Bab 2f602z
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report r6l17
Overview 4q3b3c
& View Bab as PDF for free.
More details 26j3b
- Words: 4,600
- Pages: 22
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan sendiri adalah prasarana yang diperuntukkan baik gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung yang dimaksud salah satunya adalah fasilitas penyeberangan yang layak. Dalam menentukan fasilitas penyeberangan yang layak, ditentukan berdasarkan besarnya arus pejalan kaki yang menyeberang jalan dan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Dimana antara pergerakan arus lalu lintas dan keselamatan penyeberang jalan terjadi proses penawaran. Semakin tinggi arus lalu lintas maka akan menyebabkan semakin tinggi pula tundaan penyeberang jalan yang pada gilirannya semakin tinggi pula risiko yang diambil penyeberang jalan apabila tidak terdapat fasilitas yang memadai. Dari penjelasan tersebut, maka ada 3 komponen penting dari lalu lintas dalam menentukan fasilitas penyeberangan yang layak, yaitu pejalan kaki yang menyeberang jalan, kendaraan yang melintas, dan jalan raya sebagai jalur lalu lintas. 2.1.1 Pejalan Kaki Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, yang dimaksud dengan pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata 4
5
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) Menurut Abubakar, 1996 (dalam Veridiana, 2008), ada beberapa upaya untuk penanganan keselamatan pejalan kaki, yaitu: 1) Tersedia fasilitas pejalan kaki yang bebas gangguan; 2) Pengaturan pada penyeberangan jalan; 3) Penyediaan jembatan penyeberangan yang lebih banyak; 4) Penyediaan pagar tepi jalan untuk mencegah pejalan kaki menyeberang semaunya; 5) Pencegahan kendaraan dengan kecepatan tinggi; 6) Penyediaan rambu-rambu lalu lintas; 7) Patroli sekolah pada fasilitas penyeberangan anak-anak sekolah; 8) Pengurangan kecepatan di zona lindungan anak; 9) Pemasangan penerangan jalan di waktu malam. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas. Adapun hak pejalan kaki adalah sebagai berikut: 1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain; 2) Pejalan kaki berhak mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan; 3) Jika belum tersedianya fasilitas penyeberangan, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatannya. Adapun kewajiban pejalan kaki menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1) Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; 2) Berjalan pada bagian jalan paling tepi; 3) Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
6
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014, kebutuhan ruang jalur pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia. Dimensi tubuh manusia yang lengkap adalah 45 cm untuk tebal tubuh sebagai sisi pendeknya, dan 60 cm untuk lebar bahu sebagai sisi panjangnya. Kebutuhan ruang minimum untuk berdiri, bergerak, dan membawa barang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 Kebutuhan Ruang Gerak Minimum Pejalan Kaki
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3, 2014)
Pejalan kaki merupakan peserta lalu lintas dengan jumlah paling besar dibandingkan lalu lintas kendaraan. Pejalan kaki menjadi bagian dari sistem transportasi yang perlu dipertimbangkan. Maka dari itu, dalam melakukan proses perencanaan transportasi seharusnya perlu memperhatikan fasilitas pejalan kaki.
2.1.2 Kendaraan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan didefinisikan sebagai suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor sendiri adalah
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
7
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanis selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, dituliskan bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: 1.
Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
2.
Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk
pengemudi,
baik
dengan
maupun
tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi; 3.
Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,
baik
dengan
maupun
tanpa
perlengkapan
pengangkutan bagasi; 4.
Mobil barang yaitu setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus;
5.
Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
2.1.3 Jalan Raya Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan dapat dikelompokkan dalam beberapa arti, yaitu: 1.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan,
termasuk
bangunan
pelengkap
dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
8
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; 2.
Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
3.
Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,
perseorangan,
atau
kelompok
masyarakat
untuk
kepentingan sendiri; 4.
Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar biaya tol. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan umum
menurut statusnya dikelompokkan sebagai berikut: 1.
Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2.
Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3.
Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4.
Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
9
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) kota,
menghubungkan
pusat
pelayanan
dengan
persil,
menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. 5.
Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Dalam penggunaannya, jalan raya sebagai komponen lalu lintas
memiliki jalur lalu lintas. Menurut Silvia Sukirman (1994), jalur lalu lintas (travelled way = carriage way) adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur (lane) kendaraan. Lajur kendaraan sendiri adalah bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan beroda empat atau lebih dalam satu arah. Menurut Bina Marga (1997), jalur lalu lintas dapat terdiri atas beberapa lajur dengan tipe antara lain: 1. 1 jalur - 2 lajur - 2 arah (2/2 TB)
Gambar 2.1 Jalan 1 Jalur-2 Lajur-2 Arah (2/2 TB) (Sumber: Ditjen Bina Marga, 1997)
2. 1 jalur - 2 lajur - 1 arah (2/1 TB)
Gambar 2.2 Jalan 1 Jalur-2 Lajur-l Arah (2/1 TB) (Sumber: Ditjen Bina Marga, 1997)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
10
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 3. 2 jalur - 4 lajur - 2 arah (4/2 B)
Gambar 2.3 Jalan 2 Jalur-4 Lajur- 2 Arah (4/2 B) (Sumber: Ditjen Bina Marga, 1997)
4. 2 jalur-n lajur-2 arah (n/2 B) Keterangan: B = terbagi TB = tidak terbagi
