Akuntansi Sektor Publik 4g105a

Bahan Kuliah 1

KONSEP DASAR DAN KHARAKTERISTIK LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK 1. P e n d a h u l u a n a. Pengantar Sebelum era Reformasi, peran Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dinilai kurang berkembang. Akibatnya sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor privat (swasta). Setelah era reformasi tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya ”good public and corporate governance”, karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya. Pada bahan ajar ini, terdapat tiga pokok bahasan yang fital, yaitu meliputi: (1) Public Sector ing Management, (2) Public Sector Financial ing dan (3) Public Sector Audit. b. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami konsep dasar Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Publik, 2) Memahami dan menjelaskan tentang Kharakteristik Akuntansi Sektor Publik, 3) Memahami Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Privat/Swasta, 4) Memahami Tujuan Pokok Akuntansi Sektor Publik, 5) Memahami Perkembangan Akuntansi Sektor Publik, 6) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 7) Mampu mnyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan dengan Kharakteristik Akuntansi Sector Publik. c. Pokok Bahasan 1) Definisi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Publik 2) Kharakteristik Akuntansi Sektor Publik,

3) Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Swasta, 4) Tujuan Akuntansi Sektor Publik, 5) Perkembangan Akuntansi Sektor Publik, 6) Rangkuman 7) Latihan Soal

d. Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan,

2. Pokok Bahasan a. Definisi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Publik Dari sudut pandang Ilmu Ekonomi ; ”Sektor Publik” adalah suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan

barang dan pelayanan publik, dalam rangka memenuhi

kebutuhan hak publik. Sedangkan akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan berbagai informasi ekonomi yang disajikan kepada pemakai laporan tersebut. Dengan demikian Public Sector ing adalah merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan (outcome) barang dan pelayanan publik (public service) dalam rangka memenuhi kebutuhan hak publik. Memperhatikan kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembagalembaga publik, domain publik meliputi :

(1) badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), (2) perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), (3) yayasan, organisasi politik/organisasi masa, (4) LSM, Universitas dan organisasi nirlaba. b.

Kharakteristik Akuntansi Sektor Publik,

Akuntansi digunakan baik untuk swasta maupun sektor publik untuk tujuan yg berbeda berdasarkan tujuannya. Oleh karena itu kharakteristik PSA dipengaruhi oleh : 1) Faktor ekonomi : (1) pertumbuhan ekonomi, (2) tingkat inflasi, (3) income percapita (GNP/GDP), (4) struktur produksi, arus modal dalam negeri, tenaga kerja, cadangan devisa dll. 2) Faktor politik : (1) hubungan negara dengan masyarakat, (2) legitimasi pemerintahan, (3) tipe rezim yg berkuasa, (4) ideologi negara, elit politik dsb. 3) Faktor kultural : (1) keragaman suku, agama, ras, bahasa dan budaya, (2) historis, sosiologi masyarakat, pendidikan dsb. 4) Faktor demografi : (1) pertumbuhan penduduk, (2) struktur usia penduduk, (3) migrasi, tingkat kesehatan dsb. Pentingnya “Value For Money” Pada Akuntansi sector Publik adalah bahwa sektor publik sering dinilai sebagai inefisiensi, pemborosan dan institusi yg selalu merugi, sehingga dalam konsep pengelolaan sektor publik dikenal adanya ”VALUE FOR MONEY”, yaitu didasarkan pada 3-E. (ekomoni, efisiensi dan efektifitas). 3. Perbedaan dan Persamaan Kharakteristik Sektor Publik dan Sektor Swasta: a. Kharakteristik ; Perbedaan

Sektor Publik

Tujuan Organisasi

Non profit motive

Sumber pendanaan

Pajak,

retribusi,

obligasi

pemerintah,

Sektor Swasta Profit motive, utang, Pembiayaan internal : laba Equity, retained earning,

BUMN/BUMD, SUN dsb

Pemb. Eksternal : Utang bank, obligasi dan

penerbitan sekuritas. Pertanggung-

Kepada masyarakat (publik) Kepada

jawaban

dan parlemen (DPR/DPRD)

Struktur Organisasi

Birokratis,

Kharakteristik

kaku

pemegang

saham

dan kreditor,

dan Flexible

:

piramid,

hierarkhis.

fungsional atau datar.

Terbuka untuk publik

Tertutup untuk publik

Cash ing

Accrual ing

Anggaran Sistem Akuntansi

Sumber : Akuntansi Sektor Publik, Mardiasmo (2005) Bahwa sistim anggaran pada sektor publik menganut sistim terbuka, sementara pada sector swasta justru tertutup, karena merupakan rahasia perusahaan. b. Perbedaan stakeholder sector public dengan sector swasta Sektor public Stakeholder Eksternal :

Stakeholder ekternal :

-

masyarakat pengguna jasa public

-

Bank sbg kreditor,

-

masyarakat pembayar pajak,

-

Serikat buruh,

-

perus./organ social ekonomi yg

-

Pemerintah,

menggunakan pelayanan public,

-

Supplier,

-

bank sbg kreditor peme-rintah,

-

Distributor,

-

badan-badan internasional, seperti

-

Customer,

IMF, ADB, PBB dsb.

-

Masyarakat,

Investor asing, dll.

-

Pasar modal, dll.

-

Stakeholder Internal :

Stakeholder internal :

-

Lembaga negara (misal : Kabinet,

-

Manajemen,

MPR, DPR/DPRD,

-

Karyawan, dan

-

Kelompok politik,

-

Pemegang saham.

-

Manajer publik (gubernur, bupati, dir. BUMN/BUMD)

-

c.

Sektor swasta

Pegawai pemerintah

Persamaannya :

1) Kedua sektor, merupakan bagian integral dari sistim ekonomi disuatu negara, dan keduanya menggunakan sumberdaya yang sama dalam mencapai tujuannya 2) Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu ”scarcity of resources” sehingga keduanya dituntut untuk menggunakan sumberdya secara ekonomis, efisien dan efektif. 3) Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama, yaitu sama-sama mebutuhkan informasi yang handal dan relevan dalam melaksanakan fungsi manajemen. 4)

Kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misal sama-sama bergerak dibidang transportasi masa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi dsb.

5) Kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

4. Tujuan Akuntansi Sektor Publik. American ing Asociation (1970) dalam Glynn (1993), menyatakan bahwa tujuan PSA, adalah : a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumberdaya (terikat pada Magement Controll system). b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya ; Oleh karna itu PSA terkait dengan 3 masalah pokok, yaitu : a) penyediaan informasi, b) pengendalian manajemen, dan c) akuntabilitas. Sedangkan manfaat PSA adalah untuk pengambilan keputusan, terutama untuk melakukan alokasi sumberdaya. Informasi akuntansi digunakan untuk : a) pemilihan program dan penilaian investasi, b) penentuan indikator kinerja sektor publik, c) pembuatan laporan keuangan, yg merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik.

5. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik, Istilah sektor publik, dipakai pertama kali tahun 1952, yang dikaitkan dengan manajemen ekonomi mikro dengan pelaksana pembangunan. Tahun 1970 dikritik, dengan mempertanyakan peran sektor publik ? Tahun 1980an terjadi reformasi sektor publik yang dilakukan dinegara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan. Kemudian PSA berkembang pesat sejak dua dasawarsa terakhir, yaitu munculnya ”Akuntabilitas publik”, value of money, privatisasi dan GPG (good public governance). Governance diartikan sebagai cara kelola urusan publik. World Bank, mendefinisikan : sebagai

”the way state power is used in managing

economic and social resources for development of society”. United Nation Development Program (UNDP), mendefinisikan: akuntabilitas public sebagai “the exercise of political, economic, and istrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat ; Sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan istrative dalam pengelolaan Negara. Karakteristik ”Good Governance” menurut UNDP, al : a. Paticipation, b. Rule of low, c. Transparency, d. Responsiveness, e. Consensus orientation, f. Equity, g. Efficiency and effectiveness, h. ability, i. Strategic vision. Dari 9 kharakteristik tersebut, sekurangnya ada tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik, yaitu : a) penciptaan transparansi, b) akuntabilitas publik, c) value of money (economy, efficiency and effectiveness).

Untuk mewujudkan Good Governance diperlukan reformasi kelembagaan (institutional reform) dan rformasi manajemen public (public management reform). Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, diperlukan rangkaian reformasi utama pada a. Reformasi sistim anggaran (budgeting reform), b. Reformasi sistim akuntansi (ing reform), c. Reformasi sistim pemeriksaan (audit reform), dan d. Reformasi system Manajemen Keuangan Daerah (financial management reform). Tuntutan pembaharuan sistim keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan pada konsep Value for money, sehingga tercipta akuntabilitas publik (public ability). 6. Akuntabilitas Publik Fenomena yang terjadi saat ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan Akuntabilitas Publik, seperti tuntutan pada: a. pemerintah pusat dan daerah, b. unit-unit kerja pemerintah, c. departemen dan lembaga negara, Yaitu agar dilakukan secara transparan dalam pemberian informasi, terutama pada hakhak publik. Contoh : pembangunan blok cepu, Paiton, PLN Palembang dsb. Apa sebenarnya Akuntabilitas Publik itu ? ”Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent), untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk minta pertanggungjawaban” Ada dua macam AP, yaitu : (1) akuntabilitas vertical (Vertical ability), dan (2) akuntabilitas horizontal (Horizontal ability) Vertical ability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misal : a) unit kerja daerah kepada pemerintah daerah, b) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, c) pemerintah pusat kepada MPR, dsb. Horizontal ability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Turner dan Hulme (1997), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah konsep yang komplek yg lebih sulit daripada memberantas korupsi. Ellwood (1993) menjelaskan bahwa ada 4 dimensi akuntabilitas, yaitu : a) akuntabilitas kejujuran dan akuntablitas hukum (probity & legality) b) akuntabilitas proses (process ability), c) akuntablitas program (program ability), dan d) akuntabilitas kebijakan (policy ability). Ad.a. Probity & legality ability ; Akuntabilitas kejujuran terkait adanya penyalah-gunaan jabatan sedangkan

(abuse of power),

legality ability adalah kepatuhan thd. Hukum dan peraturan yg

disyaratkan. Ad. b Process ability ; Adalah terkait adanya prosedur yg digunakan dlm melaksanakan cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, SIM dan prosedur istratif. Ad. c Program ability ; Adalah pertanggungjawaban yg terkait dg pertimbangan, apakah tujuan yg ditetapkan dpt dicapai atau tidak, dan apakah output telah maksimal atau tidak. Ad. 4. Policy ability ; Adalah terkait adanya pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap DPR/DPRD maupun masyarakat luas.

7. Privatisasi Perusahaan publik banyak dituding melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, inefisiensi dan pemborosan. Hal ini disebabkan oleh: a) intervensi politik, b) sentralisasi, c) rent seeking behaviour, d) manajemen yg buruk. Oleh karena itu BUMN / BUMD menghadapi tekanan (pressure) tuntutan berikut : a) regulation & political pressure (memberikan bag laba ke pemerintah), b) social pressure (tekanan masyarakat untuk menghasilkan produk kualitas dan harga yg murah) c) rent seeking behaviour (berhadapan dg orang-orang yg ingin melakukan KKN ),

d)

economic & efficiency

(dituntut untuk efisiensi agar menjadi entitas bisnis yg

ekonomis dan profesional). Upaya untuk efisiensi antara lain “Strategic cost management” dengan melakukan : a) restrukturisasi organisasi, b) privatisasi, c) rightsizing (downsizing), serta d) rekrutmen SDM. Privatisasi adalah pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan Publik, shg kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanime pasar uang. Turner & Hulme, 1997, menyatakan selama 1988 s/d 1993 terdapat lebih dari 2700 perushaan dari 60 negara berkembang dialihkan ke Swasta untuk meningkatkan pendapatan negara.

8. Rangkuman Public

Sector

ing

adalah

merupakan

suatu

proses

pencatatan,

pengklasifikasian dan pelaporan yang berhubungan dengan usaha untuk menghasil-kan (outcome) barang dan pelayanan publik (public service) dalam rangka memenuhi kebutuhan hak publik. Melihat kompleknya, akuntansi sector Publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan domain Publik. Domain Public memiliki wilayah yang Sangay luas dibandingkan dengan sector swasta. Oleh sebab itu dari sudut pandang Ilmu Ekonomi, sector Publio dapat difahami sebagai entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usa untuk menghasilkan barang dan jasa layanan Publik dalam rangka memenuhi kebutuhan hak Publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sector Publio berbeda dengan sector swasta dalam kharakteristik dan stake holdernya. Organisasi sector Publio bergerak dalam lingkungan yang kompleks dan turbulence. Factor-faktor yang mempengaruhinya antara lain (1) ekonomi, (2) politik, (3) kultur, (4) dan demografi. Walaupun memiliki kharakteristik dan stakeholder yang berbeda, tetapi juga memiliki beberapa persamaan. Sektor publik sering dipandang negatif oleh beberapa pihak, karena sering terjadi inefisiensi, pemborosan, kebocoran dana, institusi yang selalu merugi dan sebagainya. Dengan demikian maka sektor publik dituntut untuk mampu menciptakan ”Good Governance” dalam segala pengelolaannya.

9. Latihan Soal Teori 1) Dewasa ini tuntutan akuntabilitas publik dalam sistem penyusunan anggaran sek-tor publik semakin tajam, yaitu dituntut adanya transparansi dan responsibility publik. a) Sebutkan perbedaan sifat dan kharakteristik sektor publik & sektor swasta ? b) Sebutkan perbedaan antara Anggaran Konvensional dengan Anggaran NPM c) Mengapa NPM lebih akseptable dlm. implementasinya pada negara berkembang ? Jelaskan singkat. 2) Untuk menuju suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan ada-nya sistim tata kelola yang baik (Good Governance). a) Sebutkan 8 kharakteristik Good Governance menurut UNDP ? b) Sebutkan 3 kharakteristik yang relevan pada sektor publik, dan jelaskan masingmasing. c) Apakah yang dimaksud dengan social opportunity cost rate (SOCR) ? Jelaskan.

Modul 2

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK (Public Sector ing Management) 1.

Pendahuluan a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami konsep dan definisi Akuntansi manajemen Sektor Publik. 2) Memahami dan menjelaskan Akuntansi sebagai alat Perencanaan, 3) Dapat memahami dan menjelaskan peran Akuntansi Manajemen Sektor Pu-blik, 4)

Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini,

5)

Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan dengan Akuntansi manajemen.

a. Pokok Bahasan 1) Definisi Akuntansi Manajemen Sektor Publik, 2) Akuntansi sebagai alat Perencanaan, 3) Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik 4) Rangkuman Akuntansi Manajemen Sektor Publik 5) Latihan soal dan kasus b. Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan, 4) Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat. 2. Pokok Bahasan 1) Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik, PSAM menurut “Institute of Management ing” adalah sebagai suatu proses

pengidentifikasian,

pengukuran,

pengakumulasian,

penganalisaan,

penyiapan, penginterpretasian dan pengkomunikasian financial yang digunakan oleh manajmen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta menjamin bahwa sumberdaya digunakan scara tepat dan akuntabel”. Perbedaan pokok Akuntansi Manajemen dengan Akuntansi Keuangan ; AKMEN SP a.

b.

AKKEU

Terkait dg. Pemberian informasi a.

Terkait

dg

kpd pihak intern organisasi,

pengkomunikasian informasi

Memberikan laporan yg sifatnya

kpd pihak ekternal organisasi,

prospektif, yaitu digunakan unt. b.

Memberikan

Perencanaan masa yad.

bersifat laporan historis dan retrospektif,

pelaporan

informasi

yaitu

&

yg

berupa

laporan masa lalu. 2) Akuntansi sebagai alat Perencanaan, a) Peran Akuntansi manajemen Akuntansi Manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif

untuk

memfasilitasi

perencanaan,

sedangkan

perencanaan

merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran organisasi. Oleh karena itu perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan dibedakan menjadi 3, y.i (1) informasi sifatnya rutin, atau ad hock, (2) informasi kuantitatif atau kualitatif, (3) informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Dengan demikian informasi tidak dapat disampaikan secara personal, tetapi harus melalui lembaga-lembaga publik. b) Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi ; Untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, ekonomis dan efektif, diperlukan sistem pengendalian yg efektif. Organisasi Bisnis, alat pengendaliannya bertumpu pada mekanisme negosiasi (negotiated borgain),

sedangkan pada Organisasi Sektor publik berupa

peraturan-peraturan / birokrasi. Fungsi utama informasi akuntansi adalah : (1) sebagai alat pengendalian, karena sifatnya kuantitatif,

(2) sebagai alat pengendalian keuangan, dan (3) sebagai alat pengendalian organisasi. Akan tetapi penggunaannya harus dibedakan antara pengendalian keuangan dan pengendalian organisasi. c) Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi Sektor Publik ; Jones & Pendlebury (1996), menyatakan ada lima tahap proses perencanaan dan pengendalian manajerial ; (1) Perencanaan tujuan dan sasaran dasar, (2) Perencanaan operacional, (3) Penganggaran, (4) Pengendalian dan pengukuran, dan (5) Pelaporan, analisa dan umpan balik.

3) Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sector Publio; Perencanaan dan pengendalian sesuangguhnya merupakan dua sisi satu mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Artinya tanpa pengendalian perencanaan akan tidak memiliki arti apa-apa, karena tidaka ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah tujuan organisasi telah tercapai. Jones and Pendlebury (1996), membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sector Publio menjadi lima tahap, yaitu :

a) perencanaan tujuan dan sasaran dasar, b) perencanaan operacional, c) penganggaran, d) pengendalian dan pengukuran, dan e) pelaporan, analisia dan umpan balik. 4) Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik Peran akuntansi manajemen sector Publik meliputi : a) Perencanaan strategik, b) Pemberian informasi biaya, c) Penilaian Investasi, d) Penganggaran, e) Penentuan biaya pelayanan (cost of service), & penetapan tarif,

f) Penilaian kinerja. Ad.a. Perencanaan strategik; Pada tahap perencanaan sytrategik, manajemen organisasi strategik membuat alternatif-altenatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Programprogram tersebut diseleksi dan dipilih program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumberdaya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan nformasi biaya program (cost of program) dan berapa biaya suatu aktifitas (cost of activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumberdaya yang dimiliki. Ad.b. Pemberian informasi Biaya ; Dalam kontek organisasi sektor Publik, biaya dikatagorikan menjadi 3 a) Biaya input (tenaga kerja, bahan baku), b) Biaya output (biaya pengantar produk sampai ke konsumen), c) Biaya proses (biaya berdasar fungsi, misal : fungsi organisasi : - biaya personalia, biaya departemen, biaya dinas dsb.) Akuntansi manajemen Sektor Publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial, terkait dengan identifikasi biaya.

Dalam pengambilan

keputusan diperlukan Cost ing (akuntansi biaya). Cost ing berperan memberikan informasi biaya pengeluaran publik yg digunakan oleh internal (pemerintah), dan eksternal (masyarakat, LSM, DPRD, Universitas dsb) dalam proses pengambilan keputusan (decision making). Penetapan biaya berdasar aktifitas (activity based costing), terdiri dari : a) Cost finding (mengakumulasi biaya untuk menghasilkan produk/jasa). b) Cost recording (kegiatan pencatatan data kedalam sistem akuntansi organisasi), c) Cost analyzing (melakukan analisa biaya, mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan), d) Strategic cost reduction (penghematan biaya agar tercapai value of money (efieinsi, efektifitas dan ekonomis). e) Cost reporting (memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan, dalam bentuk : - internal report yg diagregasikan kedalam laporan yg disampaikan kepada eksternal). Ad.c. Penilaian Investasi ; Akuntansi manajemen diperlukan untuk studi kelayakan investasi secara ekonomis dan finansial.

