Contoh Anggaran Dasar Koperasi Ii 445v19

CONTOH ANGGARAN DASAR KOPERASI II ANGGARAN DASAR KOPERASI SWADAYA BAB I : NAMA TEMPAT KEDUDUKAN BAB II : LANDASAN ASAS DAN PRINSIP KOPERASI BAB III : FUNGSI DAN PERAN BAB IV : MAKSUD TUJUAN SERTA USAHA BAB V : KEANGGOTAAN BAB VI : RAPAT ANGGOTA BAB VII : PENGURUS BAB VIII : PENGAWAS BAB IX : MANAJER DAN KARYAWAN BAB X : DEWAN PENASEHAT BAB XI : PEMBUKUAN KOPERASI BAB XII : MODAL KOPERASI BAB XIII : SISA HASIL USAHA BAB XIV : TANGGUNGAN ANGGOTA BAB XV : PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN BAB XVI : PEMBINAAN BAB XVII : JANGKA WAKTU BERDIRI BAB XVIII : SANKSI-SANKSI BAB XIX : ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS BAB XX : PENUTUP

BAB I : NAMA TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 (1) Badan Usaha ini bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pusat Penelitian dan Pengembangan Fisika Terapan LIPI dengan nama singkat/sebutan “ KPRI SWADAYA “ dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. (2) Koperasi berkedudukan di Kawasan Puspiptek Desa : Setu Kecamatan : Serpong Kabupaten : Tangerang. Propinsi : Banten

BAB II : LANDASAN ASAS DAN PRINSIP KOPERASI Pasal 2 (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (2) Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 3 (1) Koperasi melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi, yaitu : a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. e. Kemandirian. (2) Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut : a. Pendidikan Perkoperasian. b. Kerjasama antar koperasi.

BAB III : FUNGSI DAN PERAN Pasal 4 (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya, masyarakat pada umumnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan ekonomi dan sosial. (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kulitas kehidupan anggota dan masyarakat. (3) Mempkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasonal dengan koperasi sebagai soko gurunya. (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

BAB IV : MAKSUD TUJUAN SERTA USAHA Pasal 5 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 6 (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan koperasi tersebut, maka koperasi menyelenggarakan usaha : a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur. b. Memberikan pinjaman kepada para anggota untuk keperluan yang bermanfaat (belum menyesuaikan dengan PP 9/95). c. Pengadaan dan penyaluran barang-barang kebutuhan sembilan bahahn pokok (Sembako) untuk kepentingan para anggota. d. Menyelenggarakan usaha dibidang perdagangan umum dan supplier. e. Mengadakan kerjasama dengan BUMN, BUMS dan Koperasi lainnya dalam rangka pengembangan usaha koperasi. f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi.

BAB V : KEANGGOTAAN

Pasal 7 (1) a. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. b. Anggota koperasi harus dicatatdalam Buku Daftar Anggota. (2) Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut : a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (Dewasa, tidak dalam perwalian, sehat jasmani dan rohani). b. Bertempat tinggal di : Kabupaten Tangerang c. Mata Pencaharian (Pekerjaan) : Pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Fisika Terapan LIPI. d. Telah membayar Simpanan Pokok sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini. e. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan-peraturan Perkoperasian yang berlaku. (3) Keanggotaan koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku Daftar Anggota. (4) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus : a. Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pengurus. b. Dalam waktu yang telah ditentukan Pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak. (5) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku Daftar Anggota. (6) Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus. (7) Seseorang anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya yang terdekat. (8) Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahtangankan. Pasal 8 Setiap Anggota mempunyai kewajiban : 1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. 2. Membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan simpanan lainnya yang diputuskan dalam Rapat Anggota. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. 4. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. 5. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 40. Pasal 9 Setiap Anggota mempunyai hak : 1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. 2. Memilih dan / atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas. 3. Meminta diadakannya Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14. 4. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus diluar Rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. 5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. 6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi. 7. Memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa atau transaksi. 8. Mendapat sisa hasil penyelesaian apabila koperasi dibubarkan.

Pasal 10 Keanggotaan berakhir, bilamana : 1. Meninggal dunia. 2. Meminta berhenti atas kehendak sendiri 3. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugika Koperasi : a. Terbukti telah tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan. b. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut tidak ikut berpartisipasi kepada koperasi dan melalaikan kewajibannya sebagai anggota setelah 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis diperingati oleh Pengurus. c. Terbukti melakukan tindak pidana / kejahatan. Pasal 11 (1) Disamping Anggota dimaksuddalam Pasal 7, koperasi dapat menerima Anggota Luar Biasa. (2) Yang dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa adalah : a. Penduduk Indonesia yang bukan Warga Negara Indonesia. b. Penduduka Warga Negara Indonesia yang tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan dan bertempat tinggal di dalam / luar wilayah keanggotaan koperasi dan atau tidak memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana Pasal 7. c. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (Dewasa, tidak dalam perwalian, sehat jasmani dan rohani). d. Menyatakan secara tertulis telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan yang berlaku. (3) Dalam hal anggota luar biasa tidak ada ikatan hak dan kewajiban sebagaimana halnya anggota koperasi tetapi dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha. (4) Anggota luar biasa tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan tidak punya hak dipilih ataupun memilih menjadi Pengurus atau Pengawas.

