Bahann Ajar Kelembagaa K3 2q6j4y

PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN KEAHLIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Direktur Hubungan Industrial Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIMA KARYA Profesi : 1.Pengelola Klinik Hubungan Kerja 2.Nara Sumber Ketenagakerjaan 3.Penasehatan Hubungan Industrial 4.Penasehat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 5.Pemerhati Hubungan Industrial

H. Iskandar Dwidjoyatono, SH Jogjakarta,09 Maret 1952

Mantan Direktur Hubungan Industrial dan DirekturPemberdayaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan KEMENAKERTRANS ( Tahun, 2005 s/d 2010 ) Rumah : Komplek Pndok Surya Blok P No 5 Kr Tengah, Ciledug, Tangerang – Banten 15157 Telp. (021) 7316717, Hp. 0811854389 Pin BB. 208FA413 E-mail : [email protected]

“ Allahhumma Antas Salamu Wa Minkas Salamu Fahayyina Robbana Bis Salam “ Artinya : Ya Allah Engkau pemberi KESELAMATAN dan dari-Mu KESELAMATAN, maka hidupkanlah kami ya Allah dengan KESELAMATAN.

3

KELEMBAGAAN K3 • • • •

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan Jasa K3 Dewan K3 Nasiomal (DK3N)

• • • • • • •

Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (A2K3) Asosiasi Ahli K3 Konstruksi (A2K4) Ikatan Ahli Keselamatan Kerja Indonesia (IAKI) Asosiasi Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknik Indonesia (APITINDO) Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia (LK3I) Himpunan Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKASI) Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) Persatuan Dokter Okupasi Indonesia (PERDOKI) Konsil Nasional K3 Indonesia (KNKI)

• • •

PROFESI K3 • • • • • • • • • • •

Ahli K3 Umum Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan Ahli K3 Pesawat Angkat (Crane) Ahli K3 Konstruksi Ahli K3 Kimia Ahli K3 Penanggulangan Kebakaran Ahli Radiografi Inspektur Las (WI) Operator Pesawat Uap/Crane/Forklift/Lift Petugas Kebakaran Petugas K3 Kimia

PARADIGMA PENGAWASAN K3 1996 1994 1992

SMK3-Permenaker No.05/1996 Fihak III PJK3-Permenaker No.04/1995 Ahli K3-Permenaker No.02/1992

1988 1987 1970

PJIT Uap-Kepmenaker No.1261/1988 P2K3-Permenaker No.04/1987 UU No.1/1970

Era VR 1910 Pengawasan /inspeksi langsung oleh Pem.

Proses transformasi dari rawing ke steering Privatisasi inspeksi K3 Stakeholder K3 Era Undang-undang Keselamatan Kerja No.1/1970

Kebijakan

Unit Pengawasan

UU No.13/2003 UU No.1/1970 UU No.21/2003 UU No.32/2005

Kab/Kota

PMP No.14/1957 dgn perubahannya PMP No.7/1965

Lembaga Hyperkes

Kep.Men No.155/1984

Per.Men No.04/1987

Propinsi

Pusat

P2K3

Per.Men No.04/1995 PJ Diklat K3 Asosiasi K3

Keppres No. 12/2001 Keppres No. 59/2002

AD/ART

Terwujudnya Pengawasan Ketenagakerjaan Secara Mandiri (Independent), Tidak Memihak, (Fair Treatment), Profesional dan Seragam (Equal Implementation) di Seluruh Indonesia

BNSP

BSN

Profesional K3

KAN JARAK LSM (anak)

Departemen Terkait Internal Depnakertrans

PT. Jamsostek Perguruan Tinggi

DK3N

PJK3 Inspeksi

AD/ART

JEJARING KERJA

Kebijakan

Lembaga Pengawasan SDM Pengawasan

Strategi 1. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait baik dalam manupun luar negeri 2. Pengembangan budaya dan etos kerja 3. mitra kerja (Stake Holder) dalam pengawasan ketenagakerjaan 4. Pemantapan sistem pengawasan ketenagakerjaan 5. Pengembangan strategi dan program dalam rangka pencapaian penanganan substansi teknis Pengawasan Ketenagakerjaan .

