Anti Korupsi 4vk2j

K

r

P

I

TUJUAN PEMBELAJARAN

UMUM Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu

menerapkan Anti Korupsi dalam melakukan kegiatan di instansinya

TUJUAN PEMBELAJARAN

KHUSUS Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan : 1. Konsep Korupsi; 2. Anti Korupsi; 3. Gratifikasi 4. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ; 5. Tatacara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Tindakan Pidana Korupsi (TPK); 6.

Kasus-kasus korupsi

INDIKATOR

KEBERHASILAN

Peserta dapat Menjelaskan: • Konsep Korupsi; • Anti Korupsi; • Gratifikasi • Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ; • Tatacara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Tindakan Pidana Korupsi (TPK); • Kasus-kasus Korupsi.

KORUPSI

POTRET KEMISKINAN NEGARAKU

KORUPSI

Pengertian Perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang didalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis

FILM PENDEK :

The Black Hole 3’

Bentuk

KORUPSI

(UU 31/1999 Jo UU 20/2001)

Merugikan Keuangan Negara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri /orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Suap

Menyuap

Suap

menyuap (Sesuatu/Janji)

Memberi atau menjanjikan sesuatu kpd PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

Penyalahgunaan Jabatan

Pejabat/PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan

Pemerasan

PNS/penyelenggara negara dg maksud menguntungkan diri sendiri/org lain secara melawan hukum atau dg kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dg potongan utk dirinya sendiri

Kecurangan

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang

Benturan kepentingan dalam pengadaan Barang-Jasa Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

ANIMASI :

GRATIFIKASI 7’

APA ITU GRATIFIKASI? Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Thn 1999 Juncto UU No.20 Tahun 2001

Uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga

tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di

dalam negeri

maupun di luar negeri

yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa

sarana elektronik”

sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan

KAPAN GRATIFIKASI DIKATAKAN SBG TIPIKOR? • UU No.20 th 2001 Pasal 12 B ayat 1 Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya  Pasal 12 C ayat (1) Bahwa Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Jadi..................... GRATIFIKASI (NETRAL) Memen uhi unsur Pasal

12 B

Hubung an Sosial

HAL-HAL YANG MENJADI PEMBENARAN • • • • • •

Sekedar Ucapan “Terimakasih” Lumrah dan wajar Memuliakan Tamu “Adat ketimuran” Uang pulsa, sekedar uang minum Membina hubungan baik

• dll

DASAR HUKUM: 1.UU 30/2002 2.UU 20/2001

ASPEK HUKUM

SUBYEK HUKUM: 1.Penyelenggara Negara 2.Pegawai Negeri OBYEK HUKUM: 1.Uang 2.Barang 3.Fasilitas

SANKSI Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001 Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

SANKSI GRATIFIKASI

SANKSI GRATIFIKASI

Sanksi Bagi Pemberi Gratifikasi 

Berdasarkan Pasal 13 UU No.31/1999 adalah sebagai berikut :

“

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). “

Upaya Pencegahan & Pemberantasan Korupsi

KORUPSI

Upaya pencegahan korupsi Film pendek ttg : 6

‘

Strategi komunikasi anti korupsi Regulasi Perbaikan sistem Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku Menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi Memisahkan secara tegas kepemlikan negara dan pribadi Menegakan tata tertib lembaga Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi

Perbaikan manusia Peran keluarga Mengoptimalkan peran agama dalam meberantas korupsi Memperbaiki moral suatu bangsa  menolak korupsi karena secara moral sudah salah Meningkatkan kesadaran hukum Meningkatkan kesejahteraan Pemimpin jujur, bersih, dan anti korupsi

Bagaimana TATA CARA MELAPORKAN

DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Laporan  Laporan adalah pemberitahuan yg disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kpd pejabat yg berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana ( Pasal 1 angka 24 UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP)

Pengaduan  Pengaduan adalah pemberitahuan yg disertai permintaan oleh pihak yg berkepentingan kpd pejabat yg berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yg telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya ( Pasal 1 angka 25 UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP)

Apa yg dilaporkan ?  Peristiwa yg dilaporkan belum tentu perbuatan pidana   perlu penyelidikan oleh pejabat yg berwenang   Tindak pidana atau bukan wajib melaporkan

Dimana melapor ? Pelaporan tindak pidana korupsi di Kemenkes  • Whistleblowing system ( WBS): Mekanisme penyampaian dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai atau orang lain. • Merupakan bagian dari sistem pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada penanganan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi • Melalui Itjen

PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) ADALAH

Bentuk Penerapan dari Pengawasan Masyarakat yang disampaikan oleh Masyarakat kepada Aparatur Pemerintah terkait, berupa sumbangan pikiran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun (Konstruktif)

Pasal 2 ayat 1

Cara Penyampaian Pengaduan Pimpinan Kemenkes

WBS ITJEN KEMENKES

Tindak lanjut penanganan DUMAS 1. Tindakan istratif 2. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi 3. Tindakan perbuatan pidana 4. Tindakan pidana 5. Perbaikan manajemen.

Identifikasi kasus –kasus Korupsi dan Gratifikasi Yang sdr ketahui !

Terima kasih website = www.itjen.kemkes.go.id email = [email protected]