya dikaitkan dengan kata Negara. Sedangkan secara terminologi, Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-citauntuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah Negara yang paling galibnya dimiliki oleh suatu Negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, Negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah Negara dapat bermacam-macam, antara lain; a.
Bertujuan untuk memperluas kekuasaan.
b.
Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.
c.
Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.
Sementara itu, dalam konsep dan ajaran Negara Hukum, tujuan Negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam Negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam Negara itu (government no by man but by law = the rule of law).
B.
Unsur-unsur Negara dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebut bahwa suatu Negara harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud disebut dengan unsur deklaratif. Untuk lebih jelas memahami unsur-unsur pokok dalam Negara ini, akan dijelaskan masingmasing unsur tersebut:
a.
Rakyat Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu Negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
Tidak bisa dibayangkan jika ada suatu Negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga Negara adalah substratum personil dari Negara. b.
Wilayah Wilayah adalah unsur Negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada Negara tanpa ada batas-batas territorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah Negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut dan sungat) dan udara. Dalam konsep Negara modern, masing-masing batas wilayah tersebut di atur dalam perjanjian dan perundangundangan internasional.
c.
Pemerintah yang berdaulat Yaitu adanya penyelenggara Negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di Negara tersebut. Pemerintah tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti Negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar artinya Negara mampu mempertahankan diri dari serangan Negara lain.
C.
Konsep Negara Hukum
1.
Konstitusi dan Konstitusionalisme Negara adalah sesuatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur Negara, wilayah dan pemerintah.
Pemerintah
adalah
salah
satu
unsur
Negara.
Pemerintahlah
yang
menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi (hukum dasar Negara). Konstitusi atau undang-undang dasar Negara mengatur dan menetapkan kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan Negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan da hak-hak warga Negara tidak dilanggar.
D.
Ciri-ciri Negara Hukum Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah Negara hukum formil atau Negara hukum dalam arti sempit. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa Negara bukan merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of law. Istilah Rechtsstaat diberikan
oleh para ahli hukum Eropa Continental sedang istilah Rule of law diberikan oleh para ahli hukum continental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut: a.
Hak asasi manusia
b.
Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
c.
Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
d.
Peralihan istrasi dalam perselisihan. Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri Rule of law sebagai berikut.
a.
Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
b.
Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
c.
Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang satau keputusan pengadilan. Ciri-ciri Rechtsstaat atau Rule of Law di atas masih dipengaruhi oleh konsep Negara hukum formil atau Negara hukum dalam arti sempit. Dari pencirian di atas terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit, karena ada dalil bahwa “Pemerintah yang sedikit ada pemerintah yang baik”. Disamping perumusan ciri-ciri Negara hukum seperti di atas, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri Negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Montesquieu, Negara yang paling baik adalah Negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak Negara terkandung tiga inti pokok, yaitu:
a.
Perlindungan HAM
b.
Ditetapkannya ketatanegaraan suatu Negara, dan
c.
Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ Negara. BAB V : HAK ASASI MANUSIA
A.
Pendahuluan Islam adalah agama Wahyu yang ajarannya menjadi rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil’alamin). Sebagai agama Wahyu, ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik individu dan masyarakat, duniawi dan ukhrawi, maupun jasmani dan rohani. Dalam hal ini, tujuan penerapan ajaran dan hukum Islam adalah untuk keselamatan jiwa, badan, harta dan masyarakat. Dalam dataran pengalaman agama Islam, umat senantiasa berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan dari waktu ke waktu. Bahkan Islam juga berkembang, mengalami
pasang surut di pentas sejarah. Sampai kini, kemajuan zaman ditandai dengan fenomena global yang memunculkan berbagai isu mencakup; kerusakan lingkungan, pasar bebas, penerapan IPTEK yang canggih, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). B.
Islam dan HAM Istilah Hak Asasi Manusia mulai popular setelah adanya Universal Declaration of Human Right yang disetujui Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. Suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua bangsa, berkaitan dengan hak dasar manusia (Nickel, 1996). Menurut pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil dan politik meliputi:
1.
Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi,
2.
Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan,
3.
Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berprikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan,
4.
Hak untuk memperoleh pengakuaan hukum dimana saja secara pribadi,
5.
Hak untuk pengmpunan hukum secara efektif,
6.
Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang,
7.
Hak peradilan yang independen dan tidak memihak. Adapun hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi :
1.
Hak atas jaminan sosial,
2.
Hak untuk bekerja,
3.
Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama,
4.
Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh.
C.
Islam dan Perdamaian Islam bukan merupakan agama yang tertutup dan dimonopoli oleh satu bangsa saja, tetapi merupakan agama yang terbuka bagi semua orang yang mencari dan meyakini kebenaran. Ia merupakan agama universal bagi seluruh umat manusia yang hidup di segala tempat dan waktu. Karena itu adalah kewajaran bahwa Islam memperhatikan pentingnya menata kehidupan yang penuh perdamaian di seluruh penjuru dunia dan di segala waktu. Perdamaian tidak mungkin terwujud dalam suatu negara bila perdamaian individu tidak pernah diciptakan. Menurut Qutub (dalam Ali, dkk, 1988), secara konsepsional ada beberapa tingkatan perdamaian, yaitu:
1.
Perdamaian di dalam kesadaran hati nurani manusia. Ini merupakan sendi yang paling dasar dalam kerangka susunan perdamaian umat manusia.
2.
Perdamaian dalam keluarga, yang merupakan hubungan yang pertama dan paling sederhana bagi manusia.
3.
Perdamaian dalam masyarakat baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam hubungan tetap antar warga negara.
4.
Perdamaian seluruh dunia yang menjamin keselamatan, manusia seluruhnya. Untuk menegakkan perdamaian secara seutuhnya, maka diperlukan dukungan sikap adil dalam perilaku bermasyarakat. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Keadilan seperti inilah melahirkan keadilan sosial (Shibab, 1996).
BAB VI : KETAHANAN NASIONAL Bertitik tolak dari bagan paradigma ketatanegaraan nasioanl, maka Ketahanan Nasional (Tannas) merupakan satu dari konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia. A.
Pengertian Ketahanan Nasional Setidaknya tidak ada tiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional. Ketiga perspektif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut,
1.
Ketahanan nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi.
2.
Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Dalam perspektif ini, sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral.
3.
Ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara.
B.
Perkembangan Konsep Ketahanan Nasional di Indonesia
1.
Sejarah Lahirnya Ketahanan Nasional Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an khususnya pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD (Sunardi, 1997). Pada masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari negara Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu persatu kawasan Indo Cina menjadi negara komunisme seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Bahkanm infiltrasi komunis mulai masuk ke Thailad, Malaysia, dan Singapura.
Akankah efek domino itu akan terus menjalar ke Indonesia? Maka muncul kecemasan di kalangan penyelenggaraan negara dalam menangkal pengaruh komunisme melalui doktrin atau konsepsi kenegaraan yang tangguh.
BAB VII : MASYARAKAT MADANI A.