Auditor SMK3 Pengawas Ketenaga kerjaan

Korwas PPNS

Ahli K3

Per.Men No.05/ 1996 UU No.13/2003 UU No.1/1970 UU No. 3/1992 UU No.21/2003 UU No.32/2005 UU No. 8/1981 PP. No 19/1974

Per.Men No.04/1987 Per.Men No.02/ 1992

PEMBINAAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3)

LATAR BELAKANG

Penjelasan pasal 1 ayat (6) :  desentraliasi pelaksanaan pengawasan  diataati UU secara meluas  terjaminnya pelaksanaan secara seragam diseluruh Indonesia  perlu staf tenaga pengawasan : *  cukup * berkualitas  tidak dapat dari Depnakertrans sendiri  wewenang Menteri untuk menunjuk Ahli K3 di : * instansi pemerintah * swasta

DASAR HUKUM

   

 

Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 5 UUKK No.1 Tahun 1970 Pasal 13 ayat (2); 14 ayat (1) dan 25 UU Uap 1930 Pasal 30 Per.Uap Tahun 1930 Pasal 3 ayat (2) Per.Menaker No. 04/MEN/1987

Per.Menaker No.Per-02/MEN/ 1992 Pasal 6; 7 huruf f ; 8 ayat (2) huruf h dan I, (3); 15 Per.Menaker No. 04/MEN/1995

PENUNJUKAN AHLI K3 Pasal 2 Per.Menaker No.02/MEN/1992

MENAKER DIRJEN BINAWAS

AHLI K3 PERUSAHAAN

PERUSAHAAN JASA k3

TK > 100 orang TK < 100 orang dengan :bahan,proses,alat,instalasi - resiko besar

TATA CARA PENUNJUKAN AHLI K3

Persyaratan (Ps.3 Bab II)  S 1 + pengalaman 2 tahun  SARMUD +pengalaman 4 tahun  Sehat  Kelakuan baik  Bekerja penuh  Lulus seleksi Tim Penilai

MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

PERMOHONAN Ps. 4

MENAKER cq. Dirjen Binawas

TIM PENILAI Ps. 5,6

SK PENUNJUKAN Ps. 7

• 3 tahun • dapat diperpanjang • dapat dicabut

MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3 PERMOHONAN TERTULIS Ps.4 (1)

Lampiran Ps.4 (2) a. C.V b. Pengalaman K3 c. Ket.Sehat d. Ket.Psikotest e. Ket.Kelakuan baik f. Pernyataan bekerja penuh g. FC ijasah/STTB h. Sertifikat diklat K3 i. Pas Foto (berwarna)

MENAKER cq. DIRJEN Binawas

TIM PENILAI Ps.6 (1) Syarat istrasi (2) Kemampuan teknis *

PERTIMBANGAN Ps.5 (1)

KEMAMPUAN TEKNIS Ps.6 ayat MEKANISME PENUNJUKAN (2) AHLI K3   

Identifikasi Evaluasi Pengendalian masalah-masalah K3

PERPANJANGAN SESUAI PROSEDUR Ps.4 ayat (1),(2) PENUNJUKAN • FC SK Penunjukan AHLI K3 - Ps. 7

• Evaluasi pengurus/ pimpinan

• Rekapitulasi laporan  Tim Penilai dapat menguji kembali

PENCABUTAN SK - Ps. 8

(1) Tidak berlaku : • mutasi • mengundurkan diri • meninggal dunia (2) Dicabut : • melanggar peraturan K3 • kesalahan • membuka rahasia

KEWAJIBAN Kewajiban (Ps. 9) : DAN  melaksanakan SK WEWENANG - BAB III  melapor ke Menaker cq. Dirjen Binawas o P2K3 : 3 bulan; o PJK3 : setiap pemeriksaan

 tembusan laporan : o Disnaker setempat; o Propinsi o Dir.PNKK

KEWAJIBAN DAN Wewenang (Ps. 10) : WEWENANG  memasuki tempat kerja BAB III  meminta keterangan  memonitor,memeriksa,menguji,menganalisis,  mengevaluasi,memberi syarat,pembinaan K3 : o keadaan & fasilitas keja; o keadaan mesin pesawat,alat-alat kerja, instalasi, peralatan; o penanganan bahan; o proses produksi; o sifat pekerjaan; o cara kerja; o lingkungan kerja;