2.2
Fasilitas Pejalan Kaki Fasilitas pejalan kaki merupakan bagian dari sistem transportasi yang digunakan untuk menyusuri jalan (trotoar), memotong jalan pada ruas jalan (penyeberangan), dan memotong jalan di simpang (pulau-pulau). Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan Tahun 1995, fasilitas pejalan kaki harus direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a)
pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar;
b) terjadinya kontinuitas fasilitas pejalan kaki yang menghubungkan daerah yang satu dengan yang lain; c)
apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengatur ataupun dengan dengan marka penyeberangan, atau tempat penyeberangan yang tidak sebidang. Jalur pejalan kaki yang memotong jalur lalu lintas berupa penyeberangan (zebra cross), marka jalan dengan lampu
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
11
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) pengatur lalu lintas (pelican cross), jembatan penyeberangan dan terowongan; d) fasilitas pejalan kaki harus dibuat pada ruas-ruas jalan di perkotaan atau pada tempat-tempat yang volume pejalan kaki memenuhi syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut; e)
jalur pejalan kaki sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa dari jalur lalu lintas yang lainnya, sehingga keamanan pejalan kaki lebih terjamin;
f)
dilengkapi dengan rambu atau pelengkap jalan lainnya, sehingga pejalan kaki leluasa untuk berjalan, terutama bagi pejalan kaki yang tuna daksa;
g) perencanaan jalur pejalan kaki dapat sejajar, tidak sejajar atau memotong jalur lalu lintas yang ada; h) jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa, sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air serta disarankan untuk dilengkapi dengan pohon-pohon peneduh; i)
untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan, sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan
Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan Tahun 1995, fasilitas pejalan kaki dapat dipasang dengan kriteria sebagai berikut: a)
fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi-lokasi dimana pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya;
b) tingkat kepadatan pejalan kaki atau jumlah konflik dengan kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai faktor dasar dalam pemilihan fasilitas pejalan kaki yang memadai; c)
pada lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum;
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
12
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) d) fasilitas pejalan kaki dapat ditempatkan di sepanjang jalan atau pada suatu kawasan yang akan mengakibatkan pertumbuhan pejalan kaki dan biasanya diikuti oleh peningkatan arus lalu lintas serta memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut. Tempat-tempat tersebut antara lain: e)
fasilitas pejalan kaki yang formal terdiri dari beberapa jenis berikut ini: (1) jalur pejalan kaki yang terdiri dari: (a) trotoar (b) penyeberangan: - jembatan penyeberangan - zebra cross - pelican cross - terowongan (c) non trotoar (2) pelengkap jalur pejalan kaki yang terdiri dari: (a) lapak tunggu (b) rambu (c) marka (d) lampu lalu lintas (e) bangunan pelengkap
2.2.1 Jenis Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, ketentuan penyediaan penyeberangan untuk pejalan kaki berdasarkan jenisnya dibagi, yaitu:
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
13
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 1. Penyeberangan Sebidang Penyeberangan sebidang merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki yang sebidang dengan jalan. Adapun jenis penyeberangan sebidang adalah sebagai berikut: a. Penyeberangan zebra Penyeberangan zebra merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi marka untuk memberikan batas dalam melakukan lintasan. Ketentuan penyediaan penyeberangan zebra menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut: 1) Terletak pada kaki persimpangan tanpa atau dengan alat pemberi isyarat lalu lintas; 2) Pemberian waktu penyeberangan bagi pejalan kaki menjadi satu
kesatuan
dengan
lampu
pengatur
lalu
lintas
persimpangan pada persimpangan yang memiliki lampu pengatur lalu lintas; 3) Apabila terletak pada kaki persimpangan jalan tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas, maka kriteria batas kecepatan kendaraan bermotor adalah < 40 km/jam. b. Penyeberangan pelikan Fasilitas untuk penyeberangan pejalan kaki sebidang yang dilengkapi dengan marka dan lampu pengatur lalu lintas. Ketentuan
penyediaan
penyeberangan
pelikan
menurut
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Terletak pada ruas jalan dengan jarak minimal 300 meter dari persimpangan, atau; 2) Pada jalan dengan kecepatan operasional rata-rata lalu lintas kendaraan > 40 km/jam.
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
14
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 2. Penyeberangan Tidak Sebidang Penyeberangan
tidak
sebidang
merupakan
fasilitas
penyeberangan bagi pejalan kaki yang terletak di atas atau di bawah permukaan tanah. Adapun jenis penyeberangan tidak sebidang adalah sebagai berikut: a. Jembatan penyeberangan orang Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014, jembatan penyeberangan merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki yang terletak di atas permukaan tanah dan digunakan apabila: 1) Penyeberangan zebra tidak dapat diadakan; 2) Penyeberangan pelikan sudah mengganggu lalu lintas kendaraan yang ada; 3) Ruas jalan memiliki kecepatan kendaraan yang tinggi dan arus pejalan kaki yang cukup ramai; 4) Ruas jalan dengan frekuensi terjadinya kecelakaan pejalan kaki yang cukup tinggi; Ketentuan pembangunan jembatan penyeberangan harus memenuhi kriteria: 1) Keselamatan dan kenyamanan para pemakai jembatan serta keamanan bagi pemakai jalan yang melintas di bawahnya; 2) Penempatannya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; 3) Estetika dan keserasian dengan lingkungan di sekitarnya. b. Terowongan Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014, terowongan merupakan fasilitas bagi pejalan kaki yang terletak di bawah permukaan tanah dan digunakan apabila:
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
15
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 1) Jembatan penyeberangan tidak dimungkinkan untuk diadakan; 2) Lokasi lahan memungkinkan untuk dibangun di bawah tanah.