Sejarah Masyarakat Madani Wacana masyarakat madani merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masayarakat industri kapirtalis. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembagan wacana masyarakat madani dapat dipahami mulai dari Cicoro sampai Antonio Grsamsel dan de Tbquiville. Istilah kolonia politike yang dikemukakan oleh Aritoteles ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalam berkedudukan sama di depan hukum. Dalam hal ini hukum sendiri dianggap etos, yakni seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (virtue) dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara. Sementara Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai “masyarakat borjuis” dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaannya merupkan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karenanya, maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Sedangkan Antonio Gramsci memahami masyarakat madani sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Berdasarkan pada berbagai model pengembangan masyarakat madani di atas, model Grammsci dan Toquiville telah menjadi inspirasi gerakan pro dan demokrasi di Eropa Timur dan Tengah sekitar akhir dasawarsa 80-an. Pengalaman Eropa Timur dan Tengah tersebut membuktikan bahwa justru dominasi negara atas masyarakatlah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka.
B.
Pengertian Mayarakat Madani Dalam mendefiniskan istlilah (term) masyarakat madani ini sangat bergantung kepada konsidi sosio-kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan istilah yang lahir dari sejarah pergulatan masayarakat Eropa. Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rau dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet. Tokoh ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani merupakan suatu masayarakat yang berkembang dari sejarah
yang menghandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Kedua, yang digambarkan oleh Han Sung Joo dengan latar belakang kasus Korea Sekatan. Joo, mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kerangak hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela, suatu ruang publik, yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, suati runag lingkup, yang mampu mengandalikan diri dan independen yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta gilirannya akan tercipta kelompok inti dalam civil society. Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh Kim Sunhyuk juga dalam konteks Korea Selatan. Dikemukakannya bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara yang merupakan satuan-satuan dasar dari (re) produksi dan masayarakat politik yang guna menyatakan kepedulian mereka memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri. Akan tetapi secara global dari ketiga batasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri sendiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara memiliki ruang publik (public share) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Dalam konteks pemikiran lain, Simuh (2000: 136) menjelaskan ciri masyarakat madani, dijelaskannya sebagai berikut: 1.
Bahwa budaya itumerupakan krida dari cipta, rasa dan karsa, manusia, maka buaya madani adalah didukung oleh niali cipta (rasio, teori) yang kuat.
2.
Ciri kedua suatu pola budaya yang kuat nilai rasio atau nalarnya adalah berwatak progresif, yakni melahirkan budaya yang rasional dinamis.
3.
Ciri yang ketiga adalah bersifat egalitarian, yakni menghargai bahwa setiap orang punya derajat yang sama dan harus bersikap mandiri dan mengharagai perbedaan.
C.
Karakteristik Masyarakat Madani Suatu masyarakat dibangun atas beberapa prinsip yang berkenaan dengan ciri-ciri sebagai bagian tak terpisahkan dengan keberadaan suatu masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa karakteristik masyarakat madani, anatar lain:
1.
Free Public Sphere Adapun yang dimaksud dengan free public sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Karena dengan menafikan adaya ruang publik yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.
2.
Demokratis Demokratis merupakan satu intitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengann lingkungannya. Penekanan demokrasi (demokratis) di sini dapat mencakup sebagi bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.
3.
Toleran Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.
4.
Pluralisme Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang mengahrgai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.
5.
Keadilan Sosial (Social Justice) Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.
D.
Pengembangan Masyarakat Madani Adapun yang dimaksudkan dengan pengembangan masyarakat madani adalah suapaya mewujudkan cita-cita dan karakteristik masyarakat yang diinginkan benar-benar terwujud. Oleh sebab itu, ada lembaga-lembaga yang diperlukan dan berfungsi mengkritisi kebijakankebijakan penguasa agar tidak menyimpang dari cita-cita masyarakat madani. Dengan demikian, diperlukan kehadiran Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM), Pers, supermasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik.
BAB III KAJIAN PUSTAKA 3.1 Latar Belakang Masalah yang akan dikaji Membaca adalah kegiatan yang sangat mendatangkan banyak manfaat. Mereka yang gemar membaca buku akan mendapatkan banyak informasi sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan mereka serta mempunyai kecenderungan bijak untuk menghadapi permasalahan. Selain membaca, pembaca juga seharusnya memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengulas buku baik secara sederhana hingga secara utuh dan kompleks. Resensi buku berasal dari bahasa Latin yaitu revidere yang artinya pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Dalam KBBI disebutkan bahwa resensi merupakan ulasan buku. Jadi resensi adalah uraian singkat mengenai isi suatu buku, majalah, novel, drama atau film. Adapun tindakan meresensi adalah memberikan suatu penilaian, membahas, mengkritik atau mengungkapkan kembali isi di dalamnya. Menulis resensi berarti menyampaikan informasi mengenai ketepatan buku bagi pembaca. Ulasan dikaitkan dengan selera pembaca dalam upaya memenuhi kebutuhan akan bacaan yang dapat dijadikan acuan bagi kepentingannya. Tujuan meresensi adalah untuk memberikan suatu pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada masyarakat atau pembaca tentang isi buku yang diresensi dan mengajak pembaca untuk mendiskusikanlebih jauh tentang masalah yang ada dalam buku. Resensi memberikan gambaran umum bagi pembaca terkait dengan buku dan memuat deskripsi buku baik judul hingga sistematika penyusunan buku. Resensi dapat juga berupa sinopsis atau cuplikan dari keseluruhan buku yang dapat mempermudah pembaca dalam mengetahui dan memahami buku secara utuh. Dengan melakukan resensi pada buku maka dapat dilihat kelebihan maupun kelemahan buku, juga melakukan ulasan terhadap buku agar pembaca dapat mengetahui isi buku tanpa harus membaca buku secara keseluruhan. Dengan menggunakan resensi juga dapat diketahui bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam buku sebaliknya, meningkatkan kualitas buku melalui perbaikan-perbaikan. Dengan melakukan resensi, selain dapat diketahui kelebihan dan kelemahan namun juga dapat dilihat buku secara deskriptif dan informatif.
3.2 Permasalahan yang akan dikaji Dalam sebuah buku sudah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan didalamnya. Untuk itu diperlukan resensi sebagai perbandingan buku untuk melihat kelebihan dan kekurangan
tersebut serta memperbaikinya. Buku yang dibandingkan adalah buku Sarbaini Saleh, S.Sos.,M.Si yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Mewujudkan Masyarakat Madani yang diterbitkan pada tahun 2010 dan buku Drs. Payerli Pasaribu, M, Si. yang berjudul Pendidikan Kewarganegaran yang diterbitkan pada tahun 2016. Kita bisa melihat bahwa kedua buku tersebut diterbitkan pada tahun yang berbeda. Apakah dengan perbedaan tahun terbit tersebut menjadi pengaruh perbandingan signifikan dalam kualitas penulisan maupun kualitas isi. Penulisan perbandingan tidak sebatas pada isi buku saja, tetapi sistematika penulisan, gaya bahasa, bahkan ilustrasi hal-hal intrinsik buku. Serta penulis memban
3.3 Kajian teori yang digunakan/konsep yang digunakan Kajian teori atau konsep yang digunakan dalam menganalisis buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani adalah Studi Literatul yaitu cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.