LAPORAN AHLI K3 -

Ps. 9

1. Laporan Rencana Pemeriksaan 2. Persetujuan Kegiatan PENGAWAS SPESIALIS

AHLI K3

3. Laporan Kegiatan 4. Ijin, Pengesahan, Sertifikat

ISI LAPORAN RENCANA PEMERIKSAAN

 JADWAL PEMERIKSAAN    

OBYEK PEMERIKSAAN METODE PEMERIKSAAN STANDAR/PEDOMAN TEHNIS (ref.) SARANA/ALAT BANTU :

- merk alat - nomor serie - tahun pembuatan - kalibrasi terakhir

CONTOH : SERTIFIKAT AHLI K3 KIMIA

depan

CONTOH : SERTIFIKAT AHLI K3 KIMIA

belakang

CONTOH : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN AHLI K3 KIMIA

depan

CONTOH : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN AHLI K3 KIMIA

belakang

CONTOH : SERTIFIKAT PETUGAS K3 KIMIA

depan

CONTOH : SERTIFIKAT AHLI K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN

depan

CONTOH : SERTIFIKAT AHLI K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN

belakang

CONTOH : SERTIFIKAT AHLI K3 UMUM

depan

CONTOH : SERTIFIKAT AHLI K3 UMUM

belakang

CONTOH : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN AHLI K3 UMUM

depan

CONTOH : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN AHLI K3 UMUM

belakang

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

(P2K3)

BAB VI PEMBINAAN Pasal 10 UU KK No.1 Tahun 1970 MENAKER DIREKTUR

PEG. PENGA WAS

• DEP/DINAS

AHLI K3

PANITIA BANDING

RETRIBUSI

• POLI. PRSH •JASA KESEH

• LUAR DEPNAKER

• PEMERINTAH

• SWASTA

DOKTER PRSH

- INDUSTRI - JASA ----PJIT

P2K3 • PRSH

P2K3 Organisai bipartit di tingkat perusahaan yang dibentuk sebagai wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan

TUGAS Memberikan saran dan POKOK pertimbangan di bidang K3 kepada pengusaha/ pengurus tempat kerja (diminta maupun tidak)

P2K3 Latar Belakang

   

MANFAAT

   

Meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan Mempercepat birokrasi Mempercepat pengambilan keputusan Pengawasan tidak langsung

Mengembangkan kerjasama bidang K3 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap K3 Forum komunikasi dalam bidang K3 Menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja

EFEKTIVITAS P2K3 ?

Tujuan

• Agar setiap TK terjamin keselamatannya u/ kesra hidup & meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional • Agar orang lain yg berada di tempat kerja terjamin keselamatannya • Agar sumber produksi dapat dipakai secara aman & efisien

DASAR 1. Pasal 10, Undang-undang No. 1 tahun 1970 jo. HUKUM

Per.Menaker No. PER04/MEN/1987

2.

Kep.Menaker No. Kep.155/MEN/1987

Fungsi

• •

Menghimpun dan mengolah data K3 Membantu, menunjukan dan menjelaskan :    

Faktor bahaya Faktor yang mempengaruhi efisiensi dan prod’s APD Cara dan sikap kerja yang benar dan aman

• Membantu pengusaha atau pengurus :  Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja  Melakukan tindakan koreksi dan alternatif  Mengembangkan sistem pengendalian bahaya  Mengevaluasi penyebab kec. dan PAK  Mengembangkan penyuluhan dan penelitian  Pemantauan gizi kerja dan makanan  Memeriksa kelengkapan peralatan K3  Pelayanan kesehatan tenaga kerja  Mengembangkan lab. dan interpretasi hasil pemeriksaan  Menyelenggarakan istrasi K3 • Membantu menyusun kebijakan manajemen K3 dan pedoman kerja

Peran Ahli K3

• •

Program Kerja P2K3

Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional Memfollow up rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural • • • • • • • • • • •

Safety meeting Inventarisasi permasalahan K3 Indentifikasi dan inventarisasi sumber bahaya Penerapan norma K3 Inspeksi/ safety patrol Penyelidikan dan analisa kecelakaan Pendidikan dan latihan Prosedur dan tata cara evakuasi Catatan dan data K3 Laporan pertanggungjawaban Penelitian

OUT COME P2K3

• Rekomendasi K3 • Laporan

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kepada Yth.: Pimpinan Perusahaan ………

Perusahaan : Alamat :

Rekomendasi No.

