Pengertian Ukl Dan Upl 274o1z

1. Pengertian UKL dan UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan).

Gambar 1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan. Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) diwajibkan pula bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki UKL-UPL. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dibuat untuk proyek-proyek yang dampak lingkungannya dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks. Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi:  

Identitas pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau kegiatan



Dampak Lingkungan yang akan terjadi Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup



Tanda tangan dan cap Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada:



Instansi



Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk



kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan

yang

bertanggungjawab

di

bidang

pengelolaan

lingkungan

hidup

pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKL-UPL tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKLUPL. 2. Studi Kasus : Pantai Teupin Layeu-Gapang, Kota Sabang Kawasan Pariwisata Pantai Teupin Layeu-Gapang berlokasi di Kota Sabang Provinsi Aceh. Kawasan ini merupakan kawasan pariwisata yang sudah dikenal di mancanegara dan menjadi tujuan wisata bahari yang menyajikan pemandangan alam bawah laut. Kawasan ini terdiri dari 2 (dua) pantai utama yaitu Pantai Teupin Layeu dan Pantai Gapang yang terletak di KM 23 dari Kota Sabang menuju Kilometer 0 (nol) Indonesia. Sebagai kawasan pariwisata, kawasan Teupin Layeu-Gapang merupakan kawasan yang berkembang cepat sehingga mendorong pembangunan fasilitas khususnya untuk kegiatan wisata secara tidak terkendali dan tertata. Berbagai fasilitas wisata seperti penginapan/bungalow dan cottage berlokasi di lereng bukit dan hanya mementingkan view pemandangan yang indah ke laut tanpa menyadari bahwa sebenarnya lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan lindung yang tidak membolehkan ada bangunan rumah tinggal/penginapan.

Gambar 2. Peta Pulau Weh - Sabang Tidak terkendalinya perkembangan kawasan ini menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kawasan. Disamping itu, kawasan ini merupakan kawasan rawan bencana longsor. Dalam peta kerawanan bencana di dalam draft RTRW Kota Sabang, kawasan ini terletak pada daerah rawan longsor dari perbukitan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu upaya penataan untuk mencapai kualitas lingkungan yang lebih baik, sekaligus juga dapat memberikan arahan terhadap pemanfaatan lahan sesuai tata ruang yang berlaku.

Gambar 3. Pantai Teupin Layeu dan Pantai Gapang Potensi dan kecenderungan pertumbuhan fisik secara cepat pada Kawasan Teupin LayeuGapang, menyebabkan prioritas penanganan/penataan terutama dilakukan pada kawasan yang padat, daerah pusat perdagangan, permukiman campuran, atau pada kawasan yang kondisi geografisnya memerlukan perhatian khusus atas pertimbangan keamanan serta keserasiannya terhadap lokasi setempat. Untuk meningkatkan pemanfaatan ruang kota yang terkendali, Pemerintah Kota Sabang telah melengkapinya dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya (RTBL) Kawasan Teupin Layeu-Gapang yang diperlukan sebagai perangkat pengendali pertumbuhan serta memberi panduan terhadap wujud bangunan dan lingkungan

pada suatu kawasan. RTBL ini disusun setelah suatu produk perencanaan tata ruang kota yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat sebagai Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwal). Dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Kota yang berlaku, selanjutnya disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pariwisata Teupin Layeu -Gapang yang memberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan menindak lanjuti Rencana Rinci Tata Ruang, serta sebagai panduan rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya. Salah satu rencana dan program pengembangan kawasan pariwisata ini yaitu dengan membangun One Stop Service Area di lokasi perencanaan baru. A. Skala Usaha, Komponen Rencana Usaha, dan Dampak yang Akan Terjadi. Dalam Kawasan Pariwisata ini, One Stop Service Area direncanakan akan dibangun pada luas lahan sebesar 2350 m2 dengan beberapa area kegiatan yang memiliki fungsinya masingmasing, meliputi area bisnis (kafe makan minum, tempat souvenir, dll), historical and education area (mini museum dan information center), area penunjang (ruang tunggu supir, ruang toilet/WC), area parkir, dan area pintu gerbang (ruang jaga dan entry gate). Usaha atau kegiatan yang direncanakan tersebut diyakini dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup baik pada saat prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca konstruksi (operasional). Komponen rencana usaha dan/atau kegiatan kawasan pariwisata Teupin Layeu-Gapang yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Komponen Rencana Usaha Kawasan Pariwisata yang diyakini Menimbulkan Dampak terhadap Lingkungan Hidup No . 1.

Tahap Usaha/Kegiata n Pra Konstruksi

2.