2.2.2 Pemilihan Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, untuk menentukan jenis penyeberangan pejalan kaki yang tepat perlu memperhatikan kelayakannya terhadap fungsi jalan. Kelayakan jenis penyeberangan terhadap fungsi jalan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Pemilihan Tipe Penyeberangan Sesuai Fungsi Jalan Fungsi
Penyeberangan
Operasional
Penyeberangan
Pulau
Tidak Sebidang
Rambu
Sebidang
Jalan
A
C
C
C
Dua Jalur
B
A
C
C
Satu Jalur
B
A
C
C
Dua Jalur
B
A
B
B
Satu Jalur
B
A
B
B
C
B
B
A
C
C
C
C
Arteri Bebas Hambatan
Sub Arteri
Kolektor Satu Jalur Lingkungan Satu Jalur
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3, 2014)
Keterangan: A = Layak B = Semi Layak C = Tidak Layak
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
16
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, kriteria pemilihan penyeberangan sebidang dan tidak sebidang didasarkan pada rumus empiris (PV2), dimana P adalah arus pejalan kaki yang menyeberang ruas jalan sepanjang 100 meter tiap jam-nya (pejalan kaki/jam) dan V adalah arus kendaraan tiap jam dalam dua arah (kend/jam). P dan V merupakan arus rata-rata pejalan kaki dan kendaraan pada jam sibuk. Adapun kriteria pemilihan fasilitas penyeberangan berdasarkan rumus empiris (PV2) untuk penyeberangan sebidang dapat dilihat pada Tabel 2.3, sedangkan untuk penyeberangan tidak sebidang dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.3 Fasilitas Penyeberangan Sebidang Berdasarkan PV2
PV2
P
V
> 108
50 1100
300 500
Zebra cross
> 2 x 108
50 1100
400 750
Zebra
Rekomendasi
cross
dengan
lapak
tunggu > 108
50 1100
> 500
Pelican cross
> 108
> 1100
> 300
Pelican cross
> 2 x 108
50 1100
> 750
Pelican cross dengan lapak tunggu
> 2 x 108
> 1100
> 400
Pelican
cross
dengan
lapak
tunggu (Sumber: Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, 1995)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
17
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) Tabel 2.4 Fasilitas Penyeberangan Tidak Sebidang Berdasarkan PV2
PV2
P
V
Rekomendasi
> 5 x 109
100 – 1.250
> 5.000
Pelican/jembatan
> 5 x 109
> 1.250
> 2.000
Pelican/jembatan
> 1010
10 – 1.250
> 7.000
Jembatan
> 1010
> 1.250
> 3.500
Jembatan
(Sumber: Departemental Advice Note TA/10/80 dalam Idris, Zilhardi, 2007) Keterangan: P = Arus lalu lintas penyeberang jalan yang menyeberang jalur lalu lintas sepanjang 100 meter, dinyatakan dengan pejalan kaki/jam. V = Arus lalu lintas dua arah per jam, dinyatakan dalam kendaraan/jam.
2.2.3 Fasilitas Pendukung Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, fasilitas pendukung yang digunakan untuk pejalan kaki adalah sebagai berikut: 1. Rambu Detail rambu mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No 13/2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Adapun rambu-rambu yang berhubungan dengan pejalan kaki adalah sebagai berikut: a.
Rambu larangan, merupakan rambu yang berfungsi sebagai pernyataan pelarangan bagi pengguna jalan dalam hal ini pejalan kaki.
Gambar 2.5 Rambu Larangan (Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
18
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) b. Rambu peringatan, adalah rambu yang memiliki fungsi sebagai tanda peringatan apabila terdapat suatu bahaya atau tempat bahaya di jalan yang akan dilalui.
Gambar 2.6 Peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Gambar 2.7 Peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki dan anak-anak (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Gambar 2.8 Peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Gambar 2.9 Peringatan alat pemberi isyarat lalu lintas (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
19
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani)
Gambar 2.10 Peringatan lampu isyarat penyeberang jalan (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Gambar 2.11 Peringatan (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
c. Rambu perintah, yaitu rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh para pengguna jalan dalam hal ini diperuntukan para pejalan kaki.
Gambar 2.12 Perintah menggunakan jalur/lajur lalu lintas khusus pejalan kaki (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
d. Rambu petunjuk, yaitu rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pengguna jalan dalam hal ini pejalan kaki.
Gambar 2.13 Petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
20
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 2. Marka Marka yang berhubungan dengan pejalan kaki mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. Marka yang sering digunakan untuk fasilitas pejalan kaki adalah marka melintang sebagai marka penyeberangan pejalan kaki, yang berupa zebra cross dan marka dua garis utuh melintang. a. Marka zebra cross Marka jenis ini merupakan garis yang membujur dan disusun secara melintang dari jalur lalu lintas tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menyeberang (pelican crossing), seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.14. Garis yang membujur dibuat dengan panjang minimal 2,5 meter dengan lebar 30 sentimeter. Jarak tiap garis membujur memiliki jarak minimal yaitu 30 sentimeter dan maksimal 60 sentimeter.
Gambar 2.14 Marka zebra cross pada ruas jalan, dilengkapi dengan rambu penyeberang jalan (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
b. Marka 2 garis utuh melintang Marka jenis ini berupa 2 garis utuh yang diletakkan secara melintang dari jalur lalu lintas dengan alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menyeberang (pelican crossing), seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.12. Untuk ukuran
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
21
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) jarak antara 2 garis melintang ini minimal 2,5 meter dengan lebar garis melintang dibuat sebesar 30 sentimeter.
Gambar 2.15 Marka penyeberangan dua garis melintang sejajar (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
3. Pengendali kecepatan Salah satu alat yang dapat mengendalikan laju kecepatan kendaraan sebelum mencapai fasilitas penyeberangan sebidang yaitu jendulan. Jendulan ini adalah fasilitas yang dirancang dalam bentuk gangguan geometrik vertikal yang memberikan efek paksaan terhadap pengendara untuk mengurangi kecepatan dalam berkendara.
4. Lapak Tunggu Lapak tunggu dipasang pada jalur yang memiliki volume lalu lintas yang cukup besar dan diletakkan pada jalur lalu lintas yang lebar, dimana penyeberang jalan sulit untuk menyeberang dengan aman. Lebar lapak tunggu minimal 1,2 meter.