BAB VI : RAPAT ANGGOTA Pasal 12 (1) Rapat Anggota (RA) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. (2) Dalam Rapat Anggota, tiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara. (3) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun dan diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau namun demikian pelaksanaannya dapat diusahakan secepatnya. (4) Rapat anggota dapat diadakan : a. Atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya dari 1/10 dari jumlah anggota. b. Atas keputusan Pengurus. (5) Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih dulu kepada anggota-anggotanya. (6) Dengan tidak mengurangi kewajiban setiap anggota untuk hadir dalam Rapat Anggota, mengingat dari besarnya jumlah anggota, keadaan dan sifat pekerjaan anggota, maka pengaturannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Pasal 13

(1) Pada dasarnya Rapat Anggota syah jika dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota koperasi. (2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Rapat ditunda untuk paling lambat 7 (tujuh) hari dan bila pada Rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat (1) Pasal ini, maka Rapat Anggota dapat berlangsung dan keputusannya syah serta mengikat anggota. (3) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari Angota yang hadir. (4) Anggota yang tidak hadir, tidak dapat mewakilkan suaranya kepada oranglain. Pasal 14 (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan : a. Atas permintaan paling sedikit 20% dari jumlah anggota, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. b. Atas keputusan pengurus berdasarkan keadaan yang mendesak untuk segera diputuskan oleh anggota untuk kepentingan pengembangan koperasi. (3) Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir. Pasal 15 (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar Koperasi harus diadakan Rapat Khusus Perubahan Anggaran Dasar yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota koperasi dan keputusannya syah apabila disetujui oleh paling kurang 3/4dari jumlah anggota yang hadir. (2) Untuk membubarkan koperasi harus diadakan Rapat Khusus Pembubaran Koperasi yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ daripada jumlah anggota, keputusan rapat anggota mengenai pembubaran koperasi syah apabula disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir. Pasal 16 (1) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam pengelolaan koperasi. (2) Rapat Anggota mempunyai wewenang menetapkan antara lain : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. c. Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus, pengawas. d. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk laporan keuangan/neraca dan rugi laba. e. Rencana/program kerja koperasi, Rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi. f. Penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi. g. Pembagian Sisa Hasil Usaha.

Pasal 17 (1) Setiap Rapat Anggota harus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan notulis rapat. (2) Keputusan Rapat Anggota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Koperasi dan dilaporkan kepada pemerintah. (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) disebut Rapat Anggota Tahunan. Pasal 18 (1) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain : a. Pembukaan, memuat : * Pengantar kata dari Panitia. * Laporan singkat Pengurus. * Sambutan-sambutan. b. Acara pokok : * Penyampaian kuorum rapat. * Pengesahan acara rapat. * Pembacaan dan pengesahan berita acara rapat anggota tahunan yang lampau. * Laporan pertanggung jawaban Pengurus termasuk laporan kelembagaan, usaha dan keuangan. * Laporan hasil pengawasan oleh Pengawas. * Tanya jawab / usul-usul. * Pengesahan laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas. * Pembacaan dan pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun berjalan. * Penetapan pembagian sisa hasil usaha. * Pemilihan Pengurus dan Pengawas. * Lain-lain / Penutup. (2) Laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas serta program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi disampaikan kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan.

BAB VII : PENGURUS Pasal 19 (1) a. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. b. Pemilihan Pengurus diatur secara demokratis dan tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Pengurus merupakan pemegang Kuasa Rapat Anggota. (3) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja serta perilaku yang baik di dalam maupun di luar koperasi. b. Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang perkoperasian. c. Sudah menjadi anggota koperasi minimal 3 (tiga) tahun dan memperlihatkan kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi dalam mengembangkan koperasi serta pernah mengikuti pendidikan perkoperasian. d. Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang larang oleh pemerintah (G 30 S PKI) dan tidak pernah dihukum akibat perbuatan tercela.

e. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela. (4) Pengurus dipilih untuk masa jabatan : 3 (tiga) tahun. (5) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali. (6) Bilamana seorang anggota Pengurus meninggal dunia atau berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya dari Pengurus lainnya atau dari kalangan anggota dengan persyaratan sesuai Pasal 19 ayat 3 (tiga) diatas. Untuk menduduki jabatan Pengurus sampai batas waktu jabatannya berakhir, akan tetapi pengangkatan itu harus disampaaikan pada Rapat Anggota berikutnya untuk mendapat pengesahan. Pasal 20 (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. (2) Terhadap pihak ketiga, maka yang berlaku sebagai anggota Pengurus hanyalah mereka yang tercatat selaku itu dalam buku Daftar Pengurus. (3) Nama-nama anggota Pengurus dicatat dalam buku Daftar Pengurus. (4) Sebelum memulai memangku jabatannya Anggota Pengurus dapat mengangkat sumpah/janji di hadapan Rapat Anggota yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. (5) Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila : a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi. b. Pengurus tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian serta peraturan/ketentuan pelaksanaannya dan Anggaran Dasar koperasi dan keputusan Rapat Anggota. c. Pengurus, baik dalam sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi. d. Pengurus tidak loyal lagi kepada Koperasi dan Anggota. Pasal 21 Pengurus bertugas dan berkewajiban untuk : (1) Memimpin organisasi dan usaha koperasi, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan dan di luar Pengadilan. (2) Menyelenggarakan Rapat Anggota dan Rapat Penurus serta mempertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota mengenai Pelaksanaan tugas kepengurusannya. (3) Menyelenggarakan istrasi organisasi antara lain : a. Melakukan pencatatan dan memelihara buku Daftar Anggota, Daftar Pengurus, Daftar Pengawas, Notulen Rapat Anggota dan Rapat Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan. b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur. c. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. (4) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota. (5) Membantu Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku, warkat, persediaan barang alat-alat perlengkapan dan sebagainya yang diperlukan. (6) Memberikan penjelasan kepada Anggota agar supaya segala ketentuan rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota dan lain-lain diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota. (7) Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham. (8) Menanggung segala kerugian yang diderita oleh koperasi sebagaimana akibat karena kelalaiannya : a. Jika kerugian yang timbul akibat kelalaian seorang atau beberapa orang anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan.