Konstruksi

Komponen yang diyakini Menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup Pembebasan lahan (luas lahan 2350 m 2 dan status kepemilikan lahan adalah milik Pemerintah Daerah Kota Sabang)  Pembukaan dan Pematangan Lahan  Pembangunan fisik (fasilitas-fasilitas publik di dalam One Stop Service Area)  Mobilisasi alat dan bahan Mobilisasi tenaga kerja  Pencegahan Kebakaran (menggunakan racun api

No .

3.

Tahap Usaha/Kegiata n

Pasca Konstruksi (Operasional)

Komponen yang diyakini Menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup ukuran 10 liter)  Pembangunan Tangki air bersih  Pembangunan Jalan  Aktivitas kawasan pariwisata  Kegiatan operasional kawasan pariwisata

Tabel 2. Matrik Dampak terhadap Lingkungan yang Diyakini Ditimbulkan dari Pembangunan Kawasan Pariwisata No.

Sumber Dampak

Jenis Dampak

A. Tahap Pra Konstruksi 1. Perencanaan Keresahan pedagang dan masyarakat sekitar kawasan B. Tahap Konstruksi 1. Mobilisasi alat  Penurunan kualitas udara dan dan bahan peningkatan kebisingan  Gangguan kemacetan 2.

3.

4.

C. 1.

2.

 Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan  Peningkatan run off  Penurunan kuantitas flora dan fauna Pembangunan  Penurunan kualitas udara dan fisik peningkatan kebisingan  Peningkatan run off Mobilisasi  Terbukanya lapangan kerja tenaga kerja  Peningkatan pendapatan masyarakat  Kecemburuan sosial Tahap Pasca Konstruksi Aktivitas  Terbukanya lapangan kerja Kawasan  Peningkatan pendapatan Pariwisata masyarakat  Kecemburuan sosial Operasional  Peningkatan limbah cair dan Kawasan padat Pematangan lahan

Sifat Dampa k

Keterangan

Negatif

Lokasi kegiatan dan sekitarnya

Negatif

Lokasi kegiatan dan jalan raya di depan lokasi Lokasi kegiatan dan sekitarnya

Negatif

Negatif

Positif

Lokasi kegiatan dan sekitarnya Kelurahan Sukakarya dan sekitarnya

Positif Negatif

Kota sabang dan sekitarnya

Negatif

Lokasi kegiatan dan

No.

Sumber Dampak

Jenis Dampak

Sifat Dampa k

 Peningkatan lalu lintas  Penurunan kualitas air permukaan  Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan  kebakaran B. Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pariwisata

Keterangan sekitarnya

Setelah diketahui jenis dampak dan besaran dampak dari pembangunan kawasan pariwisata Pantai Teupin Layeu-Gapang, langkah selanjutnya yaitu merumuskan saran tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh proyek atau instansi lain yang terkait guna mengurangi dampak negatif, yang dijabarkan dalam rumusan umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Rumusan umum ini biasanya ditampilkan dalam sebuah tabel atau matrik. Tabel upaya pengelolaan lingkungan (UKL) terdiri dari kolom-kolom yang berisi uraian singkat dari jenis dampak, sumber dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak, tolok ukur dampak, tujuan pengelolaan lingkungan, pengelolaan lingkungan (upaya, lokasi dan periodik), biaya pengelolaan lingkungan, instansi (pelaksananya, pengawas, dan pelaporan). Sedangkan tabel upaya pemantauan lingkungan (UPL) terdiri dari kolom-kolom yang berisi uraian singkat dari jenis dampak, sumber dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak, tolok ukur dampak, parameter lingkungan yang dipantau, tujuan pemantauan, metode pemantauan, lokasi pemantauan, waktu/frekuensi pemantauan, instansi (pelaksananya, pengawas, dan pelaporan). Sebagai contoh dari langkah pengelolaan lingkungan pada tahap pra konstruksi yaitu jenis dampak keresahan pedagang dan masyarakat sekitar kawasan, maka upaya pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap pedagang dan masyarakat mengenai pembangunan kawasan pariwisata serta menjamin pedagang dan masyarakat terhadap kepastian dapat bekerja didalam kawasan pariwisata apabila kawasan sudah dibangun. Tolok ukur efektivitas pengelolaannya adalah tidak terjadi gejolak dan konflik di dalam komunitas pedagang dan masyarakat akibat adanya rencana pembangunan kawasan pariwisata. Langkah pemantauan pada tahap pra konstruksi ini dapat dilakukan dengan metode wawancara dan penyebaran kuesioner mengenai tanggapan masyarakat terhadap rencana pembangunan kawasan pariwisata ini.

MAKALAH Pengertian Tentang UKL, UPL, dan Studi Kasus UKL-UPL

Oleh: Devia Marzella Amelinda XII IPA 4

SMA NEGERI 2 SAMARINDA