5. Lampu Penerangan Terletak setiap 10 meter dengan tinggi maksimal 4 meter. Bahan yang digunakan adalah bahan dengan daya tahan yang tinggi seperti metal dan beton cetak.
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
22
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 2.2.4 Prosedur Perhitungan Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki Penentuan fasilitas penyeberangan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang akan dievaluasi. Di antaranya adalah kepadatan lalu lintas dan banyaknya pejalan kaki. 1. Satuan mobil penumpang (smp) Satuan mobil penumpang atau smp merupakan satuan kendaraan yang melintas pada arus lalu lintas yang dikonversikan atau disamakan
dengan
Pengkonversikan
kendaraan
satuan
mobil
mobil
penumpang.
penumpang
menggunakan
ekivalensi mobil penumpang (emp) atau variabel pengali beberapa jenis kendaraan menjadi satu satuan yang sama yaitu smp. Nilai ekivalensi mobil penumpang pada jalan perkotaan dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. Tabel 2.5 Nilai Ekivalensi Mobil Penumpang untuk Jalan perkotaan Tak-Terbagi Emp Arus laluTipe jalan: Jalan tak
lintas total
terbagi
dua arah
MC HV
Lebar jalur lalu-lintas Wc (m) ≤6
>6
1,3
0,50
0,40
1,2
0,35
0,25
(kend/jam) Dua lajur tak terbagi (2/2 UD) Empat lajur tak terbagi (4/2 UD)
0 ≥ 1800 0 ≥ 3700
1,3
0,40
1,2
0,25
(Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997)
Tabel 2.6 Nilai Ekivalen Mobil Penumpang untuk Jalan perkotaan Terbagi dan Satu Arah Arah lalu- lintas Emp Tipe jalan: per lajur Jalan satu arah dan jalan terbagi HV MC (kend/jam) Dua lajur satu arah (2/1) dan Empat lajur terbagi (4/2D) Tiga lajur satu arah (3/1) dan Enam lajur terbagi (6/2D)
0 ≥ 1050 0 ≥ 1100
1,3
0,40
1,2
0,25
1,3
0,40
1,2
0,25
(Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
23
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) Dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), golongan kendaraan yang dikonversi ke dalam standar ekivalensi mobil penumpang (emp) adalah sebagai berikut: a. HV (Heavy Vehicle) atau kendaraan berat Kendaraan bermotor yang memiliki roda berjumlah 4 seperti bis, truk ber-as 2, truk ber-as 3 dan kombinasi truk yang sesuai dengan sistem klafisikasi Bina Marga. b. LV (Light Vehicle) atau kendaraan Ringan Kendaraan bermotor ber-as 2 yang memiliki roda 4 dengan jarak as 2 – 3 m seperti mobil penumpang, angkot, mikrobis, pick up, dan truk kecil sesuai sdengan sistem klasifikasi Bina Marga. c. MC (Motor Cycle) atau sepeda bermotor Kendaraan bermotor yang memiliki roda 2 atau 3 seperti sepeda motor dan kendaraan roda 3 yang sesuai dengan sistem klasifikasi Bina Marga.
2. Metode P-V Squared Metode untuk menentukan jenis fasilitas penyeberangan dengan menggunakan rumus PV2 yang didapatkan dari hasil perbandingan antara pejalan kaki yang melintas (P) dan arus kendaraan yang melintas (V) di jalan raya. PV2 dijadikan sebagai penentu untuk mengukur tingkat konflik pertemuan anatara arus kendaraan dengan pejalan kaki di sekitar titik lokasi. PV2 didapatkan dari perhitungan rata – rata 6 jam tersibuk dalam 1 hari. Gambar 2.16 merupakan grafik P-V untuk menentukan jenis fasilitas penyeberang jalan.
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
24
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani)
Gambar 2.16 Grafik Pemilihan Fasilitas Penyeberang Jalan (Sumber: Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, 1995) Catatan: 1)
Arus penyeberang jalan dan arus lalu-lintas adalah rata-rata arus lalu-lintas pada jam-jam sibuk.
2) Lebar jalan merupakan faktor penentu untuk perlu atau tidaknya dipasang lapak tunggu.
2.3
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan Jembatan Penyeberangan Untuk Pejalan Kaki di Perkotaan Tahun 1995, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah jembatan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki yang melintas di atas jalan raya atau jalan kereta api. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebagai alat penyeberangan
merupakan
salah
satu
kebutuhan
manusia
dalam
menyeberang jalur lalu lintas. Banyaknya kecelakaan yang menimpa para penyeberang jalan menjadi faktor utama dibutuhkannya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Hal ini disebabkan alur penyeberang jalan dan pengendara kendaraan menjadi satu
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
25
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) dan tidak terpisah secara fisik, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) harus direncanakan berdasarkan ketentuanketentuan berikut ini: 1) Jembatan penyeberangan pejalan kaki memiliki lebar minimum 2 meter dan kelandaian tangga maksimum 20°. 2) Bila jembatan penyeberangan juga diperuntukkan bagi sepeda, maka lebar minimal adalah 2,75 meter. 3) Jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan pagar yang memadai. 4) Pada bagian tengah tangga jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi pelandaian yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk kursi roda bagi penyandang cacat. 5) Lokasi dan bangunan jembatan penyeberang pejalan kaki harus sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki dan estetika. 6) Penempatan jembatan tidak boleh mengurangi lebar efektif trotoar. 7) Beberapa tipikal jembatan penyeberangan dapat dilihat pada Gambar 2.17.