b. Jika kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi. Pasal 22 (1) Tugas pokok masing-masing anggota Pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan dalam Rapat Pengurus. (2) Anggota Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota. Pasal 23 (1) Setelah tahun buku ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : a. Keadaan organisasi dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. b. Perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca Akhir tahun buku dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) ditanda tangani oleh semua anggota pengurus. (3) Apabila salah satu anggota pengurus tidak menanda tangani laporan tahunan yang bersangkutan harus menjelaskan alasan secara tertulis. (4) Laporan pertanggung jawaban Pengurus harus disampaikan kepada anggota paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan. Pasal 24 (1) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Daftar Anggota. (2) Setiap anggota Pengurus harus berusaha agar pengawasan dan atau pemeriksa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tersebut , tidak dihambat baik disengaja atau tidak disengaja oleh anggota pengurus, pengelola. (3) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi sekurang-kurangnya 1 ( satu ) kali setahun. Pasal 25 (1) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola (Manajer dan karyawan) yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan kegiatannya. (2) Rencana pengangkatan tersebut ayat (1) diajukan dalam Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. (3) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus. (4) Hubungan antara pengelola tersebut pada ayat (1) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. (5) Hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab serta persyaratan pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja. (6) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.

BAB VIII : PENGAWAS Pasal 26

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. (3) Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengawas adalah anggota koperasi yang memenuhi syarat sebagai berikut : a. Mempunyai sifat kejujuran dan peilaku yang baik, di dalam maupun di luar koperasi. b. Mempunyai wawasan, pengetahuan, keterampilan kerja di bidang perkoperasian, terutama di bidang pengawasan. c. Sudah menjadi Anggota koperasi minimal 3 (tiga) tahun dan memperlihatkan kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi dalam mengembangkan koperasi serta pernah mengikuti pendidikan perkoperasian. d. Tidak menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh Pemerintah (G 30 S PKI) dan tidak pernah dihukum akibat perbuatan tercela. e. Tidak pernah melakukan perbuatan yaang tercela. (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan : 3 (tiga) tahun. Pasal 27 Pengawas bertugas untuk : 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 2. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada Pengurus dan dilaporkan kepada Rapat Anggota. Pasal 28 Pengawas berwenang : 1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi. 2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 3. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada Pengurus. Pasal 29 (1) Pemilihan Pengawas diatur secara demokratis dan tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Sebelum memangku jabatannya Pengawas dapat mengucapkan sumpah/janji Pengawas di hadapan Rapat Anggota. (3) Janji/sumpah Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 30 (1) Pengawas yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali oleh Rapat Anggota. (2) Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, terdiri dari : a. Seorang ketua. b. Dua orang anggota. Pasal 31 (1) Pengawas tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengawas berwenang menggunakan fasilitas sarana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan, berkas,

barang-barang, uang, serta bukti lainnya yang diperlukan yang ada pada koperasi. (4) Dalam hal-hal tertentu Pengawas bisa meminta bantuan Kantor Akuntan Publik/Koperasi Jasa Audit dengan persetujuan Pengurus. (5) Biaya Jasa Audit ditanggung oleh koperasi dan dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Koperasi. (6) Terhadap pihak ke 3 (tiga) diharuskan merahasiakan hasil pemeriksaannya.

BAB IX : MANAJER DAN KARYAWAN Pasal 32 (1) Pengurus dapat mengangkat manajer dan karyawan untuk melaksanakan usaha koperasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus. (2) Manajer dan karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus serta hubungan kerja antara Pengurus dan Manajer/Karyawan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditanda tangani oleh Pengurus dan Manajer/Karyawan yang bersangkutan. (3) Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus koperasi.

BAB X : DEWAN PENASEHAT Pasal 33 (1) Untuk kepentingan koperasi, Rapat Anggota dapat mengangkat Dewan Penasehat. (2) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. (3) Anggota Dewan Penasehat dapat menghadiri Rapat Anggota atau Rapat Pengurus dan mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara. (4) Dewan Penasehat dapat memberi saran atau pendapat kepada Pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta dan saran-sarannya tidak mutlak diterima/dilaksanakan oleh Pengurus.

BAB XI : PEMBUKUAN KOPERASI Pasal 34 (1) Tahun buku koperasi mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang badan usahanya. (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku mengadakan laporan keuangan dan perhitungan rugi laba. (4) Laporan keuangan dimaksud dalam ayat (3) harus ditanda tangani oleh semua Pengurus. (5) Koperasi dapat menentukan kebijakan sistim istrasi pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Perhitungan hasil usaha dilakukan setiap tutup tahun buku.

