Absensi Pns 306ae

IMPLEMENTASI PRESENSI PNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BKD Provinsi Jawa Tengah

DASAR HUKUM PELAKSANAAN 1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

3.

Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 46 Thn 2011

4.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

5.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

6.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Jateng Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Penilaian Kinerja Provinsi Jawa Tengah Penilaian Kinerja Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP), kehadiran dan hukuman disiplin.

Terdiri atas unsur : 1. Presensi / Kehadiran Pegawai; 2. Sasaran Kerja Pegawai; dan 3. Hukuman Disiplin Hasil penilaian kinerja PNS Provinsi Jawa Tengah menjadi dasar perhitungan pemberian TPP.

http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/presensi_new

Integrasi Mesin Presensi

Melakukan presensi di Setda dikarenakan memenuhi undangan rapat

Monitoring Presensi(1)

Monitoring Presensi(2) ASN Widyaiswar a yg bekerja di Ungaran dll.

Rekap Bulanan PNS (1)

Rekap Bulanan PNS (2)

Rekap Kehadiran Per SKPD

SPESIFIKASI MESIN FINGERPRINT software S Module Mifare Mendukung panjang ID 18 digit Dapat menampung 50.000 Dapat menyimpan minimal 100.000 template sidik jari • Mendukung komunikasi / koneksi internet via T/IP (RJ-45) dan USB • Termasuk pemasangan barang dan instalasi kabel • • • • •

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Dalam rangka rencana pemasangan fingerprint, beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain : • Ketersediaan jaringan (network) yang terhubung dengan internet; • Ketersediaan jaringan listrik yang stabil; • Direkomendasikan terhubung dengan jaringan JOL (Jateng Online); • Ruangan yang representatif guna melakukan presensi; • Dalam rangka pengawasan, ruangan pada fingerprint dapat ditambah dengan penggunaan CCTV (optional).

SOP PELAKSANAAN PRESENSI PEGAWAI

BKD Provinsi Jawa Tengah

1. PNS wajib melaksanakan presensi sidik jari (fingerpint) masuk dan

pulang kerja dalam satu hari kerja; 2. Presensi sidik jari (fingerpint) dilaksanakan dengan cara menempelkan sidik jari yang sudah didaftarkan pada mesin presensi; 3. PNS memastikan bahwa presensi yang dilaksanakan telah terverifikasi oleh mesin presensi (contoh: keluar tanda centang (√), suara “terimakasih”,dll); 4. PNS wajib melaksanakan presensi masuk kerja sesuai dengan

ketentuan jam masuk kerja yang berlaku ditempat kerja;

SOP Pelaksanaan Presensi Pegawai

5. PNS dapat melaksanakan presensi saat masuk kerja paling awal 3 jam

sebelum jam masuk kerja yang sudah ditetapkan; 6. PNS yang melaksanakan presensi setelah jam mulai kerja dinyatakan terlambat dan keterlambatan terakumulasi dalam kekurangan waktu kerja (tanpa perhitungan kompensasi kelebihan waktu kerja); 7. PNS yang melaksanakan presensi masuk kerja lebih dari setengah waktu kerja yang telah ditentukan, dinyatakan tidak melaksanakan presensi masuk kerja;

SOP Pelaksanaan Presensi Pegawai

Contoh : - Untuk ketentuan waktu kerja jam 07.00 – 15.30, apabila PNS melaksanakan presensi masuk kerja jam 11.16 dinyatakan tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan

terakumulasi dalam

kekurangan waktu kerja; - Untuk ketentuan waktu kerja jam 07.00 – 14.00, apabila PNS

melaksanakan presensi masuk kerja jam 10.31 dinyatakan tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan terakumulasi dalam kekurangan waktu kerja;

SOP Pelaksanaan Presensi Pegawai

8. PNS wajib melaksanakan presensi pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam pulang kerja yang berlaku di tempat kerja; 9. PNS dapat melaksanakan presensi pulang kerja paling akhir 7 jam setelah jam pulang kerja yang sudah ditetapkan; 10. PNS yang melaksanakan presensi sebelum jam pulang kerja yang

sudah ditetapkan, dinyatakan pulang cepat atau pulang lebih awal dan terakumulasi dalam kekurangan waktu kerja; 11. PNS yang melaksanakan presensi pulang kerja kurang dari setengah

waktu kerja yang telah ditentukan, dinyatakan tidak melaksanakan presensi pulang kerja;

SOP Pelaksanaan Presensi Pegawai

Contoh : - Untuk ketentuan waktu kerja jam 07.00 – 15.30, apabila PNS

melaksanakan presensi masuk kerja sebelum jam 07.00 dan melaksanakan presensi pulang kerja jam 11.14 dinyatakan tidak melaksanakan presensi pulang kerja dan

terakumulasi dalam

kekurangan waktu kerja;

- Untuk ketentuan waktu kerja jam 07.00 – 14.00, apabila PNS melaksanakan presensi masuk kerja sebelum jam 07.00 dan melaksanakan presensi pulang kerja jam 10.29 dinyatakan tidak

melaksanakan presensi pulang kerja dan terakumulasi dalam kekurangan waktu kerja; SOP Pelaksanaan Presensi Pegawai

12. PNS yang hanya melaksanakan salah satu presensi masuk atau

pulang kerja saja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku, dinyatakan kekurangan setengah waktu kerja; 13. PNS

yang

sedang

melaksanakan

perjalanan

dinas

tidak

melaksanakan presensi dan menyerahkan fotocopy keterangan meninggalkan kantor (contoh: Surat Perintah Tugas) kepada SKPD paling lambat setiap akhir bulan sebagai lampiran rekap presensi;

SOP Pelaksanaan Presensi Pegawai

14. PNS yang sedang melaksanakan tugas luar (rapat, tinjauan lapangan atau sejenisnya), apabila selesai melaksanakan tugas luar, namun

masih

dalam

jam

kerja

yang

ditetapkan,

wajib

melaksanakan presensi pada SKPD di lingkungan unit kerja PNS yang bersangkutan, apabila sudah lewat jam kerja melampirkan surat keterangan penugasan yang ditanda tangani atasannya dan

menyerahkan kepada SKPD paling lambat setiap akhir bulan sebagai lampiran rekap presensi;

SOP Pelaksanaan Presensi Pegawai

15. PNS yang bertugas pada lokasi kerja yang tidak tersedia mesin presensi dapat melaksanakan presensi pada SKPD/UPT/Balai/Satker Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdekat dengan melampirkan surat permohonan penggunaan mesin sidik jari dari unit kerja yang bersangkutan ke unit kerja yang dituju dengan tembusan BKD;

16. Hasil rekapitulasi presensi bulanan digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); 17. Apabila terdapat perubahan data (mutasi), SKPD segera

melaporkan

kepada

BKD

penyesuaian data;

SOP Pelaksanaan Presensi Pegawai

untuk

dilakukan

pembaharuan

/

18. SKPD bertanggung jawab dalam hal perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada mesin presensi; 19. Apabila terjadi kerusakan pada mesin presensi di SKPD, maka hasil rekapitulasi presensi diperhitungkan berdasarkan data terakhir yang

terekam pada mesin presensi online.

SOP Pelaksanaan Presensi Pegawai

SOP Pelaksanaan Presensi Pegawai