Gambar 2.17 Tipikal Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
2.1
Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan sendiri adalah prasarana yang diperuntukkan baik gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung yang dimaksud salah satunya adalah fasilitas penyeberangan yang layak. Dalam menentukan fasilitas penyeberangan yang layak, ditentukan berdasarkan besarnya arus pejalan kaki yang menyeberang jalan dan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Dimana antara pergerakan arus lalu lintas dan keselamatan penyeberang jalan terjadi proses penawaran. Semakin tinggi arus lalu lintas maka akan menyebabkan semakin tinggi pula tundaan penyeberang jalan yang pada gilirannya semakin tinggi pula risiko yang diambil penyeberang jalan apabila tidak terdapat fasilitas yang memadai. Dari penjelasan tersebut, maka ada 3 komponen penting dari lalu lintas dalam menentukan fasilitas penyeberangan yang layak, yaitu pejalan kaki yang menyeberang jalan, kendaraan yang melintas, dan jalan raya sebagai jalur lalu lintas. 2.1.1 Pejalan Kaki Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, yang dimaksud dengan pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata 4
5
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) Menurut Abubakar, 1996 (dalam Veridiana, 2008), ada beberapa upaya untuk penanganan keselamatan pejalan kaki, yaitu: 1) Tersedia fasilitas pejalan kaki yang bebas gangguan; 2) Pengaturan pada penyeberangan jalan; 3) Penyediaan jembatan penyeberangan yang lebih banyak; 4) Penyediaan pagar tepi jalan untuk mencegah pejalan kaki menyeberang semaunya; 5) Pencegahan kendaraan dengan kecepatan tinggi; 6) Penyediaan rambu-rambu lalu lintas; 7) Patroli sekolah pada fasilitas penyeberangan anak-anak sekolah; 8) Pengurangan kecepatan di zona lindungan anak; 9) Pemasangan penerangan jalan di waktu malam. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas. Adapun hak pejalan kaki adalah sebagai berikut: 1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain; 2) Pejalan kaki berhak mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan; 3) Jika belum tersedianya fasilitas penyeberangan, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatannya. Adapun kewajiban pejalan kaki menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1) Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; 2) Berjalan pada bagian jalan paling tepi; 3) Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
6
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014, kebutuhan ruang jalur pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia. Dimensi tubuh manusia yang lengkap adalah 45 cm untuk tebal tubuh sebagai sisi pendeknya, dan 60 cm untuk lebar bahu sebagai sisi panjangnya. Kebutuhan ruang minimum untuk berdiri, bergerak, dan membawa barang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1 Kebutuhan Ruang Gerak Minimum Pejalan Kaki
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3, 2014)
Pejalan kaki merupakan peserta lalu lintas dengan jumlah paling besar dibandingkan lalu lintas kendaraan. Pejalan kaki menjadi bagian dari sistem transportasi yang perlu dipertimbangkan. Maka dari itu, dalam melakukan proses perencanaan transportasi seharusnya perlu memperhatikan fasilitas pejalan kaki.
2.1.2 Kendaraan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan didefinisikan sebagai suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor sendiri adalah
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
7
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanis selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, dituliskan bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: 1.
Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
2.
Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk
pengemudi,
baik
dengan
maupun
tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi; 3.
Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,
baik
dengan
maupun
tanpa
perlengkapan
pengangkutan bagasi; 4.
Mobil barang yaitu setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus;
5.
Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
2.1.3 Jalan Raya Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan dapat dikelompokkan dalam beberapa arti, yaitu: 1.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan,
termasuk
bangunan
pelengkap
dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
8
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; 2.
Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
3.
Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,
perseorangan,
atau
kelompok
masyarakat
untuk
kepentingan sendiri; 4.
Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar biaya tol. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan umum
menurut statusnya dikelompokkan sebagai berikut: 1.
Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2.
Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3.
Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4.
Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
9
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) kota,
menghubungkan
pusat
pelayanan
dengan
persil,
menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. 5.
Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Dalam penggunaannya, jalan raya sebagai komponen lalu lintas
memiliki jalur lalu lintas. Menurut Silvia Sukirman (1994), jalur lalu lintas (travelled way = carriage way) adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur (lane) kendaraan. Lajur kendaraan sendiri adalah bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan beroda empat atau lebih dalam satu arah. Menurut Bina Marga (1997), jalur lalu lintas dapat terdiri atas beberapa lajur dengan tipe antara lain: 1. 1 jalur - 2 lajur - 2 arah (2/2 TB)
Gambar 2.1 Jalan 1 Jalur-2 Lajur-2 Arah (2/2 TB) (Sumber: Ditjen Bina Marga, 1997)
2. 1 jalur - 2 lajur - 1 arah (2/1 TB)
Gambar 2.2 Jalan 1 Jalur-2 Lajur-l Arah (2/1 TB) (Sumber: Ditjen Bina Marga, 1997)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
10
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 3. 2 jalur - 4 lajur - 2 arah (4/2 B)
Gambar 2.3 Jalan 2 Jalur-4 Lajur- 2 Arah (4/2 B) (Sumber: Ditjen Bina Marga, 1997)
4. 2 jalur-n lajur-2 arah (n/2 B) Keterangan: B = terbagi TB = tidak terbagi
2.2