3.4 Metode yang digunakan Metode yang digunakan dalam menganalisis buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani adalah metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
3.5 Analisis Critical book report BAB I ·
Dalam buku yang menjadi panduan yaitu buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani struktur bukunya sudah baik dan tersusun dengan rapi, hanya saja cara penulisan dalam buku ini masih kurang rapi karena masih banyaknya penulisan kata yang salah dan peletakan tanda bacanya kurang tepat, penjelasan dalam penyajian materi juga sudah baik karena telah dijelaskan secara terperinci dan telah menggunakan pendapat dari beberapa ahli mulai dari ahli dalam negeri maupun luar negeri walaupun masih banyak menggunakan kata-kata yang sukar untuk dimegerti yang membuat pembaca untuk sedikit lambat dalam memahaminya.
·
Didalam buku ini juga diberikan beberapa contoh ketika menjelaskan beberapa materi agar lebih jelas atau agar membuat si pembaca cepat menalar. Sedangkan di buku pembanding pada buku Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Revisi (Modul Pembelajaran) di dalam pembahasan Modul 2 struktur juga sudah baik dan materi yang dijelaskan juga baik walau masih ada beberapa materi yang kurang lengkap, cara penulisannya dalam buku ini masih sama seperti buku utama yaitu masih banyak kesalahan dalam penulisan kata-kata dan peletakan tanda baca juga masih ada yang salah, namun walaupun begitu dalam buku ini penjelasan yang di buat oleh pengarah lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca dari pada buku utama dan pada penjelasan terdapat juga contoh yang diberikan pengarang untuk memperjelas bacaan.
·
Dalam buku ini pengarah juga memberikan pengertian dan teori dari beberapah ahli seperti buku utama tadi. BAB II
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, Sudah baik di dalam memaparkan isi bab ini, sehingga pembaca dapat mengerti tentang isi bab ini. Sedangkan dalam jurnal pembahasan tentang bab yang terkait sudah baik tetapi kurang meluas.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan di dalam jurnal, ada beberapa pendapat ahli dan Undang-undang yang terkait dalam isi bab ini. Sehingga pembaca dapat menyimpulkan penjelasan dari beberapa ahli dan Undang-undang tersebut.
·
Penulisan buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, sudah baik dan menggunakan apa style. Hanya saja banyak terdapat kesalahan dalam tata letak huruf dan banyaknya tanda baca yang berlebihan. Sedangkan jurnal yang terkait dalam bab ini penulisan nya juga sudah baik. BAB III
·
Dalam penjabaran materi buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, penulis memaparkan materi dengan secara jelas dan tidak berbelit-belit.
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, penulis menjelaskan secara rinci dan teratur pada sub judul pada bab ini. Setiap sub judul diberi pengertian secara terminologi dan etimonologi yang mudah dimengerti, sedangkan pada buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, sedikitnya penjabaran dan tidak adanya pengertian secara terminologi dan etimologis.
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, terdapat pendahuluan didalam bab ini yang mempermudah pembaca menganalisis tentang materi yang akan
dipaparkan dibab ini. Sedangkan pada buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu tidak terdapat pendahuluan. ·
Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, terdapat rangkuman dan latihan soal, sehingga pembaca tahu sampai dimana pemahamannya tentang materi ini. Sedangkan di buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, tidak terdapat rangkuman dan latihan soal, sehingga pembaca tidak tahu sampai dimana pemahamannya tentang materi ini, dan kemungkinan beberapa pembaca yang ingin mengambil inti sari atau kesimpulan dari materi mengalami kesusahan karena harus membaca keseluruhan materi yang disajikan pada buku tersebut.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, bab ini menjabarkan demokrasi ke dalam sub judul mencakup secara luas, sedangkan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, di dalam sub judul hanya menjelaskan sedikit tentang demokrasi.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, bab ini menjabaran secara keseluruhan mengenai demokrasi di Indonesia sehingga pembaca lebih mengerti dan menambah wawasan pembaca. Sedangkan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, di dalam bab ini tidak menjelaskan secara terperinci tentang demokrasi.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, cara penulisan menggunakan apa style. Hanya saja banyak terdapat kesalahan tanda baca dan kata-kata yang salah di dalam bab ini.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, terdapat beberapa pendapat dari ahli. Sehingga dapat mempermudah pembaca menarik kesimpulan dari setiap pengertian dalam masingmasing bab. BAB IV
·
Dalam buku yang menjadi panduan yaitu buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani struktur bukunya sudah baik dan tersusun dengan rapi, hanya saja cara penulisan dalam buku ini masih kurang rapi karena masih banyaknya penulisan kata yang salah dan peletakan tanda bacanya kurang tepat, penjelasan dalam penyajian materi juga sudah baik karena telah dijelaskan secara terperinci dan telah menggunakan pendapat dari beberapa ahli mulai dari ahli dalam negeri maupun luar negeri.
·
Kata-kata yang digunakan pengarang dalam menjelaskan materi sudah dapat di mengerti walaupun ada beberapa kata yang sukar dipahami dan juga pengarang membuat beberapa contoh cari penjelasan yang telah ia buat. Sedangkan pada jurnal Negara Hukum Indonesia
Kebalikan Nachtwachterstaat yang juga membahas beberapa tentang Negara hukum struktur dalam penyusunan isi informasi jurnalnya sudah baik, materi yang masuk sudah baik dan juga jelas karena dengan penguatan refrensi langsung dari UUD 1945. ·
Isi jurnal dikatakan baik juga karena dalam pembuatannya peneliti meneliti dengan nyata apa yang akan di rangkum dalam jurnal ini dan dalam pembuatan jurnal ini juga menggunakan metode sehingga dapat memperkuat kepercayaan si pembaca pada jurnal ini. Hanya saja materi yang di paparkan tidak selengkap pada buku utama buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani.
·
Cara penulisan dalam jurnal ini sudah baik dan rapi sehingga enak dilihat mata dan tidak membingungkan si pembaca juga. Dan juga dalam jurnal ini peneliti juga banyak menggunakan refrensi buku. BAB V
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan Jurnal yang Terkait, dalam pembahasannya paling menonjol yaitu pemahaman HAM ini lebih menuju dalam ajaran Islam.
·
Di dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh ini masih bersifat teori atau pengetahuan sehingga kurang mempermudah pembaca untuk mengerti pemahaman tentang HAM, sedangkan dengan jurnal ini lebih spesifik lagi dengan contoh gambaran yang pernah terjadi mengenai HAM dan dilengkapi dengan isu-isu mengenai HAM yang dapat mempermudah pembaca untuk lebih memahami tentang HAM.
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan jurnal yang terkait, secara keseluruhan bab ini sudah dikatakan cukup baik dari segi pemamahan materi, hanya saja lebih spesifik lagi dalam mendalami isi dari materi nya. BAB VI
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, terdapat pendahuluan didalam bab ini yang mempermudah pembaca menganalisis tentang materi yang akan dipaparkan dibab ini. Sedangkan pada buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu tidak terdapat pendahuluan.
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, terdapat sejarah lahirnya dari ketahanan nasional, sedangkan pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Payerli Pasaribu tidak terdapat sejarah terlahirnya ketahanan nasional. Sehingga pembaca tidak mengetahui secara rinci bagaimana ketahanan nasional tersebut muncul.
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, pembahasan tentang ketahanan nasional sudah baik dan luas penjelasan yang ada dibab ini sehingga pembaca dapat lebih mengerti. Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Payerli Pasaribu juga sudah baik didalam penjelasan yang terkait dengan ketahanan nasional apalagi ditambahkan pembahasan tentang geostrategi terhadap ketahanan nasional tersebut.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, cara penulisan menggunakan apa style.