Faktor-faktor yg diperlukan meliputi : * Tingkat. Diskonto, inflasi, risiko dan turbulensi (ketidkpastian). Penilaian Investasi pada sektor swasta lebih mudah dibanding pada sektor publik. Swasta Menggunakan : NPV, IRR, ROA/ROI, Payback period dsb. Sektor publik menggunakan : cost benefit analysis, yaitu membandingkan antara Social cost dan social benefit, dan alat analisis biaya digunakan ”Analisis efektifitas biaya” (cost effectiveness analysis). Akuntansi Manajemen sektor publik sangat berperan vital dalam proses : a) pemilihan program, b) penentuan biaya program, dan c) penganggaran. Akmen berperan dalam memvasilitasi terciptanya anggaran publik yg efektif, yg terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu: a) sbg alat alokasi sumberdaya publik, b) sbg alat distribusi, c) sbg alat stabilisasi. Penentuan Biaya Pelayanan (Cost of service) dan Penetapan Tarif (Charging of service). Cost of service dan Charging of service merupakan rangkaian biaya yang samasama memerlukan informasi akuntansi. Intinya :

biaya murah, memuaskan pelayanan masyarakat dan memberikan

kemaslahatan yang maksimal bagi masyarakat. Misal Pemerintah daerah membangun “Puskesmas” atau RSUD, tentunya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kebutuhan kesehatan dan dengan tarif yang terjangkau, serta dapat membantu masyarakat yang tidak mampu.

Ad.d. Penganggaran Dalam hal ini akuntansi manajemen memainkan peran yang vital dalam proses pemilihan program, penentuan biaya program dan penganggaran. Akuntansi manajemen berperan memfasilitasi terciptanya anggaran public yang efektif, terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu : (1) sebagai alat alokasi sumberdaya public, (2) alat distribusi,

(3) alat stabilisasi, (4) alat untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumberdaya secara ekonomis.

Ad. e. Penentuan biaya pelayanan (cost of service); Akuntansi manajemen diperlukan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tariff yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan public. Penentuan biaya pelayanan public (cost of service) dan penentuan tariff pelayanan merupakan satu rangkaian yang keduanya bersama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Ad.f. Penilaian Kinerja Penilaian kinerja merupakan bagian dari system pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitasorganisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk masing-masing aktifitas yang dilakukan. Peran Akuntansi Sektor Publik di Indonesia semakin pesat, seiring dengan ; a) Tap MPR No. XV/1998 ; tentang ”Penyelenggaraan Otonomi Daerah” b) UU No. 22 / 1999 tentang Otonomi Daerah, c) UU No. 33/2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah desentraliasi. Korelasi antara Indek Desentralisasi thp. Kualitas Pemerintahan ; KOMPONEN No. 1

2

Koefisien Korelasi Pearson

PARTISIPASI PUBLIK ; * Kebebasan politik

0,599

* Stabilitas politik

0,604

ORIENTASI PEMERINTAH : * Efisiensi Peradilan (judicial effisi)

0,544

* Efisiensi Birokrasi

0,540

* Ketiadaan korupsi 3

0,532

PEMBANGUNAN SOSIAL :

4

* Indek Pembangunan Manusia

0,369

* Keadilan distribuís pendapatan

0,373

MANAJEMEN EKONOMI * Independensi Bank Central

0,327

* Disiplin Manajemen Utang (ratio utang thp. GDP)

1+2+3

0,263

* Keterbukaan Ekonomi

0,523

GOVERNANCE QUALITY INDEX

0,617

+4 Sumber : Teori desentralisasi 5) Manfaat Desentralisasi a) Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa & kreatifitas masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerataan hasil pembangunan diseluruh daerah. b) Memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi lengkap. c)

Bermanfaat untuk penilaian investasi bagi setiap daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

6) E v a l u a s i a) Rangkuman Akuntansi Manajemen Sektor Publik Akuntansi manajemen memiliki kaitan yang sangat erat dengan system pengendalian manajemen sector publik, karena system pengendalian manajemen memiliki dua komponen besar, yaitu : (a)

proses pengendalian manajemen, dan

(b)

struktur pengendalian manajemen.

Sementara

proses

antara lain : (a)

perencanaan,

(b)

koordinasi,

pengendalian manajemen melibatkan beberapa aktifitas,

(c)

komunikasi informasi,

(d)

pengambilan keputusan,

(e)

motivasi,

(f)

pengendalian, dan

(g)

penilaian kinerja.

Sedangkan struktur pengendalian terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Akuntansi manajemen sector public berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik. Disamping itu akuntansi manajemen juga berfungsi membatu memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer public. Dalam organisasi sector public, berperan untuk merencanaan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran dan penentuan biaya pelayanan (cost of service).

b. Latihan Soal dan Kasus a) T e o r i 1) Akuntansi Manajemen sektor publik berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. (a). Sebutkan perbedaan pokok Akuntansi Manajemen sektor publik dengan Akmen swasta ? (b) Jelaskan perbedaan informasi akuntansi sebagai alat perenca-naan 2) Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada Conventional Budgeting System. (a) Sebutkan keunggulan dan kelemahan ZBB. (b) Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap proses implementasi ZBB. 3) Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) merupakan tehnik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output. a) Jelaskan proses implementasi PPBS ? b) Sebutkan dan jelaskan kelemahan dan keunggulan PPBS. 4) Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. a) Sebutkan tujuan umum sistem pengukuran kinerja sektor publik ? b) Sebutkan pula manfaat pengukuran kinerja sektor publik ?

c) Jelaskan pengukuran kinerja sektor publik yang berperspektif pada efisiensi proses internal pada metode balanced scorecard ? b. Problem 1. Saudara diminta menyusun RENSTRA yg dijabarkan dalam suatu inisiatif strategi dan tujuan strategi. Kemudian dari inisiatif strategi (Peningkatan sarana transportasi murah dan nyaman) dijabarkan dalam program kerja berdasarkan Propenas. Program kerja dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja tahunan, sehingga mencerminkan penyusunan anggaran yg dubutuhkan dalam satu tahun anggaran. Problem Pemerintah daerah adalah non profit oriented, tetapi lebih pada cost effectiveness, efficiency dan economis. (Value of money). 1) Pilihlah salah satu kasus pada BUMD (missal PDAM di DKI Jakata), 2) Pelajari struktur biaya pada perusahaan tersebut, 3) Saudara lakukan analisis biaya, yg meliputi alokasi macam-macam biaya, dan penilaian investasinya.

Modul

3

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK 1.

Pendahuluan a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami konsep dan definisi Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik 2) Memahami dan menjelaskan tipe pengendalian Sektor Publik, 3) Dapat memahami dan menjelaskan struktur Pengendalian manajemen, 4) Dapat memahami dan menjelaskan proses pengendalian manajemen, 5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6)

Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik.

b. Pokok Bahasan 1) Definisi SPM Sektor Publik 2) Tipe Pengendalian Sektor Publik 3) Struktur Pengendalian Manajemen 4) Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik 5) Rangkuman 6) Latihan Soal dan kasus c. Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan, 4) Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat. 2. Pokok bahasan Pengertian dan Fungsi Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik a) Pengertian Sistim Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Sistem Pengendalian Manajemen adalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya; Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses dimana manajer diseluruh

tingkatan

memastikan

bahwa

orang-orang

yang

mereka

awasi

mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. b) Fungsi Pengendalian Manajemen meliputi : 1) perencanaan, 2) koordinasi, 3) komunikasi informasi, 4) pengambilan keputusan, 5) memotivasi orang2 dlm org. 6) pengendalian, 7) penilaian kinerja. c) Tipe Pengendalian Manajemen Tipe Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Pengendalian preventif (preventive control), 2) Pengendalian operasional (operastional control), dan 3) Pengendalian kinerja (performance control) d) Struktur Pengendalian Manajemen Struktur pengendalian termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban (responsibility centers). Tujuannya : 1) Sebagai basis perencanaan, 2) Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan, 3) Memfasilitasi terbentuknya goal congruence, 4) Mendelegasikan tugas2 kpd nyg berkompeten, 5) Mendorong kreativitas & daya inivasi, 6) Sbg alat unt melaksanakan strategi, 7) Sbg alat pengendalian anggaran. Sedangkan tanggungjawab Manajer Pusat Pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumberdaya input dengan output yang terkait dengan kinerja.

Pusat pertanggungjawaban dalam PSA, dibedakan menjadi 4 kelopmpok, yaitu : 1) Pusat biaya (cost center), 2) Pusat pendapatan (revenue center), 3) Pusat laba (profit center) dan 4) Pusat Investasi (Investment center). Hubungan Pusat Pertanggungjawaban dengan Pengendalian anggaran ; ”Responsibility center, sebagai budget-holder memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan anggaran, dan anggaran menciptakan nilai rupiah dari input yg dialokasikan dan output yg dihasilkan atau level aktifitas yg dihasilkan”. Sedangkan pengendalian anggaran meliputi pengukuran terhadap output dan belanja riil yang dibandingkan dengan anggaran. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom- up budgeting atau participating budgeting. Berbagai informasi terkait dengan sistem pengendalian anggaran, biasanya banyak diketahui oleh Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki fungsi sebagai berikut: 1) menetapkan prosedur untuk persiapan anggaran, 2) mengkoordinasikan dan mebuat asumsibg. dasar anggaran, 3) membantu mengkomunikasikan anggaran, 4) menganalisis anggaran yg diajukan, 5) menganalisis kinerja anggaran, 6) menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Komisi anggaran, biasanya terdiri dari para pimpinan puncak (kepala departemen, kepala biro, kepala Dinas dan sebagainya. Fungsinya adalah menyusun anggaran untuk tiap-tiap aktifitas operasional.

3. Proses Pengendalian Manajemen sektor Publik Proses

pengendalian

manajemen

sektor

publik

dapat

dilakukan

menggunakan saluran komunikasi baik saluran formal maupun informal. Saluran formal meliputi : a) perumusan strategi (strategic formulation), b) perencanaan strategi (strategic planning), c) penganggaran , d) operasional,

dengan

e) evaluasi kinerja Saluran komunikasi informal biasanya dilakukan dengan pertemuan informal, diskusi atau melalui metoda Management by walking around. Sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mencapai ”Goal congruence” (keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal). Faktor-faktor yg mempengaruhi proses pengendalian terdiri dari dua kelompok : (1) Faktor pengendalian formal (sistem aturan, reward & punishment), (2) Faktor pengendalian informal (etos kerja, loyalitas karyawan dg istilah abdi negara dan abdi masyarakat). Strategi untuk mencapai tujuan organisasi Sektor Publik dirumuskan dalam berbagai srtategi, antara lain berikut ini. 1) Perumusan strategi (strategic planning) ; Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran dan target (outcome) dan arah kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas manajemen puncak, yang dalam pemerintah dilakukan oleh dewan legislatif yang hasilnya berupa GBHN yang menjadi acuhan bagi eksekutif untuk bertindak. Strategi yang dihasilkan merupakan strategi global (makro), dalam perusahaan disebut ”corporate level strategy”, yang kemudian dijabarkan dalam program kerja, atau proyek dalam unit-unit kerja organisasi. Metode penentuan strategi yang lazim digunakan adalah analisis SWOT, yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan baik faktor internal maupun ekternal. Olsen dan Eadie (1982), merumuskan 5 rumusan strategi : a) Pernyataan visi, misi dan tujuan organisasi, b) Analisis atau scanning lingkungan, c) Profil internal, atau audit sumberdaya, d) Perumusan, evaluasi dan pemilihan strategi, e) Implementasi dan pengendalian rencana strategi.

Initiate & agree process

Stakeholders

Misión & mandate

Strength & weakness

stretegic issues

opportunity & threats

Strategies

Vision for future

Actions

Outcomes 2) Strategi Anggaran a) Konsep dan pengertian Anggaran Ssktor Publik ; Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu, yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran. Dengan demikian Anggaran Sektor Publik adalah suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. ASP merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan : a) berapa biaya atas rencana2 yg dibuat (pengeluaran/belanja), b) berapa banyak dan bgaimana cara memperoleh uang untuk mendanai (pendapatan) b) Aspek2 ASP : 1) aspek perencanaan, 2) aspek pengendalian, 3) aspek akuntabilitas publik. c) Pentingnya ASP ; ASP sangat penting dalam rangka membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga ASP merupakan blur-print keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan dimasa yg akan datang. d) Anggaran dan Kebijakan Fiscal ;

Kebijakan fiscal merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistim pengeluaran atau sistim perpajakan dlam rangka mencapai tujuan tertentu. Kriteria ASP ; (1) merefleksikan perubahan prioritas, keinginanb asyarakat, (2) menentukan penerimaan dan pengeluaran

(Departemen, pem. Propinsi dan

daerah).

Dengan demikian ASP penting karena : (1) merupakan alat pemerintah unt menetukan arah pembangunan, (2) adanya keinginan dan kebutuhan masyarakat yg tak terbatas, (3) diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah tlh bertanggungjawab kepada masyarakat. e) Fungsi Anggaran Sektor Publik; (1) alat perencanaan (planning tool), (2) alat pengendalian(control tool), (3) alat kebijakan fiskal (fiscal tool), (4) alat politik (politic tool), (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja (performance measurement tool), (7) alat motifasi motivation tool), dan (8) alat menciptakan ruang publik (public sphere). f) Jenis-jenis (1) Anggaran operasional (operational budget), (2) Anggaran Modal (capital/invesment budget). g) Prinsip-prinsip ASP , meliputi : (1)

otorisasi legislatif,

(2)

Komprehensif,

(3)

Keutuhan anggranan,

(4)

Nondiscretionary appropriation,

(5)

Periodic,

(6)

Akurat,

(7)

Jelas dan

(8)

Diketahui publik.

Proses Penyusunan Anggaran sektor Publik. APBN/APBD yg dipresentasikan eksekutif memberi informasi rinci kpd DPR/DPRD dan masyarakat tenttang program2 apa yang direncanakan pemerintah dlm meningkatkan kualitas kehidupam rakyat. Tujuan penyusunan anggaran ; a.

membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan kordinasi dalam lingkungan pemerintah,

b.

membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa,

c.

memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja,

d.

meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kpd DPR/DPRD dan masyarakat.

Faktor-faktor dominan dalam Penyusunan Anggaran Faktor dominan ; a) Tujuan dan target yg hendak dicapai, b) Ketersediaan sumberdaya, c) Waktu yg dibutuhkan, d) Faktor lain yg mempengaruhi anggaran (politik, fluktuasi pasar, inflasi, bencana alam dll.) Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran. Richard Musgrave dalam Coe (1989), mengidentifikasi 3 pertimbangan mengapa pemerintah perlu terlibat : 1) stabilitas ekonomi, 2) redistribusi pendapatan, dan 3) alokasi sumberdaya. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan 2 hal ; a) uderfinancing, (kekurangan anggaran/defisit), b) overfinancing (kelebihan anggaran)

Henley et.al., 1990, siklus anggaran meliputi 4 tahap, al. : 1) Tahap persiapan anggaran (preparation), 2) Tahap ratifikasi (approval/ratifikasi), 3) Tahap implementasi (implementation), 4) Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting & evaluation). Paradigma baru dalam proses perencanaan APBD di Indonesia menekankan pada pendekatan ”bottom-up planning” dengan tetap mengacu pada arah pembangunan pemerintah pusat. Arah kebijakan pemerintah tertuang pada : PROPENAS, RENSTRA, dan REPETA. PP No. 108 tahun 2000, Pemda disyaratkan membuat Perda yg terdiri atas Propeda (Renstrada) yg mengacu pada Propenas dan Renstra. PP No. 105 tahun 2000, Penda bersama DPRD menetapkan arah dan kebijakan umum APBD, setelah itu pemda menetapkan Strategi dan Prioritas APBD. Penjabaran RENSTRA dalam REPETADA dilengkapi dg. : a) pertimbangan2 yg berasal dari hasil evaluasi, b) masukan aspirasi masyarakat, c) pengkajian kondisi yg saat ini terjadi, shg mengetahu kekuatan dan kelemahan yg sedang terjadi.

Contoh : 1. Inisiatif strategi : “Peningkatan sumberdaya pangan nasional” 2. Program kerja : a) Budidaya pertanian rakyat, b) Mekanisasi pertanian /agraris, c) Peningkatan tehnologi modern. Sedangkan program kerja yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan dalam rencana kerja tahunan berikut ini. Ad. a. Budidaya pertanian rakyat ; 1) pengadaan bibit unggul, 2) pengadaan pupuk,

3) pengolahan intensif, 4) pemenuhan pengairan/irigasi. Dsb.

Ad.b. Mekanisasi agraris, dijabarkan sbb. : 1) pengadaan mesin pertanian, 2) pengolahan lahan, 3) peningkatan kesuburan melalui sistem tumpangsari, dsb.

Ad. c. Peningkatan tehnologi modern ; 1) pembajakan lahan melalui mesin-mesin, 2) penyemaian bibit secara modern, 3) penanaman melalui pesawat, 4) pengairan yg teratur (tidak pemborosan air) dsb.

3. Proyeksi anggaran : 1) pengadaan bibit (10,000 ha) a $ 10,000.- .......... $ 100,000,000.2) pengadaan pupuk (10,000 ha a $ 1,000 ) ............ $

10,000,000.-

3) pengolahan dan irigasi (10,000 ha a $ 2, 000)..... $

20,000,000,-

Total anggaran budidaya pertanian ..............

$ 130,000,000.-

Anggaran mekanisasi pertanian ; pengadaan mesin-mesin (10 unit tractor ) ………. $ 25,000,000.pengolahan melalui ahli agraris ............................ $ 15,000,000.Total anggaran mekanisasi ........................... $ 40,000,000.-

4. Anggaran tehnologi pertanian : a. tehnologi pembibitan ............................ $ 5,000,000.b. tehnologi informasi pasar ...................... $ 7,500,000.c. tehnologi pengolahan data dan ll .......... $ 12,500,000.Estimasi anggaran tehnologi ............................. $

25,000,000.-

TOTAL ESTIMASI ANGGARAN SUMBERDAYA PANGAN TAHUN 2006 SEBESAR ………………………………….…… $ 195,000,000.-

5) Rangkuman

Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktifitas, antara lain : a) perencanaan (planning), b) koordinasi (coordinating), c) komunikasi informasi (information comunication), d) pengambilan keputusan (decisión making), e) memotivasi (motivation), f) pengendalian (controlling), dan g) penilaian kinerja (performance ). Sistem pengendalian manajemen sektorpublik dirancang untuk mempengaruhi orang-orang dalam suatu organisasi, agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen harus didukung struktur organisasi yang baik, dan

struktur

organisasi

termanifestasi

dalam

bentuk

struktur

pusat

pertanggungjawaban (responsibity centres). Pusat

pertanggungjawaban

dapat

berfungsi

sebagai

jembatan

untuk

dapat

dilakukannya bottom-up budgeting atau participative budgeting, karena pusat pertanggungjawaban mengemban fungsi sebagai budget holder.

6) Latihan Soal dan kasus A. Teori 1. Apa yang dimaksud dengan sistem Pengendalian Manajemen Sektor publik? Jelaskan dan sebutkan fungsi-fungsi sistem pengendalian manajemen. 2. Jelaskan tujuan dan manfaat dibentuknya Pusat Pertanggungjawaban dalam organisasi sektor publik? 3.

Jelaskan elemen-elemen pengendalian manajemen sektor publik? Dan apa pentingnya perencanaan strategik bagi organisasi?.

4.

Jelaskan perbedaan formulasi strategi dengan perencanaan strategi? Berikan contoh sederhana dalam organisasi sektor publik.

5.

Berikan evaluasi tentang efisiensi dan efektifitas birokrasi pemerintah di Indonesia? Berikan contoh singkat.

B. K a s u s Saudara diminta menyusun RENSTRA yang dijabarkan dalam suatu inisiatif strategi dan tujuan strategi. Kemudian dari inisiatif strategi (Peningkatan sarana transportasi murah dan nyaman) dijabarkan dalam program kerja berdasarkan Propenas. Program kerja dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja tahunan, sehingga mencerminkan penyusunan anggaran yg dubutuhkan dalam satu tahun anggaran.

Selamat berlatih

Bahan Kuliah 4

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

1.

Pendahuluan a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami konsep dan definisi Anggaran Sektor Publik. 2) Memahami dan menjelaskan pentingnya Anggaran Sektor Publik. 3) Dapat memahami dan menjelaskan peran dan fungsi Anggaran Sektor Publik. 4) Dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis dan prinsip-prinsip anggaran sektor publik. 5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan Anggaran Sektor Publik.

b. Pokok Bahasan d. Konsep Dasar Anggaran Sektor Publik e. Pentingnya Anggaran Setor Publik f. Peran dan Fungsi anggaran sektor Publik g. Jenis-jenis Anggaran sektor Publik h. Prinsip-prinsip dan Proses Penyusunan anggaran Sektor Publik i. Rangkuman Latihan soal dan kasus c. Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan, 4) Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat. 2. Pokok Bahasan

a. Konsep ASP ;

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu, yang dinyatakan dalam ukuran finansial ; Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter.