Fasilitas Pejalan Kaki Fasilitas pejalan kaki merupakan bagian dari sistem transportasi yang digunakan untuk menyusuri jalan (trotoar), memotong jalan pada ruas jalan (penyeberangan), dan memotong jalan di simpang (pulau-pulau). Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan Tahun 1995, fasilitas pejalan kaki harus direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a)
pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar;
b) terjadinya kontinuitas fasilitas pejalan kaki yang menghubungkan daerah yang satu dengan yang lain; c)
apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengatur ataupun dengan dengan marka penyeberangan, atau tempat penyeberangan yang tidak sebidang. Jalur pejalan kaki yang memotong jalur lalu lintas berupa penyeberangan (zebra cross), marka jalan dengan lampu
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
11
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) pengatur lalu lintas (pelican cross), jembatan penyeberangan dan terowongan; d) fasilitas pejalan kaki harus dibuat pada ruas-ruas jalan di perkotaan atau pada tempat-tempat yang volume pejalan kaki memenuhi syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut; e)
jalur pejalan kaki sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa dari jalur lalu lintas yang lainnya, sehingga keamanan pejalan kaki lebih terjamin;
f)
dilengkapi dengan rambu atau pelengkap jalan lainnya, sehingga pejalan kaki leluasa untuk berjalan, terutama bagi pejalan kaki yang tuna daksa;
g) perencanaan jalur pejalan kaki dapat sejajar, tidak sejajar atau memotong jalur lalu lintas yang ada; h) jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa, sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air serta disarankan untuk dilengkapi dengan pohon-pohon peneduh; i)
untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan, sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan
Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan Tahun 1995, fasilitas pejalan kaki dapat dipasang dengan kriteria sebagai berikut: a)
fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi-lokasi dimana pemasangan fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya;
b) tingkat kepadatan pejalan kaki atau jumlah konflik dengan kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai faktor dasar dalam pemilihan fasilitas pejalan kaki yang memadai; c)
pada lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum;
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
12
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) d) fasilitas pejalan kaki dapat ditempatkan di sepanjang jalan atau pada suatu kawasan yang akan mengakibatkan pertumbuhan pejalan kaki dan biasanya diikuti oleh peningkatan arus lalu lintas serta memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut. Tempat-tempat tersebut antara lain: e)
fasilitas pejalan kaki yang formal terdiri dari beberapa jenis berikut ini: (1) jalur pejalan kaki yang terdiri dari: (a) trotoar (b) penyeberangan: - jembatan penyeberangan - zebra cross - pelican cross - terowongan (c) non trotoar (2) pelengkap jalur pejalan kaki yang terdiri dari: (a) lapak tunggu (b) rambu (c) marka (d) lampu lalu lintas (e) bangunan pelengkap
2.2.1 Jenis Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, ketentuan penyediaan penyeberangan untuk pejalan kaki berdasarkan jenisnya dibagi, yaitu:
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
13
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 1. Penyeberangan Sebidang Penyeberangan sebidang merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki yang sebidang dengan jalan. Adapun jenis penyeberangan sebidang adalah sebagai berikut: a. Penyeberangan zebra Penyeberangan zebra merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi marka untuk memberikan batas dalam melakukan lintasan. Ketentuan penyediaan penyeberangan zebra menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut: 1) Terletak pada kaki persimpangan tanpa atau dengan alat pemberi isyarat lalu lintas; 2) Pemberian waktu penyeberangan bagi pejalan kaki menjadi satu
kesatuan
dengan
lampu
pengatur
lalu
lintas
persimpangan pada persimpangan yang memiliki lampu pengatur lalu lintas; 3) Apabila terletak pada kaki persimpangan jalan tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas, maka kriteria batas kecepatan kendaraan bermotor adalah < 40 km/jam. b. Penyeberangan pelikan Fasilitas untuk penyeberangan pejalan kaki sebidang yang dilengkapi dengan marka dan lampu pengatur lalu lintas. Ketentuan
penyediaan
penyeberangan
pelikan
menurut
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) Terletak pada ruas jalan dengan jarak minimal 300 meter dari persimpangan, atau; 2) Pada jalan dengan kecepatan operasional rata-rata lalu lintas kendaraan > 40 km/jam.
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
14
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 2. Penyeberangan Tidak Sebidang Penyeberangan
tidak
sebidang
merupakan
fasilitas
penyeberangan bagi pejalan kaki yang terletak di atas atau di bawah permukaan tanah. Adapun jenis penyeberangan tidak sebidang adalah sebagai berikut: a. Jembatan penyeberangan orang Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014, jembatan penyeberangan merupakan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki yang terletak di atas permukaan tanah dan digunakan apabila: 1) Penyeberangan zebra tidak dapat diadakan; 2) Penyeberangan pelikan sudah mengganggu lalu lintas kendaraan yang ada; 3) Ruas jalan memiliki kecepatan kendaraan yang tinggi dan arus pejalan kaki yang cukup ramai; 4) Ruas jalan dengan frekuensi terjadinya kecelakaan pejalan kaki yang cukup tinggi; Ketentuan pembangunan jembatan penyeberangan harus memenuhi kriteria: 1) Keselamatan dan kenyamanan para pemakai jembatan serta keamanan bagi pemakai jalan yang melintas di bawahnya; 2) Penempatannya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; 3) Estetika dan keserasian dengan lingkungan di sekitarnya. b. Terowongan Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014, terowongan merupakan fasilitas bagi pejalan kaki yang terletak di bawah permukaan tanah dan digunakan apabila:
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
15
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 1) Jembatan penyeberangan tidak dimungkinkan untuk diadakan; 2) Lokasi lahan memungkinkan untuk dibangun di bawah tanah.