Bahaya Potensial

Kemungkinan Kecelakaan

Rekomendasi

1

2

3

4

Tembusan kepada Yth.: 1. Kadisnaker ……

…………., tanggal-bulan-tahun Ketua P2K3 …………………………..

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kepada Yth.: Ka.Disnaker ………

Perusahaan : Alamat :

LAPORAN No.

Tanggal

Kegiatan

Keterangan

1

2

3

4

Tembusan kepada Yth.: 1. Pimpinan Perusahaan ……

…………., tanggal-bulan-tahun Ketua P2K3 …………………………..

REKOMENDASI Adalah saran pertimbangan kepada pihak-pihak yang terkait Sifat rekomendasi :  Tidak mengikat  Tidak dapat memaksa Recommendation (Oxford dictionary) berarti mengatakan yang baik kepada orang lain atau pernyataan/dokumen tentang sesuatu kepada seseorang agar dapat mempertimbangkan dengan baik

REKOMENDASI Lembaga K3 yang diberikan tugas untuk memberikan rekomendasi K3 oleh ketentuan peraturan :  Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/DK3N  Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah/DK3W  Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja/P2K3

REKOMENDASI Dalam pasal 2 Kep. Menaker No. Kep.155/MEN/1984 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja DK3N, DK3W dan P2K3, disebutkan tentang Tugas Pokok nya : a. DK3N sebagai suatu badan pembantu di tingkat nasional ialah memberikan saran-saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Pemerintah cq. Meneteri Tenaga Kerja; b. DK3W… c. P2K3 sebagai suatu badan pembantu di tempat kerja memberikan saran-saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak kepada pengusaha/pengurus tempat kerja ybs. jo. pasal 4 ayat (1) Per.Menaker No. Per-04/MEN/1987

LAPORAN

 Apa yang dilaporkan (substaansi/isi)  Kepada siapa melaporkan (tepat sasaran)  Siapa yang melaporkan (konpeten)  Kapan melaporkan (tepat waktu)

LAPORAN KECELAKAAN Alasan keengganan pekerja melaporkan kecelakaan : 1. Takut tindakan disiplin/teguran – tidak mengijinkan seseorang u/ memberikan berita buruk 2. Khawatir akan reputasi (record-spoiling) 3. Birokratis 4. Takut diobati atau tidak menyukai petugas medik 5. Menghindari terhentinya pekerjaan 6. Ingin menjaga catatan pribadi yang bersih atau khawatir catatan penilaian negatif (konduite) 7. Menghindari pertanyaan 8. Melindungi tingkah laku orang lain 9. Tidak memahami pentingnya laporan kecelakaan 10. Dianggap tidak ada manfaatnya

Principles of OSH, NSC

LAPORAN KECELAKAAN Barriers to Reporting : why incidents are not reported 1. Fear : afraid of being reprimanded 2. Red-tape : make it easy to report, leave the complex process to recordables 3. Inexperiences : educate people so that they take the necessary action. The attitude of “nothing serious happened” come from inexperience 4. Embarrassment : “what will they say if I report it” 5. Record-spoiling : when there’s only 1 day left in the contest (zero accident awarding) 6. Repercussions : change the emphasis from number of accident reported to quality of work safety, etc. 7. No : individuals identify concerns, but nothing is done. Principles of OSH, NSC

LAPORAN KECELAKAAN SOLUSI : 1. Pendidikan K3 2. Penghargaan (rewards of reporting all incident) 3. Simplifikasi sistem laporan 4. Beri perhatian kpd setiap usaha untuk memperbaiki sistem laporan 5. Beri respon/tanggapan setiap temuan faktor penyebab kecelakaan 6. Tindak lanjuti saran tindakan koreksi yang diberikan

LAPORAN KECELAKAAN LAPORAN EFEKTIF  berisi temuan faktor penyebab kec. yang tepat  dapat membantu rencana perbaikan dg tepat & efektif

Laporan dapat efektif bila investigasi kec. dilakukan dengan optimal ref. Per. Menaker No. Per-03/MEN/1996 ttg Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

INVESTIGASI KECELAKAAN

INVESTIGASI KECELAKAAN YANG BAIK

a. Mengungkap data & fakta secara maksimal b. Mengumpulkan informasi maksimal c. Menarik kesimpulan sacara tepat