Tahap oenyusunan

anggaran sektor publik menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

1) Aspek-aspek Anggaran Sektor Publik meliputi: a. aspek perencanaan, b. aspek pengendalian, c. aspek akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan agar lebih efektif.

2) Pengertian Angaran Sektor Publik ; ”Anggaran Sektor Publik adalah suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. ASP merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan : a) berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja), dan b) berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai (pendapatan).

3) Pentingnya ASP ; ASP Sangat penting dalam rangka membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga ASP merupakan blur-print keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan dimasa yg akan datang.

a) Anggaran dan Keb. Fiscal ;

Kebijakan fiscal merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistim pengeluaran atau sistim perpajakan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. b) Kriteria ASP ; b) merefleksikan perubahan prioritas, keinginanb asyarakat, c) menentukan penerimaan dan pengeluaran (Departemen, pem. Propinsi dan daerah). Dengan demikian Angaran Sektor Publik penting karena : a) merupakan alat pemerintah unt menetukan arah pembangunan, b) adanya keinginan dan kebutuhan masyarakat yg tak terbatas, c) diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah tlh bertanggungjawab kepada masyarakat.

4)

Fungsi Anggaran Sektor Publik d) sebagai alat perencanaan (planning tool), e) alat pengendalian(control tool), f) alat kebijakan fiskal (fiscal tool), g) alat politik (politic tool), h) alat koordinasi dan komunikasi, i) alat penilaian kinerja (performance measurement tool), j) alat motifasi (otivation tool), dan k) alat menciptakan ruang publik (public sphere).

Ad.a. Anggaran sebagai alat perencanaan ; Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.

Oleh karena itu anggaran sektor publik dibuat untuk

merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tentang berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk : (1) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan, (2) menerncanakan berbagai program dan kegiatan, (3) mengalokasikan dana pada berbagai program,

(4) menentukan indikator kinerja.

Ad.b. Anggaran sebagai alat pengendalian Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas prndapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa nggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosanpemborosan dari pengeluaran. Pengendalian anggaran sektor publik dilakukan melalui empat cara, yaitu : (1) membandingkan kinerja aktual, (2) menghitung selisih anggaran, (3) menemukan penyebab yang dapat dikendalikan, (4) merevisi standar biaya atau target anggaran.

Ad.c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool); Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

Ad.d. Anggaran sebagai alat politik (politic tool) Anggaran

digunakan

untuk

memutuskan

prioritas-prioritas

dan

kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakat legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu anggaran bukan hanya sekedar masalah teknis, akan tetapi lebih merupakan alat politik, yaitu digunakan untuk bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

Ad.e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

Anggaran sektor publik yang disusun dengan baik akan

mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapain tujuan organisasi.

Disamping itu anggaran juga berfungsi sebagai alat

komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

Ad.f. Anggaran sebagai alat Penilaian Kinerja (performance measurement toll) Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif).

Kinerja eksekutif akan dinilai

berdasarkan pencapaian target anggarandan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berpa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah disiapkan. Ad. g. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool) Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dn tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah bahwa target anggaran hendaknya tidak terlalu tinggi, sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga tidak terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

Ad.h. Anggaran sebagai alat untuk Menciptakan Ruang Publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi masyarakat harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Kelompok

masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Sedangkan kelompok masyarakat dari yang tidak terorganisir, akan mempercayakan aspirasinya melalui9 proses politik yang ada.

Seperti

pengguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tidak terorganisir akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah, karena mereka akan mengambil tindakan lain dengan jalan melakukan boikot, tindakan masa dan vandalisme.

5) Jenis jenis Anggaran Sektor Publik (ASP) ; a) Anggaran operasional (operational budget), b) Anggaran Modal (capital/invesment budget).

Ad. a. Anggaran Operasional (operation budget) Anggaran operasional digunakan untuk merencakan kebuthan seharihari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikatagorikan daam anggaran operasional adalah ”Belanja Rutin”. Belanja Rutin adalah merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Dikatakan rutin, karena pengeluaran tersebut sifatnya berulangulang dan ada setiap tahun. Ad.b. Anggaran Modal/Investasi (Investment budget) Anggaran modal merupakan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap (fixed assets), seperti gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan perabot lainnya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah.

6)

Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik. Prinsip Anggaran Sektor Publik, meliputi : (a)

Otorisasi legislatif,

(b)

Komprehensif,

(c)

Keutuhan anggranan,

(d)

Nondiscretionary appropriation,

(e)

Periodic,

(f)

Akurat,

(g)

Jelas dan

(h)

Diketahui publik.

7) Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik APBN/APBD yang dipresentasikan eksekutif memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupam rakyat. Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk: a. membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan kordinasi dalam lingkungan pemerintah, b. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan ba-rang dan jasa, c. memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, d. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kpd DPR/DPRD dan masyarakat.

8) R a n g k u m a n Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran Publik sangat penting, karena anggaran dapat membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat.

Disamping itu

anggaran juga merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi

keadaan

ekonomi

melalui

kebijakan

pengeluaran

dan

perpajakan. Dengan anggaran pemerintah dapat mengalikasikan sumberdaya yang langka

untuk

menggerakan

pembangunan

sosial

ekonomi,

menjamin

kesinambungan , dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan yang lebih penting lagi dapat merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Anggaran sektor publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal/investasi.

9) Latihan soal dan kasus A. T e o r i

1.

Sistem Anggaran pada Sktor Pblik berbeda dengan Sktor Sasta, karena disatu pihak bersifat terbuka dan dilain pihak bersifat tertutup karena merupakan salah satu bagian dari rahasia perusahaan. a. Sebutkan perbedaan pokok stakeholder sektor publik dan sektor swasta, baik ditinjau dari segi internal maupun eksternalnya ? b. Sebutkan pula perbedaan dan persamaan yang mendasar antara sistim akuntansi sektor publik dengan sistim akuntansi pada sektor swasta.

2. Untuk menuju suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlu-kan adanya sistim tata kelola yang baik (Good Governance). a. Sebutkan 8 kharakteristik Good Governance menurut UNDP ? b. Sebutkan 3 kharakteristik yang relevan pada sektor publik, dan jelaskan masing-masing. c. Apakah yang dimaksud social opportunity cost rate (SOCR) ? Jelaskan. 3. Akuntansi Manajemen sektor publik berperan dalam pemberian infor-masi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. a. Sebutkan perbedaan pokok antara Akuntansi Manajemen sektor publik dengan Akmen swasta ? b. Sebutkan dan jelaskan 3 perbedaan informasi akuntansi sebagai alat perencanaan ? c. Jelaskan hubungan antara Pusat Pertanggungjawban dengan pengendalian anggaran, berikan contoh relevansinya?

B.

K a s u s Problem 1 PT. GARUDA Indonesia, untuk tahun anggaran 2006/2007 dituntut untuk melakukan Penilaian Investasi terhadap rencana pengembangan Lintas Udara antar pulau di Wilayah Indonesia. Saudara sebagai Proyec Manager, diminta untuk : 1)

Menetapkan struktur biaya pada perusahaan tersebut (cost finding, reporting and analyzing).

2) Melakukan analisis biaya, yang meliputi alokasi macam-macam biaya, dan penilaian investasinya. 3)

Melakukan analisis kinerjanya dengan Cost benefit analysis,

4)

Berikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja yang terjadi pada BUMN tersebut, dan Strategi pengendalian biaya yang tepat pada organisasi sektor publik tersebut.

Problem 2 Sistem penyusunan anggaran di Indonesia lebih ditekankan pada jumlah anggaran yg dibutuhkan (budget maximizing) dan bukan berfokus pada memperbesar aparat pelaksana anggaran (staff maximizing). Bagaimana menurut saudara sebagai staf ahli anggaran di Dep. Keuangan, apakah konsep ini rasional atau tidak, berikan tanggapan menurut konsep NPM dan konsep Konvensional. Berikan saran seperlunya yang saudara anggap sesuai dengan masingmasing konsep.

Bahan Kuliah 5

PERKEMBANGAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DAN PENDEKATANNYA 1.

Pendahuluan a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami perkembangan Anggaran Sektor Publik. 2) Memahami dan menjelaskan Anggaran Konvensional, 3) Dapat memahami dan menjelaskan konsep New Publik Mnagement, 4) Dapat memahami dan menjelaskan anggaran kinerja sektor publik, 5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan perkembangan Anggaran Sektor Publik. b. Pokok Bahasan a. Perkembangan Anggaran Sektor Publik b. Anggaran konvensional, c. Anggaran New Public Management (NPM) d. Anggaran Kinerja Sektor Publik e. Zero Base Budgeting dan Planning Programing and Budgeting system f. Rangkuman g. Latihan Soal dan kasus c. Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan,

2. Pokok Bahasan a. Perkembangan Anggaran Sektor Publik

1) Faktor-faktor dominan Anggaran Sektor Publik a) Tujuan dan target yg hendak dicapai, b) Ketersediaan sumberdaya, c) Waktu yg dibutuhkan, d) Faktor lain yg mempengaruhi anggaran (politik, fluktuasi pasar, inflasi, bencana alam dll.)

b. Prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran Richard Musgrave dalam Coe (1989), mengidentifikasi 3 pertimbangan mengapa pemerintah perlu terlibat : a) stabilitas ekonomi, b) redistribusi pendapatan, dan c) alokasi sumberdaya.

c.

Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan dua hal ; 1) underfinancing, (kekurangan anggaran/defisit), 2) overfinancing (kelebihan anggaran) Henley et.al., 1990, siklus anggaran meliputi 4 tahap, al. : 1) Tahap persiapan anggaran (preparation), 2) Tahap ratifikasi (approval/ratifikasi), 3) Tahap implementasi (implementation), 4) Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting & evaluation). Paradigma baru dlm proses perencanaan APBD di Indonesia menekankan pada pendekatan ”bottom-up planning dg tetap mengacu pada arah pembangunan pemerintah pusat.

d.

Arah kebijakan pemerintah tertuang pada : a)

GBHN,

b)

PROPENAS,

c)

RENSTRA, dan

d)

REPETA.

PP No. 108 tahun 2000, Pemerintan daerahg disyaratkan membuat Peraturan daerah yang terdiri atas Program pembangunan daerah (Renstrada) yang mengacu pada Propenas dan Renstra. PP No. 105 tahun 2000, Penda bersama DPRD menetapkan arah dan kebijakan umum APBD, setelah itu pemda menetapkan Strategi dan Prioritas APBD.

e. Penjabaran RENSTRA dalam REPETADA dilengkapi dg. : a) pertimbangan2 yg berasal dari hasil evaluasi, b) masukan aspirasi masyarakat, c) pengkajian kondisi yg saat ini terjadi, shg mengetahu kekuatan dan kelemahan yg sedang terjadi.

3. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik Ada dua jenis Anggaran Sektor Publi, yaitu “ a. Anggaran Tradisional atau konvensional, b. Anggaran New Public Management

Perbedaan : TRADISIONAL

NPM

Sentralistis,

Desentralisasi & developed managmt

Berorientasi pada input,

Berorientasi input, output & outcome

Tdk terkait perencanaan Jk. Pjng,

Utuh & komprehensif (jk.pjng)

Line-item & incrementalism

Berdasarkan sasaran kerja,

Batasan departemen kaku (rigid)

Lintas departemen (cross department

Aturan klasik :Vote ing

PPBS, ZBB, performance budgeting

Prinsip anggaran bruto

Sistematik & rasional

Bersifat tahunan

Bottom-up budgeting

Spesifik * Sistem ASP sebagai instrumen kebijakan multifungsi ;

Yaitu anggaran yg mencerminkan komposisi dan besarnya anggaran yg. secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yg diharapkan.

a. Anggaran Konvensional (Tradisional) Ciri-ciri utama : 1)

cara penyusunan menggunakan pendekatan incrementalism,

2)

struktur anggaran bersifat line-item

Ciri lain : 3)

cenderung sentralistik,

4)

bersifat spesifikasi,

5)

tahunan,

6)

prinsip anggaran bruto.

Dlm konsep incrementalism, cenderung menerima konsep ”Harga Pokok Pelayanan Historis (Historis cost of service)”, tanpa memperhatikan : 1)

pelayanan tertentu masih perlu dibiayai dg pengeluaran pemerintah ?

2)

pelayanan tertentu telah terdistribusi secara adil ?

3)

pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien ?

4)

pelayanan yg diberikan mempengaruhi pola kebutuhan Publik ?

Kelemahan-kelemahan : 1) Hubungan tidak memadai (angg tahunan dan jk panjang), 2) Sebagian besar pengeluaran tdk pernah diteliti secara menyeluruh, 3) Lebih berorientasi pada output dan input, shg. Apakah dana sudah dibelanja-kan semua, bukan tujuan yg dicapai. 4) Sekat-sekat antar departemen yg kaku, shg. menimbulkan overlaping, kesenjangan, prsaingan antar departemen, 5) Proses anggaran terpisah antara rutin dg investasi, 6) Anggaran bersifat tahunan (cenderung KKN), 7) Sentralisasi anggaranan, menyebabkan budget padding/budgetary slack, 8) Persetujuan anggaran yg lambat, shg sering dilakukan revisi yg menimbulkan manipulasi, 9) Sistim informasi finansial yg tdk memadai.

b. Anggaran dengan Pendekatan New Public Management (NPM); NPM berfokus pada kinerja organisasi, bukan kebijakan, sehingga memunculkan konsep ”Managerialism”(Pollit, 1993), Market based public istration (Lan,

Zhiong dan Rosenbloom, 1992),

dan Entrepreneurial goverment (Osborne and

Gaebler, 1992). Konsep yg diterima pemerintah pada Era NPM adalah konsep Osborne dan Gaebler, yg dikenal dengan konsep ”Reinventing government”, yg berperspektif pada : 1)

Pemerintahan katalis,

2)

Pemerintahan milik asyarakat,

3)

Pemerintah yg kompetitif,

4)

Pemerintah yg digerakan melalui misi,

5)

Pemerintah yg berorientasi pada hasil.

6)

Pemerintah berorientasi pd pelanggan,

7)

Pemerintah wirausaha,

8)

Pemerintah antisipatif,

9)

Pemerintah desentralisasi,

10)

Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar.

c. Perubahan Pendekatan Anggaran Reformasi sektor publik ditandai dg. munculnya era ”New Public management”, yang mendorong usaha mengembangkan pendekatan yang sistematis dalam perencanaan anggaran. New approach memiliki kharakteristik : 1)

Komprehensif/komparatif,

2)

Terintegrasi dan lintas departemen,

3)

Proses pengambilan keputusan yg rasional,

4)

Berjangka panjang,

5)

Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas,

6)

Analisis total cost & Benedit,

7)

Berorientasi input, output dan outcome bukan hanya input saja,

8)

Adanya pengawasan kerja.

d. Performance Budgeting Anggaran konsep ini menekankan konsep “Value of Money” dan pengawasan atas kinerja output.

Dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja serta evaluasi kinerja eksternal. Sistem anggaran kinerja ; - mencakup penyusunan program, dan tolok ukur kinerja sebagai instruyen untuk mencapai tujuan dan sasaran.

e. Anggaran berbasis pendekatan New Public Management 1) Zero Based Budgeting Konsep ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan sistem tradisional, yaitu menghilangkan incrementalism dan line-item, karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero based). Oleh karena itu ZBB tidak berdasarkan pada realisasi anggaran tahun yang lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, tetapi didasarkan pada kebutuhan saat ini dan seolah-oleh mulai dari baru sama sekali.

a) Proses Zro Based Budgeting (ZBB) Terdiri dari tiga tahap, yaitu : 1) Identifikasi unit-unit keputusan, Bahwa Pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan (decision unit). 2) Penentuan paket-paket keputusan Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yg dapat dievaluasi secara individual. a) paket keputusan mutually-exclusive, b) paket kuputusan incremental. 3) Merangking dan mengevaluasi paket keputusan. Tahap ini meranking berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi, yaitu merupakan jembatan menuju proses alokasi sumberdaya diantara berbagai kegiatan, yg dinataranya ada yg sudah ada, dan ada yg baru sama sekali.

b) Keunggulan-keunggulan ZBB ; 1) Jika dilaksanakan dengan baik, dapat menghasilkan alokasi sumberdaya secara lebih efisien, 2) Berfokus pada value of money,

3) Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidak efektifan biaya, 4) Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer, 5) Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah, 6) Merupakan cara yg sistematis untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi pada pola perilaku biaya.

c) Kelemahan-kelemahan ZBB ; 1) Prosesnya memakan waktu lama (time consuming), 2) Cenderung menekankan manfaat jangka pendek, 3) Implementasinya membutuhkan teknologi yg maju, 4) Masalah besar yg dihadapi adalah meranking, 5) Perankingan membutuhkan staf yg memiliki keahlian, 6) Memungkinkan munculnya kesan yg keliru, semua masuk anggaran, 7) Implementasinya membuthkan keperilakuan dlm organiasi.

2) Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)

PPBS merupakan tehnik penganggaran yg berorientasi pada output dan tujuan, dan penekanan pada sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi. a). Proses Implementasinya : (1)

Menentukan tujuan umum dan tujuan unit organisasi,

(2)

Mengidentifikasi program2 dan kegiatan unt mencapai tujuan,

(3)

Mengevaluasi berbagai alternatif program (cost and benefit),

(4)

Pemilihan program yg memiliki manfaat besar, cost kecil,

(5)

Alokasi sumberdaya kemasing-masing program yg disetujui.

b) Kharakeristik PPBS (1)

Berfokus pada tujuan,

(2)

Secara ekplisit berorientasi pada masa depan,

(3)

Mempertimbangkan semua biaya yg terjadi,

(4)

Dilakukan analisis secara sistematis, yg meliputi : a) identifikasi tujuan,

b) identifikasi alternatif program, c) estimasi biaya dari masing2 program, d) estimasi manfaat yg ingin diperoleh dari masing2 program.

c) Keunggulan-keunggulan PPBS (1) Memudahkan dalam pendelegasian tanggungjawab, (2) Jangka panjang dapat mengurangi beban kerja, (3) Memperbaiki kualitas pelayanan melalui sadar biaya (cost awareness), (4) Dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama lintas departemen, (5) Menghilangkan program yg overlaping, (6) Menggunakan teori marginal utility. d) Kelemahan-kelemahan PPBS (1) Membutuhkan sistem informasi yg canggih, (2) Implementasi mebutuhkan biaya yg besar, (3) PPBS baik dalam teori, tetapi sulit dalam implementasi, (4) Mengabaikan realitas politik sbg kumpulan manusia yg kompleks, (5) Merupakan tehnik anggaran yg statistically, (6) Pengaplikasiannya menghadapi masalah tehnis.

e) Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS (1) Bounded rationality, yaitu keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melaksanakan aktifitas, (2) Kurangnya data untuk membandingkan semua altenatif, terutama untuk mengukur output, (3) Masalah ketidak pastian sumberdaya, pola kebutuhan dimasa depan, (4) Pelaksanaan tehnik menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat (5) Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program, (6) Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara tepat dan tepat, (7) Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik.

4. R a n g k u m a n

Dalam pengembangan dan penyusunan anggaran, terdapat dua pendekatan yang sangat turbulen, yaitu (1) pendekatan tradisional, dan (2) pendekatan New Public Management. Anggaran tradisonal memiliki ciri-ciri utama

line-item dan incrementalism.

Sedangkan New Public Management dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, antara lain : (1) Anggaran kinerja, (2) Zero Base Budgeting System, dan (3) PPBS. Anggaran dengan pendekatan NPM sangat menekankan pada konsep Value For Money (VFM), dan pengawasan atas kinerja output. Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem pendekatan New Public Management, merupakan bagian penting dalam reformasi anggaran (budgeting reform). Reformasi anggaran sektor publik dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan Valur For Money. Bebarapa jenis anggaran kontemporer dengan pendekatan NPN, antara lain ZBB dan PPBS dan Anggaran Kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan , karena pada masing-masing jenis anggaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Implementasi

sistem

anggaran

yang

sangat

penting

adalah

harus

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah.