2.2.2 Pemilihan Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, untuk menentukan jenis penyeberangan pejalan kaki yang tepat perlu memperhatikan kelayakannya terhadap fungsi jalan. Kelayakan jenis penyeberangan terhadap fungsi jalan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Pemilihan Tipe Penyeberangan Sesuai Fungsi Jalan Fungsi
Penyeberangan
Operasional
Penyeberangan
Pulau
Tidak Sebidang
Rambu
Sebidang
Jalan
A
C
C
C
Dua Jalur
B
A
C
C
Satu Jalur
B
A
C
C
Dua Jalur
B
A
B
B
Satu Jalur
B
A
B
B
C
B
B
A
C
C
C
C
Arteri Bebas Hambatan
Sub Arteri
Kolektor Satu Jalur Lingkungan Satu Jalur
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3, 2014)
Keterangan: A = Layak B = Semi Layak C = Tidak Layak
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
16
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, kriteria pemilihan penyeberangan sebidang dan tidak sebidang didasarkan pada rumus empiris (PV2), dimana P adalah arus pejalan kaki yang menyeberang ruas jalan sepanjang 100 meter tiap jam-nya (pejalan kaki/jam) dan V adalah arus kendaraan tiap jam dalam dua arah (kend/jam). P dan V merupakan arus rata-rata pejalan kaki dan kendaraan pada jam sibuk. Adapun kriteria pemilihan fasilitas penyeberangan berdasarkan rumus empiris (PV2) untuk penyeberangan sebidang dapat dilihat pada Tabel 2.3, sedangkan untuk penyeberangan tidak sebidang dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.3 Fasilitas Penyeberangan Sebidang Berdasarkan PV2
PV2
P
V
> 108
50 1100
300 500
Zebra cross
> 2 x 108
50 1100
400 750
Zebra
Rekomendasi
cross
dengan
lapak
tunggu > 108
50 1100
> 500
Pelican cross
> 108
> 1100
> 300
Pelican cross
> 2 x 108
50 1100
> 750
Pelican cross dengan lapak tunggu
> 2 x 108
> 1100
> 400
Pelican
cross
dengan
lapak
tunggu (Sumber: Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, 1995)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
17
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) Tabel 2.4 Fasilitas Penyeberangan Tidak Sebidang Berdasarkan PV2
PV2
P
V
Rekomendasi
> 5 x 109
100 – 1.250
> 5.000
Pelican/jembatan
> 5 x 109
> 1.250
> 2.000
Pelican/jembatan
> 1010
10 – 1.250
> 7.000
Jembatan
> 1010
> 1.250
> 3.500
Jembatan
(Sumber: Departemental Advice Note TA/10/80 dalam Idris, Zilhardi, 2007) Keterangan: P = Arus lalu lintas penyeberang jalan yang menyeberang jalur lalu lintas sepanjang 100 meter, dinyatakan dengan pejalan kaki/jam. V = Arus lalu lintas dua arah per jam, dinyatakan dalam kendaraan/jam.
2.2.3 Fasilitas Pendukung Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, fasilitas pendukung yang digunakan untuk pejalan kaki adalah sebagai berikut: 1. Rambu Detail rambu mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No 13/2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Adapun rambu-rambu yang berhubungan dengan pejalan kaki adalah sebagai berikut: a.
Rambu larangan, merupakan rambu yang berfungsi sebagai pernyataan pelarangan bagi pengguna jalan dalam hal ini pejalan kaki.
Gambar 2.5 Rambu Larangan (Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
18
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) b. Rambu peringatan, adalah rambu yang memiliki fungsi sebagai tanda peringatan apabila terdapat suatu bahaya atau tempat bahaya di jalan yang akan dilalui.
Gambar 2.6 Peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Gambar 2.7 Peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki dan anak-anak (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Gambar 2.8 Peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Gambar 2.9 Peringatan alat pemberi isyarat lalu lintas (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
19
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani)
Gambar 2.10 Peringatan lampu isyarat penyeberang jalan (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Gambar 2.11 Peringatan (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
c. Rambu perintah, yaitu rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh para pengguna jalan dalam hal ini diperuntukan para pejalan kaki.
Gambar 2.12 Perintah menggunakan jalur/lajur lalu lintas khusus pejalan kaki (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
d. Rambu petunjuk, yaitu rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pengguna jalan dalam hal ini pejalan kaki.
Gambar 2.13 Petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
20
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 2. Marka Marka yang berhubungan dengan pejalan kaki mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. Marka yang sering digunakan untuk fasilitas pejalan kaki adalah marka melintang sebagai marka penyeberangan pejalan kaki, yang berupa zebra cross dan marka dua garis utuh melintang. a. Marka zebra cross Marka jenis ini merupakan garis yang membujur dan disusun secara melintang dari jalur lalu lintas tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menyeberang (pelican crossing), seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.14. Garis yang membujur dibuat dengan panjang minimal 2,5 meter dengan lebar 30 sentimeter. Jarak tiap garis membujur memiliki jarak minimal yaitu 30 sentimeter dan maksimal 60 sentimeter.
Gambar 2.14 Marka zebra cross pada ruas jalan, dilengkapi dengan rambu penyeberang jalan (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
b. Marka 2 garis utuh melintang Marka jenis ini berupa 2 garis utuh yang diletakkan secara melintang dari jalur lalu lintas dengan alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menyeberang (pelican crossing), seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.12. Untuk ukuran
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
21
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) jarak antara 2 garis melintang ini minimal 2,5 meter dengan lebar garis melintang dibuat sebesar 30 sentimeter.
Gambar 2.15 Marka penyeberangan dua garis melintang sejajar (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)
3. Pengendali kecepatan Salah satu alat yang dapat mengendalikan laju kecepatan kendaraan sebelum mencapai fasilitas penyeberangan sebidang yaitu jendulan. Jendulan ini adalah fasilitas yang dirancang dalam bentuk gangguan geometrik vertikal yang memberikan efek paksaan terhadap pengendara untuk mengurangi kecepatan dalam berkendara.
4. Lapak Tunggu Lapak tunggu dipasang pada jalur yang memiliki volume lalu lintas yang cukup besar dan diletakkan pada jalur lalu lintas yang lebar, dimana penyeberang jalan sulit untuk menyeberang dengan aman. Lebar lapak tunggu minimal 1,2 meter.
5. Lampu Penerangan Terletak setiap 10 meter dengan tinggi maksimal 4 meter. Bahan yang digunakan adalah bahan dengan daya tahan yang tinggi seperti metal dan beton cetak.