·
Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, terdapat rangkuman dan latihan soal, sehingga pembaca tahu sampai dimana pemahamannya tentang materi ini. Sedangkan di buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, tidak terdapat rangkuman dan latihan soal, sehingga pembaca tidak tahu sampai dimana pemahamannya tentang materi ini, dan kemungkinan beberapa pembaca yang ingin mengambil inti sari atau kesimpulan dari materi mengalami kesusahan karena harus membaca keseluruhan materi yang disajikan pada buku tersebut. BAB VII
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan Jurnal yang terkait ini sudah dikatakan sudah bagus dari segi pemahaman materi.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan Jurnal yang terkait, secara keseluruhan hampir membahas sub bab yang sama dan adanya isi sub bab yang memilki isi yang sama.
·
Di dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh tidak terdapat pemahaman yang dihubungkan kepada Islam. Sedagkan Jurnal lebih dilengkapi lagi pemahaman dalam Islam, dan adanya ditemukan sub bab yang memiliki isi yang berbeda. Di jurnal juga lebih diluaskan lagi langsung menuju masalah-masalah mengenai mmasyarakat madani, hal ini sangat baik jika di dalam buku ini juga lebih mendalam lagi ke segi masalah yang membantu pembaca memahami isi materi dari sub bab yang dibahas. Secara keseluruhan bab ini sudah bagus.
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Buku
karangan
Sarbaini
Saleh,
S.Sos.,
M.Si
yang
berjudul
Pendidikan
Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani ini mempunyai tujuan yang bagus dan sangat membangun untuk para pembaca. Setelah membaca buku ini maka para pembaca akan mendapat ilmu pengetahuan dan informasi yang penting dan sangat bermanfaat bagi dirinya yang belum diketahui sebelumnya. Hanya saja masih ada kekurangan dalam buku ini seperti penggunaan bahasa yang sukar untuk dipahami dan tidak adanya indeks pada buku ini. Begitu pula dengan peletakan tanda bacanya juga masih banyak yang kurang tepat lagi. Buku ini juga tidak mempunyai rangkuman dan juga latihan sehingga pembaca tidak bisa mengukur sejauh mana ini telah memahami materi yang telah ia kuasai.
4.2 Saran Buku
karangan
Sarbaini
Saleh,
S.Sos.,
M.Si
yang
berjudul
Pendidikan
Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani memiliki keunggulan dan kelemahan dari berbagai macam segi, baik dari segi format dan penulisan struktur buku, penggunaan bahasa, penggunaan tanda baca, kualitas isi buku dan sebagainya. Jadi, apa yang menjadi keunggulan ini maka hendaknya di tingkatkan lagi agar kualisas buku ini semakin peningkat dan para pembaca semakin semangat untuk membacanya beberapa tahun kedepannya. Dan apa yang menjadi kelemahan dari buku ini hendaknya diperbaiki agar kesempurnaan buku ini tercapai.
DAFTAR PUSTAKA
Saleh, Sarbaini. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani. Bandung: Citapustaka Media Perintis. Pasaribu, Payerli. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan: Edisi Revisi. Medan: Unimed Press. jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article//56/57 http://digilib.uinsby.ac.id/8316/2/Bab%202.pdf http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/247 ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/541 jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56 ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/viewFile/1157/1067
Disusun Oleh :
RINI ANGELIA (2173342026) KELAS A / 2017
FAKULTAS BAHASA DAN SENI JURUSAN SENDRATASIK PRGRAM STUDI PENDIDIKAN MUSIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Critical Book Report (CBR) yang berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani” dengan lancar. CBR ini penulis susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, semester enam. Dalam pembuatan CBR ini, penulis berterima kasih kepada Seluruh pihak yang sudah memberikan bimbingannya untuk tugas CBR ini sehingga dapat selesai dengan baik dan berjalan dengan lancar. Adapun CBR ini penulis buat berdasarkan informasi yang ada. Penulis juga menyadari bahwa tugas CBR ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis minta maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan tugas CBR ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi pembaca.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Informasi Bibliografi 1.Judul
: Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani
2.Penulis
: Sarbaini Saleh, S. Sos., M.Si
3.ISBN
: ISBN 978-602-8208-26-0
4.Penerbit
: Citapustaka Media Perintis
5.Tahun terbit : Juni 2010 6.Urutan cetak : Cetakan kedua 7.Tebal buku : 202 halaman
Buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani ini merupakan buku hasil revisi yang kedua tahun 2010 dari buku pendidikan kewarganegaran yang terdahulu yaitu cetakan pertama Tahun 2008. Buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani ini disusun untuk membantu para peminat pendiidkan, teoritis, dan praktisi di bidang pengajaran baik bagi pada mahasiswa (calon guru) maupun bagi guru atau dosen untuk meningkatkan kelenturan dalam mengelola pembelajaran, serta juga untuk para relawan yang menghendaki untuk mengabdi dalam dunia pendidikan dan kepengajaran agar lebih professional. 1.2 Tujuan Penulisan CBR ·
Menambah wawasan pembaca mengenai PKN ·
Meningkatkan motivasi pembaca dalam melahirkan jiwa masyarakat yang madani
melalui tugas ini
·
Menguatkan pemahaman pembaca mengenai betapa pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan dalam kaitannya Mewujudkan Masyarakat Madani 1.3 Manfaat Penulisan CBR
·
Agar pembaca tanggap terhadap hal-hal penting yang ada didalam bab ini
·
Menjadi salah satu referensi buku untuk para mahasiswa yang dipersiapan untu menjadi guru.
·
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
·
Melatih Kemampuan penulis dalam mengkritisi suatu buku.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Ringkasan Buku Yang Dikritisi BAB I : DASAR DAN IDEOLOGI NASIONAL
A.
Pancasila sebagai Filsafat dan Dasar Negara Pancasila yang terdiri dari lima sila sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat dan diperuntukkan sebagai dasar negara RI. Meskipun dalam pembukaan UUD 1945 tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata pancasila, namun sudah ada dikenal luas bahwa lima sila yang dimaksudkan adalah pancasila yang sejatinya dimaksudkan sebagai dasar negara.
1.
Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Mengacu kepada pemikiran filsafati, keberadaan pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai (Kaelan, 2000). Rumusan pancasila sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah sebagai berikut : ·
Ketuhanan yang maha esa
·
Kemanusiaan yang adil dan beradab
·
Persatuan indonesia ·
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan ·
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
2.
Perwujudan Nilai Pancasila sebagai Norma Bernegara Norma atau kaidah adalah aturan pedoman bagi manusia dalam berperilaku sebagai perwujudan nilai. Sedangkan nilai yang abstrak dan normatif dijabarkan dalam wujud norma. Pada gilirannya yang tampak dalam kehidupan dan melingkari kehidupan kita adalah norma. Dalam hal ini norma yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari ada empat macam, yang mencakup :
a.
Norma Agama Norma ini disebut juga dengan norma religi atas kepercayaan. Norma kepercayaan atau keagamaan ditujukan kepada kehidupan beriman. Norma ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada tuhan dan dirinya sendiri. Sumber norma ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah tuhan.
b.
Norma Moral (etik) Norma moral atau etik adalah norma yang paling dasar. Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang. Norma kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi.
c.