BAB XII : MODAL KOPERASI Pasal 35

(1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman. (2) Modal sendiri dapat berasal dari : a. Simpanan Pokok. b. Simpanan Wajib. c. Dana Cadangan. d. Hibah. e. Donasi. (3) Modal luar/pinjaman dapat berasal dari : a. Anggota. b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. c. Bank dan lembaga keuangan lainnya. d. Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang lainnya. e. Sumber dana lainnya yang sah. (4) Selain modal sebagai yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari Modal Penyertaan. Pasal 36 (1) Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya sendiri pada koperasi Simpanan Pokok sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). (2) Uang Simpanan Pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengijinkan Anggota untuk membayar dalam waktu sebanyak-banyaknya : 1 (empat) kali Angsuran. (3) Setiap anggota diwajibkan pula atas namanya menyimpan Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya yang jumlahnya ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota. Pasal 37 (1) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali selama masih menjadi anggota. (2) Simpanan-simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya yang sifatnya penyertaan modal sementara dapat diminta kembali/diambil kembali selama masih menjadi anggota yang prosedur dan tata cara pengambilannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. (3) Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan lainnya serta hak-hak lainnya dapat dikembalikan kepada anggota setelah dikurangi bagian tanggungan yang telah ditetapkan apabila keanggotaannya berakhir menurut Pasal 10 dengan prosedur dan tata kerja pengembaliannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII : SISA HASIL USAHA Pasal 38 (1) Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, terdiri atas dua bagian. (2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh, pembagiannya diatur sebagai berikut. : 2.1. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha dengan anggota : a. 30 % Untuk dana Cadangan koperasi. b. 50 % Untuk Anggota berjasa dan Penyimpan. c. 5 % Untuk dana Pengurus. d. 5 % Untuk dana kesejahteraan Pegawai/Karyawan koperasi.

e. 5 % Untuk dana Pendidikan. f. 2,5 % Untuk dana Pembangunan Daerah Kerja. g. 2,5 % Untuk dana sosial. 2.2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha dengan bukan Anggota : a. 60 % Untuk dana cadangan koperasi. b. 10 % Untuk dana Pengurus. c. 5 % Untuk dana kesejahteraan Pegawai/karyawan koperasi. d. 10 % Untuk dana Pendidikan. e. 5 % Untuk dana Pembangunan Daerah Kerja. f. 10 % Untuk dana Sosial. Pasal 39 (1) Uang cadangan disimpan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan diantara anggota. (2) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah cadangan untuk perlunasan usaha koperasi. (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada bank pemerintah. BAB XIV : TANGGUNGAN ANGGOTA Pasal 40 (1) Apabila koperasi dibubarkan dan pada penyelesaian ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, masing-masing anggota menanggung kerugian tidak terbatas sama banyaknya. (2) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku ditutup dengan uang cadangan, bilamana kerugian tersebut bukan disebabkan/diakibatkan oleh kelalaian Pengurus. (3) Bilamana kerugian tersebut pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian dengan sisa hasil usaha tahun yang akan datang dan bilamana kerugian tersebut diakibatkan/disebabkan oleh kelalaian Pengurus, maka kerugian tersebut ditanggung oleh Pengurus.

BAB XV : PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN Pasal 41 Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan kepada : a. Keputusan Rapat Anggota. b. Keputusan Pemerintah. Pasal 42 (1) Pembubaran koperasi atas kehendak anggota harus diadakan Rapat Anggota khusus mengenai pembubaran koperasi yang persyaratannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2). (2) Pembubaran koperasi atas kehendak anggota didasarkan kepada : a. Jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir. b. Koperasi telah tidak ada kegiatan usahanya lagi serta tidak akan melanjutkan kegiatan

usahanya lagi. (3) Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada semua kreditor dan pemberitahuan/pejabat. Pasal 43 Pembubaran koperasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan apabila : a. Terdapat bukti-bukti bahwa kopeasi tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkoperasian yang berlaku. b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. c. Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi diharapkan. Pasal 44 (1) Terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang disebut penyelesaian. (2) Penyelesaian dilakukan oleh Team Penyelesai Pembubaran yang selanjutnya disebut Team Penyelesai Pembubaran Koperasi. (3) Untuk penyelesaian pembubaran berdasarkan keputusan Rapat Anggota maka Peyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota. (4) Untuk penyelesaian pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah, maka Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah. (5) Selama dalam proses “PENYELESAIAN” Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “KOPERASI DALAM PENYELESAIAN”.

Pasal 45 Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “Koperasi Dalam Penyelesaian”. b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. c. Memanggil Pengurus, Pengawas, Anggota dan bekas Anggota terutama yang diperlukan baik sendiri maupun bersama-sama. d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip koperasi. e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisia kewajiban koperasi. g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota. Pasal 46 (1) Team Penyelesai wajib melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi. (2) Team Penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya. Biaya Team Penyelesai yang ditunjuk oleh Rapat Anggota dibebankan kepada koperasi paling tinggi 5 % dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian yang pembayarannya dapat dilakukan dari pembayaran hutang lainnya. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah/Pejabat, maka dengan demikian tugas dalam penyelesaian sudah selesai. Pasal 47

Pembubaran Koperasi diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Indonesia, dalam hal tersebut status Badan Hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman tersebut.