5. Latihan soal dan Kasus a. T e o r i 1. Dewasa ini tuntutan akuntabilitas publik dalam sistem penyusunan anggaran sektor publik semakin tajam, yaitu dituntut adanya transparansi dan responsibility publik. a. Sebutkan perbedaan sifat dan kharakteristik antara sektor publik dan sektor swasta ?

b. Sebutkan perbedaan antara Anggaran Konvensional dengan Anggaran NPM c. Mengapa NPM lebih akseptable dalam implementasinya pada negara berkembang ? Jelaskan singkat. 2

Akuntansi Manajemen sektor publik berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. a.

Sebutkan perbedaan pokok antara Akuntansi Manajemen sektor publik dengan Akmen swasta ?

b. Sebutkan dan jelaskan tiga perbedaan informasi akuntansi sebagai alat perencanaan ? 3. Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. a. Sebutkan keunggulan dan kelemahan ZBB. b. Sebutkan dan jelaskan tahap-tahap proses implementasi ZBB. 4. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) merupakan tehnik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output. a. Jelaskan proses implementasi PPBS ? b. Sebutkan dan jelaskan kelemahan dan keunggulan PPBS. b.

Diskusikan Coba saudara lakukan analisis implementasi ZBB dan PPBS pada negara-negara maju dan negara-negara berkembang (misal : AS, Jepang, Inggris dengan Indonesia atau Malaysia). Kemudian simpulkan, apakah ZBB dan PPBS dapat diimplementasikan di Indonesia Sekarang ini ? Jelaskan dan uraikan singkat.

Bahan Kuliah 6

INVESTASI SEKTOR PUBLIK 1.

Pendahuluan a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami konsep Investasi Sektor Publik. 2) Memahami dan menjelaskan tehnik dasar penilaian Investasi Publik. 3) Dapat memahami dan menganalisis tingkat kelayakan Investasi Sektor Publik. 4) Dapat memahami dan menjelaskan proses pengendalian manajemen, 5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan Investasi Sektor Publik.

b. Pokok Bahasan a. Pengertian Investasi Sektor Publik b. Tehnik Dasar Penilaian Investasi Publik, c. Analisis Investasi Sektor Publik d. Rangkuman e. Latihan Soal dan kasus

c.

Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan, 4) Metode aplikasi

2. Pokok Bahasan

a. Program Investasi Publik Invstasi publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan penganggaran modal/investasi (capital budgeting). Penganggaran modal merupakan proses untuk menganalisis proyek-peoyek dan memutuskan,

apakah

proyek

tersebut

dapat

diakomodasi

oleh

anggaran

modal/investasi? Untuk memberikan mekanisme dalam dalam mengatur proyek investasi publik, secara lebih efisien dan efektif, perlu dilakukan analisis investasi secara turbulen agar tujuan investasi efektif. Pada beberapa negara berkembang, seperti India, Filipina, Thailan dan Indonesia, anggaran pembangunan dan anggaran rutin harus dipisahkan. Dalam hal ini fokusnya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengendalian manajemen. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang sulit untuk diatasi, antara lain : 1) memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif, 2) memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan dimasa yang akan datang, 3) mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang telah ada, 4) mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.

b. Keputusan Investasi Publik, diperlukan untuk mendukung ; 1) Pelaksanaan program, 2) Kegiatan dan 3) Fungsi yang menjadi prioritas kebijakan.

Alasan usul Investasi Publik : (1) Invetasi Penggantian (replacement), (2) Penambahan Kapasitas (development), (3) Investasi baru (new invesment)

Aspek Kelayakan Investasi : (1) Aspek tehnis, (2) Aspek sosial dan budaya,

(3) Aspek ekonomi dan financial, dan (4) Aspek distribusi.

Ad. (1) Aspek Teknis ; Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan , jika suatu usulan investasisudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, sehingga usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.

Ad. (2) spek sosial dan budaya ; Suatu proyek dapat dilaksanakan apabila telah melalui pertimbangan sosial yang dimungkinkan akan menimbulkan implikasi sosial lebih luas. Oleh karena itu aspek sosial dan budaya merupakan pertimbangan yang menyangkut pendistribusian secara detail dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Aspek soail dan budaya merupakan aspek legal dan lingkungan . Dengan demikian maka suatu proyek investasi dapat dilakukan apabila telah memenuhi aspek legalitas dan aspek lingkungan yang merugikan.

Ad.(3) Aspek ekonomi dan financial ; Aspek ekonomi dan financial merupakan dua aspek yang sangat berpengaruh pada tingkat kelayakan investasi.

Aspek ini memberikan kontribusi yang tinggi dalam sumberdaya yang digunakan.

menentukan penggunan

Pad aspek financial yang sering dipertimbangkan

meliputi : (1) tingkat likuiditas, (2) tingkat solvabilitas dan (3) tingkat net present value.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi Publik : (1) Tingkat diskonto, (2) Tingkat Inflasi, (3) Risiko ketidak pastian, (4) Capital rationing.

Ad. (1) Tingkat diskonto ; Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Apabila suatu proyek tidak memberikan return yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Penghitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup komplek dalam analisis investasi.

Ad.(2) Tingkat inflasi ; Tingkat inflasi di suatu negara merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan investasi.

Karena semakin tinggi

tingkat inflasi akan semakin tinggi cost. Dengan semakin tinggi operasional cost mengakibatkan tingkat kembalian menurun, bahkan dapat dibawah rate of return. Sehingga inflasi sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi.

Ad.(3) Risiko ketidakpastian ; Apabila tingkat risiko ketidakpastian semakin tinggi, maka besaran rate of return juga semakin tinggi.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, kebijakan yang tidak konsisten, dan situasi makro yang tidak kondusif.

Terjaminnya tingkat keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan

demokrasi dapat menurunkan faktor ketidakpastian disuatu negara.

Ad.(4) Capital rationing Capital rationing adalah merupakan suatu keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti tersebut diatas, terdapat bebagai alternatif investasi yang cukup feasible tetapi tidak tersedia dana yang cukup, sehingga proyek tidak dpat dilakukan. Pada sektor privat cukup jelas, bahwa tingkat diskonto merupakan pertimbangan, apakah suatu proyek layak dilaksanakan atau tidak, yaitu dengan membandingkan dengan ”kembalian yang disyaratkan” (Rate Of Return).

Untuk menentukan ROR terlebih dahulu hitung besarnya Biaya Modal (Cost of Capital), yaitu dengan rumus sbb. : Ko = Ke. (E/V) + Kd (1 – T) . (D/V) Ko = biaya modal total, Ke = biaya modal (tkt keuntungan disyaratkan dari investasi modal), 20% Kd = biaya utang (tkt keuntungan disyaratkan dari investasi utang), 10% T = tingkat pajak, 30% E = Harga Pasar saham, ( Rp. 10.000 /lembar) D = Harga pasar surat berharga utang (mis. Obligasi), (Rp. 1.000.000,-) V = E + D = nilai pasar perusahaan secara keseluruhan. Ko = 0,2 (10.000 / 1.010.000) + 0,1 (1 - 0,30) . (1.000.000 / 1.010.000) = …………………….

d) Tehnik Dasar Penilaian Investasi Publik Ada empat langkah tehnik Penilian Investasi : 1) Identifikasi kebutuhan investasi, 2) Menentukan manfaat dan biaya dari proyek (cost/Benedit ratio), 3) Menghitung manfaat dan biaya (cost effectiveness analysis), 4) Memilih proyek yang memiliki manfaat dan efektifitas tinggi. Tehnik untuk mengevaluasi proyek secara tradisional adalah DCF (discounted cash flow), sedangkan metode yg digunakan ROCE (return on capital employee), rumus : ROCE = Laba akuntansi / Jml modal diinvestasikan. Secara umum, Metode Analisis Investasi Sektor Publik adalah : 1) Payback period, 2) Net Present Value, 3) Net Present Benefit, 4) Cost benefit analysis.

Rumus : CF1

CF2

CF3

CFn

NPV = CFo + ------- + -------- + ------- + ….. + -------

(1+i)1

(1+i)2

(1+i)3

i

= tingkat diskonto,

n

= 1, ............. 50 th (umur proyek),

(1+i)n

CF = cash flow.

M- C

M2 - C2

M3

Mn - C n

NPB = Mo - Co + --------- + -------- + ---------- + …… + ----------(1 + t )2

(1+t )

(1 + t )3

(1 + t )n

Keterangan : NPB = nilai bersih, yaitu manfaat dikurangi biaya pada tahun ke n

i

= tingkat bunga,

n

= 1 …………. 50 th (umur proyek)

M

= manfaat,

C

= biaya. Investasi awal

Payback period = -------------------------Keuntungan tahunan Cost benefit analysis :

GPV B/CR

= ---------------Investasi

Dari ilustrasi soal diatas, dengan rumus diatas besarnya BCR dihitung sbb. : Pro

Investasi

CI

Th

DF(10%)

GPV

B/CR

A

$ 16,000

$ 9,200

1

0,909

$ 17,562,8

1,10

B

$ 24,000

$ 7,200

1 - 5 3,791

$ 27,295,2

1,14

e) Perolehan, Hasil Investasi, dan Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh investasi jangka panjang dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. Untuk investasi jangka panjang yang sifatnya permanen, digunakan biaya perolehan sebagai dasar pencatatannya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Untuk investasi jangka panjang yang sifatnya nonpermanen, ada beberapa nilai yang dapat digunakan, yaitu: 1. Pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan → dicatat sebesar nilai perolehannya. 2. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan → dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 3. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunanpemerintah (seperti Proyek PIR) → dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Jurnal yang dibuat untuk mencatat perolehan investasi jangka panjang melibatkan setidaknya empat kode rekening,

yaitu kas, pengeluaran,

pembiayaan, dan jurnal corollary. Sebagai ilustrasi, Pemkot Harapan melakukan Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp 100 juta. Selain itu, juga diberikan pinjaman kepada perusahaan daerah sebesar Rp 30 juta yang berjangka waktu tiga tahun. Jurnal untuk mencatat kedua transaksi tersebut adalah:

Dr. Pembiayaan-Penyertaan Modal Pemda100.000.000 Cr. Kas Dr. Penyertaan Modal Pemda

100.000.000 100.000.000

Cr. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 100.000.000

Penyertaan Modal Pemda pada BUMD-Investasi Jangka Panjang Permanen Dr. Pembiayaan-Pemberian Pinjaman kepada PD Cr. Kas Dr. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Cr. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Pemberian Pinjamon kepada Perusahaan Daerah-Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Pencatatan tersebut merupakan contoh jurnal untuk mencatat perolehan investasi, baik yang menggunakan metode biaya (cost method) maupun metode ekuitas (equity method) berdasarkan kas modifikasi. Metode analisis investasi yang dilakukan oleh Dixon menerangkan ada 3 langkah melakukan analisis Biaya-manfaat, yi : 1) Memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang akan dimasukan, 2) Mengukur dan mengevaluasi biaya manfaat, 3) Timing dan aliran biaya dan manfaat. Sedangkan langkah2 analisis efektifitas biaya (Cost-Effectifenenss Analysis) 1) Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal, 2) Membuat estimasi biaya yg akan terjadi, 3) Membuat estimasi output terukur selama umur yg diharapkan dari suatu proyek, 4) Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktifitas yg dilakukan, 5) Mendiskontokan biaya dan manfaat yg dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan, 6) Menjelaskan secra realistis mengenai kemungkinan adanya biaya dan manfaat yg tidak dapat dikuantifikasi dari proyek yg akan dijalankan.

3. E v a l u a s i a. R a n g k u m a n Pada dasarnya Pemerintah melakukan berbagai pengeluaran untuk melakukan pelayanan kepada public. Seluruh pengeluaran tersbut tercantum dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Negara. Pembelanjaan pemerintah terdiri atas belanja rutin dan belanja modal/investasi, sehingga Investasi merupakan bagian yang terkait dengan belanja modal. Analisis investasi publik dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan publik dan apakah proyek investasi tersebut fesible atau tidak. Suatu proyek dikatakan feasible, artinya memberikan manfaat bagi publik walaupun tidak dapat diterima secara langsung, akan tetapi dapat dinikmati secara tidak langsung dimasa yang akan datang.

Untuk menganalisis investasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan tehnik yang biasa digunakan pada sektor swasta. Metode evaluasi investasi yang biasa digunakan adalah metode R O C E, metode aliran kas yang didiskontokan (DCF), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Cash benefit analysis, dan cost effectifeness analysis. Hal-hal lain yang harus diperhatikan adlah tingkat diskonto yang digunakan, tingkat inflasi, risiko ketidakpastian dan capital rationing.

b.

Latihan Soal ; PDAM, di Bogor sedang merencanakan investasinya untuk mengganti Mesin barunya, karena yang lama sudah tidak dapat memenuhi target produksi. Informasi yang diperoleh dlam mengambil keputusan diantara pilihan dua Mesin Merk YAMAHA (X ) dan Merk TOYOTA (Y) adalah sebagai berikut : Mesin X, capital costnya $ 16.000,000.- dengan umur ekonomis 5 tahun, dan diperkirakan pada akhir tahun kelima masih memiliki nilai residu $ 1,000,000.Mesin Y, capital costnya

$ 12,000,000.- dengan umur ekonomis 5 tahun,

diperkirakan akhir tahun kelima masih memiliki nilai sisa $ 2,000,000.- Dengan penggantian mesin baru tersebut diharapkan dapat memenuhi target

revenue dan

pendapatan sebelum bunga dan pajak sebagai berikut : Informasi financial periode 2007 ; YAMAHA (X)

TOYOTA (Y)

EBIT

Revenue

(dalam ribuan $)

Tahun

Revenue

EBIT

1

9,000

2,000

8,500

2.000

0,909

2

8,500

3,500

9,000

3,000

0,826

3

9,000

2,500

9,000

2,000

0,751

4

9,500

3,000

9,500

2,500

0,683

5

9,800

2,300

9,200

2,200

0,621

Pajak yang dibebankan berdasarkan PP No. 26 adalah

DF 10%

30%,dan penyusutan

menggunakan metode STRAIGHT LINE . Dari informasi tersebut diatas,sebagai bahan pengambilan keputusan apakah akan membeli Mesin X atau Mesin Y ( mutually exclusive), dengan menggunakan metode : a. Pay back period, b. Net Present Value, dengan discount factors masing-masing 10%

c. Berdasarkan jawaban a dan b, rekomendasikan apakah saudara akan membeli Mesin X Atau Mesin Y. Selamat berlatih

Bahan Kuliah 7

PENETAPAN HARGA DAN TARIF LAYANAN PUBLIK 1. P e n d a h u l u a n a. Pengantar Tugas pokok badan publik/pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Pemberian pelayanan public pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu: (1) pajak, dan (2) pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa public (charging for service). Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. b. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami konsep dan definisi Pelayanan Publik, 2) Memahami dan menjelaskan metode Pelayanan Publik yang dapat dijual, 3) Dapat memahami dan menjelaskan metode Pembebanan Tarif Layanan Publik 4) Dapat memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip pembebanan biaya, 5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan Tarif Layanan Publik.

c. Pokok Bahasan a. Definisi Pelayanan Publik b. Metode Pelayanan Publik yang dapat dijual, c. Metode Pembebanan Tarif Pelayanan Publik d. Prinsip-prinsip Pembebanan biaya e. Rangkuman f.

Latihan Soal dan kasus

d.

Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan,

2. Pokok Bahasan a. Definisi Pelayanan Publik Pelayanan public adalah merupakan suatu tugas pokok badan-badan atau pemerintah kepada masyarakat (public service) yang dapat dibiayai dari sumbersumber pendapatan publik. Pembiayaan kepada publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu: (1) pajak, dan (2) pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa public (charging for service). Jika pelayanan public dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa public tersebut atau tidak. Hal tersebut karena pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang tidak memiliki jasa timbal (kontraprestasi) individual yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak. Jika pelayanan public dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan public tersebut, sedangkan yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar. Permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah suatu pelayanan public lebih baik dibiayai melalui pajak atau dengan pembebanan langsung pada konsumen.

b. Metode Pelayanan Publik yang dapat dijual, Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Pelayanan publik yang dapat dibebankan tariff pelayanan misalnya: 1. Penyediaan air bersih 2. Transportasi public 3. Jasa pos dan telekomunikasi 4. Energi dan listrik 5. Perumahan rakyat

6. Fasilitas rekreasi (pariwisata) 7. Pendidikan 8. Jalan tol 9. Irigasi 10. Jasa pemadam kebakaran 11. Pelayanan kesehatan 12. Pengelolaan limbah/sampah Pembebanan tariff pelayanan public kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu: a. Adanya barang privat dan barang public b. Efisiensi ekonomi c. Prinsip keuntungan

Ad.a. Adanya Barang privat vs Barang public Terdapat tiga jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu: 1) Barang privat 2) Barang public 3) Campuran antara barang privat dan barang public

Barang privat adalah barang – barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Contoh barang privat adalah makanan, listrik, telepon, dsb. Barang public adalah barang – barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh selureuh masyarakat secara bersama – sama. Contoh barang public adalah pertahanan nasiona, pengendalian penyakit, jasa polisi, dsb. Dalam praktiknya, terdapatnya beberapa barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang privat dan barang public. Karena, meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang dan jasa tersebut, Contohnya adalah pendidikan , pelayanan kesehatan, transportasi public, dan air bersih. Barang – barang tersebut sering disebut “merit good” karena semua orang membutuhkannya akan tetapi tidak semua orang bias mendapatkan barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan barang tersebut pemerintah dapat

menyediakannya secara langsung (direct public provision), memberikan subsidi, atau mengontrakannya ke pihak swasta. Sebagai contoh pendidikan, meskipun pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan, namun bukan berarti barang tersebut sebagai pure public good yang harus dibiayai semuanya dengan pajak dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Dapat saja sektro swasta terlibat dalam penyediaan pelayanan pendidikan tersebut. Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah dapat melakukan tiga tindakan, yaitu: (1) mendirikan sekolah negeri yang murni milik pemerintah dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, (2) memberikan subsidi pendidikan kepada lembaga – lembaga pendidikan, dan (3) menyerahkan pihak swasta untuk ikut menyelenggarakan pendidikan. Hal yang sama juga terjadi untuk penyediaan transportasi public dan pelayanan kesehatan. Pada tataran praktik, terdapat kesulitan dalam membedakan barang public dengan barang privat. Beberapa sebab sulitnya membedakan barang public dengan barang privat tersebut antara lain: 1) Batasan antara barang public dan barang privat sulit untuk ditentukan Barang – barang yang memiliki sifat sebagai barang privat, seperti transportasi atau perumahan yang memadai dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia. Apakah akses terhadapnya harus dibatasi hanya bagi mereka yang mampu membayar? Padahal mekanisme distribusi pelayanan public harus dapat dinikmati setiap orang, baik orang kaya maupun orang miskin. 2) Terdapat barang dan jasa yang merupakan brg/jasa public, tetapi dalam penggunaannya (konsumsinya) tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung. Contohnya adalah biaya pelayanan medis, tarif obat – obatan, dan air. Pembeban terhadap pemanfaatan barang tersebut memaksa orang untuk berhati – hati dalam mengkonsumsi sumber – sumber yang mahal. 3) Terdapat kecenderungan untuk membebankan tariff pelayanan daripada membebankan pajak karena pembebanan tariff lebih mudah pengumpulannya. Jika digunakan pajak, maka akan terdapat kesulitan dalam menentukan besar pajak yang pantas dan cukup. Sedangkan jika digunakan pembebanan tarif pelayanan, orang harus membayar untuk memperoleh jasa yang diinginkannya, dan mungkin bersedia untuk membayar lebih tinggi dibandingkan dengan tarif

pajak. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa pembebanan pada dasarnya demokratis karena orang dapat memilih barang apa yang ingin mereka bayar dan apa yang tidak

mereka inginkan, sehingga pola pengeluaran public dapat

diarahkan menurut pilihan mereka. Biasanya terdapat anggapan bahwa dalam suatu system ekonomi campuran (mixed economi), barang privat lebih baik disediakan oleh pihak swasta (privat market) dan barang public lebih baik diberikan secara kolektif oleh pemerintah yang dibiayai melalui pajak.