TINDAKAN PERBAIKAN 1) Buat sebanyak mungkin alternatif tindakan koreksi. Satu atau dua saran tidak dpt memberikan upaya pencegahan secara maksimal. Tindakan perbaikan dpt dilakukan terhadap : peralatan, lingkungan kerja, pekerja, manajemen. 2) Saran pendapat dari pekerja. Saran dr pekerja waktu interview biasanya kritis. ybs memperhatikan kondisi dan situasinya dari waktu ke waktu dan sering memberikan yang terbaik, biaya murah dan mudah dilaksanakan

TINDAKAN PERBAIKAN 3) Evaluasi tindakan prioritas dari rekomendasi yang ada dengan pertimbangan :  Efektif (efectiveness)  Murah (low-cost)  Dapat dilaksanakan (feasible)  Yakin akan berhasil (reliable)  Dapat diterima (acceptable)  Bermanfaat meningkatkan produktivitas (effect on productivity)  Waktu yg dibutuhkan u/ menerapkan (time required to implement)

KEBIJAKAN PEMBINAAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( PJK3 )

LATAR BELAKANG

 Untuk

menangani K3 tidak harus oleh pemerintah sendiri

 Privatisasi

K3 memberikan peluang kesempatan kerja dan meningkatkan profesionalisme K3

LATAR BELAKANG



Dalam perdagangan internasional fasilitas pemeriksaan/pengujian yang dilakukan pemerintah dianggap subsidi dan tidak netral



Pengguna jasa pemeriksaan/ pengujian terhindar dari beban psikologis



Kep.Men. 1261/1988 tentang PJIT pesawat uap tidak sesuai lagi

PENGERTIAN

PJK3 : Perusahaan yang usahanya dibidang K3 untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat - syarat K3 sesuai dengan peraturan perundangan

PENGERTIAN

 Pemeriksaan

dan pengujian teknik adalah riksa-uji yang dilakukan pada keadaan mesin, pesawat, alat, peralatan kerja, bahan, sifat pekerjaan, cara kerja,proses produksi

 Pemeriksaan

dan pengujian kesehatan kerja adalah  pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja

DASAR HUKUM

 Pasal

3 dan 4 UUKK No. 1 Tahun1970  Pasal 20 ayat (1) UU Uap 1930  Per.Menaker No. o2/MEN/1992 

Per. Menaker No.Per-04/MEN/ 1995

RUANG LINGKUP Ps. 3

Konsultan  Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, Instalasi Teknik K3  Pemeriksaan dan pengujian  Pemeriksaan/Pengujian dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja  Audit K3  Pembinaan K3 

JENIS KEGIATAN Ps. 4





PJK3 Riksa-Uji Teknik :  Pes.Uap dan Bejana Tekan  Listrik  Penyalur Petir dan Peralatan Elektronik  Lift  Instalasi Proteksi Kebakaran  Konstruksi Bangunan  Pesawat Angkat dan Angkut  Pesawat Tenaga dan Produksi  DT dan NDT

PJK3 Riks-Uji dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja :  Kesehatan Tenaga Kerja 

Lingkungan Kerja

PERSYARATAN BAB II Ps. 7

 

   

Badan Hukum SIUP NPWP Wajib Lapor Ketenagakerjaan Peralatan Ahli K3/Tanaga Tehnis

PROSEDUR dan TATA CARA BAB II Ps. 8

PERMOHONAN

MENAKER cq Dirjen Binawas

-Akte perushaan -SIUP -Ket.domisili TIM PENILAI -NPWP -Daftar alat -Struktur organisasi -Wajib Lapor Ketenagakerjaan -SK Ahli K3/Dokter Pemeriksa/Ten.Tehnis -Daftar riwayat hidup -Pas foto (berwarna)

Keputusan ( 3 bulan ) ditolak – diterima

alasannya ?