BAB XVI : PEMBINAAN Pasal 48 (1) Koperasi berada dibawah pembinaan Pemerintah yang dilakukan oleh Kuasa Menteri Koperasi di tingkat Daerah Tingkat I Propinsi maupun di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya. (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi. (3) Pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah dimaksud tidak ikut campur urusan internal koperasi, tetapi untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendukung pertumbuhan koperasi yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri yang berakar pada masyarakat.

BAB XVII : JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal 49 Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB XVIII : SANKSI-SANKSI Pasal 50 (1) Seluruh Anggota, Pengurus dan Pengawas wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) tidak ditepati, dilanggar atau diingkari, maka anggota, Pengurus maupun Pengawas dapat dikenakan/diberikan sanksi oleh Rapat Anggota berupa : a. Peringatan. b. Diberhentikan atas kemauan sendiri. c. Diberhentikan dari jabatan Pengurus, apabila melanggar Pasal 20 ayat (6). d. Diberhentikan dari keanggotaan apabila melanggar Pasal 10 poin (3) setelah terlebih dahulu diperingati baik lisan maupun tertulis setelah 3 (tiga) kali berturut-turut. Diberhentikan dari jabatan Pengawas apabila melanggar Pasal 27. (3) Manajer dan Karyawan yang merugikan koperasi akan diselesaikan secara musyawarah/kekeluargaan sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerjanya dan apabila jalan musyawarah/kekeluargaan tidak dapat ditempuh, maka akan diselesaikan menurut ketentuan hukum, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX : ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS Pasal 51

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam Anggaran Dasar Koperasi serta hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini.

BAB XX : PENUTUP Pasal 52 Demikian Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pusat Penelitian dan Pengembangan Fisika Terapan LIPI ini ditetapkan dan diatur oleh Rapat Anggota dan ditanda tangani oleh Pengurus yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota.

Diposkan oleh hans di 18.40

CONTOH AKTA KOPERASI AKTA PENDIRIAN KOPERASI Nomor: Pada hari ini, dua ribu empat ( - 4 - 2004 ); Berhadapan dengan saya, Sarjana Hukum, Notaris di dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-naraanya akan disebut dalam akhir akta ini: 1. Tuan DWI SUPRIYANTO, lahir di Jakarta, pada---tanggal 3 (tiga) Maret 1973 (seribu sembilan-ratus tujuh puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tainan Kebon Jeruk Blok J4-Nomor 6, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 012, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5208.030373.0198, Warga Negara Indonesia; Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri menerangkan: - Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Koperasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: --------------------------------------------------- BAB I ---------------------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------------------------------------------- Pasal 1 1. Koperasi ini bernama Koperasi "MAJU BERSAMA PAKYAT" di singkat Koperasi "MAJU" dan untuk -selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. 2. Koperasi ini berkedudukan di Jakarta. 3. Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan baik-didalam maupun diluar negeri atas persetujuan-dan keputusan Rapat Anggota. ----------------------------------------------- BAB II --------------------------------------- LANDASAN ASAS ----------------------------------------------- Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan. ----------------------------------------------- Pasal 3 1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu: a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pernbagian Sisa Hasil Usaha ("SHU") dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. kemandirian; f. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota; g. kerjasarna antar koperasi 2. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi ----------------------------------------------- BAB III ------------------------------------- TUJUAN DAN USAHA ----------------------------------------------- PASAL 4 Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup--anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; 2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. ----------------------------------------------- PASAL 5 1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan-usaha anggota, sebagai berikut: a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur. b. Menyediakan bahan pokok kebutuhan Primer-dan Sekunder bagi anggota c. Percetakan, jasa angkutan, travel biro,--penyewaan kendaraan. d. Kerjasama antar Koperasi, sektor Pemerintah dan/atau Swasta dalam bidang Usaha lain yang saling menguntungkan e. Simpan pinjaman untuk kepentingan anggota.--------------------------------f. Penyediaan perumahan dan/atau fasilitas--kesehatan bagi anggota; g. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian. 2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non Anggota 3. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang--atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. 4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi

dan Badan Usaha iainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia 5. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota. ----------------------------------------------- BAB IV ----------------------------------------- KEANGGOTAAN ----------------------------------------------- Pasal 6 Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut : a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya); b. Bertempat tinggal di Jakarta dan sekitarnya. c. Mata pencaharian Karyawan tetap perseroan terbatas PT. atau yang ditetapkan khusus oleh Pembina. d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 e. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ----------------------------------------------- Pasal 7 1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar-dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi . 2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri 3. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun 4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa 5. Tata cara penecimaan anggota sebagaimana---dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah----------------------------------------------- Pasal 8 Setiap anggota berhak : 1. memperoleh pelayanan dari koperasi; 2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota, 3. memiliki hak suara yang sama; 4. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi; 5. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha. ----------------------------------------------- Pasal 9 Setiap anggota mempunyai kewajiban: 1. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggara Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota; 2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi; 3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi; 4. memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi ----------------------------------------------- Pasal 10