Norma Kesopanan Norma kesopanan disebut juga norma adat, sopan santun, tata krama, atau norma fatsoen. Maka norma sopan santun didasarkan atas kebiasaan bersama, kepatuhan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.
d.
Norma Hukum Norma hukum berasal dari kekuasaan luar dari diri manusia yang memaksakan kepada kita. Masyarakat secara resmi (negara) diberi kuasa untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini pengadilanlah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat resmi untuk menjatuhkan hukuman. BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Negara sebagai suatu entitas adalah sesuatu yang abstrak. Adapun yang tampak sebagai keberadaannya adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Karena itu salah satu unsur dari negara adalah rakyat. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis dalam tatanan sosial dan kenegaraan.
A.
Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan
1.
Warga Negara
Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Sedangkan istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen (bahasa inggris) yang mempunyai arti sebagai berikut: a.
Warga negara.
b.
Petunjuk dari sebuah kota.
c.
Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air.
d. Bawahan atau kawula. 2.
Kewarganegaraan Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
a. 1.
Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanyaikatan hukum antara warga negara dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akat kelahiran, surat pernytaan, bukti kewarganegaraan
2.
Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.
B.
Kedudukan Warga Negara dalam Negara Hubungan antar warga negara dengan negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya.
1.
Penentu Warga Negara Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas ius soli dan ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis bersal dari kata sanguis yang artinya darah.
a.
Asas Ius Soli Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.
b.
Asas Ius Sanguinis Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.
Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mengcakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. a.
Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami isteri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat
b.
Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri.
C.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
1.
Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Di Indonesia, hubungan antara warga negra dengan negara telah diatur dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia digambarkan dengan baik dalam peraturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara diberbagai bidang terdapat dalam peraturan perundaang-undangan dibawah undang-undang dasar. BAB III : KONSEP DASAR DEMOKRASI
A.
Hakikat Demokrasi
1.
Pengertian Etimologis Demokrasi Ditinjau dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
2.
Pengertian Terminologis Demokrasi Dari sudut terminology, banyak sekali defenisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-masing memberikan defenisi dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Harris Soche Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintah itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.
3.
Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan
Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan. Tetapi sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan.
B.
Demokratisasi Di samping kata demokrasi, dikenal juga istilah demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada ssetiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demorasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
C.
Demokrasi di Indonesia
1.
Demokrasi Desa Demokrasi desa memiliki 5 (lima) unsur atau anasir, yaitu:
a.
Rapat;
b.
Mufakat;
c.
Gotongroyong;
d. Hak mengadakan protes bersama, dan e.
2.
Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.
Demokrasi Pancasila Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut: a. Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilainilai pancasila dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. b. Secara sempit demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. BAB IV : HAKIKAT NEGARA HUKUM
A.
Pengertian dan Tujuan Negara Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman) atau etat (Prancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata Latin status
atau statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap. Pengertian status atau statum lazim diartikan dalam bahasa Inggris dengan standing atau station (kedudukan). Istilah ini sering pula dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang biasa disebut dengan istilah status civitatis atau status republicae. Dari pengertian yang terakhir inilah kata status selanjutnya dikaitkan dengan kata Negara. Sedangkan secara terminologi, Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-citauntuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah Negara yang paling galibnya dimiliki oleh suatu Negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, Negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah Negara dapat bermacam-macam, antara lain; a.
Bertujuan untuk memperluas kekuasaan.
b.
Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.
c.
Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.
Sementara itu, dalam konsep dan ajaran Negara Hukum, tujuan Negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam Negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam Negara itu (government no by man but by law = the rule of law).
B.
Unsur-unsur Negara dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebut bahwa suatu Negara harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud disebut dengan unsur deklaratif. Untuk lebih jelas memahami unsur-unsur pokok dalam Negara ini, akan dijelaskan masingmasing unsur tersebut:
a.
Rakyat Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu Negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
Tidak bisa dibayangkan jika ada suatu Negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga Negara adalah substratum personil dari Negara. b.
Wilayah Wilayah adalah unsur Negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada Negara tanpa ada batas-batas territorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah Negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut dan sungat) dan udara. Dalam konsep Negara modern, masing-masing batas wilayah tersebut di atur dalam perjanjian dan perundangundangan internasional.
c.
Pemerintah yang berdaulat Yaitu adanya penyelenggara Negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di Negara tersebut. Pemerintah tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti Negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar artinya Negara mampu mempertahankan diri dari serangan Negara lain.
C.
Konsep Negara Hukum
1.
Konstitusi dan Konstitusionalisme Negara adalah sesuatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur Negara, wilayah dan pemerintah.
Pemerintah
adalah
salah
satu
unsur
Negara.
Pemerintahlah
yang
menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi (hukum dasar Negara). Konstitusi atau undang-undang dasar Negara mengatur dan menetapkan kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan Negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan da hak-hak warga Negara tidak dilanggar.
D.
Ciri-ciri Negara Hukum Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah Negara hukum formil atau Negara hukum dalam arti sempit. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa Negara bukan merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of law. Istilah Rechtsstaat diberikan
oleh para ahli hukum Eropa Continental sedang istilah Rule of law diberikan oleh para ahli hukum continental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut: a.
Hak asasi manusia
b.
Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
c.
Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.
d.
Peralihan istrasi dalam perselisihan. Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri Rule of law sebagai berikut.
a.
Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
b.
Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
c.
Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang satau keputusan pengadilan. Ciri-ciri Rechtsstaat atau Rule of Law di atas masih dipengaruhi oleh konsep Negara hukum formil atau Negara hukum dalam arti sempit. Dari pencirian di atas terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit, karena ada dalil bahwa “Pemerintah yang sedikit ada pemerintah yang baik”. Disamping perumusan ciri-ciri Negara hukum seperti di atas, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri Negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Montesquieu, Negara yang paling baik adalah Negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak Negara terkandung tiga inti pokok, yaitu:
a.
Perlindungan HAM
b.
Ditetapkannya ketatanegaraan suatu Negara, dan
c.
Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ Negara. BAB V : HAK ASASI MANUSIA
A.
Pendahuluan Islam adalah agama Wahyu yang ajarannya menjadi rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil’alamin). Sebagai agama Wahyu, ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik individu dan masyarakat, duniawi dan ukhrawi, maupun jasmani dan rohani. Dalam hal ini, tujuan penerapan ajaran dan hukum Islam adalah untuk keselamatan jiwa, badan, harta dan masyarakat. Dalam dataran pengalaman agama Islam, umat senantiasa berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan dari waktu ke waktu. Bahkan Islam juga berkembang, mengalami
pasang surut di pentas sejarah. Sampai kini, kemajuan zaman ditandai dengan fenomena global yang memunculkan berbagai isu mencakup; kerusakan lingkungan, pasar bebas, penerapan IPTEK yang canggih, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). B.
Islam dan HAM Istilah Hak Asasi Manusia mulai popular setelah adanya Universal Declaration of Human Right yang disetujui Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. Suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua bangsa, berkaitan dengan hak dasar manusia (Nickel, 1996). Menurut pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil dan politik meliputi:
1.
Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi,
2.
Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan,
3.
Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berprikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan,
4.
Hak untuk memperoleh pengakuaan hukum dimana saja secara pribadi,
5.
Hak untuk pengmpunan hukum secara efektif,
6.
Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang,
7.
Hak peradilan yang independen dan tidak memihak. Adapun hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi :
1.
