Surat Perjanjian Time Charter Draf 2 47dg

SURAT PERJANJIAN TIME CHARTER No. 02-N/FMR-ALG/TC/VIII/10 Pada hari ini Selasa , tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sepuluh, Di Pekan Baru, kedua belah pihak sepakat untuk membuat / mengadakan SURAT PERJANJIAN TIME CHARTER TUG BOAT masing-masing sebagai berikut : 1. Nama Jabatan Alamat

: SURANTO : DIREKTUR : JL. TRIKORA NO. 88 TG BALAI KARIMUN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT CITRA KARIMUN MANDIRI dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA ( PEMILIK/WAKILNYA ). .2. Nama Jabatan Alamat

: : :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA ( PENYEWA ).

dan

selanjutnya

dalam

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menyetujui dengan syarat-syarat / ketentuan – ketentuan yang termasuk di dalam SURAT PERJANJIAN TIME CHARTER TUG BOAT \ sebagai berikut : 1. Data Tug Boat dan Barge : Nama Tug Boat : Tahun : Bendera : Ukuran : Main Engine : Kondisi Kapal : 2. Lama Charter

: 1 (satu) tahun, option dapat diperpanjang jika kondisi memungkinkan, apabila disetujui kedua belah pihak

3. Daerah Operasi

: Riau, Sumatra, Jawa

4. Komoditi

: Batubara, Bijih Besi, Batu Split, Pipa, Alat-alat berat, alat-alat kontruksi. kayu akasia, logs, apabila ada perubahan muatan, wajib diberitahukan terlebih dahulu

5.

Delivery-On Hire : Di Pekan Baru ( sesuai Barita Acara ) On Hire tanggal 2010

6. Re – Delivery

: Di Tg. Balai Karimun ( Sesuai Berita Acara ) Off Hire tanggal

7. Pembayaran

: - Harga sewa per bulan Rp. 250.000.000..- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) Pembayaran dimuka Rp. .- atau pada saat on hire.

- Deposit dibayarkan dua minggu terhitung On Hire - Tug Boat & Barge termasuk menahan muatan yang ada di barge, semua biaya dan resiko yang timbul, akan dibebankan kepada Pihak Kedua atau dikenakan penalty kleterlambatan pembayaran Rp. 2.000.000.-/ hari - Pembayaran di transfer ke rekening sebagai Berikut : 8. Beban Pemilik

: - Gaji dan uang makan ABK - Minyak pelumas ( Oli ) - Tali Towing - Dokumen dan perlengkapan Tug Boat & Barge - Asuransi Tug Boat & Barge - Pajak PPH pelayaran sebesar 1,2 %

9. Beban Pencharter : - BBM Solar - Biaya Keagenan - Uang Trip/Premi ABK - Air Tawar - Clearance in/ out - Dokumen atas barang yang dimuat - Biaya Muat dan Bongkar - Asuransi Muatan - PPN 10% ( jika perusahaan pelayaran PPN 0% ) 10. Pengoperasian Kapal : a. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pengoperasian kapal selama di charter. b. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas tertumpah ,kehilangan, kerusakan yang ada diatas kapal c. Nakhoda kapal berhak menolak perintah Pihak Kedua bilamana dianggapnya perintah tersebut dapat membahayakan kapal, dan muatan barang-barang berbahaya/bertentangan dengan hukum di Indonesia. d. Apabila dlam perjalanan kapal sesuai tujuan/permintaan pencharter keadaan kandas, laut berombak/cuaca tidak baik sehingga kapal harus berlindung dan atau mengakibatkan keterlambatan tiba ketujuan, maka segala hal yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Dan hari sewa tetap dihitung seperti biasa tanpa ada pemotongan dari Pihak Kedua. e. Pihak Kedua diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen muatan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan muatan, jika muatan tidak sesuai dengan dokumennya atau hal-hal lain, maka segala resiko menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. f. Pihak pertama diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen kapal yang ada/berlaku. g. Pihak Kedua diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen muatan, jika muatan tidak sesuai dengan dokumennya atau hal-hal lain, maka segala resiko menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. 11. Force Majeur : a. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian ini terhalang/terhambat melakukan kewajiban akibat Force Majeur, maka halangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian dan pihak yang mengalami hal tersebut dilepaskan dari kewajibannya selama masa berlakunya Force Majeur.

b. Yang termasuk Force Majeur dalam perjanjian ini adalah bencana alam (Angin puyuh dan Gempa Bumi), Perang, Pemberontakan dan keputusan dari penguasa yang sifatnya mendadak dan tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak. c. Apabila terjadi kerusakan Tug Boat yang bukan karena kelalaian dari Pihak Kedua sehingga tidak bisa dioperasikan maka perbaikan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama setelah pihak Pertama menerima berita acara kerusakan dan memeriksanya. d. Jika Pihak Pertama tidak dapat memperbaiki ataupun menggantikan denganTug Boat lain yang bisa beroperasi dengan toleransi 2 x 24 jam, maka terhitung dari tanggal tersebut dinyatakan Off Hire biaya charter tidak di bayar. Tug Boart On Hire kembali setelah selesai perbaikan dan laik laut. e. apabila terjadi kandas atas perintah Pihak Kedua maka kerugian menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. f. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas muatan yang tumpah, hilang, rusak dan berkurang, baik dalam pelayaran maupun sewaktu berada di pelabuhan muat atau bongkar. g. Pihak Kedua wajib melakukan pengisian BBM solar di keagenan resmi. Apabila Pihak Kedua melanggar, segala resiko dan kerugian yang timbul termasuk berurusan dengan Pihak Berwajib, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Time Charter tetap dinyatakan On Hire. h. Kerusakan Barge (Sideboard,Rampdoor atau pintu-pintu sobek/roboh) akibat benturan-benturan bongkar/muat atau akibat lokasi ombak besar dan membahayakan kapal saat dilokasi bongkar/muat segala kerugian tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. 12. Lain-lain : a. Seluruh muatan dilengkapi dengan dokumen lengkap dari instansi terkait, apabila dokumen tidak lengkap, Pihak Pertama berhak menolak untuk mengangkut muatannnya. b. Pihak Kedua menjamin tidak mengangkut muatan illegal. c. Apabila Nakhoda minta pengawalan untuk keamanan kapal maupun diatas tongkang, maka Pihak Kedua wajib memberikan & menyiapkannya. d. Dengan ditanda tangani Surat Perjanjian Time Charter ini, maka seluruh isi dan bunyi dari perjanjian ini tidak dapat dibatalkan lagi, dan apabila terjadi pembatalan secara sepihak maka pihak yang dirugikan dapat menerima 10% (sepuluh persen ) dari 1 (satu) bulan Time charter sebagai klaim uang ganti rugi Pihak yang membatalkan serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun juga. e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan dan dirundingkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat 14. Arbitrasi : Setiap perselisihan yang timbul, diselesaikan secara musyawarah, bila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak setuju menyelesaikan secara hokum diwilayah Jakarta Pusat. Demikian Surat Perjanjian Time Charter Tug Boat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagi persetujuan. Pekanbaru, 10 Agustus 2010 Pihak Pertama

SURANTO

Pihak Kedua