Namun demikian tidak menutup kemungkina pemerintah

menyerahkan penyediaan barang public kepada sector swasta melalui regulasi, subsidi, atau system kontrak. Jika manfaat dirasakan secara perorangan seperti listrik, telpon, dan air bersih, maka untuk memperoleh barang – barang tersebut masyarakat biasanya dibebani dengan tariff tertentu. Pemerintah dapat menarik sejumlah tariff untuk penyediaan kebutuhan tersebut. Jika manfaat dirasakan secara umum, karena spillover effects (eksternalitas positif), yang tidak bisa dihilangkan dan pasti ada seperti pertahanan dan pengendalian kesehatan, maka pendanaan untuk hal – hal tersebut lebih tepat didanai lewat pajak. Dalam hal penyediaan pelayanan public, yang perlu diperhatika adalah: (a) identifikasi brg/jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat (apakah barang public atau privat), (b) siapa yang lebih berkompeten (lebih efisien) untuk menyediakan kebutuhan public tersebut (pemerintah atau swasta), (c) dapatkah penyediaan pelayanan public tertentu diserahkan kepada sector swasta dan sector ketiga, (d) pelayanan public apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun dapat ditangani oleh swasta. Pola hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Unit bisnis Pemerintah (BUMN atau BUMD

Gbr 1.

Pemerintah

Pelayanan Publik

Hubungan sector publik,

Non Pemerintah: Swasta, Voluntary, LSM, GAbungan (kontrak dan kerja

Unit – unit Pelayanan Pemerintah

Sector swasta dan sector ketiga

Ad.b. Efisiensi ekonomi Ketika setiap individu bebas menentukan berapa banyak barang atau jasa yang mereka

ingin

konsumsi,

mekanisme

harga

memiliki

peran

penting

dalam

mengalokasikan sumber daya melalui: 1) Pendistribusian permintaan: siapa yang mendapatkan manfaat paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula. 2) Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. 3) Pemberian insentif pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa (supply of service). Tanpa adanya suatu mekanisme harga, permintaan dan penawaran tidak mungkin menuju titik keseimbangan sehingga alokasi sumber daya tidak efisien, seperti: penyediaan air, obat – obatan dan sebagainya. Akan tetapi dalam kenyataannya pasar seringkali tidak sempurna. Dalam banyak hal pemerintah mungkin menjadi supplier namun tidak boleh memanfaatkan situasi untuk memaksimalkan keuntungan, seperti penyediaan air dan obat – obatan. Dalam kondisi tertentu, ketika barang atau jasa mengandung sifat – sifat public goods (eksternalitas positif), pemerintah lebih baik menetapkan harga dibawah harga normalnya (full price) atau bahkan tanpa dipungut biaya. Pemerintah juga dihadapkan pada masalah distribusi pendapatan yang tidak seimbang, yang berarti golongan kaya mampu membayar lebih disbanding yang miskin sehingga golongan kaya mampu mendapatkan pelayanan lebih baik. Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara yang menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan public. Mereka yang memanfaatkan pelayanan public lebih banyak akan membayar lebih banyak pula. Pembebanan tarif pelayanan akan mendorong efisiensi ekonomi karena setiap orang dihadapkan pada masalah pilihan karena adanya kelangkaan sumber daya. Jika diberlakukan tariff maka setiap orang dipaksa berfikir ekonomis dan tidak boros.

Ad.c. Prinsip keuntungan Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa tersebut dianggap “wajar” bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi pembebanan hanya dikenakan kepada mereka yang diuntungkan dengan pelayanan tersebut. Pembebanan tariff pelayanan public pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Hanya saja pemerintah tidak boleh melakukan maksimisasi keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga dibawah full cost, memberikan subsidi, atau memberikannya secara gratis. Charging fir service berbeda dengan fee. Fee adalah biaya atas perjanjian atau lisensi yang diberikan pemerintah. Biaya perijinan/lisensi relative kecil, biasanya berupa biaya istrasi dan pengawasan. Biaya perijinan didasarkan pada: (a) kategoro perijinan yang diajukan, dan (b) ada tidaknya keuntungan financial yang diperoleh pemegang ijin atau lisensi atas lisensi yang dimiliki. Kendatipun demikian, ketika tujuan utama perijinan atau lisensi adalah untuk mengintrol suatu aktifitas, tingkat fee tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak mendorong masyarakat untuk mengajukan ijin atau llisensi tersebut. Sebagai contoh pemerintah dapat menarik fee dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Akan tetapi hendaknya biaya IMB tidak terlalu tinggi sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk tidak memiliki IMB

c. Metode Pembebanan Tarif Pelayanan Publik Dalam praktik pembebanan langsung (direct charging) biasanya ditentukan karena alasan – alasan sebagai berikut: 1)

Suatu jasa, baik merupakan barang public maupun barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang,sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut.

2) Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi public harus didisiplinkan (hemat), misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat – obatan medis. 3) Terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi.

4) Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestic secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon. 5) Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan public atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanan tidak dapat ditentukan secara tegas.

Terlepas dari kasus yang merupakan barang public murni, terdapat argument yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu: 1) Terdapat kesulitan istrasi dalam menghitung biaya pelayanan, dan 2) Yang miskin tidak mampu untuk membayar 3) Adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal

Ad.1) Terdapat kesulitan istrasi dalam menghitung biaya pelayanan Penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal (seperti: tarif

jalan tol, meteran untuk air). Hal tersebut dapat

meningkatkan biaya penyediaan pelayanan. Akan tetapi keterukuran membuat penaksiran tarif pelayanan lebih mudah dibandingkan dengan penghitungan pajak (seperti: menghitung besarnya biaya untuk air dan listrik lebih mudah dibandingkan dengan menghitung pajak penghasilan).

Ad.2) Yang miskin tidak mampu untuk membayar Kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum dan bahkan makanan sehat. Namun, yang menjadi masalah adalah dapatkah kita membuat daftar kebutuhan dasar secara objektif. Yang penting bagi seseorang belum tentu penting bagi orang lain, sehingga skala prioritas dan pilihan individu berbeda – beda. Pilihan yang berbeda – beda tersebut membutuhkan perlakuan yang berbeda- beda pula, sehingga pembebanan tarif pelayanan dipandang sesuai dengan pilihan kebutuhan seseorang. Pelayanan public dapat juga diberikan secara gratis oleh pemerintah, akan tetapi penyediaan gratis

tersebut akan mempengaruhi pilihan individu. Pemberian beras gratis mungkin tidak pas untuk orang tertentu karena mungkin ia lebih suka diberi uang untuk membeli pakaian. Keputusan untuk membebankan pelayanan kepada pelanggan harus dikompensasi dengan pemberian subsidi atau pemberian pelayanan gratis. Penyediaan pelayanan gratis atau subsidi mungkin sia – sia dan kurang efektif. Apakah subsidi menjamin dinikmati bagi yang miskin? Mungkin saja subsidi menguntungkan yang kaya. Bila kita peduli pada golongan miskin, pendekatan terbaik adalah melalui distribusi pendapatan (lump sum transfer), tetapi hal ini sulit dilakukan di Negara berkembang.

Ad. 3) Adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal Eksternalitas positif (spillover effects) misalnya tarif pelayanan yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakannya (seperti: imunisasi). Demikian juga barang yang dianggap merit good

mungkin lebih baik

diberikan secara gratis atau tanpa beban biaya, seperti pendidikan. Selain itu juga terdapat peraturan perundang – undangan yang mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan tertentu, seperti pendidikan dasar, sehingga kebutuhan barang tersebut biasanya dianggap bebas dari beban masyarakat. Untuk kebutuhan – kebutuhan tersebut tidak perlu ditarik tarif pelayanan, karena terdapat cara alternative untuk alokasi sumber daya selain dengan pembebanan harga pelayanan, misalnya melalui pembagian kupon (cards) dan vouchers. Meskipun metode pelayanan dengan kupon tersebut lebih menjamin kaum miskin mendapatkan pelayanan yang sama, akan tetapi system kupon tersebut tidak dapat memenuhi fungsi system harga dan mudah untuk disalahgunakan.

d. Prinsip-prinsip Pembebanan biaya

Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun batasan identifikasi barang privat dan public kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar per pelayanan. Kegagalan dalam menetapkan biaya pada situasi tertentu menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru, sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen.

Meskipun demikian, dalam praktiknya permasalahan istrasi dan pertimbangan social dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Namun perlu diwaspadai bahwa kesalahan dalam menetapkan tariff pelayanan public merupakan penyebab utama deficit anggaran di banyak Negara berkembang (Devas, 1989) Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan.

Manfaat Pembebanan dalam praktek ; Praktik pembebanan pelayanan public berbeda – beda urk setiap Negara, antar jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik Negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain: 1) Pajak 2) Pembebanan langsung kepada masyarakat (charging for service) 3) Laba BUMN/BUMD 4) Penjualan asset milik pemerintah 5) Utang 6) Pembiayaan deficit anggaran Data biaya kadang sulit diperoleh dan sulit diperbandingkan, terutama antar jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik Negara. Pada kasus perusahaan Negara, hanya net deficit atau surplus yang muncul dalam rekening pemerintah. Pada umumnya kita mengharapkan bahwa penyediaan barang public seperti pertahanan, kesehatan public, dan jasa kepolisian seharusnya diberikan secara gratis, dalam arti dibiayai dari pajak. Sementara itu, penyediaan barang privat yaitu jasa untuk kepentingan individu seperti listrik, telepon, transportasi umum, ditarik tarif sebesar harga pemulihan biaya totalnya (full cost recovery prices). Untuk barang campuran (mixed/merit good), seperti pendidikan menengah, penyembuhan kesehatan, sanitasi disediakan sebagian melalui pajak dan sebagian lagi dari tarif.

3. Evaluasi a. Rangkuman Penyediaan pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik (charging for services). Pembebanan tarif dilakukan karena alasan efisiensi ekonomi, untuk memperoleh keuntungan, dan karena adanya barang privat dan barang publik yang perlu diatur penggunaannya secara proporsional dan memenuhi asas keadilan. Pembebanan pelayanan publik merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah selain pajak, penjualan asset milik pemerintah,utang, dan laba BUMN/BUMD. Masalah utama dalam pembebanan pelayanan publik adalah menentukan berapa harga yang harus dibebankan. Aturan yang bisa dipakai adalah beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Dalam menentukan harga pelayanan publik juga dianut prinsip different cost for different purposes yaitu untuk membedakan kos pelayanan yang berbeda. Masalah lain adalah adanya hidden cost yang menyulitkan dalam mengetahui total kos. Kesulitan untuk menghitung biaya total adalah karena sulit mengukur jumlah yang di konsumsi dan perbedaan jumlah biaya untuk melayani masing – masing orang. Pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar dan biaya apa saja yang diperhitungkan sehingga untuk memudahkan digunakan konsep current cost operation, capital cost dan marginal cost (biaya penambahan kapasitas). Marginal cost pricing menganut prinsip bahwa tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Marginal cost pricing mengacu pada harga pasar yang paling efisien. marginal cost pricing memperhatikan biaya operasi variable, semi variable overhead cost, biaya penggantian atas asset modal dan biaya penambahan asset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Namun demikian, konsep marginal cost pricing juga menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu perlu ditemukan metoda terbaik untuk menetapkan harga pelayanan publik.

b. Latihan Soal 1. Perusahaan milik pemerintah disatu sisi dituntut untuk lebih efisien dan professional. Di sisi lain, terdapat tekanan dari masyarakat agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang murah dan berkualitas.

Terhadap fenomena tersebut, diskusikan strategi dalam menentukan harga produk pelayanan tertentu agar memenuhi prinsip efisiensi dan keadilan. 2. Jelaskan prinsip – prinsip charging for services? 3. Jelaskan teknik akuntansi untuk menentukan harga pelayanan publik. 4. Jelaskan peranan akuntansi biaya dalam penentuan harga pelayanan publik. 5. Diskusikan biaya apa saja yang relevan dipertimbangkan untuk penentuan harga pelayanan publik. c. Daftar bacaan 1. Bastian, Indra, 2007, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta, Penerbit Erlangga. 2. Jones, Rowan: & Pendlebury, Maurice, 2004., Public Sector ing, Eight Edition, Prentice Hall. 3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2002 Exposure Draft Standar Akuntansi keuangan Sektor Publik, Jakarta. 4. Mardiasmo (2007), ”Akuntansi Sektor Publik”, siuatu konsep dan implementasinya, Jakarta, Salemba Empat.

Bahan Kuliah 8

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

1.

Pendahuluan a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami konsep Pengukuran Kinerja Organisasi sektor Publik 2) Memahami dan menjelaskan Informasi sebagai Pengukuran Kinerja 3) Dapat memahami dan menjelaskan Indikator Kinerja dan Pengukuran Value For Money 4)

Dapat memahami dan menjelaskan Langkah-langkah Pengukuran Value For Money

5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan Kinerja Sektor Publik. b. Pokok Bahasan 1) Pengukuran Kinerja Organisasi sektor Publik 2) Informasi sebagai Pengukuran Kinerja 3) Indikator Kinerja dan Pengukuran Value For Money 4) Langkah-langkah Pengukuran Value For Money 5) Rangkuman 6) Latihan Soal dan kasus c.

Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan, 4) Metode aplikasi pada Sektor Publik.

2. Pokok Bahasan a. Pengantar

Setelah operasionalisasi anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pusat pertanggungjawaban berperan untuk

menciptakan indicator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dipergunakannya system pengukuran kinerja yang handal (reliable) merupakan salah satu factor kunci suksesnya organisasi.

b. Pengukuran Kinerja Organisasi sektor Publik Pengukuran kinerja sector publik adalah merupakan suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sector public dilakukan untuk memenuhi tiga sasaran, antara lain : 1) sasaran pengukuran kinerja sector publik ditujukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sector publik dalam pemberian pelayanan publik. 2) sasaran ukuran kinerja sector publik ditujukan untuk pengalokasian sumber daya dan penbuatan keputusan. 3) sasaran ukuran kinerja sector public ditujukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Oleh pihak legislatif, ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan (cost of service) yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh

karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Masyarakat menghendaki pemerintah dapat memberikan banyak pelayanan dengan biaya yang murah (do more with less). Kinerja sector public bersifat multi dimensional, sehingga tidak ada indicator tunggal yang dapat digunakkan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sector swasta, karena sifat output yang dihasilkan sector publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran financial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sector public. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja non financial. Tujuan dan manfaat Sistem Pengukuran Kinerja Secara umum, tujuan system pengukuran kinerja adalah: a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up) b. Untuk mengukur kinerja financial dan non financial secara berimbang sehingga dapat diukur perkembangan pencapaian strategi c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai gold congruence: dan d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasioanal. Manfaat Pengukuran kinerja a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengkuran kinerja yang telah disepakati e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi

f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi g. Membantu memahami proses kegiatan pemerintah dan h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

c.

Informasi sebagai Pengukuran Kinerja 1) Informasi Finansial Penilaian laporan kinerja finaansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganilisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja actual dengan yang dianggarkan Analisis varians secara garis besar berfokus pada: a) Varians pendapatan (revenue variance b) Varians pengeluaran(expenditure variance) -

Varians belanja rutin (recurrent expenditure variance)

-

Varians belanja investasi/modal(capital expenditure variance) Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber

penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui unit spesifik mana yang bertangguang jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemem paling bawah. Penggunaan analisis varians saja belum cukup untuk mengukur kinerja, karena dalam analisis varians masih mengandung keterbatasan (constrain). Keterbatasan analisis varians diantaranya terkait dengan kesulitan menetapkan signifikansi besarnya varians. 2) Informasi NonFinansial Informasi Non Finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-Fiansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja secara komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balance Scorecard. Dengan

Balance Scorecard kinerja organisasi diukur tidak hanya

berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga aspek non – Finansial. Pengukuran dengan metode Balance Scorecard melibatkan empat aspek yaitu: a) Perspektif Finansial (financial perpective) b) Perspektif Kepuasan pelanggan (customer perspective) c) Perspektif efisiensi proses internal (internal proses efficiency) d) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perpective). Jenis informasi non Finansial dapat dinyatakan dalam variable kunci (key variable) atau sering dinamakan key success factor. Key result factor, atau pulse point. Variabel kunci adalah variable yang mengindikasikan factor – factor yang menjadi sebab kesuksesan suatu organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan, maka variable ini harus segera disesuaikan. Suatu variable memiliki beberapa karakteristik antara lain: a.

Menjelaskan factor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi

b.

Sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat

c.

Perubahannya tidak dapat diprediksi

d.

Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera, dan

e.

Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun melalui ukuran

antara (surrogate).

Sebagai contoh, kepuasan masyarakat

tidak dapat diukur secara langsung; akan tetapi dapat dibuat ukuran antaranya, misalnya jumlah aduan, tuntutan, demonstrasi dapat dijadikan variable kunci. Contoh Variabel Kunci Dinas/unit kerja

Variabel Kunci

Rumah sakit dan hotel

Tingkat

hunian

kamar

yang

dipakai (kamar yang dipakai: jumlah

total

kamar

yang

tersedia) Klinik Kesehatan

Jumlah pelanggan (masyarakat) yg dilayani per hari

Perusahaan Listrik negara

KWH yang terjual

Perusahaan Telekomunikasi

Jumlah pulsa yang terjual

Perusahaan air minum

Jumlah debit air yang terjual

DLLAJ

Jumlah

alat

angkutan

umum

(paid

seats/capacity seats) Pekerjaan Umum

Panjang jalan yang diperbaiki Panjang

jalan

yang

disapu

atau

dibersihkan Kepolisian

Jumlah kriminalitas yang tertangani Jumlah kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas Jumlah

pengaduan

masyarakat

yang

tertangani DPR/DPRD

Jumlah

pengaduan

dan

tuntutan

masyarakat yang tertangani Jumlah rapat yang dilakukan Jumlah undang – undang atau perda yang dihasilkan Jumlah peserta rapat per total anggota Dipenda

Jumlah pendapatan yang terkumpul

d. Indikator Kinerja dan Pengukuran Value For Money Untuk melakukan pengukuran kinerja, variable kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indicator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerja, indicator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terkhir

adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa , reward, dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja digunakan sebagai indicator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk factor – factor keberhasilan utama organisasi (critical success factor) dan indicator kinerja kunci (key performance indicator). Faktor Keberhasilan Utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variable – variable kunci financial dan non Finansial pada kondisi waktu tertentu. Critical success factor tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Indikator Kinerja Kunci merupakan sekumpulan indicator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat Finansial maupun non Finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. Pengembangan Indikator Kerja Penggunaan indicator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktifitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap – tiap unit organisasi berbeda – beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indicator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut: a. Biaya Pelayanan (cost of service) b. Penggunaan (utilization) c. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) d. Cakupan pelayanan (coverage) e.

Kepuasan (satisfaction) Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost), misalnya

biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, biaya persiswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentuksn biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat

indicator kinerja proksi misalnya belanja per kapita (misalnya belanja per 1000 penduduk). e. Langkah-langkah Pengukuran Value For Money Pengukuran Ekonomi Pengukuran efektifitas hanya mempehatikan keluaran y didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran yang relative. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomu adalah: a.

Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?

b.

Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?

c.

Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Pengukuran Efisiensi Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output disbanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi output Efisiensi = input

Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relative. Unit A adalah lebih efisien dibandingkan unit B, unit A lebih efisien tahun ini disbanding tahun lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara: 1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama 2. Meningkatkan output dalam proprsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. 3. Menurunkan inout pada tingkatan output yang sama

4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output Penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik. (Catatan: efisiensi seringkali juga dinyatakan dalam bentuk input/output, dengan interpretasi yang sama dengan bentuk input/output, contoh: biaya per unit output). Dalam pengukuran kinerja value for money , efisiensi dapat dibagi menjasi dua: (a) efisiensi alokasi (efisiensi 1), dan (b) efisiensi teknis atau efisiensi manajerial (efisiensi 2). Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampauan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Pengukuran Efektifitas Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran Outcome Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas outputdan danpak yang dihasilkan (Smith, 1996). Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu peran retrospektif dan prospektif. Peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja masa yang akan dating. Sebagai

peran

prospektif,

pengukuran

outcome

di

gunakan

untuk

mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Analisis retrospektif memberikan bukti terhadap praktik yang baik (good management). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan dating dan

mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Atau dapat juga bukti tersebut digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program mana yang perlu dilaksanakan dan metode terbaik mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

3. Evaluasi a. Rangkuman Sistem pengukuran kinerja sector publik adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial. Sistem pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme reward and punishment. Pengukuran kinerja sector publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudanya akuntabilitas publik. Inti pengukuran kinerja pemerintah adalah pengukuran value for money. Kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input,outpur dan outcome. Tujuan pengukuran value for money yaitu mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektifitas dalam penggunaan sumber daya.

c. Latihan soal 1. Diskusikan prospek dan permasalahan dalam pengaplikasian konsep Balance Scorecard pada organisasi sector publik, khususnya pada pemerintah daerah. 2. Analisislah key success factor pada organisasi pemerintah daerah, setelah itu tentukan key performance indicator nya. 3. Diskusikan bagaimanakah menciptakan system manajemen kompensasi yang dapat mendorong kinerja unit kerja pemerintahan! 4. Jelaskan strategi implementasi pengukuran kinerja value for money! 5. Jelaskan factor – factor yang harus diperhatikan dalam menentukan indicator kinerja!