Hak atas jaminan sosial,
2.
Hak untuk bekerja,
3.
Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama,
4.
Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh.
C.
Islam dan Perdamaian Islam bukan merupakan agama yang tertutup dan dimonopoli oleh satu bangsa saja, tetapi merupakan agama yang terbuka bagi semua orang yang mencari dan meyakini kebenaran. Ia merupakan agama universal bagi seluruh umat manusia yang hidup di segala tempat dan waktu. Karena itu adalah kewajaran bahwa Islam memperhatikan pentingnya menata kehidupan yang penuh perdamaian di seluruh penjuru dunia dan di segala waktu. Perdamaian tidak mungkin terwujud dalam suatu negara bila perdamaian individu tidak pernah diciptakan. Menurut Qutub (dalam Ali, dkk, 1988), secara konsepsional ada beberapa tingkatan perdamaian, yaitu:
1.
Perdamaian di dalam kesadaran hati nurani manusia. Ini merupakan sendi yang paling dasar dalam kerangka susunan perdamaian umat manusia.
2.
Perdamaian dalam keluarga, yang merupakan hubungan yang pertama dan paling sederhana bagi manusia.
3.
Perdamaian dalam masyarakat baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam hubungan tetap antar warga negara.
4.
Perdamaian seluruh dunia yang menjamin keselamatan, manusia seluruhnya. Untuk menegakkan perdamaian secara seutuhnya, maka diperlukan dukungan sikap adil dalam perilaku bermasyarakat. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Keadilan seperti inilah melahirkan keadilan sosial (Shibab, 1996).
BAB VI : KETAHANAN NASIONAL Bertitik tolak dari bagan paradigma ketatanegaraan nasioanl, maka Ketahanan Nasional (Tannas) merupakan satu dari konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia. A.
Pengertian Ketahanan Nasional Setidaknya tidak ada tiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional. Ketiga perspektif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut,
1.
Ketahanan nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi.
2.
Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Dalam perspektif ini, sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral.
3.
Ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara.
B.
Perkembangan Konsep Ketahanan Nasional di Indonesia
1.
Sejarah Lahirnya Ketahanan Nasional Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an khususnya pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD (Sunardi, 1997). Pada masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari negara Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu persatu kawasan Indo Cina menjadi negara komunisme seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Bahkanm infiltrasi komunis mulai masuk ke Thailad, Malaysia, dan Singapura.
Akankah efek domino itu akan terus menjalar ke Indonesia? Maka muncul kecemasan di kalangan penyelenggaraan negara dalam menangkal pengaruh komunisme melalui doktrin atau konsepsi kenegaraan yang tangguh.
BAB VII : MASYARAKAT MADANI A.
Sejarah Masyarakat Madani Wacana masyarakat madani merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masayarakat industri kapirtalis. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembagan wacana masyarakat madani dapat dipahami mulai dari Cicoro sampai Antonio Grsamsel dan de Tbquiville. Istilah kolonia politike yang dikemukakan oleh Aritoteles ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalam berkedudukan sama di depan hukum. Dalam hal ini hukum sendiri dianggap etos, yakni seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (virtue) dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara. Sementara Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai “masyarakat borjuis” dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaannya merupkan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karenanya, maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Sedangkan Antonio Gramsci memahami masyarakat madani sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Berdasarkan pada berbagai model pengembangan masyarakat madani di atas, model Grammsci dan Toquiville telah menjadi inspirasi gerakan pro dan demokrasi di Eropa Timur dan Tengah sekitar akhir dasawarsa 80-an. Pengalaman Eropa Timur dan Tengah tersebut membuktikan bahwa justru dominasi negara atas masyarakatlah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka.
B.
Pengertian Mayarakat Madani Dalam mendefiniskan istlilah (term) masyarakat madani ini sangat bergantung kepada konsidi sosio-kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan istilah yang lahir dari sejarah pergulatan masayarakat Eropa. Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rau dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet. Tokoh ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani merupakan suatu masayarakat yang berkembang dari sejarah
yang menghandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Kedua, yang digambarkan oleh Han Sung Joo dengan latar belakang kasus Korea Sekatan. Joo, mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kerangak hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela, suatu ruang publik, yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, suati runag lingkup, yang mampu mengandalikan diri dan independen yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta gilirannya akan tercipta kelompok inti dalam civil society. Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh Kim Sunhyuk juga dalam konteks Korea Selatan. Dikemukakannya bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara yang merupakan satuan-satuan dasar dari (re) produksi dan masayarakat politik yang guna menyatakan kepedulian mereka memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri. Akan tetapi secara global dari ketiga batasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri sendiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara memiliki ruang publik (public share) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Dalam konteks pemikiran lain, Simuh (2000: 136) menjelaskan ciri masyarakat madani, dijelaskannya sebagai berikut: 1.
Bahwa budaya itumerupakan krida dari cipta, rasa dan karsa, manusia, maka buaya madani adalah didukung oleh niali cipta (rasio, teori) yang kuat.
2.
Ciri kedua suatu pola budaya yang kuat nilai rasio atau nalarnya adalah berwatak progresif, yakni melahirkan budaya yang rasional dinamis.
3.
Ciri yang ketiga adalah bersifat egalitarian, yakni menghargai bahwa setiap orang punya derajat yang sama dan harus bersikap mandiri dan mengharagai perbedaan.
C.
Karakteristik Masyarakat Madani Suatu masyarakat dibangun atas beberapa prinsip yang berkenaan dengan ciri-ciri sebagai bagian tak terpisahkan dengan keberadaan suatu masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa karakteristik masyarakat madani, anatar lain:
1.
Free Public Sphere Adapun yang dimaksud dengan free public sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Karena dengan menafikan adaya ruang publik yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.
2.
Demokratis Demokratis merupakan satu intitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengann lingkungannya. Penekanan demokrasi (demokratis) di sini dapat mencakup sebagi bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.
3.
Toleran Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.
4.
Pluralisme Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang mengahrgai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.
5.
Keadilan Sosial (Social Justice) Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.
D.
Pengembangan Masyarakat Madani Adapun yang dimaksudkan dengan pengembangan masyarakat madani adalah suapaya mewujudkan cita-cita dan karakteristik masyarakat yang diinginkan benar-benar terwujud. Oleh sebab itu, ada lembaga-lembaga yang diperlukan dan berfungsi mengkritisi kebijakankebijakan penguasa agar tidak menyimpang dari cita-cita masyarakat madani. Dengan demikian, diperlukan kehadiran Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM), Pers, supermasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik.