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
22
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) 2.2.4 Prosedur Perhitungan Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki Penentuan fasilitas penyeberangan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang akan dievaluasi. Di antaranya adalah kepadatan lalu lintas dan banyaknya pejalan kaki. 1. Satuan mobil penumpang (smp) Satuan mobil penumpang atau smp merupakan satuan kendaraan yang melintas pada arus lalu lintas yang dikonversikan atau disamakan
dengan
Pengkonversikan
kendaraan
satuan
mobil
mobil
penumpang.
penumpang
menggunakan
ekivalensi mobil penumpang (emp) atau variabel pengali beberapa jenis kendaraan menjadi satu satuan yang sama yaitu smp. Nilai ekivalensi mobil penumpang pada jalan perkotaan dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. Tabel 2.5 Nilai Ekivalensi Mobil Penumpang untuk Jalan perkotaan Tak-Terbagi Emp Arus laluTipe jalan: Jalan tak
lintas total
terbagi
dua arah
MC HV
Lebar jalur lalu-lintas Wc (m) ≤6
>6
1,3
0,50
0,40
1,2
0,35
0,25
(kend/jam) Dua lajur tak terbagi (2/2 UD) Empat lajur tak terbagi (4/2 UD)
0 ≥ 1800 0 ≥ 3700
1,3
0,40
1,2
0,25
(Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997)
Tabel 2.6 Nilai Ekivalen Mobil Penumpang untuk Jalan perkotaan Terbagi dan Satu Arah Arah lalu- lintas Emp Tipe jalan: per lajur Jalan satu arah dan jalan terbagi HV MC (kend/jam) Dua lajur satu arah (2/1) dan Empat lajur terbagi (4/2D) Tiga lajur satu arah (3/1) dan Enam lajur terbagi (6/2D)
0 ≥ 1050 0 ≥ 1100
1,3
0,40
1,2
0,25
1,3
0,40
1,2
0,25
(Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
23
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) Dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), golongan kendaraan yang dikonversi ke dalam standar ekivalensi mobil penumpang (emp) adalah sebagai berikut: a. HV (Heavy Vehicle) atau kendaraan berat Kendaraan bermotor yang memiliki roda berjumlah 4 seperti bis, truk ber-as 2, truk ber-as 3 dan kombinasi truk yang sesuai dengan sistem klafisikasi Bina Marga. b. LV (Light Vehicle) atau kendaraan Ringan Kendaraan bermotor ber-as 2 yang memiliki roda 4 dengan jarak as 2 – 3 m seperti mobil penumpang, angkot, mikrobis, pick up, dan truk kecil sesuai sdengan sistem klasifikasi Bina Marga. c. MC (Motor Cycle) atau sepeda bermotor Kendaraan bermotor yang memiliki roda 2 atau 3 seperti sepeda motor dan kendaraan roda 3 yang sesuai dengan sistem klasifikasi Bina Marga.
2. Metode P-V Squared Metode untuk menentukan jenis fasilitas penyeberangan dengan menggunakan rumus PV2 yang didapatkan dari hasil perbandingan antara pejalan kaki yang melintas (P) dan arus kendaraan yang melintas (V) di jalan raya. PV2 dijadikan sebagai penentu untuk mengukur tingkat konflik pertemuan anatara arus kendaraan dengan pejalan kaki di sekitar titik lokasi. PV2 didapatkan dari perhitungan rata – rata 6 jam tersibuk dalam 1 hari. Gambar 2.16 merupakan grafik P-V untuk menentukan jenis fasilitas penyeberang jalan.
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
24
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani)
Gambar 2.16 Grafik Pemilihan Fasilitas Penyeberang Jalan (Sumber: Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, 1995) Catatan: 1)
Arus penyeberang jalan dan arus lalu-lintas adalah rata-rata arus lalu-lintas pada jam-jam sibuk.
2) Lebar jalan merupakan faktor penentu untuk perlu atau tidaknya dipasang lapak tunggu.
2.3
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga tentang Tata Cara Perencanaan Jembatan Penyeberangan Untuk Pejalan Kaki di Perkotaan Tahun 1995, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah jembatan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki yang melintas di atas jalan raya atau jalan kereta api. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebagai alat penyeberangan
merupakan
salah
satu
kebutuhan
manusia
dalam
menyeberang jalur lalu lintas. Banyaknya kecelakaan yang menimpa para penyeberang jalan menjadi faktor utama dibutuhkannya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Hal ini disebabkan alur penyeberang jalan dan pengendara kendaraan menjadi satu
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
25
Tugas Akhir Studi Evaluasi Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang (Studi Kasus JPO di Jalan Sultan Agung, Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani) dan tidak terpisah secara fisik, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) harus direncanakan berdasarkan ketentuanketentuan berikut ini: 1) Jembatan penyeberangan pejalan kaki memiliki lebar minimum 2 meter dan kelandaian tangga maksimum 20°. 2) Bila jembatan penyeberangan juga diperuntukkan bagi sepeda, maka lebar minimal adalah 2,75 meter. 3) Jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan pagar yang memadai. 4) Pada bagian tengah tangga jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi pelandaian yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk kursi roda bagi penyandang cacat. 5) Lokasi dan bangunan jembatan penyeberang pejalan kaki harus sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki dan estetika. 6) Penempatan jembatan tidak boleh mengurangi lebar efektif trotoar. 7) Beberapa tipikal jembatan penyeberangan dapat dilihat pada Gambar 2.17.
Gambar 2.17 Tipikal Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
Robertus Arianto Doweng Lein Arif Budi Laksono
– 14.B1.0052 – 16.B1.0134
Universitas Katolik Soegijapranata
Related Documents 171j1w
Bab 2f602z
July 2020 0
Bab 2f602z
August 2021 0
Bab 2f602z
November 2019 67
Bab I-bab Iv 536511
November 2019 50
Bab 1, Bab 2 4c1j4w
April 2020 41
Bab I, Bab Ii, Bab Iii, Bab Iv 5p4pw
September 2020 0More Documents from "DennySCulaks" w4v27
Bab 2f602z
July 2020 0