Bahan Kuliah 9

TEHNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 1.

Pendahuluan a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami konsep dan teori Akuntansi Keuangan Sektor Publik. 2) Memahami dan menjelaskan standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik, 3) Dapat memahami dan menjelaskan Tehnik Akuntansi Keuangan Sektor Publik 4) Dapat memahami dan menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik 5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. b. Pokok Bahasan 1) Teori Akuntansi Sektor Publik 2) Standar Akuntansi Sektor Publik 3) Tehnik Akuntansi Sektor Publik 4) Sistem Akuntansi Sektor Publik 5) Rangkuman 6) Latihan Soal dan kasus c. Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat.

2. Pokok Bahasan a. Pengantar Teknik Akuntansi keuangan sector public dibahas pada Bahan Ajar ke 9, dan Laporan Keuangan Sektor Publik pada Bahan Ajar ke 10.

Dalam bagian ini, pembahasan difokuskan pada akuntansi keuangan, setelah bagian sebelumnya dibahas akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan sector publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Disektor public, kebutuhan akan infprmasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga – lembaga publik. Laporan keuangan sector publik menjadi instrument utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sector publik yang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sector publik dan system akuntansi sector publik. Pengembangan standar akuntansi keuangan sector publik merupakan suatu yang sangat krusial, karena kualitas srndar akuntansi secara langsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian pada bahan ajar ini perlu dikembangkan system akuntansi yang handal yang mampu memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan yang dapat dipercaya.

b. Teori Akuntansi Sektor Publik Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Teori akuntansi sector publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ad teori akuntansi sector publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar – benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa – hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu: 1) Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (the ability to explain), 2) Kemampuan untuk memorediksi (the ability to predict), 3) Kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given phenomena). Pada dasarnya terdapat tiga tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu: 1) untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini, 2) mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan 3) memperbaiki praktik akkuntansi di masa dating. Suatu disiplin ilmu dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok yaitu: (1) ilmu murni atau abstrak (abstract science), (2) ilmu deskriptif (general descriptive

science), (3) ilmu derivative (special derivative science), (4) ilmu sinoptik (synoptic science), (5) ilmu terapan (applied science). Ilmu abstrak misalnya adalah matematika, ilmu logika, dan metafisik. Disiplin ilmu yang termasuk kategori ilmu deskriptif mendasarkan pengetahuannya melalui observasi dan pendeskripsian suatu fenomena actual, misalnya ilmu kimia,sosiologi dan biologi. Ilmu derivative merupakan turunan dari ilmu lain, misalnya botani, zoology, minerologi dan etnologi. Synoptic science adalah turunan dari derivative special science yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, contohnya adalah auditing geologi dan geografi. Ilmu trepan adalah disiplin ilmu yang secara khusu terpisah dari disiplin ilmu lain yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis ilmu tersebut, contonhya ilmu akuntansi. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan sector publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala (constraints) yang dihadapi akuntansi sector publik. Hambatan tersebut adalah: 1. Objektivitas 2. Konsistensi 3. Daya banding 4. Tepat waktu 5. Ekonomis dalam penyajian laporan 6. Materialitas

Objektivitas Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi Stakeholder organisasi. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan

kepentingan

antara

kepentingan

manajemen

dengan

kepentingan

stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat. Masalah objektivitas juga dapat dijelaskan melalui teori kontrak (contracting theory). Proses kontrak menghasilkan hubungan keagenan (agency relationship).

Hubungan keagenan muncul ketika salah satu pihak (principal) mengontak pihak lain (agen) untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh principal. Dengan kontrak tersebut principal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan pada agen. Karena baik agen maupun principal keduanya adalah utility maximize, maka tidak ada alasan yang dapat diyakini bahwa agen akan selalu bertindak untuk kepentingan principal. Masalah keagenan (agency problem) kemudian muncul karena adanya perilaku opurtunis (opurtunistic behaviour) dari agen, yaitu perilaku manajemen (agen) untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang mungkin berlawanan dengan kepentingan principal.

Konsistensi Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut – turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsitensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang (going concern), sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerpakan metode akuntansinya.

Daya banding Laporan keuangan sector publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berartyi bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objeltivitas karena semakin objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Selain itu, daya banding juga terkait dengan konsitensi. Adanya beberapa alternative penggunaan metode akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding

Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik serta untuk menhindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka akan semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan meskipun disajikan lebih awal.

Ekonomis dalam Penyajian Laporan Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

Materialitas Suatu informasi dianggap material bila mempengruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat

pertimbangan subjektif

(subjective

judgement), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan Professional judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu.

c. Standar Akuntansi Sektor Publik Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laoran keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, system akuntansi sector publik harus dilengkapi dengan system pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik.

Standar akuntasi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporsan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan impilkasi negative berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dl pelaporna keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sector publik merupakan masalah yang serius bagi praktik akuntansi, profesi akuntansi, dan bagi pihak – pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi satu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaikdlm menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan factor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak – pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sector publik itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain: a)

Standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi

b)

Standar memberika petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati – hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.

c)

Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variable yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan seta regulasi ekonomi dan penigkatan efisiensi ekonomi serta tujuan social lainnya.

d)

Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika:

a)

Standar terlalu banyak

b)

Standar terlalu rumit

c)

Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya

d)

Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum (general purpose standards), sehingga gagal dalam menyajikan pebedaan kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna.

e)

Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan

antara: -

Entitas publik dan entitas non publik

-

Laporan keuangan tahunan dan interim

-

Organisasi besar dan kecil

-

Laporan keuangan auditan dan non auditan

f) Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau keduanya.

d. Tehnik Akuntansi Sektor Publik Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sector publik :: 1) Akuntansi Anggaran 2) Akuntansi Komitmen 3) Akuntansi Dana 4) Akuntansi Kas 5) Akuntansi Akrual Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitemen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar. Akuntansi Anggaran Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah actual dan dicatat secara berpasangan (double entry).

Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sector publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas. Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians (selisih). Namun akuntansi anggaran lebih menekankan pada bemtuk dari akun-akun keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks. Akan lebih mudah dan lebih komprhensif apabila akun – akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan.

Akuntansi Komitmen Akuntansi Komitmen adalah system akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikelurkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeliurkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama – sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari system akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (overcommit). Tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun – akun tidak memasukkan order yang dikeluarkan yang mana faktur

belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anggaran (over commit the budget). Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian system tersebut ke dalam akun – akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umunya tidak ada kewajiban hokum (legal liability) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan.

Akuntansi Dana (Fund ing) Pada organisasi sector publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sector publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana” dimaknai sebagai dana kas (cash fund). Tiap – tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci (cash drawer) secara terpisah; beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lainnya diambil dari laci lainnya. Namun saat ini “ dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan didalamnya. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah, pertama perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana (fund) dan organisasi dilihat sebagai satu rangkaian dana (series of fund), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi. Pengertian dana berdasarkan GASB (1999 par.208) adalah: “A fiscal and ing entity with a self balancing set of s recording cash and other financial resources, together with all related liabilities ang residual equitities or balances, and change therein, which are segregated for the purposes of carrying on

specific activities or attaining ceratin objectives in accordance with special regulations, restrictions, and limitations.”

e. Sistem Akuntansi Sektor Publik Sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana, memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi (ing entity) dan entitas anggaran (budget entity) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan apabila terdapat otorisasi dari dewan legislative, pihak eksekutif atau karena tuntutan perundangan. Sistem akuntansi dana adalah metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana bukan pelaporan organisasi itu sendiri. Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sector publik,yaitu: 1. Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund): dicatat untuk mancatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (governmental funds). 2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (nonexpendable funds): untuk mencatat biaya pendapatan, aktiva,utang dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis (proprietary funds).

Akuntansi Kas Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang actual, riil dan obyectif. Namun demikian GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (revenue) bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut kebanyakan system akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan hutang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap

waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (overstated). Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran (unwise expenditure atau overspending).

Akuntansi Akrual Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antar Proprietary fund (full accrual) dengan Governmental fund (modified accrual) karena biaya (expenses) diukur dalam Proprietary fund, sedangkan expenditure difokuskan pada general fund. Expense adalah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena Governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang), expenditure yang diukur bukan expense. Pada Governmental fund, hendaknya digunakan modified accrual basis. Expenditure di accrued, tetapi revenue dicatat berdasarkan kas basis, yaitu pada saat diterima bukan saat diperoleh. Pendapatan seperti PPN,PPh dan fee (retribusi)dihitung pada saat diterima kasnya. Salah satu pengecualian adalah property tax (PBB) yang di accrued karena jumlahnya dapat diestimasi secara lebih pasti. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sector publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sector swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (proper matching cost against revenue). Perbedaan ini disebabkan karena pada sector swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit oriented), sedangkan dalam sector publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (public service oriented).

3.

Evaluasi

a. R a n g k u m a n Fokus akuntansi keuangan sector publik adalah pemberian laporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sector publik menjadi sangat penting bagi pihak – pihak yang menajdikan laporan keuangan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik. Namun demikian, untuk menghasilkan laporan keuangan sector publik yang relevan dan handal terdapat beberapa kendala (constraint), yiatu: objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialitas. Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dpat diadopsi oleh organisasi sector publik untuk memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan tersebut adalah: akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi dana. Masing – masing teknik akuntansi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sebenarnya diantar kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Teknik akuntansi keuangan yang cukup mudah dan sederhana serta banyak digunakan adalah akuntansi kas. Akan tetapi, seiring dengan adanya reformasi sektro publik, terjadi pula pergeseran dari system akuntansi kas menjadi system akuntansi akrual atau akrual modifikasian. GASB bahkan merekomendasikan untuk tidak lagi menggunakan akuntansi kas dan menggantinya dengan akuntansi dana. b.

Latihan Soal dan kasus 1) Jelaskan karakteristik kualitas laporan keuangan sektorr publik 3) Jelaskan batasan dalam menghasilkan laporan keuangan sector publik yang relevan dan handal 4) Jelaskan konsep akuntansi anggaran. Apakah kelebihan dan kelemahannya? 5) Jelaskan konsep akuntansi komitmen. Apakah kelebihan dan kelemahannya? 6) Jelaskan konsep akuntansi kas. Apakah kelebihan dan kelemahannya? 7) Jelaskan konsep akuntansi akrual. Apakah kelebihan dan kelemahannya? 8) Jelaskan konsep akuntansi akuntansi dana. Apakah kelebihan dan kelemahannya?

Bahan Kuliah 10

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 1.

Pendahuluan a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami tujuan dan fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik, 2) Memahami dan menjelaskan Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik, 3)

Dapat memahami dan menjelaskan Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik.

4) Dapat memahami dan menjelaskan luas pengungkapan (disklosur), 5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan b. Pokok Bahasan 1) Pendahuluan 2) Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik 3) Pengguna LK Sektor Publik dan Kepentingannya 4) Hak dan Kebutuhan Pemkai Laporan Keuangan SP 5) Luas Pengungkapan (Dislosure) 6) Rangkuman 7) Latihan Soal dan Kasus c. Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan, 4) Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat. 2. Pokok Bahasan a. Pendahuluan

Laporan keuangan organisasi sector publik merupakan komponen penting untuk mencipatakan akuntabilitas sector publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sector publik untuk memberikan informasi kepada publik,salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sector publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi adalah alat untuk melaksanakan akuntabillitas sector publik secara efektif, bukan tujuan akhir sector publik itu sendiri. Selama ini akuntansi identik dengan pelaksanaan akuntabilitas financial saja. Tantangan yang dihadapi akuntansi sector publik adalah mampukah akuntansi menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas manajemen, akuntabilitas politik dan akuntabilitas kebijiakan? Dapatkah akuntansi dijadikan sebagai alat utuk merencanakan dan memetakan arah pembengunan dan pertumbuhan sector publik? Dalam bab ini dibahas tentang pentingnya akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan sector publik. Secara spesifik dibahas tujuan laporan keuangan sector publik, identifikasi pengguna lap keuangan, hak, dan kebutuhan masing – masing pengguna laporan keuangan serta perbedaannya dengan sector swasta. b. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sector publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stakeholder sector publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sector publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun pihak eksternal. Akuntansi sector publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sekitar sector publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari system akuntansi organisasi. Informasi non moneter

seperti ukuran output pelayanan harus juga dapat dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Langenderfer (1973) Dalam Glynn, J.J (1993) menyatakan bahwa akuntansi secara normtif memiliki tiga aspek, yaitu: (1) sifat informasi yang diberikan; (2) kepada siapa informasi tersebut diberikan; dan (3) tujuan informasi tersebut diberikan. Lebih lanjut lagi langenderfer menyatakan bahwa: “Akuntansi merupakan suatu system pengukuran dan system komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan social atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi” (Langenderfer, 1973, p.50) Organisasi sector publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus/deficit, Laporan Realisasi anggaran, Laporan Rugi/laba, Laporan aliran kas, Neraca, serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial. Bentuk laporan keuangan sector publik pada dasarnya dapat diadaptasikan dari laporan keuangan pada sector swasta yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik sector publik serta mengakomodasi kebutuhan pemakai laporan keuangan sector publik. Namun demikian, laporan keuangan sector publik tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan laporan keuangan di sector swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sector publik memilki batasan – batasan berupa pertimbangan non moneter, seperti pertimbangan social dan politik. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Beberapa otoritas keuangan di sector swasta, seperti pasar modal dan lembaga pengawas pasar modal, mensyaratkan dibuatnya laporan keuangan yang telah diaudit untuk memberikan jaminan keandalan dan adapt diprcayainya laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan perlu dilampiri pengungkapan (disclosure) mengenai informasi – informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Demikian juga pada

sector publik, organisasi sector publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation. 1) Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik Secara umum, fungsi laporan keuangan sector publik adalah: a) Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. b) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (ability and retrospective reporting) Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun

waktu,

pencapaian

atas

tujuan

yang

telah

ditetapkan

dan

memabndingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi. c) Perencanaan

dan

Informasi

Otorisasi

(planning

and

autorhization

information): Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktifitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. d) Kelangsungan Organisasi (viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukkan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. e) Hubungan masyarakat (public relation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada

pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak – pihak yang berkepentingan. f) Sumber fakta dan gambaran ( source of facts and figures): Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah: a) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (ability) dan pengelolaan (stewardship) b)

Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk menevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan

digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi,social, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan actual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainny, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektifitas. Governmental ing Standards Boards (GASB) dalam Concepts Statement No.1 tentang Objektives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut: …ing requires governments to answers the citizenry to justify the raising of public resources and the purposes for which they are used. Governmental ability is based on the belief that the citizenry has a “right to know” a right to receive openly declared facts that may leads the public debate by the citizens and their elected representatives. Financial repoting plays a major role in fulfilling government’s duty to be publicly able in a democratic society (par.56)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya aktifitas finansialnya saja. Concepts Statement No. 1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan, ekonomi, social, dan politik. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan bukan merupakan satu – satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi financial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkanserta mudah tidaknya laporan tersebut dipahami oleh pemakai. Pada sector publik keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan social seperti pengangkatan dan pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung pada pertimbangan ekonomi pemerintah. Dalam konteks akuntansi sector publik, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja. Informasi financial yang dimaksud adalah informasi yang dapat diukur dengan satuan moneter. Dengan demikian, informasi mengenai jumlah penduduk, iklim dan letak geografis yang mungkin informasi tersebut bermanfaat untuk pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik tetapi informasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai informasi financial.Oleh karena itu, informasi non financial tersebut tidak dimasukkan dalam laporan keuangan sector publik. Secara rinci tujuan dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah: a) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memperdiksi aliran kas, saldo, neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah;

b) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan – perubahan yang terjadi di dalamnya c) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja,kesesuainnya dengan peraturan perundang – undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan; d) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional; e) Memberikan

informasi

untuk

mengevaluasi

kinerja

manajerial

dan

organisasional; (1) Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan criteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-

periode

sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain; (2) Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah; (3) Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan target (4) Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equality) dan keadilan (equity). 2) Sumber Daya Finansial Jangka Pendek Sumber daya financial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Sumber keuangan jangka pendek tidak selalu dapat disediakan dengan segera. Oleh karena itu, penggunaan dana tersebut sering dibatasi. Kas merupakan contoh sumber financial jangka pendek yang siap digunakan. Bagian keuangan perlu mengetahui jumlah uang yang ada di tangan (cash on hand) dan yang berada di bank. Jika sumber financial tidak mencukupi untuk membiayai transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutup kebutuhan financial jangka pendek tersebut, mungkin dengan menggunakan pinjaman. Informasi mengenai ketersediaan dana financial untuk penggunaan transaksi jangka pendek sangat diperlukan. Pemakai laporan keuangan ingin mengetahui apakah pemerintah memilki dana yang cukup untuk membiayai suatu

transakasi dan mampu membayar utang – utangnya yang telah jatuh tempo. Pemerintah yang mengalami kesulitan likuiditas dapat menimbulkan konsekuensi serius yang berakibat terganggunya pelayanan publik atau bahkan terhentinya pelayanan publik. Informasi akuntansi diperlukan untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas unit pemerintah. Informasi akuntansi juga diperlukan untuk memprediksi kemampuan pemerintah untuk melanjutkan memberikan pelayanan. 3) Kondisi Ekonomi Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya. Nilai ekonomi merupakan nilai bersih entitas (total asset – total utang). Unit pemerintah dapat dipandang sebagai lembaga politik dan juga sebagai lembaga usaha. Sebagai lembaga politik, pemerintah merupakan alat untuk menyejahterkan konstituennya. Di sisi lain, pemerintah juga dapat di pandang sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hokum untuk memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan swasta. Konsep nilai bersih lebih relevan untuk memandang pemerintah sebagai entitas usaha yang memiliki kekayaan dan utang. Interpretasi atas konsep kekayaan

bersih

tersebut

penting

untuk

mengukur

kondisi

ekonomi

pemerintah.Informasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi pemerintah. Informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah tersebut penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, politik baik oleh pemerintah maupun konstituen pemerintah.

4) Ketentuan Hukum, Kontraktual dan Ketentuan lainnya Unit pemerintah memiliki kendala khusus dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dibatasi oleh perturan hokum dan perundang – undangan serta ketentuan lain yang ditetapkan. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunaannya, pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan – peraturan hukum yang mengikat, misalnya undang – undang, peraturan pemerintah, Letter of intent (Loi),

Memorandum of Understanding (MoU), dan sebagainya. Masyarakat pemilih, legislative, lembaga pengawasan, dan pemberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang – undangan serta kontrak yang disepakati. 3. E v a l u a s i a. R a n g k u m a n Akuntansi sector publik memiliki peran utam untuk menyediakan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sector publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Akuntansi sector publik bertujuan member informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan; serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan komersial memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan laporan tersebut meliputi jenis laporan yang di hasilkan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan dan teknik akuntansi yang ddigunakan b. Latihan soal 1. Jelaskan luas pengungkapan (disclosure) yang perlu disampaikan pada para laporan keuangan sector publik. 2. Bahaslah standar kualitas laporan keuangan sector publik. 3. Jelaskan keterbatasn (constraint) dalam menghasilkan laporan keuangan sector publik yang berkualitas 4. Hal – hal apa saja yang perlu dianalisis terhadap laporan keuangan sector publik. Jelaskan pula bagaimanakan melakukan interpretasi laporan keuangan sector publik.

c. Daftar bacaan 1) Jones, Rowan: & Pendlebury, Maurice, 2004., Public Sector ing, Eight Edition, Prentice Hall. 2) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2002 Exposure Draft Standar Akuntansi keuangan Sektor Publik, Jakarta.