BAB III KAJIAN PUSTAKA 3.1 Latar Belakang Masalah yang akan dikaji Membaca adalah kegiatan yang sangat mendatangkan banyak manfaat. Mereka yang gemar membaca buku akan mendapatkan banyak informasi sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan mereka serta mempunyai kecenderungan bijak untuk menghadapi permasalahan. Selain membaca, pembaca juga seharusnya memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengulas buku baik secara sederhana hingga secara utuh dan kompleks. Resensi buku berasal dari bahasa Latin yaitu revidere yang artinya pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Dalam KBBI disebutkan bahwa resensi merupakan ulasan buku. Jadi resensi adalah uraian singkat mengenai isi suatu buku, majalah, novel, drama atau film. Adapun tindakan meresensi adalah memberikan suatu penilaian, membahas, mengkritik atau mengungkapkan kembali isi di dalamnya. Menulis resensi berarti menyampaikan informasi mengenai ketepatan buku bagi pembaca. Ulasan dikaitkan dengan selera pembaca dalam upaya memenuhi kebutuhan akan bacaan yang dapat dijadikan acuan bagi kepentingannya. Tujuan meresensi adalah untuk memberikan suatu pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada masyarakat atau pembaca tentang isi buku yang diresensi dan mengajak pembaca untuk mendiskusikanlebih jauh tentang masalah yang ada dalam buku. Resensi memberikan gambaran umum bagi pembaca terkait dengan buku dan memuat deskripsi buku baik judul hingga sistematika penyusunan buku. Resensi dapat juga berupa sinopsis atau cuplikan dari keseluruhan buku yang dapat mempermudah pembaca dalam mengetahui dan memahami buku secara utuh. Dengan melakukan resensi pada buku maka dapat dilihat kelebihan maupun kelemahan buku, juga melakukan ulasan terhadap buku agar pembaca dapat mengetahui isi buku tanpa harus membaca buku secara keseluruhan. Dengan menggunakan resensi juga dapat diketahui bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam buku sebaliknya, meningkatkan kualitas buku melalui perbaikan-perbaikan. Dengan melakukan resensi, selain dapat diketahui kelebihan dan kelemahan namun juga dapat dilihat buku secara deskriptif dan informatif.
3.2 Permasalahan yang akan dikaji Dalam sebuah buku sudah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan didalamnya. Untuk itu diperlukan resensi sebagai perbandingan buku untuk melihat kelebihan dan kekurangan
tersebut serta memperbaikinya. Buku yang dibandingkan adalah buku Sarbaini Saleh, S.Sos.,M.Si yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Mewujudkan Masyarakat Madani yang diterbitkan pada tahun 2010 dan buku Drs. Payerli Pasaribu, M, Si. yang berjudul Pendidikan Kewarganegaran yang diterbitkan pada tahun 2016. Kita bisa melihat bahwa kedua buku tersebut diterbitkan pada tahun yang berbeda. Apakah dengan perbedaan tahun terbit tersebut menjadi pengaruh perbandingan signifikan dalam kualitas penulisan maupun kualitas isi. Penulisan perbandingan tidak sebatas pada isi buku saja, tetapi sistematika penulisan, gaya bahasa, bahkan ilustrasi hal-hal intrinsik buku. Serta penulis memban
3.3 Kajian teori yang digunakan/konsep yang digunakan Kajian teori atau konsep yang digunakan dalam menganalisis buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani adalah Studi Literatul yaitu cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.
3.4 Metode yang digunakan Metode yang digunakan dalam menganalisis buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani adalah metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
3.5 Analisis Critical book report BAB I ·
Dalam buku yang menjadi panduan yaitu buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani struktur bukunya sudah baik dan tersusun dengan rapi, hanya saja cara penulisan dalam buku ini masih kurang rapi karena masih banyaknya penulisan kata yang salah dan peletakan tanda bacanya kurang tepat, penjelasan dalam penyajian materi juga sudah baik karena telah dijelaskan secara terperinci dan telah menggunakan pendapat dari beberapa ahli mulai dari ahli dalam negeri maupun luar negeri walaupun masih banyak menggunakan kata-kata yang sukar untuk dimegerti yang membuat pembaca untuk sedikit lambat dalam memahaminya.
·
Didalam buku ini juga diberikan beberapa contoh ketika menjelaskan beberapa materi agar lebih jelas atau agar membuat si pembaca cepat menalar. Sedangkan di buku pembanding pada buku Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Revisi (Modul Pembelajaran) di dalam pembahasan Modul 2 struktur juga sudah baik dan materi yang dijelaskan juga baik walau masih ada beberapa materi yang kurang lengkap, cara penulisannya dalam buku ini masih sama seperti buku utama yaitu masih banyak kesalahan dalam penulisan kata-kata dan peletakan tanda baca juga masih ada yang salah, namun walaupun begitu dalam buku ini penjelasan yang di buat oleh pengarah lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca dari pada buku utama dan pada penjelasan terdapat juga contoh yang diberikan pengarang untuk memperjelas bacaan.
·
Dalam buku ini pengarah juga memberikan pengertian dan teori dari beberapah ahli seperti buku utama tadi. BAB II
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, Sudah baik di dalam memaparkan isi bab ini, sehingga pembaca dapat mengerti tentang isi bab ini. Sedangkan dalam jurnal pembahasan tentang bab yang terkait sudah baik tetapi kurang meluas.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan di dalam jurnal, ada beberapa pendapat ahli dan Undang-undang yang terkait dalam isi bab ini. Sehingga pembaca dapat menyimpulkan penjelasan dari beberapa ahli dan Undang-undang tersebut.
·
Penulisan buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, sudah baik dan menggunakan apa style. Hanya saja banyak terdapat kesalahan dalam tata letak huruf dan banyaknya tanda baca yang berlebihan. Sedangkan jurnal yang terkait dalam bab ini penulisan nya juga sudah baik. BAB III
·
Dalam penjabaran materi buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, penulis memaparkan materi dengan secara jelas dan tidak berbelit-belit.
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, penulis menjelaskan secara rinci dan teratur pada sub judul pada bab ini. Setiap sub judul diberi pengertian secara terminologi dan etimonologi yang mudah dimengerti, sedangkan pada buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, sedikitnya penjabaran dan tidak adanya pengertian secara terminologi dan etimologis.
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, terdapat pendahuluan didalam bab ini yang mempermudah pembaca menganalisis tentang materi yang akan
dipaparkan dibab ini. Sedangkan pada buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu tidak terdapat pendahuluan. ·
Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, terdapat rangkuman dan latihan soal, sehingga pembaca tahu sampai dimana pemahamannya tentang materi ini. Sedangkan di buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, tidak terdapat rangkuman dan latihan soal, sehingga pembaca tidak tahu sampai dimana pemahamannya tentang materi ini, dan kemungkinan beberapa pembaca yang ingin mengambil inti sari atau kesimpulan dari materi mengalami kesusahan karena harus membaca keseluruhan materi yang disajikan pada buku tersebut.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, bab ini menjabarkan demokrasi ke dalam sub judul mencakup secara luas, sedangkan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, di dalam sub judul hanya menjelaskan sedikit tentang demokrasi.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, bab ini menjabaran secara keseluruhan mengenai demokrasi di Indonesia sehingga pembaca lebih mengerti dan menambah wawasan pembaca. Sedangkan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, di dalam bab ini tidak menjelaskan secara terperinci tentang demokrasi.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, cara penulisan menggunakan apa style. Hanya saja banyak terdapat kesalahan tanda baca dan kata-kata yang salah di dalam bab ini.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, terdapat beberapa pendapat dari ahli. Sehingga dapat mempermudah pembaca menarik kesimpulan dari setiap pengertian dalam masingmasing bab. BAB IV
·
Dalam buku yang menjadi panduan yaitu buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani struktur bukunya sudah baik dan tersusun dengan rapi, hanya saja cara penulisan dalam buku ini masih kurang rapi karena masih banyaknya penulisan kata yang salah dan peletakan tanda bacanya kurang tepat, penjelasan dalam penyajian materi juga sudah baik karena telah dijelaskan secara terperinci dan telah menggunakan pendapat dari beberapa ahli mulai dari ahli dalam negeri maupun luar negeri.