SK PENUNJUKAN  2 tahun : - dapat diperpanjang - dapat dicabut

HAK DAN KEWAJIBAN BAB III Ps. 11 KEWAJIBAN

HAK Melakukan kegiatan seseuai SK  Menerima imbalan seseuai kontrak  Mendapatkan pembinaan dan bantuan teknis dari pejabat K3 setempat 

Mentaati ketentuan peraturan  Mengutamakan misi K3  Membuat kontrak yang memuat secara jelas hak dan kewajiban  Menyimpan dokumen kegiatan selama 5 tahun  Lapor/konsul dengan pejabat K3 setempat 

PERPANJANGAN Ps. 10

Masa berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang  Prosedur sesuai Ps.8 (2)  Daftar kegiatan selama penunjukan  Diajukan paling lambat 1 bulan sebelum SK berakhir 

CONTOH : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PJK3 PABRIKASI

depan

CONTOH : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PJK3 PABRIKASI

belakang

KEPMENAKER No. KEP. 155/MEN/84 PENYEMPURNAAN KEPMENAKERTRANS NO. 125/MEN/82, TTG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA DK3N, DK3W DAN P2K3

DASAR HUKUM



 







UU No. 14/1969 ttg Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja UU No. 1/1970 ttg Keselamatan Kerja Keppres RI. No. 45/M/1983 ttg Pembentukan Kabinet Pembangunan IV Keppres RI. No. 15 th 1984 ttg Susunan Organisasi Departemen Kepmenaker No. 199/Men/1983 ttg Organisasi dan Tata Kerja Depnaker Kepmenaker No. 125/Men/82

Nama dan Kedudukan DK3N

Depnaker

(Ibu Kota Negara RI)

(Ibu Kota Negara RI)

DK3W

DK3W

(Ibu Kota Propinsi)

(Ibu Kota Propinsi)

P2K3

Kandep

(Tempat Kerja Bersangkutan)

(Ibukota Kab/Kota)

P2K3 (Tempat Kerja Bersangkutan)

Tugas Pokok dan Penunjang Operasional DK3N

DK3W

P2K3

a. Memberikan Saran-saran masalah K3 b. Memberikan Pertimbangan masalah K3 c. Membantu Pembinaan K3

Pemerintah (Menakertrans)

Pem Prop (Ka.Kanwil)

Perusahaan

(Pengusaha/ Pengurus)

Fungsi DK3N : Menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan K3 di Tk. Nas dan Propinsi-propinsi yg bersangkutan serta membantu Menteri dlm membina : -Membina DK3W -Melaksanakan penelitian -Pendidikan -Latihan -Pengembangan -Memasyarakatkan dan membudayakan K3

Fungsi DK3W : Menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan K3 di Propinsi yg bersangkutan serta membantu Ka.Kanwil dlm membina P2K3

P2K3 : Menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan K3 yg bersangkutan serta membantu Pengusaha/pengurus tmpt kerja mengadakan serta meningkatkan penyuluhan, pengawasan latihan dan penelitian K3 di tempat kerja yang bersangkutan

Keanggotaan

DK3N :  Unsur-unsur Pemerintah, Organisasi Buruh/Karyawan,  Organisasi Pengusaha, Organisasi Profesi di Bid K3 dan badan-badan lain yg dianggap perlu.  Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul tertulis dari instansi/badan/organisasi yang diwakilinya

Keanggotaan DK3W :

 Unsur-unsur Pemerintah, Organisasi Buruh/Karyawan,  Organisasi Pengusaha, dan badanbadan lain yg dianggap perlu.  Diangkat dan diberhentikan oleh Dirjen atas usul tertulis dari instansi/badan/organisasi yang diwakilinya

P2K3 :

 Organisasi Buruh/Karyawan dan Pengusaha/Pengurus tempat Kerja  Diangkat oleh Pengusaha dan disahkan oleh Ka.Kanwil

Rapat-rapat Organisasi

Frek

Pimpinan

DK3N

1 kl tiap 3 Bln

Ketua

DK3W

1 kl tiap 3 Bln

Ketua

P2K3

1 kl tiap 1 Bln

Ketua

Rakons DK3N dgn DK3W

1 kl tiap 1 Thn

Rakons DK3W dgn P2K3

1 kl tiap 1 Thn

- Rapat DK3N, DK3W, P2K3 sah apabila dihadiri sekurangkurangnya ½ + 1 dari jml anggota masing-masing - Keputusan dpt diambil dgn cara musyawarah utk mencapai mufakat

Pembiayaan

DK3N :

Dari Depnaker, dgn tdk menutup kemungkinan bantuan dari Departemen Teknis serta sumber lain yg sah

DK3W :

Dari Pemerintah Daerah, dgn tdk menutup kemungkinan bantuan dari sumber lain yg sah

P2K3 :

Dari Perusahaan/instansi tempat kerja yg bersangkutan Dokumen Direktorat Pemberdayaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan DEPNAKERTRANS 2009