3) Mardiasmo (2007), ”Akuntansi Sektor Publik”, siuatu konsep dan implementasinya, Jakarta, Salemba Empat.

Bahan Ajar 11

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KEPENTINGANNYA 1.

Pendahuluan a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami tujuan dan fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik, 2) Memahami dan menjelaskan Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik, 3)

Dapat memahami dan menjelaskan Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik.

4) Dapat memahami dan menjelaskan luas pengungkapan (disklosur), 5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan b. Pokok Bahasan 4) Pendahuluan 4) Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik 5) Pengguna LK Sektor Publik dan Kepentingannya 6) Hak dan Kebutuhan Pemkai Laporan Keuangan SP 7) Luas Pengungkapan (Dislosure) 8) Rangkuman 7) Latihan Soal dan Kasus c. Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan, 4) Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat. 2. Pokok Bahasan a. Pengantar

Informasi akuntansi diperlukan untuk melakukan perencanaan keuangan, menghitung biaya program, dan penganggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang disetujui legislative untuk dibelanjakan. Proses penganggaran sector publik melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi financial sangat diperlukan agar publik dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah. Membuat anggaran membutuhkan pertimbangan – pertimbangan teknis akuntansi yang matang. Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan – perubahan yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah. b. Kinerja Manajerial dan Organisasional Kinerja

pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh,

karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah memiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan pendaptan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus yang diperoleh tidak berarti menunjukkan kinerja unit pemerintah yang bagus sebab harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tarif yang terlalu tinggi yang dibebankan kepada publik, termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai. Laba bukan merupakan ukuran kinerja yang relevan bagi unit pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur kinerja yang lain yang lebih tepat. Sampai saat ini belum terdapat alat ukur kinerja yang standar di sector publik. Akuntansi sector publik berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sector publik yang memadai. Ukuran kinerja sector publik dapat berupa biaya program, efisiensi, dan efektifitas program. Akuntan sector publik bertanggung jawab menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektifitas program. Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya, sehingga biaya pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain informasi biaya, pengukuran efisiensi

memerlukan penghitungan output atau hasil. Akan tetapi, output pada sector publik lebih banyak berupa intangible output, sehingga pengukuran efisiensi sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang kemudian dikembangkan adalah pengukuran efektivitas. Karena sulitnya mengukur secara tepat kinerja di sector publik, maka analisis terakhir adalah dengan mempertimbangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat relative terhadap biaya yang dikeluarkan. Pemerintah juga berkepentingan untuk mendistribusikan beban biaya kepada pembayar pajak dan pengguna jasa publik secara adil. Berbeda dengan sector swasta, pemerintah bertanggungjawab tidak sebatas pada produksi barang dan jasa publik akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap distribusi secara adil dan merata. c. Laporan Keuangan menurut SFAC No. 4 Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial ing Standards Boards (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of financial ing Concepts No. 4 (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organization). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah: 1) Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasioanl mengenai alokasi sumber daya organisasi. 2)

Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penye-dia

sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut. 3)

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penye-dia

sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non bisnis tas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

4) Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi,serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. 5)

Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode.

Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama - sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. 6)

Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan

membelanjakan kas dan sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai factor – factor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. 7)

Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam

memahami informasi keuangan yang diberikan. 3. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik dan Kepentingannya Pemakai laoran keuangan sector publik dapat diidentifikasikan dengan menelusur siapa yang menajdi stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi sector publik telah dibahaspd BAB 2, pada bab ini akan dilakukan pengklasifikasian pengguna laporan keuangan dan kebutuhan masing – masing kelompok pengguna laoran keuangan sector publik tersebut. Derbin et. al. (1981), mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah: a) Pembayar pajak (taxpayers) b) Pemberi dana bantuan c) Investor d) Pengguna jasa (fee paying service recipients) e) Karyawan/pegawai f) Pemasok (vendor) g) Dewan legislative, h) Manajemen

i) Pemilih (voters) j) Badan pengawas (oversight bodies) Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pemabyar pajak,pemberi dana bnatuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material; dewan legislative dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya; dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. Kompleksitas pengguna laporan keuangan sector publik dan keterkaitan antara kelompok tersebut dapat dilihat di tabel 4.1. Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector publik menjadi 5 kelompok, yaitu: 1) Lembaga Pemerintah (governing bodies) 2) Investor dan kreditor 3) Pemberi sumber daya (resource provider) 4) Badan pengawas (oversight bodies) 5) Konstituen Pembayar pjk

Memilih dan memberikan arah

Pengguna jasa

Pemerinta h di atasnya

pemilih

menunjuk

menunjuk

Dewan legislatif

Lembaga pengawas pengajuan anggaran

pengesahan,penetapan

dan kebijakan

pengawasan

kebijakan & pengawasan

Pimpinan Eksekutif

Menunjuk istrasi

Implementasi kebijakan

Pelaksan a pemerint

pendapatan jasa Penerimaan pajak

barang dan jasa

Memberikan dana bunga dan pokok pinjaman

kompensasi

tenaga kerja

pembayaran

Gambar 10.1 Pemakai potensial laporan keuangan dan keterkaitannya Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semua organisasi non bisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et all mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sector pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al, Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen; ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya; investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu. Sementara itu, hanley et al (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sector publik menjadi dua belas kelompok, yaitu: 1) Anggota terpilih (elected ) 2) Masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak 3) Pelanggan atau klien 4) Karyawan atau pegawai 5) Pelanggan dan pemasok 6) Pemerintah 7) Pesaing (competitor) 8) Regulator 9) Pemberi pinjaman (lenders) 10) Donor dan sponsor 11) Investor dan partner bisnis 12) Kelompok penekan lainnya

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sector publik menurut Bornogovi dan Anessi –Pessina (1997): 1) Masyarakat pengguna jasa publik 2) Masyarakat pembayar pajak 3) Perusahaan dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi 4) Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah 5) Badan – badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb 6) Investor asing dan country Analyst 7) Generasi yang akan datang 8) Lemabag Negara 9) Kelompok politik 10) Manajer publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN atau BUMD) 11) Pegawai pemerintah

Serikat dagang sector publik GASB (1999, p.B184) mengidentifikasi pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar yaitu: 1) Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab 2) Legislatif dan badan Pengwasan yang secara langsung mewakili rakyat 3) Investor dan kreditor yang member pinjaman dan atau berpartisipasi dalam proses pemberi pinjaman

4. Hak dan Kepentingan Pemakai Laopran Keuangan Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu: a. Hak untuk menngetahui (right to know), yaitu: 1) mengetahui kebijakan pemerintah 2) mengetahui keputusan yang akan diambil pemerintah 3) mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk diberi penjelasn secara terbuka atas permaslahan – permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. c. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard dan listened to).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik. Pertanggung jawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan (ability & stewardship) Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut: 1) Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga dan kualitas pelayanan yang diberikan 2) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mngetahui keberradaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiscal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan. 3) Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas dan solvabilitas. 4) Parlemen dan kelompok politik membutuhkan informasi keuangan, untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan Negara 5) Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen system informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. 6) Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

5. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta Beberapa perbedaan laporan keuangan pemerintahan dengan laporan keuangan sector swasta dapat dilihat pada tabel 10.1. Laporan keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sector swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis – jenis laporan keuangan, elemen laoran keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Disamping memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, kedua sector juga memiliki persamaan yaitu kedua – duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan untuk sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan. Siklus akuntansi pada kedua sector tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Perbedaan Laporan Departemen pemerintah

Laporan keuangan sector swasta

Fokus financial dan politik

Fokus financial

Kinerja diukur secara financial dan

Sebagian bsr kinerja diukur secara

nonfinansial

financial

Pertanggungjawaban parlemen dan

Pertanggungjawaban kepada pemegang

masyarakat luas

saham dan kreditur

Berfokus pada bag organisasi

Berfokus pada organisasi secara luas

Melihat ke masa depan secara detail

Tidak dapat melihat ke depan secara

Aturan pelaporan ditentukan oleh

detail

dep.keuangan

Aturan pelaporan ditentukan oleh undang – undang, standar

Laporan diperiksa oleh Treasury

akuntansi,pasar modal, dan praktik akuntansi

Cash ing

Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen Accrual ing

Persamaan Dokumen – dokumen sumber Berperan sebagai hubungan masyarakat (public relation

Tabel 10.1 Perbandingan Laporan keuangan Pemerintah dan sektor swasta

Sebagaimana dijelaskan pada tabel 10.1 bahwa laporan keuangan lembaga pemerintah tidak berfokus pada organisasi secara keseluruhan, akan tetapi berfokus pada unit kerja pemerintah sebagai suatu bagian organisasi. Unit – unit kerja pemerintah tersebut merupakan entitas akuntansi (ing entity) dan entitas enggaran (budgetary entity) yang otonom. Laporan keuangan pemerintah lebih berorientasi pada jangka panjang (forward looking) karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan. Pada sector swasta focus jangka panjang secara detail tidak dapat dilakukan karena dibatasi oleh adanya ketidakpastian pasar.

Pada sector swasta, laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor independen untuk memberikan jaminan kualitas (quality assurance) bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen tersebut terbebas dari salah saji yang material dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Laporan keuangan sector publik juga perlu diaudit, namun pengauditan untuk sector publik tersebut lebih luas, tidak sekedar audit keuangan dan kepatuhan saja, akan tetapi harus juga dilakukan audit value for money. Dewan legislative dapat menunjuk auditor independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik untuk mengaudit pemerintah. Penggunaan akuntansi akrual pada sector swasta telah berjalan lama, sementara pada sector publik hingga saat inin banyak yang masih menggunakan akuntansi kas. Akan tetapi, dengan adanya reformasi sector publik pada awal tahun 10980an telah mendorong dilakukannya reformasi akuntansi sector publik, salah satunya adalah penggantian akuntansi kas menjadi akuntansi akrual. Laporan Keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negative, antara lain: a. Menurunkan keprcayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah) b. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi c. Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya d. Kualitas keputusan menjadi buruk e. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual.

6. Luas Pengungkpan (Disclosure) yang diperlukan. Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipraktikan secara konsisten. Pemerintah diharapkan dapat memberi tambahan informasi untuk hal – hal sebagai berikut: a. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan b. Kebijakan menghapus/menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas

c. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya d. Deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tdl langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas e. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non operasi f. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail dan lengkap dalam catatan (notes) laporan keuangan mengenai ast modal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari asset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan dan sebagainya.

Bahan Kuliah 12

PEMERIKSAAN SEKTOR PUBLIK 1.

Pendahuluan a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami konsep kharakteristik Valur For Money Audit 2) Memahami dan menjelaskan Audit ekonomi dan audit efisiensi, 3) Dapat memahami dan menjelaskan Audit Efektifitas, 4) Dapat memahami dan menjelaskan Standar Audit Pemerintahan dan Sektor Publik. 5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan Pemeriksaan (audit) Sektor Publik. b. Pokok Bahasan 1) Pendahuluan 2) Kharakteristik Valur For Monery Audit, 3) Audit efisiensi dan Ekonomi, 4) Audit Efektifitas 5) Standar Audit Pemerintahan 6) Rangkuman 7) Latihan Soal dan kasus c.

Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan, 4) Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat

2. Pokok Bahasan a. Pengantar Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, sebagai pertanggungjawaban maka diperlukan pihak lain yang independen dan obyektif untuk melakukan penilaian atas kelayakan tersebut. Kegiatan penilaian tersebut lajim

disebut sebagai audit atau pemeriksaan. Pihak independen dan obyektif tersebut selanjutnya dikenal sebagai auditor, sedangkan pihak yang diaudit disebut sebagai auditan atau auditi. Sedangkan pihak yang menerima hasil pemeriksaan disebit reciepent atau pihak stakeholder sebagai pengguna atas hasil laporan tersebut. b. Kharakteristik Valur For Monery Audit, Dalam pemeriksaan konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit keuangan dan kepatuhan audit kinerja (performance audit). Sedangan VFMA lebih luas, yaitu melingkupi 3 E Audit.

Kharakteristik Audit Kinerja : Ekonomi Audit Manajemen 3E

Efisiensi Efektifitas

Audit kinerja (VFMA) Audit program

Ad. 1. Audit Ekonomi dan Efisiensi :

Ekonomi memiliki arti biaya terendah, sedangkan efisiensi lebih mengacu pada rasio terbaik antara output dengan inputnya. Tujuan audit Ekonomi dan Efisiensi adalah untuk menentukan : a) apakah sustu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumberdayanya secara ekonomis? b) apakah penyebab terjadinya praktik2 yg tidak ekonmis atau tidak efisien, termasuk ketidak mampuan organsasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur dan struktur organisasi ?

Ad. 2. Audit Efektifitas :

Menurut Audit Commision (1986), menyatakan bahwa efektifitas berarti menyediakan jasa-jasa yg benar, sehingga memungkinkan pihak yg berwenang untuk mengimplementasikan kebijakn dan tujuannya. Tujuan pelaksanaan audit : a) menilai tujuan program,

b) menentukan tingkat pencapain hasil, c) menilai tingkat efektifitas program dan atau unsur2 program, d. mengidentifikasi faktor2 yg menghambat kinerja, e) menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternative un-tuk melaksanakan program, f.) apakah program tsb sudah saling melengkapi ? g) mengidentifikasi cara untuk dpt melaksanakan program, h) menilai ketaatan thdp peraturan dan perundang2an ? i) menilai apakah sistem pengendalian manajemen sdh cukup memadai ? j) menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yg syah dan da-pat dipertanggung-jawabkan tentang efektifitas program ?.

Ada tiga Katagori kegiatan ”VALUE FOR MONEY AUDIT” :

1) By-product VFM work ; 2) An Arrangement Review, dan 3) Performance Review.

Prasyarat yg harus dipenuhi dalam Audit Kinerja : 1. Auditor (orang / lembaga), auditee (pihak yg diaudit) dan recipient (pihak yg menerima hasil audit). 2. Hubungan akuntabilitas antara auditee (subordinate) dan audit recipient (otoritas yg lebih tinggi), 3. Independensi antara auditor dan auditee, 4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktifitas yg mwnjadi tanggungjawab auditee oleh auditor untuk audit recipent.

Syarat-syarat menjadi auditor sektor publik (ASP) ; 1) Seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan (audit): a. Memiliki pemahaman tentang akun-akun yg ada serta mentaati perundangundangan yg berlaku, b. telah diakui kemampuannya dlm melakukan praktek audit,

c. harus dapat memahami apakh klien telah memanfaatkan sumberdaya yg dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif ?. 2) Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku, 3) Seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung-jawab, karena terdorong kesadaran bahwa audit akan dilaksanakan pada organisasi sektor publik dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

Dua prosedur utama dalam melakukan praktek audit kinerja : 1) Management and Technical Review, meliputi : a. rencana yg matang, b. terdapat struktur yg memadai, c. manajemen secara jelas mengkomunikasikan, d. pelaksanaan diawasi dan dievaluasi 2)

Special Studies, sesuai permintaan untuk : a) penelitian tentang dugaan adanya kesalahan/kecurangan, b) menilai kecukupan pengendalian internal, dan c) konsultasi dg manajemen yg berkaitan dengan keuangan khusus atau kinerja, dan d) mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yg akan berpengaruhn pada operasional dimasa yang akan datang.

c.

Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995 ; Standar yg digunakan adalah SAP yg dikeluarkan oleh BPK tahun 1995, yg terdiri dari : 1. Standar umum, meliputi : a. staf yg ditugasi melaksanakan audit, b. dalam semua hal yg berkaitan dg pekerjaan audit harus independen, bebas dari gangguan, dan harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yg independen. c. Wajib menggunakan kemahiran profesinya secara cermat dan saksama, d. Setiap yg melaksanakan audit ini harus memiliki sistem pengendalian intern yg memadai dan dapat direview oleh pihak lain uh kompeten. 2. Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja, meliputi : a. perencanaan,

b. supervisi, c. kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, d. pengendalian manajemen. 3. Standar Pelaporan Audit Kinerja, meliputi : a. bentuk (laporan harus tetulis dan dapat mengkomunikasikan hasil) setiap audit, b. ketepatan waktu. c. Isi laporan mencakup : 1)

tujuan, lingkup, dan metodologi audit,

2)

hasil audit harus dilaporkan yg signifikan, bila perlu menyimpulkan,

3)

merekomendasikan untuk melalkukan tindakan perbaikan atas bidang yg bermasalah,

4)

melaporkan berdasar standar audit pemerintahan,

5)

kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan,

6)

ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangan,

7)

melaporkan langsung adanya pelanggaran hukum,

8)

pengendalian manajemen,

9)

tanggapan pejabat yg bertanggungjawab,

10) hasil prestasi yg patut dihargai, 11) adanya hal2 yg perlu penelaahan lanjut, dan 12) informasi istimewa. d. Penyajian Laporan e. Distribusi Laporan.

d. Standar Audit Sektor Publik Standar audit sektor publik diterbitkan BPK melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN dimaksud memuat persyaratan profesional auditor, mutu pelaksanaan audit, dan persyaratan laporan audit yang profesional. Pelaksanaan audit yang didasarkan pada standar audit akan menjamin kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa Apabila auditor melaksanakan pekerjaannya dengan mengikuti standar audit dan melaporkan hasilnya sesuai dengan standar audit maka hasil pekerjaannya diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara serta pengambilan keputusan Pemerintah. Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam SPKN istilahistilah yang digunakan tidak sama dengan yang digunakan dalam modul ini. Untuk istilah audit, SPKN menggunakan istilah pemeriksaan,

meskipun isinya juga

diperuntukkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Selaras dengan penggunaan istilah pemeriksaan tersebut, maka untuk istilah profesi audit, yang dalam modul ini diistilahkan sebagai auditor, dalam SPKN digunakan istilah pemeriksa. Demikian pula standar audit menjadi standar pemeriksaan. Dalam uraian selanjutnya pada modul bagian ini, untuk tetap menjaga kesesuaian dengan sumbernya, penggunaan istilah pemeriksaan, pemeriksa dan standar pemeriksaan pada SPKN tetap digunakan. SPKN yang diterbitkan BPK menjadi standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undangundang No. 15 Keuangan Daeraviu Laporan SPKN dimaksudkan untuk menjadi patokan bagi para auditor dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara agar dapat memelihara kompetensi, integritas, obyektivitas dan independensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan yang dilaksanakannnya. Tujuan SPKN adalah untuk membantu Pemerintah, termasuk instansi dan para pejabatnya dalam menyelenggarakan pengelolaan dan membuat pertanggungjawaban keuangan negara, yang semakin baik. Bab ini tidak bertujuan membahas seluruh isi SPKN tetapi menguraikan beberapa bagian penting yang relevan dengan kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat (Bawasda). Hakikatnya kegiatan pemeriksaan dan reviu tidaklah berbeda dan karenanya hal yang berlaku pada pemeriksaan berlaku pula dalam reviu.

1) Kerangka Pemikiran SPKN diperlukan karena adanya standar pemeriksaan yang dapat digunakan secara nasional sudah merupakan kebutuhan yang mendesak saat ini. SPKN merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan atas semua kegiatan Pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Keuangan Negara yang meliputi pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN

dan BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh Pemerintah, BUMN dan BUMD atau badan hukum lain dimana terdapat kepentingan Keuangan Negara atau yang menerima bantuan Pemerintah. Pengertian pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara mencakup akuntabilitas yang harus diterapkan oleh semua instansi atau pejabat yang melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Akuntabilitas diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat ketaatannya pada peraturanPertanggungjawaban manajemennrah Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk: 1. Mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 2. Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif. 3.

Membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara tepat waktu.