1. Bagi rnereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan sitratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima atau belum membayar -seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan Iain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai calon Anggota. 2. Calon anggota memiliki hak-hak: a. memperoleh pelayanan koperasi; b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi; 3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban: a. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan-yang diputuskan Rapat Anggota; b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; d. memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi ----------------------------------------------- Pasal 11 1. Setiap anggota luar biasa memiliki hak: a. memperoleh pelayanan koperasi; b. menghadiri dan berbicara didalam Rapat --Anggota; c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi 2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban; a. membayar simpanan pokok menurut ketentuan didalam Anggaran Dasar dan membayar simpanan wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota b. berpartisipasi didalam kegiatan usaha koperasi; c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi. d. memelihara dan menjaga nama baik Koperasi dan kebersaaman Koperasi ----------------------------------------------- Pasal 12 1. Keanggotaan berakhir bila: a. Anggota tersebut meninggal dunia; b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; c. berhenti atas permintaan sendiri; atau d. diberhentikan oleh pengurus karena tidak-memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau rnelanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi 2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota. 3. Simpanan poxok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus. ----------------------------------------------- BAB V ---------------------------------------- RAPAT ANGGOTA ----------------------------------------------- Pasal 13

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. a. Rapat Anggota Tahunan; b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja; c. Rapat Anggota Khusus; d. Rapat Anggota Luar Biasa. ----------------------------------------------- Pasal 14 1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang nadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini; 2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota-tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya. 3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat di langsunykan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah an,ggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir 4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------------------------- Pasal 15 1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdatarkan rnusyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. 3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap--anggota raempunyai hak satu suara 4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang-hadir pada Rapat Anggota tersebut. 5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup. 6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita -Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat . 7. Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa rnengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta mendandatangani perstujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak 8. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Ruraah Tangga. ----------------------------------------------- Pasal 16 Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat -Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. 1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus -Koperasi, kecuali Aiiggaran Dasar menentukan

2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Kopsrasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut; 3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Koperasi; 4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat; 5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak 6. Penandatanganan sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (2) tidak diperiukan, jika Berita Acara--Rapat tersebut dibuat oieh Notaris ----------------------------------------------- Pasal 18 1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enarn) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalara-Anggaran Dasar 2. Rapat Anggota Tahunan niembahas dan mungesahkan: a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya; b. Meraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember ; c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku 3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan -mengssahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. 4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti effisiensi maka ; a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana -Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Anggaran Rumah Tangga dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan --harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku; b. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan --Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja -belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam -pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelurnnya yang Lelah mendapat persetujuan c. Pengaturan selanjutnya ciiatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus ----------------------------------------------- Pasal 19 Rapat Anggota Khusus diadakan untuk: 1. Mengubah Anggaran Basat dan Anggaran Rurnah Tangga Koperasi dengan ketentuan:

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlan anggota b . keput:usan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jurnlah anggota; 2. Mernbubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengan ketentuan: a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota; b. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir; 3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota 4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus. ----------------------------------------------- Pasal 20 1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kev;enangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti --diatur dalarn pasal 18 diatas; 2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) diatas diadakan apabila: a. ada perrnintaan paling sedikit 20- (dua puluh persen) dari jurnlah anggota; dan b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau; c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperole^ keputusan Rapat –Anggota d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas. 3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila: a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua-per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; b. untuk maksud pada ayat (2,d) diatas harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota--dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua-per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. 4. Ketentuan dan per.gaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------------------------- BAB VI -------------------------------------------- PENGURUS ----------------------------------------------- Pasal 21 1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. 2. Persyaratan untuk dpat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut: a. mempunyai kemarnpuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran,

loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi; b. mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan; c. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; d. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga; e. Pencjurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; f. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus; g. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi; h. Sabelum nielaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengutUb, harus terlebih dahulu mengucapkan surtipah atau janji didepan Papat Anggota; i. Tata cara pemiiihan pengangkatan, pemberhentian dan surnpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------------------------- Pasal 22 1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya: a. seorang atau beberapa orang Ketua; b. seorang Sekretaris; c. seorang Bendahara. 3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi; 4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi-wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha 5. Apabila Koperasi belurn mampu mengangkat Manajer, maka .sal ah satu dari Pengurus dapat; bertindak spbaqai Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus; 6. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan canggung jawab dan--tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; ---------------------------------------------------------------------- Pasal 23 Tugas dan kewajiban Pengurus adalah: 1. menyelenggarakan dan raencrendali kan usaha koperasi 2. melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi; 3. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; 4. mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan-dan belanja Koperasi; 5. menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya; 6. memutuskan penerirnaan ahgcjota baru, penolakan-anggota serta pemberhentian anggota; 7. membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan; 8. memberikan penjelasan clan keterangan kepada anggota rnengenai jalannya organisesj dap. usaha Koperasi;

9. rnernelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang rnenyebabkan perselisihan 10. menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan : a. jika kerugian yang tirnbul sebagai akibat-kelalaian seorang atau baberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh--anggota Pengurus yang bersarjgkutan ; b. jika kerugian yang tirnbul sebagai akibat-kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi 11. menyusun ketentuan rnengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota, 12. meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit-dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dirnasukkan dalarn Anggaran Biaya Koperasi 13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakkan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Kooerasi dalarn hal-hal sebagai berikut: 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalarn Anggaran Rumah Tangga --dan peraturan khusus Koperasi ; 2. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi. ----------------------------------------------- Pasal 24 Pengurus mempunyai hak: 1. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota 2. mengangkat dan mernberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi; 3. membuka cabang/perwakilan usaha baik didalam--maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota; 4. melakuktin upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi; 5. meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan ----------------------------------------------- Pasal 25 1. Pengurus dapat diberh'r.ntikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti: a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya; d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan

keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan 2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum rnasa jabatan berakhir, Rapat-Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat-mengangkat penggantinya dengan cara: a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut 3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya. -------------------------------------------------- BAB VII ----------------------------------------------- PENGAWAS ----------------------------------------------- Pasal 26 1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam--Rapat Anggota. 2. Yang dapat dipilih rnenjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi; b. memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan-wawasan di bidang Pengawasan; c. sudah manjadi anggota sekurang-kurangnya-3 (tiga) tahun 3. Pengawas dipilih untuk rnasa jabatan 3 (tiga) 4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang. 5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji didepan Rapat Angqota. 6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pernberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ----------------------------------------------- Pasal 27 1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Manajer yang professional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota. 2. Dalam hal Koperasi (tidak mengangkat Pengawas Tetap), maka ditentukan: a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota; b. Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus dan Pengurus tidak turut carnpur tangan kedalam pangelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi. 3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan Pengurus. 4. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rurnah Tangga. ----------------------------------------------- Pasal 28 1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolan Koperasi 2. meneliti catatan dan pernbukuan yang ada pada Koperasi; 3. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan,

4. memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus; 5. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; 6. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota. ----------------------------------------------- Pasal 30 Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota 1. Pengawas dapat meminta jasa ausit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanygung oleh 2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalarn anggaran Biaya Koperasi. ----------------------------------------------- Pasal 31 1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum raasa jabatan berakhir apabila-terbukti: a. melakukan tindakan, perbuatan yang rnerugikan keuangan dan nama baik Koperasi; b. tidak rnentaati ketentuan Undano-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dcisar, Anggaran Rurnah Tangga dengan keputusan -Rapat Anggota. 2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat-Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat rnengangkat pengganti dengan cara: a. Jabatan dan tugas terebut dirangkap oleh-anggota pengawas yang lain; b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut; c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya --dan gerakan koperasi umumnya; d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan 3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain. ----------------------------------------------- BAB VIII ------------------------------------- PENGELOLAAN USAHA 1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat. Dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis; 2. Pengurus dapat secara langsung melakukan-pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau-mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan professional; 3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota; 4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah: a. mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi; b. mempunyai pengetahuan dan wawasan di bida.ng usaha;

c. tidak pernah melakukan tindakan tercela-dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan; d. memiliki akhlak dan moral yang baik; e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga sesama Pengurus; f. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun. 5. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus ----------------------------------------------- Pasal 33 Tugas dan kewajiban Manajer adalah: 1. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalarn pengelolaan usaha Koperasi; 2. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanaken oleh para karyawan; 3. melakukan pembagian tugas secara jslas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya; 4. mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalarn Anggaran Dasar, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya; 5. rnenanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pej.aksanaan tugas yang dilimpahkan. ----------------------------------------------- Pasal 34 Hak dan wewenang Manajer: 1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama oleh Pengurus dan Manager; 2. Mengembangkan usaha dan kernampuan diri untuk-melaksanakan tugas yang dibebankan; 3. mernbela diri acas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya; 4. bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalarn--rangka menjalankan usaha ----------------------------------------------- Pasal 35 1. Menetapkan pedoman pelasanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota. 2. Ketentuan lebih kanjut mengenai susunan tugas, kewajiban hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja ----------------------------------------------- BAB IX ------------------------------------------- PENASEHAT ----------------------------------------------- Pasal 36 1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota. 2. Penasehat rnernberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemaiuan Organisasi dan usaha: Koperasi, baik di;.dnca rnaupun yang tidak diminta. 3. Penasehat berhak rnenenma penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. ----------------------------------------------- BAB X ------------------------------------ PEMBUKUAN KOPERASI

----------------------------------------------- Pasal 37 1. Tahun Buku Koperasi adalah tar.ggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh-satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup; 2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya; 3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyarapaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ditanda tangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas. 4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus 5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis. ----------------------------------------------- BAB XI ------------------------------------------ MODAL KOPERASI ----------------------------------------------- Pasal 38 1. Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang sirnpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah. 2. Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihannva dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, baik Bank Pemerintah ataupun pada 3. Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota pengurus atau lebih seorang pegawai yang ditunjuk oleh pengurus. ------------------------------------- SIMPANAN ANGGOTA ----------------------------------------------- Pasal 39 1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah yang pada waktu keanggotaan diakhiri, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota 3. Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kernbali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian, dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu 4. Jika diperlukan, Koperasi dapat mengadakan simpanan Khusus yang diatur dalam Peraturan Khusus/Anggaran Rumah Tangga ----------------------------------------------- Pasal 41 Apabila keanggotaan berakhir menurut pasai 12 huruf : a. uang simpanan pokok dan uang sirnpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan

segera dan selambat-lambatnya 1 (satu)-bulan kemudian. b. atau c, uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah rapat anggota tahunan yang akan d. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengernbalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya. -------------------------------------- SISA HASIL USAHA ----------------------------------------------- Pasal 42 1. Sisa hasil usaha yaitu pendapatan Perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu, terdiri atas 2 bagian a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk Anggota Koperasi b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan Anggota Koperasi. 2. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai kerikut : a. 40 % (empat puluh persen) untuk cadangan b. 20 % (dua puluh persen) untuk anggota rnenurut perbandingan jasanya dalam usaha-Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan. c. 20 % (dua puluh persen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan--ketentuan tidak melebihi suku bunga yang-berlaku pada Bank-bank Pemerintah d. 5 % (lima persen) untuk dana Pengurus e. 5 % (lima persen) untuk dana kesejahteraan pegawai f. 5 % (lima persen persen) untuk kesejahteraan Koperasi g. 2,5 % (dua setengah persen) untuk dana Pembangunan Daerah Kerja h. 2,5 % (dua setengah persen) untuk dana sosial. 3. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselergqarakan ui:uak pihak bukan anggota (anggota luar biasa) dibagi sebagai berikut: a. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk cadangan b. 5 % (lima persen) untuk dana pengurus c. 5 % (lima persen) untuk dana kesei ahteraan pegawai/karyawan d. 10 %(sepuluh persen) untuk dana pendidikan Koperasi e. 2,5 % (dua setengah persen) untuk dana f. 2,5 % (dua setengah persen) untuk dana Pembangunan Daerah Kerja. 3. Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan Pembangunan Daerah Kerja dapat diatur oleh Departemen Koperasi setelah rnendengar Dewan Koperasi Indonesia Pusat/Daerah ----------------------------------------------- Pasal 43 1. Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan urituk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota 2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha Koperasi. 3. Sekurang-kurangnya 25r (dua puluh lima persen) dari uang cadangan harus

disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditun]uk oleh Pejabat ------------------------------------ TANGGUNGAN ANGGOTA ----------------------------------------------- Pasal 44 1. Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata hahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka sekalian anggota dan rnereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelura pembubaran Kerasi diwajibkan menangqung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak 2 (dua; kali simpanan pokok 2. Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalarn waktu 1(satu) tahun yang sebelum pembubaran Koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi 3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan--atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian,-diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.--Segala persoalan mengenai penentuan tindakan--atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan rr.enurut hukum yang berlaku ----------------------------------------------- Pasal 45 1. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu *-=ihun buku, ditutup dengan uang cadangan 2. Jika kerugian yanq diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana diraaksud dalarn ayat (1), maka Rapat Anggota dapat mernutuskan untuk membebankan bagian kerugian-tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anygot.a dalarn tahun buku yang bersangkutan, masing-masing terbatas 2 (dua) kali simpanan pokok ----------------------------------------------- Pasal 46 Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh rnereka sesudahnya keluar dari Koperasi. ----------------------------------------------- BAB XIII ------------------------------------------- PEMBUBARAN ----------------------------------------------- Pasal 47 1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan: a. keputusan Rapat Anggota; b. keputusan Pernerintah 2. Pembubaran oleh rapat Anggota didasarkan pada a. jangan waktu berdirinya Koperasi telah b. atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per ernpat) dari jumlah anggota; c. koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya ----------------------------------------------- Pasal 48 1. Dalarn hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota mernbentuk Tim

Likvjidasi yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi-kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud. 2. Likwidator mempunyai hak dan kewajiban: a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas-nama Koperasi dalam penyelesaian; b. mengurnpulkan keterangan yang diperlukan; c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tert.entu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun hersama-sama; d. mernperoleh, menggunakan dan rneiperiksa segala catatan dan arsip Koperasi; e. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota rnaupun pihak ketiga; f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota. 3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Kerasi cleh Rapat Anggota terebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada peiribayaran kewajiban lainnya ----------------------------------------------- Pasal 49 1. Seluruh ancjgota wajib menaggung kerugian yang-tirabul pada seat pembubaran Koperasi; 2. Tanggungan anggcta terbatac pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan 3. Anggota yang telah keluar sebelurn Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan raasih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan -----------------------------------------------BAB XIV ----------------------------------------------- SANKSI ----------------------------------------------- Pasal 50 1. Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan-Anqgaran litisar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang beriaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa: a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. dipecat dan keanggotaan atau jabatannya; d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; e. diajukan ke Pengadilan. 2. Ketentuan rnengenai sanksi diatur lebih Janjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------------------------- BAB XV ---------------------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI ----------------------------------------------- Pasal 51 Koperasi didirikan dalarn jangka waktu yang tidak terbatas

----------------------------------------------- BAB XVI ----------------------- ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA -------------------------------- DAN PERATURAN KHUSUS ----------------------------------------------- Pasal 52 Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat persturan pelaksanaan berdasarkan ketetentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. - Selanjutnya, para penghadap bertindak dalarn kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkanbahwa : I. - Menyimpang dari ketentuan dalarn pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara--pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya--telah diangkat sebagai : - Pengawas : Tuan tersebut;------------------ Ketua : Tuan tersebut ;----------------- Bendahara : Tuan tersebut ; ---------------- Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah-diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. II. Tuan tersebut dan Tuan , Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di , baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalain bentuk yang bagairnanapun jugu -yang diperlukan ur.tuk memperoleh pengesrMn tersebut dan untuk mengajukan dar menandatangani semua permohonan dan dokumen --lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan --untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. Para penghadap saya, Notaris kenal. ---------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI. Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta — ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. Dilangsungkan