·
Kata-kata yang digunakan pengarang dalam menjelaskan materi sudah dapat di mengerti walaupun ada beberapa kata yang sukar dipahami dan juga pengarang membuat beberapa contoh cari penjelasan yang telah ia buat. Sedangkan pada jurnal Negara Hukum Indonesia
Kebalikan Nachtwachterstaat yang juga membahas beberapa tentang Negara hukum struktur dalam penyusunan isi informasi jurnalnya sudah baik, materi yang masuk sudah baik dan juga jelas karena dengan penguatan refrensi langsung dari UUD 1945. ·
Isi jurnal dikatakan baik juga karena dalam pembuatannya peneliti meneliti dengan nyata apa yang akan di rangkum dalam jurnal ini dan dalam pembuatan jurnal ini juga menggunakan metode sehingga dapat memperkuat kepercayaan si pembaca pada jurnal ini. Hanya saja materi yang di paparkan tidak selengkap pada buku utama buku Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani.
·
Cara penulisan dalam jurnal ini sudah baik dan rapi sehingga enak dilihat mata dan tidak membingungkan si pembaca juga. Dan juga dalam jurnal ini peneliti juga banyak menggunakan refrensi buku. BAB V
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan Jurnal yang Terkait, dalam pembahasannya paling menonjol yaitu pemahaman HAM ini lebih menuju dalam ajaran Islam.
·
Di dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh ini masih bersifat teori atau pengetahuan sehingga kurang mempermudah pembaca untuk mengerti pemahaman tentang HAM, sedangkan dengan jurnal ini lebih spesifik lagi dengan contoh gambaran yang pernah terjadi mengenai HAM dan dilengkapi dengan isu-isu mengenai HAM yang dapat mempermudah pembaca untuk lebih memahami tentang HAM.
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan jurnal yang terkait, secara keseluruhan bab ini sudah dikatakan cukup baik dari segi pemamahan materi, hanya saja lebih spesifik lagi dalam mendalami isi dari materi nya. BAB VI
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, terdapat pendahuluan didalam bab ini yang mempermudah pembaca menganalisis tentang materi yang akan dipaparkan dibab ini. Sedangkan pada buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu tidak terdapat pendahuluan.
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, terdapat sejarah lahirnya dari ketahanan nasional, sedangkan pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Payerli Pasaribu tidak terdapat sejarah terlahirnya ketahanan nasional. Sehingga pembaca tidak mengetahui secara rinci bagaimana ketahanan nasional tersebut muncul.
·
Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, pembahasan tentang ketahanan nasional sudah baik dan luas penjelasan yang ada dibab ini sehingga pembaca dapat lebih mengerti. Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Payerli Pasaribu juga sudah baik didalam penjelasan yang terkait dengan ketahanan nasional apalagi ditambahkan pembahasan tentang geostrategi terhadap ketahanan nasional tersebut.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, cara penulisan menggunakan apa style.
·
Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh, terdapat rangkuman dan latihan soal, sehingga pembaca tahu sampai dimana pemahamannya tentang materi ini. Sedangkan di buku Pendidikan Kewarganegaran karangan Payerli Pasaribu, tidak terdapat rangkuman dan latihan soal, sehingga pembaca tidak tahu sampai dimana pemahamannya tentang materi ini, dan kemungkinan beberapa pembaca yang ingin mengambil inti sari atau kesimpulan dari materi mengalami kesusahan karena harus membaca keseluruhan materi yang disajikan pada buku tersebut. BAB VII
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan Jurnal yang terkait ini sudah dikatakan sudah bagus dari segi pemahaman materi.
·
Buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh dan Jurnal yang terkait, secara keseluruhan hampir membahas sub bab yang sama dan adanya isi sub bab yang memilki isi yang sama.
·
Di dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sarbaini Shaleh tidak terdapat pemahaman yang dihubungkan kepada Islam. Sedagkan Jurnal lebih dilengkapi lagi pemahaman dalam Islam, dan adanya ditemukan sub bab yang memiliki isi yang berbeda. Di jurnal juga lebih diluaskan lagi langsung menuju masalah-masalah mengenai mmasyarakat madani, hal ini sangat baik jika di dalam buku ini juga lebih mendalam lagi ke segi masalah yang membantu pembaca memahami isi materi dari sub bab yang dibahas. Secara keseluruhan bab ini sudah bagus.
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Buku
karangan
Sarbaini
Saleh,
S.Sos.,
M.Si
yang
berjudul
Pendidikan
Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani ini mempunyai tujuan yang bagus dan sangat membangun untuk para pembaca. Setelah membaca buku ini maka para pembaca akan mendapat ilmu pengetahuan dan informasi yang penting dan sangat bermanfaat bagi dirinya yang belum diketahui sebelumnya. Hanya saja masih ada kekurangan dalam buku ini seperti penggunaan bahasa yang sukar untuk dipahami dan tidak adanya indeks pada buku ini. Begitu pula dengan peletakan tanda bacanya juga masih banyak yang kurang tepat lagi. Buku ini juga tidak mempunyai rangkuman dan juga latihan sehingga pembaca tidak bisa mengukur sejauh mana ini telah memahami materi yang telah ia kuasai.
4.2 Saran Buku
karangan
Sarbaini
Saleh,
S.Sos.,
M.Si
yang
berjudul
Pendidikan
Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani memiliki keunggulan dan kelemahan dari berbagai macam segi, baik dari segi format dan penulisan struktur buku, penggunaan bahasa, penggunaan tanda baca, kualitas isi buku dan sebagainya. Jadi, apa yang menjadi keunggulan ini maka hendaknya di tingkatkan lagi agar kualisas buku ini semakin peningkat dan para pembaca semakin semangat untuk membacanya beberapa tahun kedepannya. Dan apa yang menjadi kelemahan dari buku ini hendaknya diperbaiki agar kesempurnaan buku ini tercapai.
DAFTAR PUSTAKA
Saleh, Sarbaini. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Masyarakat Madani. Bandung: Citapustaka Media Perintis. Pasaribu, Payerli. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan: Edisi Revisi. Medan: Unimed Press. jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article//56/57 http://digilib.uinsby.ac.id/8316/2/Bab%202.pdf http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/247 ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/541 jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56 ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/viewFile/1157/1067
Related Documents 171j1w
C B R Pendidikan Kewarganegaraan 3f456d
November 2020 0
Pendidikan Kewarganegaraan 3k5p5y
April 2020 269
Pendidikan Kewarganegaraan 3k5p5y
April 2020 25
9. Pendidikan Kewarganegaraan 71k4b
April 2020 144
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan 2y5h6u
April 2020 28
Makalah Pendidikan Kewarganegaraan 2y5h6u
December 2019 98More Documents from "amel" 6o4723
C B R Pendidikan Kewarganegaraan 3f456d
November 2020 0
2. Spo Serah Terima Jenazah 22324x
December 2020 0
4. Asuhan Kebidanan Dengan Erosi Portio.pdf 1u373g
December 2019 77
Penyusunan Dokumen Rs: Tim Akreditasi Snars-1 Rs Baiturrahim Jambi 2018 4d445i
July 2020 0
Chapitre 03 L'inventaire Permanent 4y4m2a
November 2019 39