4. Menindaklanjuti rekomendasi pemeriksa, serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik dan menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai

dan

memelihara

kepercayaan

publik

dan

mempertahankan

profesionalisme. Tanggung jawab ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan pemerintahan. Tanggung

jawab

pemeriksa

lainnya

adalah

mempertahankan

dan

memperluas kepercayaan publik. Dalam kerangka tanggung jawab tersebut pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. Pemeriksa harus profesional, obyektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Pemeriksa harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam peraturan perundangundangan. Pemeriksa harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi

tersebut untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lainnya yang dapat mengganggu legitimasi dan nilai-nilai etika entitas yang diperiksa

2) Tanggungjawab Organisasi Auditor Sektor Publik ;. Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa: (1) independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap penugasan, (2) pertimbangan profesional (professional judgment) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan hasil pekerjaan, (3)pekerjaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai, dan (4) peer-review yang independen dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan, apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai.

d. Standar Umum Pemeriksaan Standar umum memberikan kerangka dasar yang penting untuk menerapkan secara efektif standar pekerjaan lapangan dan pelaporan. Dengan demikian, standar umum harus diikuti oleh semua pemeriksa dan organisasi pemeriksa. Semua organisasi

audit bertanggung jawab bahwa setiap pemeriksaan

dilaksanakan oleh staf yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk tugas tersebut. Pemeriksa harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tentang keadaan khas yang diperiksa, serta kaitannya dengan sifat dan jenis pemeriksaan yang dilaksanakan. Suatu organisasi pemeriksa dapat mempekerjakan stafnya sendiri atau mempekerjakan konsultan luar yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman di bidang tertentu, seperti akuntansi, statistik, hukurn, teknik, desain dan metodologi pemeriksaan, teknologi informasi, istrasi negara, ilmu ekonomi, ilmu sosial, atau ilmu aktuaria. Standar umum menetapkan bahwa pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Reviu Laporan

3. E v a l u a s i a. Rangkuman Pemberlakuan SPKN sebagai standar membawa konsekuensi pada personel pemeriksa dan organisasi pemeriksa yang tidak terbatas pada aspek teknis pemeriksaan, seperti perencanaan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, melainkan mencakup pula aspek pengembangan profesionalisme pemeriksaan. Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan harus: (1) menjelaskan lingkup pengujian pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, ketidakpatuhan tehadap kontrak/perjanjian dan atas pengendalian intern yang berkaitan dengan pelaporan keuangan serta menyajikan hasil pengujiannya, atau (2) mengacu kepada laporan terpisah yang berisi informasi tersebut, danR(3)

Standar

pelaporan Pemeriksaan Keuangan tambahan ketiga Laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai "kondisi yang dapat dilaporkan".

b. Latihan Soal dan kasus 1. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan bagi pengguna laporan keuangan. a. Sebutkan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam penetapan standar akuntansi sektor publik ? b. Kapan standar akuntansi sektor publik dianggap overload ? Jelaskan. c. Jelaskan isi pada PSAP No. 04, 05 dan 06 dan apa perbedaan prinsip standar antara akuntansi sektor publik dengan standar akuntansi publik? Jelaskan singkat. 2. Dua prosedur utama dalam melakukan praktek audit kinerja sektot publik meliputi :: (1) Management and Technical Review, dan (2) Special Studies, a. Uraikan dan jelaskan isi prosedur pada kedua prosedur tersebut diatas? b. Sejauhmana pengaruh evaluasi penggunaan dana terhadap efektifitas kegiatan operasional dimasa yang akan datang?

c. Bagimana implementasi audit kinerja terhadap kegiatan Investasi pada Sektor Publik? 3. Standar audit yang digunakan adalah SAP yg dikeluarkan oleh BPK tahun 1995, terdiri dari : 4. Standar umum, (2) Standar Pekerjaan Lapangan audit kinerja dan (3) Standar Pelaporan audit kinerja. a. Sebutkan isi kegiatan yang termasuk dalam Standar Umum? b. Sebutkan / jelaskan aktifitas Standar Pekerjaan Lapangan audit Kinerja? c. Sebutkan isi Standar Pelaporan audit Kinerja Sektor Publik (12 item)

Bahan Kuliah 13

AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL SEKTOR PUBLIK

1. P e n d a h u l u a n a. Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah berikut ini. 1) Memahami konsep auditan, auditor dan receipent, 2) Memahami dan menjelaskan audit internal dan audit eksternal, 3)

Dapat memahami dan menjelaskan kharaktersiik auditor internal dan auditor eksternal,

4) Dapat memahami dan menjelaskan tujuan review audit sektor publik, 5) Mampu memberikan ringkasan dan rangkuman secara rinci dari seluruh pokok bahasan pada bab ini, 6) Mampu menyelesaikan soal dan kasus yang berkaitan audit internal dan audit eksternal. b. Pokok Bahasan 1) Pengertian auditor, auditi dan receipent. 2) Audit internal dn audit eksternal, 3) Kharakteristik auditor internal dan eksternal, 4) Tujuan review audit 1) Rangkuman 2) Latihan Soal dan kasus c.

Metode Pembelajaran 1) Metode ceramah ; 2) Metode diskusi, 3) Studi kasus dan pembahasan,

2. Pokok Bahasan ; a.

Pengantar

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil akhir dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya tentang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai informasi, laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipandang sebagai: alat pertanggungjawaban, alat pengendalian, alat mengkomunikasikan hasil kepada struktur yang lebih tinggi, alat untuk menilai kinerja, dan alat untuk referensi di masa yang akan datang. Agar layak menjadi pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, laporan keuangan yang disampaikan harus memenuhi syarat bebas dari salah saji material dan disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Salah saji material merupakan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja dalam penyajian informasi keuangan yang dapat merubah kesimpulan dan keputusan yang diambil. Sedangkan SAKD adalah sistem akuntansi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban maka diperlukan pihak lain yang independen dan obyektif untuk melakukan penilaian atas kelayakan tersebut. Kegiatan penilaian tersebut lajim disebut sebagai audit atau pemeriksaan. Pihak independen dan obyektif tersebut selanjutnya dikenal sebagai auditor, sedangkan pihak yang diaudit disebut sebagai auditan atau auditi.

b.

Auditor Eksternal dan Auditor Internal Dari sisi hubungan organisasi auditan dengan auditor, dikenal adanya 2 (dua) kelompok auditor, yaitu (1) auditor eksternal dan (2) auditor internal. Auditor eksternal sering juga disebut sebagai auditor independen karena tidak memiliki hubungan organisasi dengan pihak yang diaudit. Dalam lingkup pemerintah daerah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan auditor eksternal. Dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya BPK dapat menugaskan pihak lain seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kewenangan BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan

keuangan pemerintah daerah didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, auditor internal pemerintah daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat. Hingga modul ini disusun belum seluruh pemerintah daerah menamai organisasi auditor internal-nya sebagai inspektorat. Beberapa pemerintah daerah masih menamakan organisasi auditor internal-nya sebagai Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Oleh karena inspektorat dan bawasda memiliki arti dan makna yang sama sebagai auditor internal pemerintah daerah, modul ini akan menyebut keduanya atau saling menggantikan. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah disebut Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP). Walau sama-sama melakukan pemeriksaan atas sumber dan bahan yang sama laporan keuangan pemerintah daerah, auditor eksternal dan auditor internal memiliki pendekatan penilaian yang berbeda. Auditor eksternal fokus pada penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di masa yang telah lewat. Sedangkan auditor internal menilai kegiatan di masa lalu dan sekarang untuk fokus pada perbaikan dan peningkatan kinerja di masa depan. Karakter Auditor Eksternal - Auditor Internal Berdasarkan karakter yang dimilikinya, perbedaan auditor eksternal dengan auditor internal dapat dijelaskan berikut ini. 05 1) Karakter Auditor Eksternal Auditor Internal Status kepegawaian Auditor Eksternal atau pemeriksa merupakan orang di luar pemerintah daerah. Sedangkan auditor atau pemeriksa atau inspektur atau pejabat pengawas pemerintah merupakan pegawai pemerintah pusat/daerah Pihak yang dilayani, seperti DPRD, Pemerintah Pusat, dan masyarakat yang

memerlukan informasi mengenai pelaksanaan APBD/APBN dan pertanggungjawabannya. Melayani kepala daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah. Fokus audit pada penilaian penyajian dan perhitungan serta ketaatan adalah pada peraturan, sedangkan fokus pada perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa depan adalah dengan mengevaluasi pengendalian internal. Sikap terhadap kecurangan secara umum memperhatikan dan melakukan pencegahan serta pendeteksian terjadinya kecurangan. Perhatian akan lebih bila kecurangan yang dideteksi mempengaruhi laporan keuangan secar Terlibat

langsung

dalam

pencegahan

kecurangan

material

dengan

segala

bentuknyaoranerah Perbedaan karakter tersebut di atas penting dikenali karena akan menghasilkan perbedaan peran kedua organisasi auditor ini terhadap pihak yang dilayani dan pihak yang diaudit. Dalam hal auditor eksternal, hasil audit merupakan penilaian atas kelayakan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selanjutnya, hasil audit disampaikan kepada kepala daerah dan DPRD yang bersangkutan,

serta

pihak-pihak

lain

yang

berkepentingan

atas

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hasil audit BPK tersebut juga di-down load pada website BPK sehingga dapat di-akses berbagai kalangan umum. Bagi pihak yang diaudit kepala daerah, hasil audit dapat dipandang sebagai hasil penilaian final atas penyelenggaraan pengelolaan APBD yang menjadi tanggunjawabnya. Walau hasil audit BPK memuat saran dan rekomendasi perbaikan serta penyempurnaan namun hal tersebut tidak merubah penilaian yang telah dilakukan. Bagi pihak yang dilayani hasil audit BPK akan menjadi dasar pertimbangan untuk hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada: * DPRD - bahan pertimbangan pembahasan pertanggungjawaban kepala daerah. * Pemerintah - bahan pertimbangan untuk kebijakan strategis.

2) Karakter Auditor Eksternal Auditor Internal

Independen dalam kenyataan dan mental terhadap pemerintahan daerah Independen terhadap aktivitas yang diawasi atau diaudit tetapi bersedia menanggapi kebutuhan dan keinginan dari berbagai tingkatan manajemen Frekuensi Penelaahan atas informasi yang terkait dengan laporan keuangan dilakukan secara periodik, misalnya setahun sekali. Penelaahan atas informasi dan aktivitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan secara terus menerus pembangunan, seperti kebijakan pengelolaan dana perimbangan.

a) Masyarakat ; - bahan pertimbangan untuk berbagai hal tergantung kepentingannya masing-masing. Masyarakat sendiri terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang dapat berbentuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi kedaerahan, bahkan pribadi-pribadi yang berdiri sendiri. Dalam hal auditor internal, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

hasil kegiatan inspektorat (bawasda) antara lain

disampaikan kepada: b) Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan BPK Perwakilan. c)

Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan. Bagi kepala daerah, hasil pemeriksaan inspektorat merupakan informasi atas

pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawab organisasi perangkat daerahnya (SKPD dan SKPKD). Selanjutnya, kepala daerah akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat sebagai upaya untuk menyesuaikan, memperbaiki, dan menyempurnakan pengelolaan APBD pada organisasi perangkat daerahnya. Dari tinjauan manajemen, inspektorat menjalankan fungsi pengawasan kepala daerah. Dengan demikian baik atau buruknya hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sesungguhnya mencerminkan kualitas kepala daerah menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam

mekanisme

pengelolaan

APBD,

sesungguhnya

inspektorat

merupakan komponen penting dari sistem peringatan dini (early warning system) yang dimiliki kepala daerah.

Kepala daerah seyogyanya mengetahui dengan baik bagaimana masingmasing organisasi perangkat daerah melaksanakan tanggungjawab pengelolaan APBDnya. Idealnya, inspektorat melakukan pemeriksaan dan penilaian tersebut sebelum BPK sebagai auditor eksternal datang melakukan audit. Bagi auditan - SKPD dan SKPKD, penilaian yang dilakukan inspektorat seyogyanya

menjadi

masukan

yang

berharga

untuk

memperbaiki

dan

menyempurnakan kualitas pengelolaan APBDnya. Inspektorat sesungguhnya merupakan konsultan dan mitra auditan yang penting dalam meningkatkan tatakelola yang baik (good governance). Bagi Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan BPK Perwakilan, laporan inspektorat yang ditembuskan padanya mencerminkan berjalan tidaknya fungsi pengawasan yang

menjadi

tanggungjawab

kepala

daerah.

Inspektorat

dapat

saja

menyembunyikan fakta yang tidak benar dalam laporan yang disampaikan. Tetapi bila kemudian BPK menemukan fakta yang tidak benar tersebut dan mengungkapkan hal dimaksud dalam laporan hasil auditnya, kepala daerah sebagai penanggungjawab pemerintahan daerah tentu akan dihadapkan pada posisi yang sulit. Kepala daerah yang bersangkutan dapat saja dianggap tidak akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Fungsi pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang memberi masukan kepada manajemen tentang hal yang sesungguhnya terjadi dalam fungsi pelaksanaan. Hasil pengawasan akan menjadi bahan manajemen untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas perencanaan dan pelaksanaan. Jika fungsi pengawasan tidak bejalan sebagaimana mestinya, maka sudah dapat dipastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan tidak akan baik.

c. Tujuan Review Reviu atas laporan keuangan ditujukan untuk menginformasikan epada kepala daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab masingmasing organisasi perangkat daerahnya. Informasi tersebut selanjutnya digunakan kepala daerah untuk memperbaiki ketepatan dan kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku serta meningkatkan kinerja masing-masing organisasi perangkat daerahnya.

Agar informasi yang disampaikan inspektorat (bawasda) tersebut memiliki nilai tambah bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa depan maka serangkaian proses dan teknik reviu harus dilakukan untuk:

1) Meneliti dan menilai baik-tidaknya, memadai-tidaknya penerapan pengen-dalian yang dilakukan oleh para auditan terhadap penyelenggaraan akuntansi, keuangan, dan operasional, serta meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. 2)

Meyakinkan sejauhmana peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan telah ditaati auditan.

3)

Memeriksa sejauhmana kekayaan/harta pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala bentuk gangguan yang dapat menimbulkan kerugian/ kehilangan.

4) Memeriksa sejauhmana pengelolaan istrasi yang dilakukan dapat diandalkan. 5) Menilai mutu hasil pekerjaan/kegiatan terkait dengan pelaksanaan tangungjawab atau kewajiban. 6) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi/saran untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan ke-ekonomisan dalam pencapaian kinerja auditan. Reviu Laporangan Daerah d. Dukungan Kepala Daerah Dukungan Kepala Daerah dilakukan inspektorat (bawasda) hendaknya benar dan nyata bentuknya agar temuan dan rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh auditan (SKPD dan dukungan kepala daerah terhadap kegiatan reviu yang SKPKD). Dukungan disini termasuk melindungi pereviu atau Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP) apabila pekerjaannya dalam mengungkapkan temuan atau menyampaikan rekomendasi mendapat tentangan atau penolakan dari jajaran pimpinan auditan tertentu yang merasa bahwa segala hak kewenangannya tidak dapat diganggu gugat. Termasuk dalam hal ini dukungan menghadapi

hambatan-hambatan

kecil

dalam

pelaksanaan

reviu

yang

bertanggungjawab. Kepala daerah selayaknya mendukung kegiatan reviu yang dilakukan inspektorat (bawasda) bukan karena tuntutan peraturan perundang-undangan semata

tetapi karena tujuan keberadaannya yang fokus pada perbaikan dan peningkatan kinerja. Kompleksnya masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan luasnya rentang kendali dapat mengakibatkan kepala daerah lepas kendali dalam mengarahkan organisasi perangkat daerahnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar organisasi perangkat daerahnya tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, kepala daerah membutuhkan informasi yang nyata yang diperoleh melalui penilaian yang independen dan obyektif atas pelaksanaan APBD – sesuatu yang dimiliki dan menjadi tugas pokok serta fungsi inspektorat (bawasda). Peran inspektorat sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) dan pendorong keterlaksanaan tatakelola yang baik (good governance) mendapat dukungan penuh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, keberadaan inspektorat bagi kepala daerah dan auditan merupakan suatu hal yang terberi (given) dan tidak dapat dihindari dimana hasil pemeriksaannya pun ditembuskan kepada berbagai pihak selain disampaikan kepada kepala daerahnya masing-masing. Dari perspektif negatif, keberadaan inspektorat bisa jadi dianggap sebagai 'kerikil'

yang

menyusahkan

karena

menginformasikan

kekeliruan

dan

ketidakberesan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Bagi kepala daerah dan auditan yang ber-perspektif seperti ini keberadaan inspektorat merupakan bencana yang harus dibatasi ruanglingkup kegiatan dan keberadaannya. Kepala daerah dan auditan yang ber-perspektif negatif dapat saja membatasi keberadaan dan ruang lingkup kegiatan inspektorat. Namun hal ini dipastikan tidak akan berlangsung lama karena peran pengawasan sebagai umpan balik penyelenggaraan pemerintahan dibuat lebih strategis dan taktis. Secara sistematis melalui laporan hasil kegiatan inspektorat yang ditembuskan kepada berbagai pihak, peran inspektorat yang dibatasi keberadaanya akan terdeteksi. Bahkan jika inspektorat menyampaikan laporan yang tidak benar pun akan terdeteksi. Cepat atau lambat kepala daerah yang ber-perspektif negatif akan menghadapi masalah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, BPK sebagai auditor eksternal berperan menjadi pemain kunci dalam pertanggungjawaban kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan norma pemeriksaan, langkah pertama BPK dalam melakukan audit adalah menilai pengendalian interen pemerintahan daerah yang diperiksanya. Hal ini termasuk menilai independensi dan obyektivitas keberadaan inspektorat (bawasda) pemerintah daerah tersebut. BPK berkepentingan pada penilaian tersebut karena akan menentukan luas dan dalamnya ruang lingkup pemeriksaan serta bukti-bukti yang harus dikumpulkan untuk mendukung simpulan dan rekomendasinya. Dari perspektif positif, pengungkapan dan ketidak beresan yang ditemukan dan diungkapkan oleh inspektorat (bawasda) menunjukkan pada berbagai pihak bahwa kepala daerah pada pemerintah daerah tersebut telah menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik.

Berjalannya fungsi

pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat menjadi indikator berjalannya tatakelola yang baik (good governance) pada pemerintahan daerah yang bersangkutan. Dari sisi inspektorat (bawasda), dukungan peraturan perundang- undangan yang besar terhadap peran, independensi dan obyektivitas tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas hasil kegiatannya - simpulan, saran, dan rekomendasiyang dapat meningkatkan kinerja kepala daerahnya. Makin baik reviu yang dilakukan oleh inspektorat (bawasda) akan berpengaruh pada penilaian yang dilakukan BPK atas laporan pertanggungjawaban kepala daerahnya. Untuk mendapatkan kualitas reviu yang baik, inspektorat perlu membenahi dan meningkatkan kualifikasi PPP-nya.

3. E v a l u a s i a. Rangkuman Dari sisi hubungan organisasi auditan dengan auditor, dikenal adanya 2 (dua) kelompok auditor, yaitu (1) auditor eksternal dan (2) auditor internal. Status kepegawaian Auditor Eksternal atau pemeriksa merupakan orang di luar pemerintah daerah. Sedangkan auditor atau pemeriksa atau inspektur atau pejabat pengawas pemerintah merupakan pegawai pemerintah pusat/daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hasil kegiatan inspektorat (bawasda) disampaikan kepada: a) Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan BPK Perwakilan. b)

Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.

Tujuan Review audit adalah : 1) Meneliti dan menilai baik-tidaknya, memadai-tidaknya penerapan pengen-dalian yang dilakukan oleh para auditan terhadap pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. 2)

Meyakinkan sejauhmana peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan telah ditaati auditan.

3)

Memeriksa sejauhmana kekayaan/harta pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan.

4)

Memeriksa sejauhmana pengelolaan istrasi yang dilakukan dapat diandalkan.

5) Menilai mutu hasil pekerjaan/kegiatan terkait dengan pelaksanaan tangungjawab atau kewajiban. 6) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi/saran untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan ke-ekonomisan dalam pencapaian kinerja auditan.

b) Latihan soal

1)

Ditinjau dari status kepegawaiannya, terdapat perbedaan antara auditor inter-nal dan auditor eksternal. Jelaskan perbedaan dari kedua statement tersebut?

2) Jelaskan isi pokok dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah? 3)

Kepada siapa Hasil Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah disampaikan? Mengapa demikian ?

4)

Apakah tujuan review audit laporan keuangan? Sebutkan dan jelaskan masingmasing singkat.

5)

Kepala daerah dan auditan yang ber-perspektif negatif dapat saja membatasi keberadaan dan ruang lingkup kegiatan inspektorat.

Apakah yang dimaksud dengan auditan berperspektif positif dan auditan berperspeksif negatif? Jelaskan.